cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani
Contact Email
stefaniratnamaharani@unud.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
stefaniratnamaharani@unud.ac.id
Editorial Address
stefaniratnamaharani@unud.ac.id
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030550     DOI : https://doi.org/KW.2026.v16.i1.p1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Wicara adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui peer review process melalui telaah dari Board of Editors, serta proses review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi, baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Dalam proses telaah oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Wicara wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Acara HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Hukum Perdata Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 16 No. 2 (2026)" : 5 Documents clear
SANSKI ADAT KESEPEKANG BANJAR DI DESA ADAT SEMA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Subadra, I Gede Padang Subadra; Pasek Pramana, I Gede
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika yang terjadi terhadap penerapan sanksi kasepekang di Desa Adat Sema, Payangan dan apakah sanksi ini sejalan dengan hukum HAM yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan metode wawancara kepada tokoh adat dan pengurus Desa Adat Sema. Analisis dilakukan dengan teori receptio in complexu yang mengkaji aturan adat dalam kerangka negara hukum, yang berlandaskan pada Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019. Hasilnya menunjukkan bahwa sanksi kasepekang di Desa Adat Sema mengalami perkembangan yang lebih dinamis, tidak lagi bersifat kaku, dan mulai mempertimbangkan berbagai aspek termasuk penghormatan terhadap hak asasi dari masyarakat. Sanksi adat ini dipertahankan sebagai upaya dalam menjaga kearifan lokal dan budaya di tengah derasnya arus globalisasi yang berpotensi menggerus nilai-nilai tradisional yang telah hidup di masyarakat adat Bali sejak lama.   Kata Kunci: Sanksi adat, Kasepekang, Hak Asasi Manusia   ABSTRACT  The purpose of this study is to understand the dynamics occurring in the implementation of kasepekang sanctions in the Sema Customary Village, Payangan, and whether these sanctions align with the human rights laws applicable in Indonesia. This research uses an empirical approach with interviews conducted with customary leaders and administrators of the Sema Customary Village. Analysis is carried out using the theory of receptio in complexu, which examines customary rules within the framework of a legal state, based on Bali Regional Regulation Number 4 of 2019. The results indicate that kasepekang sanctions in the Sema Customary Village have become more dynamic, no longer rigid, and are beginning to consider various aspects, including respect for the human rights of the community. These customary sanctions are maintained as an effort to preserve local wisdom and culture amidst the rapid flow of globalization, which has the potential to erode the traditional values that have long existed in Balinese customary communities. Keywords: Traditional Sanctions, Kasepekang, Human Rights
IMPLIKASI HUKUM TERHADAP AMBIGUITAS PENGATURAN TENGGAT WAKTU HAK SEWA TANAH DALAM PENEGAKAN KEADILAN KONTRAKTUAL Sari, Mega Berlian; Primantari, Anak Agung Angga
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji bagaimana ketidakjelasan aturan terkait batas waktu hak sewa mempengaruhi praktik sewa-menyewa tanah di Indonesia, dimana hal tersebut kerap kali dijadikan celah oleh salah satu pihak untuk mengambil keuntungan dari pihak lain, serta implikasinya terhadap keadilan kontraktual bagi pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian sewa tanah. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil studi menunjukkan bahwa ketidakjelasan mengenai regulasi tenggat waktu hak sewa tanah di Indonesia memperluas ruang interpretasi dan menyebabkan ketidakpastian hukum yang berujung sengketa. Hukum dapat dikatakan sebagai hukum apabila menciptakan suatu keadilan atau setidaknya berupaya untuk mewujukan keadilan tersebut, termasuk dalam perspektif keadilan kontraktual, dimana ketidakjelasan pengaturan jangka waktu hak sewa tanah yang secara persisten diselesaikan dengan tafsir yudisial oleh hakim terkait permasalahan akta sewa tanah maka fungsi kontrak sebagai instrumen kontraktual yang berkekuatan mengikat seperti undang-undang akan melemah dan menyebabkan ketidakpastian hukum.   