cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Justice Legislation and Crime Journal
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 3090756X     EISSN : 30907551     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JLC: Justice Legislation and Crime Journal dengan nomor ISSN terdaftar 3090-756X (Cetak - Print) dan 3090-7551 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JLC: Justice Legislation and Crime Journal bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup Hukum. JLC: Justice Legislation and Crime Journal diterbitkan 1 tahun 2 kali terbit pada bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Pelemahan Civic Culture sebagai Faktor Resesi Demokrasi Indonesia: Analisis Kepercayaan Publik dan Partisipasi Politik Nirmala Cahya Kusuma; T Heru Nurgiansah
Justice Legislation and Crime Journal Vol 1, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jlc.v1i2.7052

Abstract

Demokrasi Indonesia menghadapi tantangan signifikan yang mengarah pada gejala resesi demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelemahan Civic Culture (budaya kewarganegaraan) sebagai faktor prediktif utama dari kemunduran ini, dengan fokus pada dua indikator sentral: kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan perubahan pola partisipasi politik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis data sekunder dari lembaga survei kredibel serta laporan riset akademik, penelitian ini menunjukkan adanya penurunan tingkat kepercayaan publik secara gradual dalam satu dekade terakhir, yang diperparah oleh polarisasi politik dan penyebaran disinformasi. Di sisi lain, partisipasi politik konvensional yang berbasis pada keterlibatan diskursif di ruang publik mulai tergantikan oleh mobilisasi digital yang rentan terhadap sentimen primordial dan populisme. Temuan ini mengindikasikan bahwa pelemahan nilai-nilai kewarganegaraan seperti kepercayaan interpersonal, toleransi, dan komitmen terhadap proses demokrasi secara langsung berkontribusi pada penurunan kualitas demokrasi di Indonesia. Pelemahan Civic Culture ini memanifestasikan dirinya dalam bentuk delegitimasi institusi demokrasi, penguatan politik identitas, dan menyusutnya ruang bagi masyarakat sipil yang kritis. Oleh karena itu, revitalisasi Civic Culture menjadi prasyarat krusial untuk membendung laju resesi demokrasi dan mengkonsolidasikan kembali fondasi demokrasi Indonesia.
Regulasi Pemanfaatan Lahan Gambut Dalam Tinjauan Economic Analysis of Law dan Pendekatan Konservasi Maya Simorangkir
Justice Legislation and Crime Journal Vol 1, No 1 (2025): Juni 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jlc.v1i1.6094

Abstract

Government Regulation No. 57 of 2016 on Amendment to Government Regulation No. 71 of 2014 on protection and management of peat ecosystems that substantively emphasizes on sustainable management of peat so there must be a balance of conservation function and aquaculture function, especially on peatlands already already opened and cultivated. Indonesian Peatlands Data that problems related to social and economic aspects will be experienced by many forestry and oil palm business actors including peasants who use peatlands because according to Article 23 paragraph (3) peatlands declared damaged if the groundwater surface in peatland 0.4 meters below the surface of the peat or exposure to pyrite sediments. Currently land for acacia and palm oil plants requires groundwater levels between 0.6-0.8 meters below the surface of the peat. Furthermore, with advances in current technology, the exposure of pyrite sediments can still be used for acacia plants and oil palm. The PP indicates the inconsistency of our peat regulation due to some previous legal products, namely: (i) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia Article 33 paragraph 3 which states that: "Earth and water and natural resources stumbled in it is controlled by the State and used for the greatest prosperity of the people "; (ii) of Law No.32 of 2009 on Environmental Protection and Management in accordance with the provisions of Article 21 paragraph (3) letter f and paragraph 5, that in order to determine the occurrence of environmental damage, there shall be provisions of the defect criteria, including: standard criteria for ecosystem damage (one of which is the peat ecosystem) and standard criteria for damage due to climate change, (iii) the Importance of Peat Ecosystem Protection and Management.
Makna dan Kedudukan Pancasila Sebagai Norma Bangsa Indonesia Bayu Satria Mukti; Zainudin Hasan
Justice Legislation and Crime Journal Vol 1, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jlc.v1i2.7710

