cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pande Yogantara
Contact Email
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Phone
+62895394566140
Journal Mail Official
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Editorial Address
Jl. Pulau Bali No.1 Denpasar, Bali-Indonesia
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : 23030569     EISSN : 23030569     DOI : https://doi.org/10.24843/KS
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Semaya diterbitkan pertama kali secara electronic sebagai Open Journal System (OJS) sejak Bulan Desember tahun 2012, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan ISSN Online Nomor 2303-0569. Sejak tanggal 11 Nopember 2019, Jurnal Kertha Semaya telah terakreditasi Sinta Dikti, Peringkat Sinta 3 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, SK Nomor 225/E/KPT/2022 Tanggal: 7 December 2022 Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode IV Tahun 2022. Jurnal Kertha Semaya dipublikasikan dengan tujuan untuk memfasilitasi persyaratan wajib publikasi jurnal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas. Dalam rangka peningkatan pengelolaan jurnal, pengelola secara berkesinambungan membenahi dan meningkatkan manajemen pengelolaan, seperti melengkapi daftar Dewan Redaksi/ Editorial Team maupun Reviewer, termasuk juga peningkatan substansi artikel dengan menggunakan similarity Turnitin. Jurnal Kertha Semaya adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui peer review process melalui telaah dari Board of Editors, proses review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Sebagai bagian dari Dalam proses oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Semaya wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Hukum Perdata HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 13 No. 10 (2025)" : 20 Documents clear
PENGATURAN BENTUK DAN KUALIFIKASI WANPRESTASI AKIBAT KETIDAKSESUAIAN OBJEK TANAH DALAM PERJANJIAN JUAL BELI Michelle Abigail Suganda; Rasji
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i10.p06

Abstract

Penelitian ini membahas bentuk dan kualifikasi wanprestasi yang timbul akibat ketidaksesuaian objek tanah dalam perjanjian jual beli, serta akibat hukum yang muncul terhadap para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian objek tanah—baik terkait luas, batas, maupun status hukumnya—merupakan pelanggaran terhadap kewajiban penjual yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Penjual yang lalai atau beritikad buruk dapat dikenai tanggung jawab hukum berupa pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya penerapan asas itikad baik dan kepastian hukum dalam setiap perjanjian jual beli tanah, guna memberikan perlindungan hukum bagi pembeli dan mencegah terjadinya sengketa pertanahan di kemudian hari. This study examines the forms and qualifications of breach of contract arising from non-conformity of the land object in a sale and purchase agreement, as well as the resulting legal consequences for the parties. The research method used is normative juridical with a qualitative approach, focusing on the analysis of laws and regulations, legal doctrine, and court decisions. The results indicate that non-conformity of the land object—whether related to its area, boundaries, or legal status—constitutes a violation of the seller's obligations and can be categorized as breach of contract. Negligent or bad-faith sellers can be subject to legal liability in the form of performance, compensation, or cancellation of the agreement, as stipulated in Article 1243 of the Civil Code. This study also emphasizes the importance of implementing the principles of good faith and legal certainty in every land sale and purchase agreement to provide legal protection for buyers and prevent future land disputes.
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MONEY POLITIC DALAM PELAKSANAAN PEMILU DI INDONESIA Komang Andhika Putra Erawan; I Gusti Ayu Putri Kartika
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i10.p09

