cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Irsal
Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com
Phone
+6285381305810
Journal Mail Official
bengkuluirsal@gmail.com
Editorial Address
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Published by Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
ISSN : 25033794     EISSN : 2686536X     DOI : 10.29300/qys.v10i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan pernah mengalami kerusakan servers jurnal secara total (di hack), yang mengakibatkan semua artikel yang sudah dipublish mulai Vol.1 No.1 2019 s-d Edisi tahun 2023 hilang semua. Maka untuk menghindari kekosongan artikel tim pengelola melakukan upload ulang artikel tersebut secara quicksubmite. Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan di tahun 2022 telah merubah institusi/lembaga penerbit dari IAIN Bengkulu menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan status IAIN Bengkulu menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Arjuna Subject : Ilmu Pengambilan Keputusan (semua kategori) - Ilmu Pengambilan Keputusan (Lain-Lain)
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 9, No 1 (2024): APRIL" : 15 Documents clear
Pemahaman Makna Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah dan Pembentukannya Bagi Pelaku Pernikahan Dibawah Umur di Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara Husna Mardhiyah; Suryani Suryani; Iim Fahimah
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 1 (2024): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i1.2835

Abstract

Abstract : This research aims to narrate the understanding of the concept of the sakinah family for perpetrators of underage marriages in Enggano District, North Bengkulu Regency and its implementation for perpetrators of underage marriages in Enggano District, North Bengkulu Regency. This research is a type of qualitative research, namely a research process that produces descriptive data in the form of written or spoken words from the people interviewed and the behavior observed, where the descriptive data is data collected in the form of words, pictures and not numbers. The results of this research show that the understanding of the concept of sakinah mawaddah warahmah family among early marriage couples in Enggano District, North Bengkulu Regency is understood by various opinions, namely a family founded on love, a family where everyone respects each other and can overcome difficulties in a family way and live in harmony. , a family that is able to create a religious life within the family, accept the strengths and weaknesses of a partner and complement and understand each other, a family that is happy and has time to gather and communicate with each other. The implementation of the sakinah mawaddah warahmah household concept for underage marriage actors in Enggano District, North Bengkulu Regency is as fulfilling each other's rights and obligations as husband and wife, mutual trust, forgiving each other, understanding and advising each other, giving each other love.Keywords: Underage marriage, implementation, sakinah family. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menarasikan pemahaman konsep keluarga sakinah pada pelaku pernikahan dibawah umur di Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara dan implementasinya bagi pelaku pernikahan dibawah umur di Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriftif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai dan prilaku yang diamati, dimana data-data deskriftif tersebut merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah pada pasangan perkawinan usia dini di Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara dipahami dengan berbagai pendapat yaitu keluarga yang didirikan atas dasar cinta, keluarga yang setiap orangnya saling menghormati dan bisa mengatasi kesulitan secara kekeluargaan dan hidup rukun, keluarga yang mampu menciptakan kehidupan religius dalam keluarga, menerima kelebihan dan kekurangan pasangan serta saling melengkapi dan memahami, keluarga yang bahagia dan punya waktu untuk berkumpul dan saling berkomunikasi.   Adapun implementasi konsep rumah tangga sakinah mawaddah warahmah bagi pelakum pernikahan dibawah umur di Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai Saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, Saling Percaya, Saling Memaafkan, Saling Mengerti dan menasehati,  Saling memberi kasih sayang.Kata Kunci: Pernikahan dibawah umur, Implementasi, Keluarga sakinah.
Perceraian Di Bawah Tangan Dan Dampaknya Terhadap Anak Persfektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur) Budi Harnawan
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 1 (2024): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i1.2885

Abstract

Abstract: The formulation of the problem that will be raised in this research is: What is the phenomenon of underhanded divorce in Kelam Tengah District, Kaur Regency? This research uses empirical juridical methods or field research, namely direct research into the field, where the researcher visits the research object. The results of this research are the phenomenon of divorce under the hand in Kelam Tengah District, Kaur Regency where people carry out divorce under the hand for no reason. the costs of filing a divorce through court as well as the culture or social environment where managing a divorce through court is very difficult and expensive. That divorce that occurs under the hand, has a negative impact on several children who are victims. These children do not get the rights that their father should fulfill, both material and non-material rights. As a result, the responsibility for caring for these children must be borne by the mother alone or the child with the father and there is no mother figure. Apart from that, divorcees who want to remarry also face difficulties: in proving their status as widowers or divorcees because they do not have a valid divorce certificate from the competent authority. This causes them to tend to marry informally. The impact of underhanded divorce in Kelam Tengah District, Kaur Regency on children from an Islamic law perspective, the first phenomenon is underhanded divorce according to Islamic law, then the impact on children according to Islamic law is that Wahbah al-Zuhaili in his book al -Figh al-Islami wa Adillatuhu explains that what The basis or cause of a father's obligation to support a child, even if the divorce is outside of court, apart from being caused by the birth relationship between the father and the child, is the condition of the child who is in need of shopping.Keywords: Divorce, Underhand, Children Abstrak: Rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana fenomena perceraian dibawah tangan di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten, