cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani
Contact Email
stefaniratnamaharani@unud.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
stefaniratnamaharani@unud.ac.id
Editorial Address
stefaniratnamaharani@unud.ac.id
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030550     DOI : https://doi.org/KW.2026.v16.i1.p1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Wicara adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui peer review process melalui telaah dari Board of Editors, serta proses review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi, baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Dalam proses telaah oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Wicara wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Acara HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Hukum Perdata Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 15 No. 11 (2025)" : 5 Documents clear
AKTIVITAS JUDI ONLINE YANG MARAK TERJADI DI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA Johanes Fieldyo Ikun Bere; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian daring dan mengkaji peran aparat penegak hukum dalam penanggulangannya dari perspektif hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan konseptual dan legislatif. Sumber data diperoleh melalui tinjauan pustaka yang mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, maupun literatur hukum, hasil penelitian terdahulu, dan data empiris dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjudian daring dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur secara khusus dalam KUHP dan UU ITE. Sanksi pidana yang dijatuhkan bervariasi, termasuk pidana penjara hingga 9 tahun dan denda maksimal Rp50 miliar menurut KUHP terbaru, serta pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda Rp1 miliar berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Meskipun peraturan perundang-undangan relatif komprehensif, implementasi di lapangan belum optimal karena rendahnya literasi hukum masyarakat, keterbatasan sumber daya hukum, dan kesulitan teknis yang disebabkan oleh server perjudian yang berlokasi di luar negeri.   Kata kunci: Judi Online, Sanksi Pidana, Hukum Pidana Indonesia   ABSTRACT   The purpose of this study is to examine the application of criminal sanctions against online gambling perpetrators and to examine the role of law enforcement officials in addressing it from a criminal law perspective in Indonesia. This study uses a normative or doctrinal legal method with a conceptual and legislative approach. Data sources were obtained through a literature review covering the Criminal Code (KUHP) and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE) and its amendments, as well as legal literature, previous research results, and empirical data from relevant agencies. The results of the study indicate that online gambling is categorized as a crime specifically regulated in the Criminal Code and the ITE Law. The criminal sanctions imposed vary, including imprisonment of up to 9 years and a maximum fine of IDR 50 billion according to the latest KUHP, as well as imprisonment of up to 6 years and/or a fine of IDR 1 billion based on Article 27 paragraph (2) of the ITE Law. Although the legislation is relatively comprehensive, implementation in the field is not optimal due to low legal literacy among the public, limited legal resources, and technical difficulties caused by gambling servers located overseas.   Keywords: Online Gambling, Criminal Sanctions, Indonesian criminal law
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KONSUMEN BARANG BLACK MARKET (PASAR GELAP) DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Putu Wina Saraswati Srikesuma; I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki peraturan hukum mengenai pertanggungjawaban Pidana bagi konsumen yang membeli barang atau produk pasar gelap (Black Market) ditinjau dalam perspektif hukum pidana. Studi ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, melihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Hasil studi menunjukkan bahwa berkenaan dengan Pidana yang dikenakan kepada seseorang yang terbukti sebagai konsumen barang pasar gelap cenderung dikategorikan dan diancam dengan Pidana Penadahan menurut Pasal 480 ke-1 KUHP. Padahal KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan dan batasan yang jelas terkait suatu kondisi ataupun barang yang dapat diduga berasal dari kejahatan. Ketidakjelasan ini seringkali mengenai target yang salah, padahal Konsumen sebagai pihak ketiga dapat diduga sebagai korban dalam praktik perdagangan pasar gelap (black market). Perdagangan yang dilakukan dengan jalan illegal atau tidak resmi, dan melawan hukum dapat disebut sebagai pasar gelap. Kata Kunci: Pasar Gelap, Pertanggungjawaban Pidana, Penadahan.   ABSTRACT The purpose of this research is to investigate the legal regulations regarding criminal liability for consumers who purchase goods or products from the black market, from the perspective of criminal law. This study employs a normative legal research approach, focusing on Law Number 1 of 1946 and Law Number 1 of 2023. The findings indicate that individuals proven to be consumers of black market goods are often categorized and charged with the crime of receiving stolen goods under Article 480 (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP). However, the KUHP itself does not provide clear explanations or boundaries regarding the conditions or items that may be suspected of originating from criminal acts. This legal ambiguity often results in misplaced accusations, even though consumers, as third parties, can actually be considered victims in the practice of black market trading. Trade conducted through illegal or unauthorized means, and in violation of the law, is referred to as black market activity. Key Words: Black Market, Criminal Liability, Fencing.