Abstract

Indonesia ialah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi untuk pengelolaan sistem pemerintahannya. Dalam sistem demokrasi Indonesia sendiri, rakyat memegang kekuasaan tertinggi.  Hal tersebut seperti halnya yang termuat di Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan hal ini, lahirlah suatu sistem yang dikatakan mewakili prinsip demokrasi, yaitu pemilihan umum. Menilik bahwa urgensi dari pemilu ialah untuk mencapai otoritas secara legal formal dimana rakyatlah yang menentukan kuasa, maka kerap kali para peserta pemilu melakukan segala upaya untuk meraih suara rakyat terutaman dengan menggunakan praktik money politic. Money politic ini sendiri masuk kedalam bentuk pelanggaran pidana dalam pemilu dan telah diatur pada Peraturan Perundangan di Indonesia. ABSTRACT Indonesia is a country that implements a democratic system in the management of its government. In Indonesia's own democratic system, the people hold supreme power. This is as stated in Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution. Based on this, a system was born that was said to represent democratic principles, specifically elections. Since the urgency of the elections is to achieve formal legal authority where it is the people who determine the power, often the election participants make every effort to achieve the special popular vote using political money practices. This political money itself falls into the form of criminal offenses in elections and has been regulated in the Rules of Perpetual Invitation in Indonesia.  
PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELEGENCE) DAPAT MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA Asep Saiful Abdi; Ade Adhari
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i10.p12

Abstract

Penelitian ini mengkaji urgensi dan implementasi perlindungan Hak Cipta (HC) atas karya yang dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) guna mewujudkan kepastian hukum di Indonesia. Perkembangan pesat teknologi AI, khususnya dalam menghasilkan karya kreatif (seperti seni, musik, dan teks), menimbulkan ambiguitas hukum mengenai subjek dan objek hak cipta yang berlaku. Hukum Hak Cipta di Indonesia (UU No. 28 Tahun 2014) saat ini masih berfokus pada kreativitas manusia sebagai syarat mutlak perolehan hak, sehingga belum mampu mengakomodasi status hukum karya otonom AI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil analisis menunjukkan adanya kekosongan hukum terkait pengakuan karya cipta AI dan perlindungan hak bagi pihak-pihak yang terlibat (pengembang, pengguna, atau AI itu sendiri). Kekosongan ini berdampak pada ketidakpastian dalam hal pertanggungjawaban pelanggaran, masa berlaku perlindungan, dan mekanisme lisensi karya cipta AI. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi hukum hak cipta di Indonesia. Opsi yang ditawarkan mencakup: (1) Mengadopsi konsep legal personality terbatas atau hak terkait sui generis bagi AI, atau (2) Memperluas definisi pencipta dengan mengakui peran pengembang atau pengguna AI sebagai pihak yang berhak atas dasar investasi atau kontrol. Adopsi regulasi yang komprehensif dan adaptif menjadi kunci untuk menjamin kepastian hukum, mendorong inovasi, dan melindungi kepentingan ekonomi di era digital Indonesia This study examines the urgency and implementation of Copyright Protection for works generated by Artificial Intelligence (AI) in order to realize legal certainty in Indonesia. The rapid development of AI technology, particularly in generating creative works (such as art, music, and text), creates legal ambiguity regarding the subject and object of applicable copyright. The current Indonesian Copyright Law (Law No. 28 of 2014) remains focused on human creativity as a prerequisite for obtaining rights, thus failing to accommodate the legal status of autonomous AI works. This research employs a normative legal research methodology with a statutory and conceptual approach. The analysis results indicate a legal vacuum concerning the recognition of AI-generated works and the protection of rights for the parties involved (developers, users, or the AI itself). This vacuum leads to uncertainty regarding liability for infringement, the duration of protection, and the licensing mechanisms for AI-generated works. This study recommends the necessity of copyright law reform in Indonesia. The proposed options include: (1) Adopting the concept of limited legal personality or sui generis related rights for AI, or (2) Broadening the definition of an author by acknowledging the role of the AI developer or user as the entitled party based on investment or control. The adoption of comprehensive and adaptive regulations is key to ensuring legal certainty, fostering innovation, and protecting economic interests in Indonesia's digital era.
PELAKSANAAN TEKNIK PENYIDIKAN PENYERAHAN DI BAWAH PENGAWASAN (CONTROLLED DELIVERY) TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA Indah Restuati; Aristoteles; Hilyatul Asfia
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i10.p08

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan teknik controlled delivery terhadap tindak pidana narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah (BNNP Kalteng) serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik BNNP Kalteng, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan, literatur hukum, dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan controlled delivery di BNNP Kalteng telah sesuai dengan ketentuan hukum dan efektif dalam mengungkap jaringan narkotika lintas daerah. Tingkat keberhasilan operasi mencapai 83% pada tahun 2023. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan personel, sarana teknologi, dan koordinasi antarlembaga. Upaya perbaikan dilakukan melalui pelatihan penyidik, kerja sama lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi digital. Sinergi antarinstansi dan dukungan teknologi terbukti menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan teknik controlled delivery. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan teknik controlled delivery terhadap tindak pidana narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah (BNNP Kalteng) serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik BNNP Kalteng, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan, literatur hukum, dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan controlled delivery di BNNP Kalteng telah sesuai dengan ketentuan hukum dan efektif dalam mengungkap jaringan narkotika lintas daerah. Tingkat keberhasilan operasi mencapai 83% pada tahun 2023. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan personel, sarana teknologi, dan koordinasi antarlembaga. Upaya perbaikan dilakukan melalui pelatihan penyidik, kerja sama lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi digital. Sinergi antarinstansi dan dukungan teknologi terbukti menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan teknik controlled delivery.
IMPLEMENTASI FUNGSI PERLINDUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI WARGA NEGARA INDONESIA Nethan; Tundjung Herning Situbuana
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i10.p14

Abstract

Transformasi menuju era digital telah mengubah posisi data pribadi menjadi aset strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi sekaligus rentan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan oleh sektor publik maupun swasta. Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen Hak Asasi Manusia internasional. Namun demikian, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya, terutama terkait efektivitas fungsi perlindungan yang dijalankan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai instansi yang berwenang di bidang ini. Berbagai kasus kebocoran data berskala besar menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum dalam perlindungan data pribadi di Indonesia. Sebaliknya, negara-negara seperti Uni Eropa dan Singapura telah membuktikan efektivitas lembaga pengawas data pribadi yang independen dalam menegakkan regulasi, meningkatkan kepatuhan, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola data. Artikel ini menganalisis implementasi fungsi perlindungan oleh Komdigi dalam menjamin perlindungan data pribadi warga negara Indonesia serta menelaah hambatan normatif dan kelembagaan yang dihadapi. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis komparatif dengan model lembaga pengawas di Uni Eropa dan Singapura, artikel ini menunjukkan perlunya optimalisasi peran Komdigi serta pembentukan mekanisme kelembagaan yang lebih terintegrasi guna menjamin perlindungan data pribadi yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.
URGENSI HARMONISASI REGULASI PAJAK KENDARAAN BERTENAGA HYBRID SEBAGAI DUKUNGAN TRANSISI MENUJU KENDARAAN RENDAH EMISI DI INDONESIA Muhammad Vico Febriansyah; Ariawan Gunadi
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i10.p16

