cover
Contact Name
Faisal Hidayat
Contact Email
admin@manarulilmi.org
Phone
+6285363466196
Journal Mail Official
admin@manarulilmi.org
Editorial Address
Jl. Moh Hatta No. 11 Korong Kabun Mudiak, Kapalo Koto Kec. Nan Sabaris , Kab. Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
BAITUL MAAL : Journal of Sharia Economics
ISSN : "_"     EISSN : 30642825     DOI : -
BAITUL MAAL : Journal of Sharia Economics is an academic publication that focuses on the study and development of economic theories, practices, and policies within the framework of Islamic law (Sharia). This journal typically covers topics such as Islamic banking and finance, halal business practices, zakat (charitable giving), waqf (endowment), Islamic insurance (takaful), and the ethical implications of economic activities in accordance with Sharia principles. Articles in the journal may include theoretical research, case studies, policy analyses, and reviews of current practices in the field of Sharia-compliant economics. The goal is to contribute to the body of knowledge that helps integrate Islamic principles with modern economic practices, promoting ethical and socially responsible economic behavior.
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol. 2 No. 2 (2025): MEI-AGUSTUS" : 8 Documents clear
Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022) Yani Tasya Denada Sinaga; Mariyam Chairunisa
BAITUL MAAL : Journal of Sharia Economics Vol. 2 No. 2 (2025): MEI-AGUSTUS
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Manarul Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65128/jse.v2i2.48

Abstract

This research aims to find out problems in tax collection which result in companies taking tax avoidance steps, of course this results in a reduction in state income. For this reason, this research is to measure the mechanism of influence of Profitability, Liquidity and Managerial Ownership on Tax Avoidance. Types of industry in manufacturing sector companies listed on the IDX 2018-2022. This research is a type of quantitative research. Determining the research sample based on the purposive sampling method obtained in this study amounted to 37 companies, during 5 years of observation there were 185 annual reports analyzed. Data research is secondary data which is accessed via www.idx.co.id. The analytical method used is multiple linear regression to determine the effect of Profitability, Liquidity, Managerial Ownership on Tax Avoidance. The results of this research show that profitability has a negative effect on tax avoidance, and liquidity and managerial ownership have a positive effect on tax avoidance. Penelitian ini menguji pengaruh variabel profitabilitas, likuiditas, dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak, untuk mengetahui permasalahan  dalam pemungutan pajak yang mengakibatkan pihak perusahaan mengambil langkah penghindaran pajak. tentu ini membuat pengurangan pendapatan negara. Untuk itu penelitian ini mengukur mekanisme pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran pajak. Jenis industri pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI 2018-2022. Penelitian ini adalah jenis penilitian kuantitatif. Penentuan sampel penelitian berdasarkan metode purposive sampling yang diperoleh pada penelitian ini berjumlah 37 perusahaan, selama 5 tahun pengamatan terdapat 185 laporan tahunan di analisis, alat analisis yang digunakan yaitu SPSS. Penelitan data merupakan, data sekunder yang diakses melalui www.idx.co.id. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda untuk dapat mengetahui pengaruh Profitabilitas, Likuiditas,Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dan likuiditas dan kepemilikan manajeral berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan Sistem E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Cikokol Kota Tangerang) Wahyu Maydillah Nurrohman; Apollo Daito
BAITUL MAAL : Journal of Sharia Economics Vol. 2 No. 2 (2025): MEI-AGUSTUS
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Manarul Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan paling terbesar di Indonesia, sehingga pajak merupakan peranan penting dalam pembiayaan berbagai kebutuhan negara serta pembangunan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan Sistem E-Samsat (Electronic One-Stop Management System) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan metode kausal dengan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian ini adalah 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada kantor SAMSAT Cikokol di Kota Tangerang yang ditentukan menggunakan rumus slovin dengan teknik Nonprobability Sampling yaitu Accidental Sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Statistik Deskriptif dan Analisis Regresi Linier Berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS 30 (Statistical Package for Social Science) Versi 30 untuk windows yang digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan Sistem E-Samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.   Taxes are one of the largest main sources of income in Indonesia, so taxes play an important role in financing various state needs and economic development in Indonesia. This study aims to determine the effect of Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Implementation of the E-Samsat System (Electronic One-Stop Management System) on motor vehicle taxpayer compliance. This study uses a causal method with a quantitative approach. The sample of this study were 100 motor vehicle taxpayer respondents registered at the SAMSAT Cikokol office in Tangerang City, which were determined using the Slovin formula with the Nonprobability Sampling technique, namely Accidental Sampling. The data analysis technique used in this research is Descriptive Statistical Analysis and Multiple Linear Regression Analysis using the SPSS 30 (Statistical Package for Social Science) Version 30 application for windows which is used to test the hypothesis. The results in this study indicate that Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, and Implementation of the E-Samsat System have a positive and significant effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance.
