cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Contact Email
dewaayudwimayasari@gmail.com
Phone
+6281236969203
Journal Mail Official
dewaayudwimayasari@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Udayana Jl. Pulau Bali Nomor 1 Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030593     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Kertha Desa diterbitkan pertama kali secara electronic sebagai Open Journal System (OJS) sejak Bulan Desember tahun 2012, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan ISSN Online Nomor 2303-0593.  Sejak tahun 2018 Jurnal Kertha Desa dikelola di bawah Unit Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana. Jurnal Kertha Desa  dipublikasikan dengan tujuan untuk memfasilitasi persyaratan wajib publikasi jurnal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Dalam rangka peningkatan pengelolaan jurnal, pengelola secara berkesinambungan membenahi dan meningkatkan manajemen pengelolaan, seperti melengkapi daftar Dewan Redaksi/ Editorial Team maupun Reviewer, termasuk juga peningkatan substansi artikel dengan menggunakan similarity Turnitin. Jurnal Kertha Desa adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui  peer review process melalui telaah dari Board of Editors, serta proses   review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi,  baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Dalam proses telaah oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Desa wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan   pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi  topik-topik sebagai berikut: Hukum Adat Tata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Hukum Perdata Hukum Acara; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 13 No. 10 (2025)" : 10 Documents clear
ADVISORY OPINION SEBAGAI INSTRUMEN LAW-MAKING DALAM HUKUM INTERNASIONAL: STUDI KASUS REPARATION FOR INJURIES 1949 Komang Widiana Purnawan; Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendapat nasihat (advisory opinion) Mahkamah Internasional (ICJ) pada prinsipnya bersifat tidak mengikat. Namun, dalam beberapa kasus, pendapat ini memiliki dampak signifikan terhadap pembentukan norma hukum internasional. Studi ini menganalisis bagaimana pendapat Mahkamah Internasional dalam kasus Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations (1949) membentuk norma hukum baru melalui interpretasi yuridis terhadap Piagam PBB. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan studi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun tidak bersifat mengikat, pendapat Mahkamah Internasional dalam kasus ini memperluas pengakuan terhadap kapasitas hukum organisasi internasional, dan memberikan kontribusi langsung terhadap pembentukan norma hukum internasional modern. Advisory opinion terbukti menjadi salah satu bentuk law-making yang relevan dan penting dalam dinamika hukum internasional kontemporer. The advisory opinions of the International Court of Justice (ICJ) are formally non-binding. However, in several cases, they significantly influence the development of international legal norms. This study analyzes how the ICJ’s opinion in Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations (1949) contributed to international law-making by interpreting the UN Charter beyond its textual limitations. Using normative legal research with conceptual and case approaches, this study finds that despite its non-binding nature, the opinion of the ICJ significantly expanded the recognition of the international legal personality of international organizations and served as a precedent in subsequent legal practices. Advisory opinions have thus become an essential element in the evolution of modern international law.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN PADA PERUSAHAAN PERSEORANGAN JASA CUCI KENDARAAN Kadek Angelina Yasana Putri; Made Aditya Pramana Putra
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jasa cuci kendaraan terkadang melakukan perbuatan lalai yang mengakibatkan konsumen harus mengalami kerugian. Pada penulisan ini, penelitian menggunakan jenis hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan analisa hukum tanggung jawab pelaku usaha dan pemenuhan hak konsumen yang dirugikan. Dari hasil penelitian yang menunjukan bahwa dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 dan Pasal 62, yang dimana pelaku usaha memiliki kewajiban unutk bertanggung jawab atas kerugian yang diterima oleh konsumen apabila terbukti melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian kerusakan atau bahkann kehilangan baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun pekerja atau karyawan yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Kemudian dalam penyelesaian yang dapat dilakukan konsumen pengguna usaha jasa cuci kendaraan apabila merasa dirugikan, dapat dilakukan melalui jalur kekeluargaan atau di luar Pengadilan (Non Litigasi) maupun melalui jalur Pengadilan yakni (Litigasi). In a vehicle washing service company, sometimes there are business actors who are negligent which results in losses to consumers. In this writing, a normative legal research type is used through a regulatory approach and analysis of legal concepts related to consumer protection and the responsibilities of business actors related to the fulfillment of consumer rights who experience losses. From the results of the study which show that it can refer to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection Article 19 and Article 62, where business actors have an obligation to be responsible for losses received by consumers if they are proven to have committed negligence resulting in losses, damage or even loss, either by the company or workers or employees who work in the company. Then in the settlement that can be done by consumers using vehicle washing service businesses if they feel disadvantaged, it can be done through family channels or outside the Court (Non-Litigation) or through the Court, namely (Litigation).
TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. POS INDONESIA CABANG KUTA ATAS TIDAK TERKIRIMNYA BARANG KIRIMAN KONSUMEN I Gusti Putu Agung Ngurah Angkasa Wirajaya; I Nengah Nuarta
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Perjanjian PT. Pos Indonesia dengan pengguna Jasa dan tanggung jawab hukum PT. Pos Indonesia Cabang Kuta untuk mengganti kerugian yang timbul karena wanprestasi pengiriman barang. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi dari penanggung jawab PT. Pos Indonesia Cabang Kuta itu sendiri dan juga berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Serta Undang-Undang Pos.  Dalam perspektif konsumen, tentunya konsumen berhak mendapatkan pertanggungjawaban atas kecerobohan PT. Pos, salah satu pemenuhannya melalui cara pelaksanaan perjanjian dan pertanggungjawaban hukum dari PT. Pos itu sendiri, dalam penyelesaiannya dapat dilakukan tanpa harus melalui pengadilan yang difasilitasi oleh BPSK yang mempertemukan antara para konsumen dengan PT. Pos Indonesia Cabang Kuta untuk kemudian mencari jalan tengah, karena Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melindungi konsumen maka hal ini dapat dilakukan oleh pelanggan atau konsumen PT. Pos Indonesia Cabang Kuta Apabila kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan melalui jalur non-litigasi, maka perselisihan dapat diselesaikan melalui pengadilan di tempat tinggal konsumen untuk menuntut ganti rugi atas hak para konsumen yang belum diakui oleh PT. Pos Indonesia Cabang Kuta jika mereka para konsumen sudah memenuhi kewajiban mereka di dalam perjanjian tersebut serta memenuhi kriteria-kriteria yang tertera pada persyaratan-persyaratan ganti rugi yang tertera pada perjanjian tersebut, kesadaran hukum pada konsumen wajib dibangkitkan agar hak-hak mereka tidak disalahgunakan oleh pihak lain. The purpose of this study is to ascertain how the PT. Pos Indonesia Agreement is being implemented with service users and if PT. Pos Indonesia Kuta Branch is legally obligated to make up for losses resulting from product shipment defaults. This study employs empirical legal research, which is based on the Postal Law and the Consumer Protection Law and contains documentation, interviews, and observation from the person in charge of PT. Pos Indonesia Kuta Branch. Customers have a right to hold PT Pos responsible for its carelessness; implementing the agreement and requiring PT Pos to take legal responsibility is one approach to do this, in the settlement can be done without having to go through the court facilitated by BPSK which brings together the consumers with PT. Pos Indonesia Kuta Branch to then find a middle ground, because Law No. 8 Year 1999 on Consumer Protection protects consumers so this can be done by customers or consumers of PT. If the two parties cannot reach an agreement through non-litigation channels, then the dispute can be resolved through the court at the place of residence of the consumer to claim compensation for the rights of consumers who have not been recognized by PT. Pos Indonesia Kuta Branch if they consumers have fulfilled their obligations in the agreement and meet the criteria listed in the terms of compensation stated in the agreement, legal awareness in consumers must be raised so that their rights are not abused by other parties.
KEABSAHAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE DI INDONESIA: PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU ITE Scolastika Vebriani; Ayu Putu Laksmi Danyathi
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara mendalam Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli dalam Transaksi Elektronik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme hukum kontrak dalam perjanjian jual beli yang dilaksanakan secara online. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan teknik analisis peraturan perundang-undangan dan studi konseptual, dimana bahan pustaka menjadi sumber data primer. Regulasi mengenai kontrak elektronik dalam KUH Perdata belum mengatur secara komprehensif seluruh dimensi yang diperlukan, sehingga mendorong dikeluarkannya UU ITE pada tahun 2008. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perjanjian jual beli online memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pengakuan hukum ini menegaskan adanya hubungan kontraktual antara para pihak beserta hak dan kewajiban yang timbul darinya. Penyelesaian sengketa transaksi online dapat dilakukan baik melalui alternatif penyelesaian sengketa (seperti mediasi) maupun proses pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (1) UU ITE. This study conducts an in-depth examination of the Legal Aspects of Sales Agreements in Electronic Transactions. The objective of this research is to analyze the legal mechanisms of contracts in sales agreements conducted online. The research employs a normative juridical method, utilizing techniques for analyzing laws and regulations as well as conceptual studies, with library materials serving as primary data sources. The regulations concerning electronic contracts in the Civil Code (KUH Perdata) do not comprehensively address all necessary dimensions, which led to the enactment of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) in 2008. The findings of this research reveal that online sales agreements possess the same legal force as conventional agreements, as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. This legal recognition affirms the existence of a contractual relationship between the parties, along with the rights and obligations arising from it. Dispute resolution for online transactions can be conducted through alternative dispute resolution methods (such as mediation) or through court processes, as outlined in Article 39 paragraph (2) and Article 38 paragraph (1) of the UU ITE.
Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pelaku Pembullyan Via media Sosial (Cyberbullying) Di Indonesia I Gede Prana Kusuma; I Dewa Gede Dana Sugama
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas regulasi hukum yang berlaku serta mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Cyberbullying di Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menjadikan Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber hukum utama dalam menilai kerangka regulasi yang mengatur tindak pidana Cyberbullying. Penelitian ini juga menyoroti prevalensi kasus Cyberbullying di Indonesia sebagai indikator urgensi penegakan hukum yang efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat instrumen hukum seperti UU ITE dan KUHP yang telah diterapkan untuk menanggulangi Cyberbullying, namun implementasinya masih terbatas. Hambatan yang muncul meliputi keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pengetahuan aparat penegak hukum terkait kejahatan siber, serta kurangnya dukungan teknologi untuk melacak pelaku. Faktor-faktor tersebut melemahkan efektivitas regulasi yang ada dan mengurangi perlindungan hukum yang optimal bagi korban. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan penegakan hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pengembangan dukungan teknologi dalam memberantas Cyberbullying. Upaya tersebut menjadi krusial untuk memastikan respons hukum yang lebih komprehensif, melindungi kelompok rentan seperti anak-anak dan remaja, serta mengurangi dampak sosial dan psikologis jangka panjang dari Cyberbullying. This study aims to analyze the effectiveness of existing legal regulations and examine the criminal liability of Cyberbullying perpetrators in Indonesia. By employing a normative juridical method, the research uses the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE) and the Indonesian Criminal Code (KUHP) as the primary legal sources for assessing the regulatory framework governing Cyberbullying as a criminal act. The study also highlights the prevalence of Cyberbullying cases in Indonesia as an indicator of the urgency of effective law enforcement. The findings reveal that although legal instruments such as the ITE Law and the Criminal Code have been applied to address Cyberbullying, their implementation remains limited. The challenges identified include insufficient human resources, limited knowledge among law enforcement officers regarding cybercrime, and inadequate technological support for tracing perpetrators. These factors weaken the effectiveness of the existing regulations and reduce optimal legal protection for victims. The study emphasizes the importance of strengthening law enforcement, enhancing the capacity of legal authorities, and improving technological support in combating Cyberbullying. Such efforts are crucial to ensure a more comprehensive legal response, protect vulnerable groups such as children and adolescents, and mitigate the long-term social and psychological impacts of Cyberbullying.
PERMASALAHAN PENEGAKAN HUKUMAN MATI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Meyza Putri Barenns; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas dan seberapa bergunanya pengaturan hukuman mati dalam UU Nomor 20 tahun 2001 apabila diterapkan secara tegas kepada pelaku korupi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tingkat korupsi di Indonesia sangat tinggi. Tingginya kasus korupsi di Indonesia ini tentu merupakan masalah serius bagi bangsa Indonesia. Hukuman mati ini sendiri terkadang tidak bisa diterapkan karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup. Namun di sisi lain penerapan hukuman mati di nilai efektif di beberapa Negara karena memberikan efek jera yang signifikan untuk menekan kasus korupsi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan peraturan perundang- undangan. Hasilnya yaitu bahwa penerapan hukuman mati belum berlaku secara aktif dalam sistem peradilan di Indonesia dikarenakan ada beberapa alasan yang tentu membuat penanganan korupsi di Indonesia kurang dapat begitu teratasi dengan baik. The purpose of this study is to find out how effective and how useful the regulation on the death penalty in Law Number 20 of 2001 is if it is strictly applied to corruptors. As we know that the level of corruption in Indonesia is very high. The high number of corruption cases in Indonesia is certainly a serious problem for the Indonesian people. The death penalty itself is sometimes not applicable because it is considered contrary to human rights, namely the right to life. However, on the other hand, the application of the death penalty is considered effective in several countries because it provides a significant deterrent effect in reducing corruption cases. The research method used is the normative juridical research method using laws and regulations. The result is that the application of the death penalty has not been actively applied in the justice system in Indonesia because there are several reasons which certainly make the handling of corruption in Indonesia less able to be resolved properly.