Abstract

Pancasila merupakan dasar negara dan pedoman berbangsa yang memiliki peran sentral dalam membentuk arah penyelenggaraan negara dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Sebagai fondasi filosofis, Pancasila memuat nilai-nilai universal yang menjadi landasan moral sekaligus identitas nasional. Integrasi nilai Pancasila dalam pembentukan norma bangsa penting dipahami karena menunjukkan bagaimana nilai dasar tersebut bekerja dalam kehidupan nyata. Nilai Pancasila tidak hanya bersifat normatif, tetapi tercermin dalam perilaku sosial, budaya, maupun kebijakan publik. Proses integrasinya terjadi melalui internalisasi dalam keluarga, pendidikan, kebudayaan, serta regulasi formal yang membentuk norma bangsa. Norma tersebut berkembang dari tradisi, adat, agama, dan pengalaman historis masyarakat yang kemudian diperkokoh oleh nilai Pancasila. Dengan demikian, norma tidak hanya menjadi aturan sosial, tetapi juga kekuatan moral yang menjaga harmoni masyarakat majemuk. Kajian ini menegaskan bahwa implementasi konsisten terhadap nilai Pancasila memperkokoh karakter bangsa dan menjaga keberlanjutan identitas nasional di tengah dinamika zaman.
Tantangan dan Keuntungan Untuk Nilai Nilai Pancasila pada Era Globalisasi Muhammad Azmi Marifatullah; T Heru Nurgiansah
Justice Legislation and Crime Journal Vol 1, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jlc.v1i2.7048

Abstract

Artikel ini mengkaji tantangan sekaligus keuntungan dalam menjaga dan memperkuat nilai-nilai Pancasila pada era globalisasi. Globalisasi yang ditandai dengan perkembangan pesat dalam bidang teknologi, informasi, ekonomi, sosial, budaya, dan politik telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan tersebut menghadirkan tantangan berupa lunturnya identitas nasional, meningkatnya individualisme, konsumtivisme, materialisme, serta masuknya ideologi asing yang sering kali bertentangan dengan nilai luhur Pancasila. Kondisi ini berpotensi melemahkan semangat persatuan, gotong royong, serta jati diri bangsa yang selama ini menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat. Namun demikian, globalisasi juga memberikan peluang besar bagi revitalisasi nilai-nilai Pancasila, terutama melalui pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana edukasi, komunikasi, dan media penyebaran nilai kebangsaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi literatur untuk menelaah dinamika penerapan nilai Pancasila di tengah arus globalisasi. Kajian literatur dilakukan dengan menganalisis referensi berupa artikel, jurnal, dan sumber media massa yang relevan guna memperoleh gambaran komprehensif tentang peran Pancasila dalam menghadapi tantangan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan mempertahankan relevansi Pancasila sangat bergantung pada kolaborasi seluruh elemen bangsa, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana pembelajaran interaktif, media musyawarah tanpa batas ruang dan waktu, serta instrumen diplomasi budaya di tingkat global terbukti dapat memperkuat posisi Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan demikian, globalisasi tidak hanya dipandang sebagai ancaman, melainkan juga peluang strategis untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan modern, sehingga Pancasila tetap relevan sebagai pedoman moral, politik, dan sosial dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia.
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana di Lampung Tengah (Studi Putusan Nomor: 86/PID.B/2022/PN.Gns) I Ketut Seregig; Suta Ramadan; Achmad Putra Syeban
Justice Legislation and Crime Journal Vol 1, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jlc.v1i2.7415

Abstract

Faktor-faktor terjadinya kejahatan pembunuhan berencana, maka penulis menganalisis bahwa dalam kejahatan pembunuhan berencana ini lebih cenderung mengarah kepada faktor sakit hati, faktor lingkungan dan dendam, yang membuat pelaku beritikad tidak baik dan melanggar hukum, jadi faktor yang lebih dominan dalam tindak pidana pembunuhan berencana adalah faktor sakit hati.Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaka tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No: 86/Pid.B/2022/PN.Gns adalah dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan seperti : keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan semua alat bukti yang diajukan di persidangan, mempertimbangkan dari unsur-unsur Pasal yang didakwakan. Pertimbangan hakim dalam putusan in mengacu pada teori keseimbangan, utusan ini mempertimbangkan keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak- pihak yang berkaitan dengan perkara dan hakim juga mempertimbangkan penjatuhan putusan dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian dicari peraturan perundang- undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan.
Penegakan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Pelaku Illegal Fishing Budi Raharja
Justice Legislation and Crime Journal Vol 1, No 1 (2025): Juni 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jlc.v1i1.6095

Abstract

As a marine state, Indonesia has about 78% of its territory covered by sea waters to provide its fishermen in pursuing their happiness. Yet, the fact that owing to the illegal fishing by mostly undocumented foreign flag ships, Indonesian fishermen do not significantly deserve their prosperity whereas partly of their lives depending on the income from fish catching and in return, Indonesia suffered a loss of her annual financial income. For this reason, Indonesia government has issued the law No. 45/2009 concerning the Fishery and its Article 69 (4) provides the space of strict law enforcement to sink and burn the proven foreign illegal fishing ships. The problems raised are how the law enforcement and its impact in sinking and burning the foreign illegal fishing ships would be in line with the International Law of Sea. This article has revealed that law enforcement of sinking and burning the foreign ships is not only lawful but consistent as well with the mentioned law above and it does not bring up any legal effects to foreign countries as the foreign illegal fishing ships are sunk and burned within the territory of Indonesian economic exclusive zone as stipulated in the UNCLOS 1982.
Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari Muhammad Hasyfidzal Makinun Amin; T Heru Nurgiansah
Justice Legislation and Crime Journal Vol 1, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jlc.v1i2.7049