Pengaruh Kepemilikan Institusional, Corporate  Social Responsibility (CSR), dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance Amal Muliadi Nasution; Venus Gani
BAITUL MAAL : Journal of Sharia Economics Vol. 2 No. 2 (2025): MEI-AGUSTUS
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Manarul Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi suatu negara, tanpa terkecuali negara Indonesia yang membutuhkan pajak untuk membiayai seluruh program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun perusahaan selaku wajib pajak menganggap bahwa pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba mereka, sehingga perusahaan melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajak, salah satunya yaitu dengan penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional, corporate  social responsibility, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian kausal. Populasi penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023. Pengambilan sampel dalam penelitian ini sebanyak 11 perusahaan menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi BEI dan website masing-masing perusahaan pertambangan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan Software SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan positif terhadap tax avoidance dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap tax avoidance. Sedangkan, corporate social resposibility tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
Implementasi Prinsip Ekonomi Islam dalam Mengatasi Keterbatasan SDM terhadap Efektivitas Kinerja Organisasi Pemerintah Bukittinggi Sindi Saputri; Rika Widianita
BAITUL MAAL : Journal of Sharia Economics Vol. 2 No. 2 (2025): MEI-AGUSTUS
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Manarul Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) merupakan suatu permasalahan di Bagian Organisasi pada kantor Walikota Bukittinggi yang dapat menyebabkan terganggunya dan tidak efektifnya pekerjaan karyawan bagian organisasi. Dengan demikian penelitian ini memiliki tujuan bagaimana Keterbatasan Sumber Daya Manusia terhadap Keefektifan Kinerja Karyawan di Bagian Organisasi Kantor Walikota Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, Dengan fokus pada data yang dikumpulkan dari sumber wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, tantangan utama yang dihadapi oleh Bagian Organisasi di Kantor Walikota Bukittinggi adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang tidak sebanding dengan pekerjaan di Bagian Organisasi. Keterbatasan sumber daya manusia dapat berdampak terhadap kinerja dan hasil kerja suatu organisasi. Tidak cukupnya Sumber Daya Manusia untuk menyelesaikan tugas atau proyek tertentu dapat menyebabkan beberapa orang atau sumber daya manusia lainnya menanggung beban kerja yang berlebihan. Salah satu langkah nyata dan solusi yang dipilih untuk menghadapi keterbatasan sumber daya manusia di Bagian Organisasi, para karyawan yang masih bertugas dengan melakukan pembagian tugas secara merata di antara seluruh anggota tim yang ada.  This study examines the impact of human resource (HR) limitations on the effectiveness of employee performance within the Organizational Division of the Mayor’s Office in Bukittinggi. The shortage of HR represents a structural challenge that undermines the efficiency of administrative processes and disrupts organizational outcomes. Employing a qualitative research design, data were collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation to capture a holistic understanding of the issue. The findings reveal that the Organizational Division is confronted with a mismatch between the number of available personnel and the volume of tasks that must be completed. This imbalance often results in excessive workloads for existing staff, thereby reducing performance effectiveness and potentially impairing organizational productivity. To mitigate these constraints, a practical strategy adopted by the division has been the equitable distribution of responsibilities among employees, which fosters a more balanced workload and sustains operational continuity. The study underscores the importance of addressing HR limitations through effective task allocation and highlights the broader implications for improving organizational governance in local government institutions
Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak PBB-P2 di Kelurahan Pakan Labuah: Analisis Potensi dan Realisasi dalam Prespektif Ekonomi Islam Fadila Fadila
BAITUL MAAL : Journal of Sharia Economics Vol. 2 No. 2 (2025): MEI-AGUSTUS