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR BALI NO. 10 TAHUN 2021 DI DESA ANTIGA I Putu Panji Indrawan; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Desa Antiga yang ditinjau dari teori efektivitas hukum serta untuk mengetahui upaya dari Pemerintah Desa Antiga dalam mendisiplinkan masyarakat dan menegakan hukum protokol kesehatan. Metode Penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan mewawancarai pihak Pemerintah Desa Antiga. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 tahun 2021 di Desa Antiga telah berlaku secara efektif dengan terpenuhinya faktor-faktor efektivitas hukum, namun efektivitas tersebut masih perlu ditingktakan terutama pada faktor kesadaran masyarakat. Kemudian terkait pelaksanaan disiplin dan penegakan hukumnya, Pemerintah Desa Antiga mengambil upaya penanganan dengan penguatan 3T (Tracing, Testing, Treatment) sejak dua orang warga terkonfirmasi positif, serta melakukan upaya preventif seperti sosialisasi, penertiban melalui razia masker, pembatasan kegiatan keagamaan. Sedangkan untuk penegakan hukumnya Pemerintah Desa Antiga memilih memberikan penindakan secara humanis dan persuasif, daripada sanksi administratrif sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021, namun dikecualikan jika pelanggaran dilakukan berkali-kali. This study aims to determine the effectiveness of the Bali Governor's Regulation Number 10 of 2021 concerning the Application of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as an Effort for Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 in the New Era of Life in Antiga Village in terms of the theory of legal effectiveness and to find out the efforts of the Government Antiga Village in disciplining the community and enforcing health protocol laws. The research method in this paper uses empirical legal research by interviewing the Antiga Village Government. The results of the study show that the Bali Governor's Regulation Number 10 of 2021 in Antiga Village has been effectively implemented with the fulfillment of legal effectiveness factors, but the effectiveness still needs to be improved, especially on the public awareness factor. Then related to the implementation of discipline and law enforcement, the Antiga Village Government took handling efforts by strengthening 3T (Tracing, Testing, Treatment) since two residents were confirmed positive, as well as carrying out preventive efforts such as socialization, control through mask raids, restrictions on religious activities. Meanwhile, for law enforcement, the Antiga Village Government chooses to provide humane and persuasive action, rather than administrative sanctions as stipulated in Bali Governor Regulation Number 10 of 2021, but is excluded if violations are committed repeatedly.
MAHKAMAH INTERNASIONAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG DI TENGAH DISFUNGSIONALITAS BADAN BANDING WTO Gusti Ngurah Arya Danaputra; Gusti Ayu Arya Prima Dewi
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas badan penyelesaian sengketa WTO dalam menangani perkara-perkara negara anggota dan mencari tahu peran Mahkamah Internasional sebagai forum pengganti dari badan banding WTO yang disfungsi atas kurangnya jumlah kuorum untuk menangani sengketa dagang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk meneliti norma dan aturan guna mencari efektivitas badan banding WTO dan hak eksklusif yang dimilikinya, serta dikaitkan dengan kemungkinan peran Mahkamah Internasional sebagai forum pengganti dalam menyelesaikan sengketa dagang internasional. Hasil penelitian menunjukkan badan penyelesaian sengketa WTO menjadi sangat tidak efektif dengan disfungsionalitasnya Badan Banding WTO, sehingga kredibilitas dan kepastian sistem hukum WTO menjadi turun di dunia internasional dan akan berdampak bagi negara berkembang anggota WTO. Kedudukan Mahkamah Internasional berdasarkan jurisdiksinya dan kepercayaan negara di dunia dapat menjadi opsi forum pengganti sengketa dagang serta didukung dengan prinsip subsidiaritas Mahkmah Internasional dapat menjadi forum alternatif penyelesaian sengketa dagang untuk memberikan kepastian hukum pada negara anggota WTO. This paper aims to determine the effectiveness of the WTO dispute resolution body in handling member countries' cases and find out the role of the International Court as a replacement forum for the dysfunctional WTO appeals body due to the lack of a quorum to handle trade disputes. The research method used in this writing is normative juridical research with a statutory approach to examine norms and rules to find the effectiveness of the WTO appeals body and the exclusive rights it has, as well as being linked to the possible role of the International Court as a substitute forum in resolving disputes. international trade. The research results show that the WTO dispute resolution body has become very ineffective due to the dysfunctionality of the WTO Appellate Body, so that the credibility and certainty of the WTO legal system has decreased in the international world and will have an impact on developing WTO member countries. The position of the International Court based on its jurisdiction and the trust of countries in the world can be an alternative forum for trade disputes and is supported by the principle of subsidiarity. The International Court of Justice can be an alternative forum for resolving trade disputes to provide legal certainty to WTO member countries.