Abstract

Pancasila merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Namun, derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi telah menimbulkan pergeseran nilai di masyarakat, khususnya generasi muda, yang cenderung terjebak pada sikap materialistis, hedonis, dan individualis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur untuk menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan masih relevan dalam memperkuat identitas bangsa, menjaga kerukunan, serta membangun karakter masyarakat. Meskipun demikian, terdapat tantangan berupa degradasi moral dan rendahnya penghayatan nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan, keluarga, dan masyarakat menjadi langkah strategis untuk memperkuat kohesi sosial dan identitas nasional di era globalisasi.
Upaya Kepala Dusun Dalam Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian Rendy Ariansyah; Rini Fathonah; Dona Raisa Monica; Muhammad Farid; Aisyah Muda Cemerlang
Justice Legislation and Crime Journal Vol 1, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jlc.v1i2.7648

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya kepala dusun dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berakibat pada kematian, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi yang melibatkan kepala dusun, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta keluarga yang terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala dusun berperan aktif dalam pencegahan KDRT melalui mediasi konflik keluarga, penyuluhan hukum, pembinaan sosial, dan koordinasi dengan kepolisian serta lembaga perlindungan perempuan dan anak. Pembahasan menekankan bahwa kedekatan sosial kepala dusun dengan warga menjadi kekuatan utama dalam mendeteksi potensi kekerasan secara dini, meskipun masih ditemui kendala berupa budaya menutup aib keluarga, rendahnya kesadaran hukum, dan keterbatasan sumber daya. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa peran kepala dusun cukup efektif dalam menekan risiko KDRT yang berujung pada kematian, namun perlu penguatan kapasitas, dukungan kebijakan desa, dan peningkatan partisipasi masyarakat agar upaya pencegahan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Manula Agapa
Justice Legislation and Crime Journal Vol 1, No 1 (2025): Juni 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jlc.v1i1.6096

Abstract

The estabilishment of alternative dispute settlement institutions in the financial service sector by financial services authorithy as if it wants to compete with the existence of consumer dispute settlement agency. The estabilishment institutions of alternative dispute settlement in the financial service sector on the basic of financial service authority regulatory law number 1 year 2014 on the financial service authority, while consumer dispute settlement agency formed by the law number 8 year 1999. Verdict generated by these two institutions are final and binding, however against the verdict institutions of alternative dispute settlement in the financial service sector cannot be impelemnted if the consumer does not accept the verdict, giving rise to the possibility for financial service businesses to submit district court (of justice). Another case with verdict of the consumer dispute settlement agency it can be objected in district court (of justice) by one of the parties does not accept the verdict. The prosecuting authority (competence) of the institutions of alternative dispute resolution financial service sector and consumer dispute resolution has not been regulation, so that dualism in handling consumer disputes settlement agency. This is evidenced by the many disputes between the consumer banking or non-banking and non-financial services businesses were marked by consumer dispute settlement agency. Therefore need for strict regulation regarding the authority or competence of an absolute judge of these two institutions and needs for improvement of the legislation to get around this legal weaknes shortcomings.
Perbandingan Konstitusi Indonesia dengan Negara Demokrasi Lainnya Naufal Alden Alfayed; T Heru Nurgiansah
Justice Legislation and Crime Journal Vol 1, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jlc.v1i2.7050

Abstract

Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara hukum dan demokrasi. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan instrumen fundamental yang telah mengalami empat kali amandemen pascareformasi. Perubahan tersebut memperkuat prinsip demokrasi, pemisahan kekuasaan, serta perlindungan hak asasi manusia. Studi ini bertujuan membandingkan konstitusi Indonesia dengan konstitusi di negara demokrasi lain, yakni Amerika Serikat, India, dan Jerman, dengan fokus pada sifat, mekanisme amandemen, serta perlindungan hak konstitusional. Penelitian dilakukan dengan metode studi literatur komparatif melalui analisis sumber hukum primer dan jurnal akademik. Hasil kajian menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia cenderung fleksibel dengan mekanisme amandemen yang memungkinkan perubahan besar, sedangkan konstitusi Amerika Serikat bersifat rigid, India semi-rigid, dan Jerman menekankan perlindungan hak asasi manusia melalui eternity clause. Perbandingan ini memberikan perspektif penting bagi penguatan sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan konsolidasi demokrasi dan supremasi hukum.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 2 (2025): Desember 2025 Vol 1, No 1 (2025): Juni 2025