cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani
Contact Email
stefaniratnamaharani@unud.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
stefaniratnamaharani@unud.ac.id
Editorial Address
stefaniratnamaharani@unud.ac.id
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030550     DOI : https://doi.org/KW.2026.v16.i1.p1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Wicara adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui peer review process melalui telaah dari Board of Editors, serta proses review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi, baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Dalam proses telaah oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Wicara wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Acara HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Hukum Perdata Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 15 No. 6 (2025)" : 5 Documents clear
  URGENSI PEMBATASAN KEWENANGAN ABSOLUT ANTARA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DAN PENGADILAN NEGERI Kadek Arya Wiwekananda; Made Aditya Pramana Putra
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 6 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pengaturan kewenangan absolut antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan absolut antara BPSK dan Pengadilan Negeri belum memberikan batasan yang jelas, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen. Dalam penelitian ini, disusun konsep pembatasan kewenangan yang ideal melalui parameter nilai gugatan, kompleksitas perkara, serta sifat dan urgensi sengketa. Konsep ini diharapkan mampu mendukung sistem penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum.   Kata Kunci: Kewenangan Absolut, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pengadilan Negeri   ABSTRACT This study aims to analyze the issues surrounding the regulation of absolute authority between the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) and the District Court in consumer dispute resolution based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. A normative legal research method was employed using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the regulation of absolute authority between BPSK and the District Court lacks clear boundaries, leading to legal uncertainty in resolving consumer disputes. This study proposes an ideal authority limitation concept through parameters such as claim value, case complexity, and the nature and urgency of disputes. This concept is expected to support an effective, efficient consumer dispute resolution system that ensures legal certainty.   Key Words: Absolute Authority, Consumer Dispute Resolution Agency, District Court
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU INVESTASI ASET KRIPTO DI INDONESIA Cokorda Gede Bagus Mahardinata Pemayun; I Made Dedy Priyanto
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 6 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK   Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji permasalahan status hukum pelaku investasi aset kripto di Indonesia dan efektivitas peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai bentuk dari perlindungan konsumen dalam investasi pada aset kripto. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan berbasis perundang-undangan, serta konsep dari teori ilmu hukum, yang bersumber pada bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan status hukum pelaku investasi aset kripto di Indonesia telah memperoleh legitimasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan terkhususnya dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka. Keabsahan transaksi aset kripto juga telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Meskipun demikian, efektivitas peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku investasi aset kripto masih menghadapi berbagai tantangan. Walaupun telah terdapat kerangka hukum yang komprehensif, implementasi perlindungan hukum dari berbagai produk hukum tersebut belum optimal. Hal ini tercermin dari masih maraknya kejahatan terkait aset kripto seperti penipuan, penggelapan, dan serangan phishing yang menimbulkan kerugian signifikan bagi pelaku investasi. Permasalahan ini diperparah dengan adanya ketidakjelasan dalam beberapa aspek regulasi, seperti mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lintas yurisdiksi, serta keterbatasan dalam kapasitas pengawasan oleh otoritas terkait.   Kata kunci: Aset Kripto, Perlindungan Konsumen, Investasi.   ABSTRACT   The purpose of this study is to examine the problem of the legal status of crypto asset investment actors in Indonesia and the effectiveness of laws and regulations in Indonesia as a form of consumer protection in investing in crypto assets. This research uses empirical juridical methods with a legislation-based approach, as well as concepts from legal science theory, which are sourced from primary and secondary legal materials. The results of this study show that the legal status of crypto asset investment actors in Indonesia has been legitimized through various laws and regulations, especially in Bappebti Regulation Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Implementation of the Crypto Asset Physical Market on the Futures Exchange. The validity of crypto asset transactions has also fulfilled the terms of the agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. Nevertheless, the effectiveness of laws and regulations in providing legal protection for crypto asset investment actors still faces various challenges. Although there is a comprehensive legal framework, the implementation of legal protection from these various legal products has not been optimal. This is reflected in the prevalence of crimes related to crypto assets such as fraud, embezzlement, and phishing attacks that cause significant losses to investment actors. This problem is exacerbated by the lack of clarity in several aspects of the regulation, such as dispute resolution mechanisms and cross-jurisdictional law enforcement, as well as limitations in supervisory capacity by relevant authorities.   Keywords: Crypto Assets, Consumer Protection, Investment.  