Kata Kunci: Kepastian Hukum, Sewa Tanah, Keadilan Kontraktual, Periode Sewa     ABSTRACT                           This study aims to examine how the ambiguity in regulations regarding the duration of leasehold rights affects land lease practices in Indonesia. Such ambiguity is often exploited by one party to gain an unfair advantage over another, raising implications for contractual justice for those bound by land lease agreements. The research adopts a normative legal method with statutory and comparative approaches. The findings indicate that the lack of clarity concerning the regulation of leasehold duration in Indonesia expands the scope of judicial interpretation and leads to legal uncertainty, often resulting in disputes. Law can only be regarded as such when it creates justice, or at the very least, strives to achieve it. Within the perspective of contractual justice, the persistent reliance on judicial interpretation to resolve unclear lease duration in land lease agreements weakens the function of contracts as binding legal instruments equivalent to legislation, thereby undermining legal certainty.   Keywords: Legal Certainty, Land Lease, Contractual Justice, Lease Period
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KESESUAIAN PERPOL NO. 8 TAHUN 2021 DENGAN PRINSIP-PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE Maharani, Putu Ayu; Krisnadi Yudiantara, I Gusti Ngurah Nyoman
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian suatu regulasi kepolisian yang mengatur penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam hukum pidana modern. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan yang mencakup peraturan perundang-undangan, konsep hukum, serta analisis terhadap putusan pengadilan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi tersebut telah mengakomodasi sebagian prinsip keadilan restoratif, seperti pemulihan, partisipasi korban dan pelaku, serta tanggung jawab pelaku. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala, seperti kurangnya independensi fasilitator, tidak optimalnya partisipasi sukarela yang bermakna, dan belum maksimalnya perlindungan terhadap hak-hak korban. Peran dominan aparat penegak hukum juga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dan menghambat prinsip non-paksaan. Analisis terhadap putusan pengadilan menunjukkan bahwa pendekatan restoratif sudah mulai diterapkan, meskipun masih bersifat kasuistik dan belum merata. Dengan demikian, dibutuhkan perumusan regulasi yang lebih kuat serta mekanisme pengawasan yang efektif guna memastikan penerapan prinsip keadilan restoratif dapat berlangsung secara menyeluruh dan berkesinambungan.   Kata Kunci: keadilan restoratif; prinsip hukum pidana; analisis yurisprudensi; pemulihan korban; regulasi alternatif pidana. ABSTRACT This study aims to analyze the compatibility of a police regulation governing out-of-court criminal case settlement with restorative justice principles in modern criminal law. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and jurisprudential approaches. The data were collected through a literature review and analyzed qualitatively. The findings show that the regulation incorporates several restorative justice principles, such as restoration, victim–offender participation, and offender accountability. However, implementation still faces challenges, including limited facilitator independence, the lack of meaningful voluntary participation, and insufficient protection of victims' rights. The dominant role of law enforcement officers potentially creates imbalance and hampers the principle of non-coercion. Jurisprudential analysis indicates that restorative approaches have started to be adopted in court decisions, although they remain inconsistent and case-specific. Therefore, it is essential to strengthen regulatory frameworks and establish effective oversight mechanisms to ensure that the principles of restorative justice are implemented comprehensively and consistently.   Keywords: restorative justice; criminal law principles; jurisprudential analysis; victim restoration; alternative penal regulation.
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA UNTUK KORBAN HUMAN TRAFFICKING DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Pridayanti Palasari, Ni Putu; Widyantari Pradnya Dewi, Tjokorda Istri Diah
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan riset ini adalah untuk meninjau perangkat hukum internasional termasuk konvensi, protokol, dan deklarasi yang berhubungan dengan perlindungan HAM terhadap korban human trafficking, disamping itu juga mengidentifikasi fungsi lembaga internasional dalam mengawasi serta menindaklanjuti pelanggaran HAM, dalam konteks khusus mengenai kejahatan perdagangan manusia (human trafficking). Riset ini menggunakan metodologi riset hukum normatif dan pendekatan legislatif. Metode ini menganalisis seluruh ketentuan hukum yang berhubungan dengan isu hukum yang dibahas. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan HAM terhadap individu yang menjadi korban perdagangan orang diatur dalam hukum internasional melalui Protokol Palermo yang diresmikan oleh PBB tahun 2000. Semua isu yang berkaitan dengan perdagangan orang, misalnya eksploitasi seksual, kerja paksa, dan lainnya tercakup pada protokol ini. Selain itu pengaturan mengenai perlindungan HAM juga terdapat dalam instrumen hukum seperti DUHAM, dimana hal tersebut tertera dalam pasal 4 DUHAM mengenai larangan perbudakan dan perdagangan budak.   Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Perdagangan Orang, Protokol Palermo   ABSTRACT   The purpose of this research is to review regulations related based on international legal instruments including relevant conventions, protocols, and declarations to the protection of human rights for sufferers of human trafficking. In addition, it also identifies the role of international institutions in monitoring and following up on human rights offenses, specifically in the context of human trafficking. This study uses normative legal research methods and a legislative approach. This method analyzes all legal provisions related to the legal topics covered. The results of the research show that the regulation of human rights protection for persons who are victims of human trafficking is regulated in international law through the Palermo Protocol, which was ratified by the United Nations in 2000. All issues related to human trafficking, such as sexual exploitation, forced labor, and others are covered in this protocol. In addition, regulations regarding human rights protection are also found in legal instruments such as the UDHR, where this is stated in Article 4 of the UDHR regarding the prohibition of slavery and the slave trade.   Key Words: Human Rights, Human Trafficking, Protocol Palermo
KEABSAHAN PENGGUNAAN AUTONOMOUS WEAPON SYSTEM DALAM KONFLIK DI JALUR GAZA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Ida Ayu Alitnetya Satwika; Maharta Yasa, Made
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas keabsahan penggunaan AWS dalam konflik bersenjata serta tanggung jawab hukum militer Israel sebagai pengguna AWS di Jalur Gaza. Dengan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang hukum internasional dan pendekatan kasus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimanakah keabsahan penggunaan Autonomous Weapon System (AWS) dan bagaimanakah tanggung jawab hukum yang harus dihadapi dalam penggunaan AWS. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu sistem senjata otonom dengan jenis sistem human out of the loop dapat menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip pembedaan dan proporsionalitas, meningkatkan risiko korban sipil dan pelanggaran kemanusiaan. Regulasi internasional saat ini belum cukup untuk mengatur penggunaan teknologi ini, yang berpotensi mengancam keamanan dan martabat manusia. Kasus serangan UAV oleh Israel di Gaza menunjukkan pelanggaran prinsip HHI, dengan penggunaan drone yang tidak membedakan dengan jelas antara kombatan dan warga sipil. Israel, yang tidak meratifikasi Statuta Roma, dianggap tidak mau (unwilling) dan tidak mampu (unable) untuk menangani pelanggaran ini, sehingga PBB berhak mendesak Dewan Keamanan untuk membentuk pengadilan ad hoc. Meskipun Israel tidak terikat oleh Statuta Roma, ICC tetap memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan internasional seperti kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.   Kata Kunci: Sistem Senjata Otonom., Unmanned Aircraft Vehicle., Hukum Humaniter Internasional., Drone.   ABSTRACT   This research examines the legitimacy of deploying AWS in armed conflict and the legal responsibility of the Israeli military as a user of AWS in the Gaza Strip. Utilizing a normative legal research method with a focus on international law legislation and case law, this study aims to analyze the legitimacy of AWS use and the legal responsibilities arising from their deployment. The findings suggest that human-out-of-the-loop autonomous weapon systems may violate the principles of distinction and proportionality, thereby increasing the risk of civilian casualties and humanitarian violations. Existing international regulations are inadequate to govern the use of such technology, which poses a potential threat to human security and dignity. The case of UAV attacks by Israel in Gaza illustrates breaches of IHL principles, as the drones fail to make a clear distinction between combatants and civilians. Israel, having not ratified the Rome Statute, is deemed unwilling and unable to address these violations, giving the UN the authority to call on the Security Council to establish an ad hoc tribunal. Despite Israel’s non-ratification of the Rome Statute, the International Criminal Court (ICC) retains jurisdiction to prosecute international crimes, including war crimes and crimes against humanity.   Keywords: Autonomous Weapon System., Unmanned Aircraft Vehicle., International Humanitarian Law., Drone.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 16 No. 2 (2026) Vol. 16 No. 1 (2026) Vol. 15 No. 12 (2025) Vol. 15 No. 11 (2025) Vol. 15 No. 10 (2025) Vol. 15 No. 9 (2025) Vol. 15 No. 8 (2025) Vol. 15 No. 7 (2025) Vol. 15 No. 6 (2025) Vol. 15 No. 5 (2025) Vol. 15 No. 4 (2025) Vol. 15 No. 3 (2025) More Issue