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Manarul Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The optimization of the Rural and Urban Property Tax (PBB-P2) collection is a crucial source of regional revenue to support sustainable development. The village, as the lowest level of government, plays a central role in distributing and collecting the Tax Notification Letter (SPPT) from taxpayers. However, the PBB-P2 revenue in Pakan Labuah Village has not been optimal due to constraints such as limited personnel, mismatched taxpayer data, and low public awareness. This study employs a qualitative method with a descriptive approach to explore the role of village officers in optimizing the PBB-P2 collection in Pakan Labuah Village from an Islamic economic perspective. In Islamic economics, taxes are not only a source of revenue but also an instrument for the fair redistribution of wealth, contributing to the welfare of society. Data were collected through interviews with village officers and residents, field observations, and document studies. The results show that village officers play a significant role in distributing SPPT and collecting taxes through a door-to-door approach and coordination with neighborhood units (RT/RW). Operational constraints, such as a shortage of personnel and difficulties reaching taxpayers, affect tax compliance. To increase community participation, the village should strengthen socialization based on the principles of justice and welfare in Islamic economics and simplify payment access through payment services and cooperation with Islamic financial institutions. Optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Kelurahan, sebagai pemerintahan tingkat paling bawah, memiliki peran sentral dalam pendistribusian dan penagihan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada wajib pajak. Namun, penerimaan PBB-P2 di Kelurahan Pakan Labuah belum optimal, disebabkan oleh keterbatasan petugas, ketidaksesuaian data wajib pajak, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggali peran petugas kelurahan dalam mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 di Kelurahan Pakan Labuah dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, pajak tidak hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang adil dan dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan petugas kelurahan dan masyarakat, observasi lapangan, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas kelurahan memiliki peran penting dalam pendistribusian SPPT dan penagihan melalui pendekatan door-to-door serta koordinasi dengan RT/RW. Kendala seperti kekurangan petugas dan kesulitan dalam menjangkau wajib pajak mempengaruhi kepatuhan pajak. Untuk meningkatkan partisipasi warga, kelurahan perlu memperkuat sosialisasi berbasis prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam ekonomi Islam, serta mempermudah akses pembayaran melalui layanan titip bayar dan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah.
Konsep Transparansi dan Komunikasi yang Efektif dalam Pencairan Dana Bantuan Sosial Ummat Nengsi Gusrienti
BAITUL MAAL : Journal of Sharia Economics Vol. 2 No. 2 (2025): MEI-AGUSTUS
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Manarul Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyaluran dana bantuan sosial merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan yang terdampak ekonomi. Namun, proses pencairan dana ini sering menghadapi kendala birokrasi yang panjang dan kurangnya transparansi informasi, sehingga menimbulkan miskomunikasi dan ketidakpuasan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data triangulasi, bertujuan untuk menganalisis peningkatan transparansi dan komunikasi yang efektif dalam pencairan dana bantuan sosial di Kantor Walikota Bukittinggi bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan peran aktor komunikasi seperti opinion leader, gatekeeper, cosmopolite, bridge, dan liaison sangat berpengaruh dalam membangun jaringan komunikasi yang efektif. Transparansi informasi dan sosialisasi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperlancar proses distribusi bantuan sosial secara tepat sasaran dan akuntabel. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi turut mendukung efektivitas komunikasi dan pengelolaan data dalam penyaluran bantuan social.   The distribution of social assistance funds is one of the government's efforts to ensure the welfare of society, especially vulnerable groups affected economically. However, the disbursement process often faces obstacles such as lengthy bureaucracy and lack of information transparency, resulting in miscommunication and public dissatisfaction. This study uses a qualitative method with triangulation data collection techniques, aiming to analyze the improvement of transparency and effective communication in the disbursement of social assistance funds at the Bukittinggi Mayor's Office, Welfare Department. The research findings show that the roles of communication actors such as opinion leaders, gatekeepers, cosmopolites, bridges, and liaisons significantly influence the development of an effective communication network. Transparency of information and good socialization can increase public trust and facilitate the smooth distribution of social assistance in a targeted and accountable manner. Furthermore, the utilization of information technology supports communication effectiveness and data management in the distribution of social assistance. 