PENGGUNAAN JASA DEBT COLLECTOR DALAM UPAYA PENARIKAN OBJEK SENGKETA OLEH PERBANKAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN Jovita Felicia Kusniawan; I Putu Rasmadi Arsha Putra
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 6 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK   Analisa terhadap perusahaan pembiayaan memiliki hak yang sah untuk menarik kembali objek yang menjadi jaminan atas pinjaman yang diberikan kepada konsumen dan penggunaan jasa debt collector dalam penarikan objek sengketa akan menjadi tujuan penelitian ini, dengan menggunakan metode penelitian normatif untuk mengkaji hak perusahaan pembiayaan dalam menarik kembali objek yang menjadi jaminan atas pinjaman kepada konsumen serta pengaturan penggunaan jasa debt collector dalam penarikan objek sengketa. Berdasarkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disimpulkan bahwa perusahaan pembiayaan memiliki hak yang sah untuk menarik kembali objek jaminan, namun harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur. Sementara itu, terkait dengan penggunaan jasa debt collector, meskipun tidak ada peraturan yang secara khusus mengatur di Indonesia, prinsip kerjanya didasarkan pada kuasa yang diberikan oleh kreditur kepada debt collector untuk menagih utang kepada debiturnya. Namun, penting bagi bank atau lembaga keuangan yang menggunakan jasa debt collector untuk memastikan bahwa para penagih hutang tersebut beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum dan standar etika yang berlaku, mengingat pelanggaran terhadap ketentuan hukum dapat dianggap sebagai tindak pidana dan dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.   Kata Kunci: Debt Collector, Jaminan Fidusia, Objek Sengketa     ABSTRACT   An analysis of whether a finance company has the legal right to withdraw objects that are collateral for loans given to consumers and the use of debt collector services in withdrawing disputed objects will be the purpose of this research, using normative research methods to examine the rights of finance companies in withdrawing objects that are collateral for loans to consumers and regulating the use of debt collector services in withdrawing disputed objects. Based on the analysis of the applicable laws and regulations, such as Financial Services Authority Regulation Number 35/POJK.05/2018 on the Business Operation of Financing Companies and Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Guarantees, it is concluded that finance companies have the legal right to withdraw objects of collateral, but it must be done in accordance with the regulated procedures. Meanwhile, regarding the use of debt collector services, although there is no specific regulation in Indonesia, the working principle is based on the power granted by the creditor to the debt collector to collect debts from the debtor. However, it is important for banks or financial institutions that use the services of debt collectors to ensure that the debt collectors operate in accordance with applicable legal provisions and ethical standards, given that violations of legal provisions can be considered as criminal offenses and prosecuted in accordance with applicable laws.   Key Words: Debt Collector, Fiduciary Guarantee, Disputed Objects
KEDUDUKAN KEPUTUSAN MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI DALAM MENGATUR PEWARISAN WANITA HINDU BALI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA Ida Bagus Gede Permana Putra Manuaba; Made Nurmawati
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 6 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK   Tujuan studi ini untuk mengkaji mengenai kewenangan Majelis Desa Adat Provinsi Bali dalam mengeluarkan Keputusan Majelis Desa Adat Nomor: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 Terhadap Pewarisan Wanita Hindu Bali. Studi ini menggunakan penelitian hukum normatif sebagai metode penelitiannya, yakni mengkaji pengaturan melalui teknik kepustakaan serta data sekunder yang relevan dengan Kewenangan Lembaga Persatuan Masyarakat hukum adat. Penelitian ini juga dikaji melalui metode statute approach (pendekatan perundang-undangan) serta metode Institutional Approach (Pendekatan Kelembagaan). Berdasarkan hasil riset ini, diperoleh bahwasanya Majelis Desa Adat Provinsi Bali memang memiliki kewenangan dalam hal menerbitkan Keputusan Majelis Desa Adat Nomor: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 Terhadap Pewarisan Wanita Hindu Bali. Hal ini dapat dibuktikan melalui Peraturan Daerah Bali No 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) secara yuridis tidak tergolong sebagai bagian dari jenis peraturan perundang-undangan yang diatur secara formal dalam hierarki hukum nasional, namun keberadaannya tetap memperoleh pengakuan dalam sistem hukum Indonesia sebagai bagian dari sumber hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat hukum adat. Keputusan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan fungsi Majelis Desa Adat dalam menjaga, mengatur, dan mengembangkan adat istiadat serta kearifan lokal, khususnya yang berkaitan dengan hak waris perempuan Hindu Bali.   Kata Kunci: Hukum Adat Bali, Majelis Desa Adat, Kewenangan.   