PERTANGGUNGJAWABAN KURIR ATAS KEHILANGAN BARANG YANG DIALAMI OLEH KONSUMEN DALAM PROSES EKSPEDISI Samuel Rianju Parlindungan Sinaga; I Gede Pasek Pramana
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban kurir pengiriman barang terhadap kehilangan barang yang dialami oleh konsumen dalam proses pengiriman oleh kurir, penelitian ini dikaji menggunakan hukum perdata. Dengan maraknya transaksi online dan penggunaan jasa kurir, isu kehilangan barang menjadi perhatian penting bagi konsumen dan pelaku usaha. Sementara dari itu, pendekatan konseptual yang digunakan untuk memahami secara mendalam konsep-konsep kunci seperti pertanggungjawaban hukum, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, ganti kerugian, dan perlindungan konsumen. Komposisi hukum yang akan penulis gunakan terbagi menjadi tiga bahan, yakni hukum primer (undang-undang), sekunder (buku, jurnal, artikel hukum), dan tersier (kamus, ensiklopedia), yang semuanya akan dikumpulkan dari studi kepustakaan dengan cara studi berdasarkan dokumen yang selanjutnya diisi dengan kualitatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum pertanggungjawaban perusahaan kurir, meliputi identifikasi subjek dan objek hukum, serta bentuk-bentuk kerugian yang mungkin timbul akibat kehilangan barang dengan hasil Penelitian ini mengkaji tanggung jawab perusahaan jasa pengiriman atas kehilangan barang akibat kelalaian kurir. Berdasarkan analisis hukum, perusahaan memiliki tanggung jawab mutlak terhadap konsumen, sementara kurir bertanggung jawab secara internal kepada Perusahaan dan Berdasarkan prinsip hukum perdata, perusahaan ekspedisi bertanggung jawab mutlak kepada konsumen atas kehilangan barang yang disebabkan oleh kelalaian kurir, baik secara kontraktual (wanprestasi) maupun perbuatan melawan hukum (vicarious liability). Sementara itu, kurir bertanggung jawab secara internal kepada perusahaan, dengan batasan ganti rugi yang telah diatur dalam perjanjian kerja atau kemitraan.   Kata Kunci : Kehilangan barang, Pertanggungjawaban Kurir, Transaksi Online,  Kerugian     ABSTRACT   This study examines the liability of a courier for the looss of goods experienced by a consumerr during the delivery process, using a civil law approach. With the proliferation of online transactions and courier services, the issue of lost goods has become a significant concern for both consumers and businesses. A conceptual approach is used to gain a deep understanding of key legal concepts such as legal liability, breach of contract, tort, compensation, and consumer protection. The legal materials used by the author are divided into three types—primary (legislation), secondary (books, journals, legal articles), and tertiary (dictionaries, encyclopedias)—which were all collected through a literature review using a document study, followed by a qualitative analysis. This research aims to analyze the legal basis for the courier company's liability, including the identification of legal subjects and objects, as well as the forms of loss that may arise from lost goods. Based on the legal analysis, the courier company has strict liability toward the consumer for the loss of goods caused by a courier’s negligence, whether it is based on contract (wanprestasi) or tort (vicarious liability). Meanwhile, the courier is responsible internally to the company, with limitations on compensation as stipulated in their employment or partnership agreement. Key words : Loss of goods, Corporate liability, Online transaction, Damages or losses
KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA: ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI Iluh Diah Karuni; Tania Novelin
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini ini diarahkan untuk menggali secara luas konsep pertanggungjawaban hukum pidana yang berpotensi diterapkan pada institusi korporasi dalam perkara korupsi, dengan peninjauan khusus terhadap kasus yang melibatkan PT Pertamina. Pendekatan penelitian ini bersifat yuridis-normatif yang mengandalkan analisis kualitatif terhadap regulasi hukum, putusan lembaga peradilan, serta dokumen-dokumen relevan lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa suatu badan hukum dapat dikenakan sanksi pidana apabila elemen-elemen tindak kejahatan terbukti dilakukan atas perintah maupun demi keuntungan perusahaan, dengan pembuktian yang ditunjukkan melalui tindakan para pengurus sebagai wakil sah korporasi. Studi kasus PT Pertamina memperlihatkan adanya kompleksitas dalam membuktikan kesalahan korporasi, terutama dalam menilai hubungan antara tindakan individu dengan kebijakan korporasi. Temuan yang diperoleh mengindikasikan kebutuhan mendesak akan adanya regulasi yang lebih spesifik terkait prosedur pembuktian dan tata cara penerapan tanggung jawab pidana bagi korporasi di lingkungan hukum Indonesia.   Kata Kunci: Korporasi, subjek hukum, pertanggungjawaban pidana, tindak pidana korupsi.   