KAJIAN HUKUM ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP   PENGUASAAN HAK MILIK TANAH PADA SERTIFIKAT GANDA Sri Putri Mada Siltia Ughude; I Made Sarjana
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan sertifikat ganda atas tanah menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi mengakibatkan perbuatan melawan hukum (PMH) yang merugikan pemegang hak milik yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hak milik atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, bentuk dan unsur PMH dalam penguasaan tanah dengan sertifikat ganda, tanggung jawab hukum Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta akibat hukum dari penerbitan sertifikat ganda tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak milik atas tanah merupakan hak terkuat dan terpenuh yang dijamin oleh UUPA, sementara penerbitan sertifikat ganda dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain. BPN sebagai lembaga pelaksana pendaftaran tanah memiliki tanggung jawab hukum, baik secara administratif maupun perdata, apabila terbukti lalai dalam menerbitkan sertifikat ganda. The issue of duplicate land certificates (double certificates) has created legal uncertainty and often constitutes an unlawful act (perbuatan melawan hukum) that harms the legitimate landowner. This research aims to examine the legal regulation of land ownership rights under Law Number 5 of 1960 on Basic Agrarian Principles (UUPA), to analyze the forms and elements of unlawful acts in the possession of land with double certificates, to assess the legal responsibility of the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional/BPN), and to identify the legal consequences of issuing duplicate land certificates. This study applies a normative juridical research method, employing statutory and conceptual approaches. The findings reveal that land ownership rights under the UUPA represent the strongest and most complete rights that can be held by individuals, yet they are bound by the social function of land and the principle of legal certainty. The existence of double certificates may be classified as an unlawful act when there is intentional misconduct, negligence, or abuse of authority causing harm to other parties. The BPN bears both administrative and civil liability for its officials’ negligence in the land registration process, which may result in the issuance of invalid certificates. The legal consequences of issuing double certificates include the administrative cancellation of invalid certificates, loss of legal certainty for the rightful owner, and potential civil lawsuits against the BPN. Strengthening supervision, data transparency, and digital registration systems are essential to uphold legal certainty, accountability, and justice in Indonesia’s land administration system.
DUGAAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT OLEH GOOGLE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA Albet Gabe; I Made Dedy Priyanto
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk dugaan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Google serta dampak hukumnya terhadap pelaku usaha dan konsumen di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, serta bahan hukum sekunder berupa doktrin dan literatur hukum terkait. Hasil studi menunjukkan bahwa kebijakan GPB Google memenuhi unsur penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UU Anti-Monopoli, karena memaksa pengembang aplikasi menggunakan sistem pembayaran internal Google dengan tarif tinggi, membatasi akses pesaing, dan menghambat inovasi pasar digital. Tindakan tersebut menimbulkan dampak negatif berupa berkurangnya pilihan konsumen, meningkatnya harga layanan digital, serta menurunnya daya saing pelaku usaha lain. Penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan hukum persaingan usaha Indonesia agar adaptif terhadap praktik anti-kompetitif di era ekonomi digital. This study aims to understand the forms of alleged unfair business competition committed by Google and its legal implications for businesses and consumers in Indonesia. The research method used is normative legal research with a legislative and case approach, using primary legal materials such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law No. 5/1999, as well as secondary legal materials in the form of related legal doctrines and literature. The results of the study show that Google's GPB policy fulfills the elements of abuse of a dominant position as stipulated in Article 25(1) of the Anti-Monopoly Law, because it forces application developers to use Google's internal payment system with high rates, limits access to competitors, and hinders innovation in the digital market. These actions have negative impacts in the form of reduced consumer choice, increased prices for digital services, and decreased competitiveness of other business actors. This research emphasizes the need to update Indonesia's competition law to adapt to anti-competitive practices in the digital economy era.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2026) Vol. 13 No. 12 (2025) Vol. 13 No. 11 (2025) Vol. 13 No. 10 (2025)