Abstract

Transformasi menuju kendaraan rendah emisi merupakan bagian penting dari komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi karbon sesuai Paris Agreement dan Nationally Determined Contribution (NDC). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi harmonisasi regulasi pajak kendaraan hybrid agar kebijakan fiskal dapat lebih efektif mendukung transisi menuju transportasi ramah lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis difokuskan pada sinkronisasi antara kebijakan pajak pusat, yaitu PPnBM dan PPN Ditanggung Pemerintah berdasarkan PP No. 74 Tahun 2021 dan PMK No. 12 Tahun 2025, dengan kebijakan pajak daerah melalui PKB dan BBNKB dalam UU No. 28 Tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terjadi ketidakharmonisan antara kebijakan fiskal pusat dan daerah, sehingga efektivitas insentif bagi kendaraan hybrid menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi pajak agar kebijakan insentif dapat berjalan selaras dan memberikan kontribusi nyata terhadap percepatan transisi kendaraan rendah emisi di Indonesia. The transition toward low-emission vehicles is an essential part of Indonesia’s commitment to reducing carbon emissions under the Paris Agreement and Nationally Determined Contribution (NDC). This study aims to analyze the urgency of harmonizing hybrid vehicle tax regulations so that fiscal policies can more effectively support the transition toward environmentally friendly transportation. The research employs a normative legal method with a statutory and conceptual approach. The analysis focuses on the synchronization between central tax policies—namely, the Luxury Goods Sales Tax (PPnBM) and Value Added Tax (VAT) borne by the government under Government Regulation No. 74 of 2021 and Minister of Finance Regulation No. 12 of 2025—and regional tax policies under Law No. 28 of 2009 concerning Motor Vehicle Tax (PKB) and Transfer of Vehicle Title Fee (BBNKB). The findings show that inconsistencies between central and regional fiscal regulations have reduced the effectiveness of incentives for hybrid vehicles. Therefore, regulatory harmonization is urgently needed to ensure that fiscal incentives
PENGATURAN JAMINAN PEMENUHAN HAK BEKERJA TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS Eunike Kathryn Budiman; Moody Rizqy Syailendra
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i10.p13

Abstract

Penelitian ini berisi upaya pemenuhan hak kerja penyandang disabilitas menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi ketentuan hukum menjamin hak bekerja bagi penyandang disabilitas serta menganalisis tanggung jawab negara dalam pemenuhannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normative melalui studi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta dilengkapi dengan pendekatan konseptual guna melihat pergeseran paradigma dari pendekatan yang berfokus pada belas kasih, beralih menuju pendekatan yang berorientasi pada pemenuhan hak. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan terkait hak kerja penyandang disabilitas telah dituangkan secara jelas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga memberikan jaminan bagi pemenuhan hak bekerja tersebut dengan menetapkan kewajiban kuota kerja bagi penyandang disabilitas di lingkungan pemerintahan dan perusahaan swasta. Selain itu, negara turut bertanggung jawab dalam memberikan jaminan pemenuhan hak bekerja dengan menyelenggarakan berbagai pelatihan vokasional, layanan pendampingan ketenagakerjaan, serta penyelenggaraan bursa kerja khusus penyandang disabilitas. Namun, dalam praktik di lapangan tetap saja ditemukan penyandang disabilitas yang mengalami penolakan dalam hal bekerja karena keterbatasan yang dimiliki. This study examines efforts to fulfill the employment rights of persons with disabilities according to the provisions of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. The study aims to identify how legal norms guarantee the right to work and how the state bears responsibility for ensuring its fulfillment. The research employs a normative juridical approach through an examination of Law Number 8 of 2016, complemented by a conceptual approach to observe the paradigm shift from a compassion-based perspective toward a rights-based orientation. The findings reveal that regulations concerning the employment rights of persons with disabilities have been clearly stipulated. Law Number 8 of 2016 also provides guarantees for the realization of these rights by establishing employment quota obligations for persons with disabilities within government institutions and private companies. Furthermore, the state bears responsibility for ensuring the fulfillment of the right to work by organizing various vocational training programs, employment assistance services, and special job placement services dedicated to persons with disabilities. However, in practice, persons with disabilities continue to face employment rejection due to the limitations they experience.
KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK Vanka
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i10.p19