ABSTRACT   This study seeks to provide an in-depth exploration of corporate liability in corruption-related offenses, with PT Pertamina serving as a case illustration. Utilizing a normative-legal framework, the research employs qualitative analysis based on legal doctrines, judicial rulings, and supporting documentation. Findings reveal that corporations may incur criminal liability when offenses are perpetrated under their authority and for their benefit, as proven through the actions of their governing officials acting on the corporation’s behalf. The case study of PT Pertamina highlights the complexity of proving corporate fault, particularly in assessing the link between individual actions and corporate policies. These findings emphasize the need for more detailed regulations regarding the standard of proof and mechanisms of corporate criminal liability within the Indonesian legal system.   Key Words: Corporation, legal subject, criminal liability, corruption offense.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASET DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL: PROBLEM KOLISI HUKUM, PENGAKUAN PUTUSAN ASING, DAN TRANSFORMASI MENUJU ERA LEX DIGITALI Komang Widiana Purnawan; I Putu Rasmadi Arsha Putra
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Perkembangan aset digital seperti cryptocurrency, Non-Fungible Tokens (NFT), dan data pribadi lintas batas telah menantang struktur dasar hukum perdata internasional (HPI) Indonesia yang masih bertumpu pada asas teritorial klasik. Penelitian ini bertujuan menganalisis problem kolisi hukum yang muncul akibat karakter non-teritorial aset digital, serta mengkaji implikasinya terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan asing di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis komparatif terhadap beberapa yurisdiksi seperti Uni Eropa, Singapura, dan Jepang, penelitian ini menemukan bahwa ketidakserasian antara asas kolisi tradisional dan sifat aset digital menimbulkan kekosongan norma, ketidakpastian yurisdiksi, serta kendala pembuktian digital di pengadilan nasional. Selain itu, belum adanya pengakuan aset digital sebagai objek hukum menyebabkan putusan asing terkait aset digital berpotensi ditolak karena tidak kompatibel dengan kerangka hukum nasional. Penelitian ini menawarkan konsep digital locus dan lex digitalis sebagai paradigma baru yang dapat berfungsi sebagai asas kolisi tambahan serta dasar pembaruan HPI Indonesia. Reformasi kelembagaan melalui pembentukan pedoman yudisial digital, pusat arbitrase digital, dan partisipasi aktif dalam forum internasional seperti HCCH dan UNCITRAL juga diperlukan untuk menciptakan sistem HPI yang responsif dan adaptif. Secara keseluruhan, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model HPI modern yang mampu menjawab tantangan kompleksitas sengketa digital lintas batas. Kata Kunci: Aset digital; Hukum Perdata Internasional; Kolisi hukum; Digital locus; Lex digitalis; Blockchain;   ABSTRACT The rapid expansion of digital assets—such as cryptocurrency, Non-Fungible Tokens (NFTs), and cross-border personal data—has challenged the fundamental structure of Indonesia’s private international law (PIL), which remains anchored in traditional territorial principles. This study aims to analyze the conflict-of-law issues arising from the non-territorial nature of digital assets and examine their implications for the recognition and enforcement of foreign judgments in Indonesia. Employing a normative legal approach combined with comparative analysis of jurisdictions such as the European Union, Singapore, and Japan, this research finds that the incompatibility between classical conflict-of-law doctrines and the characteristics of digital assets results in normative gaps, jurisdictional uncertainty, and evidentiary challenges within Indonesian courts. The absence of legal recognition of digital assets as property further increases the risk of foreign judgments being denied enforcement due to incompatibility with domestic legal concepts. This study proposes digital locus and lex digitalis as new paradigms to function as supplementary conflict-of-law principles and as the foundation for reforming Indonesia’s PIL framework. Institutional reforms—including the development of judicial guidelines for digital evidence, the establishment of a national digital arbitration center, and active participation in international forums such as HCCH and UNCITRAL—are essential to build a responsive and adaptive PIL system. Overall, the study contributes to the development of a modern PIL model capable of addressing the complexities of cross-border digital disputes.   Keywords: Digital assets; Private International Law; Conflict of laws; Digital locus; Lex digitalis; Blockchain;  

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 16 No. 1 (2026) Vol. 15 No. 12 (2025) Vol. 15 No. 11 (2025) Vol. 15 No. 10 (2025) Vol. 15 No. 9 (2025) Vol. 15 No. 8 (2025) Vol. 15 No. 7 (2025) Vol. 15 No. 6 (2025) Vol. 15 No. 5 (2025) Vol. 15 No. 4 (2025) Vol. 15 No. 3 (2025) More Issue