ABSTRACT   The purpose of this study is to examine the authority of the Bali Province Customary Village Council in issuing the Decree of the Customary Village Council Number: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 Regarding the Inheritance of Balinese Hindu Women. This study uses normative legal research as its research method, namely examining regulations through library techniques and secondary data relevant to the Authority of the Customary Law Community Association Institution. This research is also studied through the statute approach method and the Institutional Approach method. Based on the results of this research, it was found that the Bali Province Customary Village Council does have the authority to issue the Decree of the Customary Village Council Number: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 Regarding the Inheritance of Balinese Hindu Women. This can be proven through Bali Regional Regulation No. 4 of 2019 concerning Customary Villages. The decisions of the Traditional Village Council (MDA) are not legally classified as part of the types of legislation regulated formally in the national legal hierarchy, but their existence is still recognized in the Indonesian legal system as part of the unwritten legal sources that grow and develop within the customary law community. These decisions represent a form of implementation of the Traditional Village Council's function in maintaining, regulating, and developing local customs and wisdom, particularly those related to the inheritance rights of Balinese Hindu women.   Key Words: Balinese Customary Law, Majelis Desa Adat (Traditional Village Assembly), Authority.
KEJAHATAN PERANG TERHADAP WARGA SIPIL DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA DI JALUR GAZA-TEPI BARAT Aldo Alexander Putra Sihombing; Gede Putra Ariana
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 6 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konflik Israel-Palestina secara apa adanya, tanpa berpihak pada salah satu pihak yang berkonflik. Fokus utama penelitian ini adalah memahami dinamika historis, politik, dan hukum internasional yang membentuk jalannya konflik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian kepustakaan dilakukan melalui penelaahan literatur akademik, dokumen resmi, resolusi internasional, serta publikasi ilmiah yang relevan. Sementara itu, pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan penyelesaian konflik, khususnya resolusi-resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga tahun 2021, DK PBB belum memperlihatkan sikap yang tegas dan konsisten dalam menghentikan konflik Israel-Palestina. Meskipun berbagai resolusi telah dihasilkan, lemahnya mekanisme implementasi serta adanya perbedaan kepentingan politik negara-negara anggota tetap menyebabkan resolusi tersebut tidak efektif dalam mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan. Situasi ini menimbulkan penilaian di kalangan masyarakat internasional bahwa konflik Israel-Palestina memiliki potensi untuk menjadi konflik yang berkepanjangan, bahkan dianggap sebagai konflik abadi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik membutuhkan langkah konkret yang melibatkan komitmen politik global serta penegakan hukum internasional secara konsisten. Kata Kunci: Konflik, Hukum Internasional, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. ABSTRACT This research aims to examine the Israeli-Palestinian conflict as it is, without taking sides with either party. The primary focus of this research is to understand the historical, political, and international legal dynamics that shape the course of the conflict. The research method used is library research with a juridical-normative approach. Library research is conducted through a review of academic literature, official documents, international resolutions, and relevant scientific publications. Meanwhile, a juridical-normative approach is used to analyze international legal instruments related to conflict resolution, particularly United Nations Security Council (UNSC) resolutions. The results of the study indicate that as of 2021, the UNSC has not demonstrated a firm and consistent stance in ending the Israeli-Palestinian conflict. Although various resolutions have been produced, weak implementation mechanisms and differing political interests among member states continue to render these resolutions ineffective in achieving sustainable peace. This situation has led to the international community's assessment that the Israeli-Palestinian conflict has the potential to become a protracted conflict, even considered an eternal conflict. Thus, this study confirms that conflict resolution requires concrete steps involving global political commitment and consistent enforcement of international law. Key Words: Conflict, International Law, United Nations Security Council.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 16 No. 1 (2026) Vol. 15 No. 12 (2025) Vol. 15 No. 11 (2025) Vol. 15 No. 10 (2025) Vol. 15 No. 9 (2025) Vol. 15 No. 8 (2025) Vol. 15 No. 7 (2025) Vol. 15 No. 6 (2025) Vol. 15 No. 5 (2025) Vol. 15 No. 4 (2025) Vol. 15 No. 3 (2025) More Issue