Abstract

Transisi menuju sistem pertanahan digital di Indonesia melalui sertipikat tanah elektronik menimbulkan implikasi hukum, khususnya mengenai perlindungan bagi pemegang hak tanggungan. Secara normatif, hukum telah mengakui keabsahan sertipikat tanah elektronik dan hak tanggungan yang terdaftar di atasnya. Risiko-risiko hukum yang teridentifikasi meliputi kerawanan terhadap pemalsuan identitas digital, peretasan, serta kesalahan teknis yang dapat melemahkan kedudukan hukum kreditur pemegang hak tanggungan. Selain itu, ketidaksiapan regulasi dalam mengatur secara jelas mengenai pertanggungjawaban atas kerugian akibat kegagalan sistem, mekanisme pemulihan sertipikat hak atas tanah yang hilang, serta prosedur penyelesaian sengketa yang spesifik untuk era digital menjadi celah hukum yang signifikan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengindentifikasi aspek hukum dan tantangan yang muncul dalam penerapan sertipikat tanah elektronik dalam kaitannya dengan pemegang hak tanggungan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum positif telah memberikan dasar validitas terhadap keberlakuan sertipikat tanah elektronik, implementasinya masih belum mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi pemegang hak tanggungan. Peningkatan perlindungan hukum bagi pemegang hak tanggungan memerlukan penguatan regulasi yang secara khusus dan rinci untuk mengantisipasi dan mengatasi risiko hukum yang mungkin terjadi. The transition to a digital land system in Indonesia through electronic land certificates has legal implications, particularly regarding the protection of mortgage holders. Normatively, the law has recognized the validity of electronic land certificates and the mortgage rights registered thereon. Identified legal risks include vulnerability to digital identity forgery, hacking, and technical errors that can weaken the legal standing of mortgage holders. Furthermore, the lack of regulatory readiness to clearly regulate liability for losses resulting from system failures, mechanisms for recovering lost land certificates, and dispute resolution procedures specific to the digital era presents significant legal gaps. The purpose of this paper is to identify the legal aspects and challenges that arise in the implementation of electronic land certificates in relation to mortgage holders. The research method used is normative legal research. The results indicate that although the positive legal framework has provided a valid basis for the validity of electronic land certificates, its implementation is still unable to provide optimal legal protection for mortgage holders. Improving legal protection for mortgage holders requires strengthening regulations that are specific and detailed in order to anticipate and address legal risks that may occur.
KONTRADIKSI PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR SEPARATIS DENGAN PRINSIP PARITAS CREDITORUM DALAM PELAKSANAAN KEPAILITAN Eliezer Waruwu
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i10.p17

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kontradiksi normatif antara perlindungan hukum kreditor separatis dan prinsip paritas creditorum dalam pelaksanaan kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU (UU Kepailitan dan PKPU). Dengan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menelaah ketentuan Pasal 55–57 UU Kepailitan dan PKPU, putusan pengadilan niaga, serta pandangan doktrin hukum kebendaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreditor separatis memiliki hak eksklusif untuk mengeksekusi jaminan kebendaan seolah-olah tidak terjadi kepailitan, namun hak tersebut dibatasi oleh masa stay period demi kepentingan kolektif. Pembatasan ini sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian ekonomis bagi kreditor separatis, karena nilai benda jaminan dapat menurun selama penundaan eksekusi. Prinsip paritas creditorum berfungsi menjaga pemerataan antar-kreditor, tetapi jika diterapkan secara kaku dapat menghambat efektivitas perlindungan hak kebendaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan keseimbangan proporsional antara perlindungan individual kreditor separatis dan prinsip keadilan kolektif melalui pembaruan hukum kepailitan yang mengadopsi prinsip limited priority dan collective satisfaction sebagaimana dianut dalam sistem hukum Belanda dan pedoman UNCITRAL. This study analyzes the normative contradiction between the legal protection of secured creditors and the paritas creditorum principle in bankruptcy implementation under Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations/ PKPU (Bankruptcy and PKPU Law). Using a normative juridical method through statutory, conceptual, and case approaches, the research examines Articles 55–57 of the Bankruptcy and PKPU Law, commercial court rulings, and relevant legal doctrines. The findings reveal that secured creditors have an exclusive right to execute collateral as if bankruptcy had not occurred; however, this right is restricted by a stay period to protect collective interests. Such restriction often creates legal uncertainty and economic loss for secured creditors due to collateral depreciation. The paritas creditorum principle ensures equality among creditors, but its rigid application may hinder the protection of proprietary rights. The study concludes that a proportional balance is required between individual protection for secured creditors and collective justice by reforming Indonesian bankruptcy law through the adoption of limited priority and collective satisfaction principles as implemented in Dutch law and
PERBANDINGAN HUBUNGAN KERJA ANTARA OUTSOURCING, BORONGAN, PERJANJIAN KERJA DAN MITRA MENURUT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Bherta Christine Khornaylius; Gunardi Lie
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i10.p18