Peran Zakat dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan untuk Mencapai Kesejahteraan Sosial yang Inklusif Mhd Zia Ulhak
BAITUL MAAL : Journal of Sharia Economics Vol. 2 No. 2 (2025): MEI-AGUSTUS
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Manarul Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Zakat dalam ekonomi Islam merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi dan menegakkan keadilan. Pensyariatan zakat melalui fase Makki dan Madani menegaskan kewajiban distribusi harta kepada fakir miskin. Tujuan zakat meliputi penyucian jiwa, pengurangan kesenjangan sosial, peningkatan kesejahteraan mustahik, penguatan solidaritas, dan pemecahan masalah ekonomi tertentu. Dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, zakat dapat diarahkan sebagai modal usaha produktif untuk mendorong kemandirian ekonomi dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Pengelolaan zakat menghadapi tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, mental ketergantungan mustahik, keterbatasan teknologi, dan kualitas SDM pengelola. Solusi yang ditawarkan meliputi penyuluhan, pelatihan manajerial, pembentukan kelompok usaha, pendampingan berkelanjutan, serta kolaborasi lembaga zakat dan pemerintah desa. Dengan pendekatan yang tepat, zakat dapat menjadi instrumen strategis pemberdayaan ekonomi umat secara efektif dan berkelanjutan. Zakat in Islamic economics is a key instrument for socio-economic welfare and social justice. While scholars define it as the obligation to distribute wealth to eligible recipients. The Makki and Madani phases emphasize zakat distribution to the poor. Its objectives include purifying the soul, reducing social inequality, improving beneficiary welfare, fostering solidarity, and addressing economic challenges. In sustainable economic development, zakat can serve as productive capital to promote economic independence and support Sustainable Development Goals (SDGs). Challenges include low public awareness, dependency among beneficiaries, limited technology, and human resource quality. Solutions involve awareness campaigns, managerial training, formation of productive business groups, continuous mentoring, and collaboration between zakat institutions and local governments. Properly implemented, zakat can be an effective and sustainable instrument for economic empowerment.
Peran Dinas Peindustrian Dan Perdangangan Dalam Meningkatkan Usaha Industri Kecil Menengah Kota Bukittinggi Muhammad Adrian
BAITUL MAAL : Journal of Sharia Economics Vol. 2 No. 2 (2025): MEI-AGUSTUS
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Manarul Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65128/jse.v2i2.147

Abstract

UMKM Indonesia memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi baik di tingkat nasional maupun regional. Bukittinggi memiliki potensi besar secara akademis. Tak diragukan lagi, mereka memiliki kapasitas untuk berkembang menjadi pengembang industri masa depan dan wirausahawan yang imajinatif dan kreatif. Namun, mereka dapat menghadapi kesulitan yang signifikan jika pemerintah tidak sepenuhnya mendukung dan memajukan mereka. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan bertanggung jawab untuk mendukung UMKM. Langkah-langkah berikut menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat UMKM di Bukittinggi : 1 ) Memberikan pelatihan bagi UMKM; 2) Mendidik masyarakat tentang upaya kerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak; 3) Memantau pengembangan UMKM; 4) Membimbing pengembangan UMKM ke arah yang lebih berkelanjutan; 5) Berpartisipasi dalam penyediaan infrastruktur pendukung; dan 6) Mendorong persaingan yang sehat di antara para pedagang. Hal ini bertujuan untuk mempromosikan pengembangan dan kesejahteraan sumber daya manusia Bukittinggi . Indonesian MSME play a vital role in economic growth at both the national and regional levels. Bukittinggi boasts significant academic potential. They undoubtedly have the capacity to develop into future industrial developers and imaginative and creative entrepreneurs. However, they can face significant challenges if the government does not fully support and advance them. The Ministry of Industry and Trade is responsible for supporting SMEs. The following steps demonstrate the government's commitment to strengthening SMEs in Bukittinggi: 1) Providing training for SMEs; 2) Educating the public about mutually beneficial cooperative efforts; 3) Monitoring SME development; 4) Guiding SME development toward a more sustainable direction; 5) Participating in the provision of supporting infrastructure; and 6) Encouraging healthy competition among traders. This aims to promote the development and well-being of Bukittinggi's human resources

Page 1 of 1 | Total Record : 8