Abstract

Seiring dengan meningkatnya persaingan antar perusahaan di Indonesia, banyak perusahaan melakukan penyesuaian kepada hubungan kerja. Penyesuaian dilakukan dengan menyelaraskan peran kerja terhadap kompetensi inti perusahaan agar tercipta sistem kerja yang lebih efektif dan efisien.  Tujuan riset ini untuk mengkaji berbagai bentuk hubungan kerja di Indonesia sesuai ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 6 Tahun 2023. Hubungan kerja dikaji berdasarkan jenis-jenis dan kategori pekerjaan yang dapat menggunakan sistem outsourcing, borongan, perjanjian kerja (PKWT/PKWTT) serta kemitraan, khususnya dalam konteks industri Rumah Sakit. Riset ini mempergunakan pendekatan normatif-empiris, kemudian data yang disajikan dengan pengelolaan data melalui teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menujukan bahwa perbedaan mendasar dalam hubungan kerja ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu perintah, upah. dan waktu kerja. Dari riset ini ditemukan perbedaan mendasar hubungan kerja ditentukan oleh unsur perintah, upah dan waktu kerja. Dalam konteks Undang-undang Cipta Kerja, hubungan kerja PKWT/PKWTT dan outsourcing (tidak termasuk borongan) tunduk kepada perlindungan ketenagaan. Saran untuk Industri kesehatan adalah menjamin kepastian status pekerja, pemanfaatan outsourcing dengan tepat dan memperkuat sistem pengawasan internal serta menjamin kewajiban dan hak pekerja dan tanggung jawab yang diberikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, outsourcing dan PKWT/PKWTT merupakan hubungan kerja yang wajib memenuhi perlindungan ketenagakerjaan, sementara borongan dan kemitraan merupakan hubungan perdata tanpa unsur subordinasi. Setiap jenis hubungan kerja pastinya memiliki resiko perihal ini yang perlu di perhatikan bagi semua pihak. As competition among companies in Indonesia intensifies, many companies are making adjustments to their employment relationships. These adjustments are based on aligning the roles of workers with the core competencies of the company in order to achieve more effective and efficient work system. The purpose of this study is to examine the various forms of employment relationship in Indonesia as regulated by UU No. 13 Tahun 2003 and UU No. 6 Tahun 2023. Employment relationships are examined based on the types of work that can use outsourcing, contract work, work agreements (PKWT/PKWTT) and partnerships, particularly in the hospital industry. This study uses normative-empirical approach, and the data is processed using qualitative descriptive analysis techniques. The results of the study found that the fundamental differences in employment relationships are determined by the elements of command, wages, and working hours. In the context of the Job Creation Law, PKWT/PKWTT employment relationships and outsourcing (excluding contract work) are subject to labor protection. Recommendations for the healthcare industry include ensuring worker status certainty, appropriate use of outsourcing, strengthening internal oversight systems, and guaranteeing worker’s rights. The results of the study indicate that, normatively, outsourcing and PKWT/PKWTT are employment relationships that must comply with labor protection regulations, while contract work and partnerships are civil relationships without elements of subordination. Each type of employment relationship carries inherent risks that must be carefully considered by all parties involved.

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2026) Vol. 13 No. 12 (2025) Vol. 13 No. 11 (2025) Vol. 13 No. 10 (2025) Vol. 13 No. 9 (2025)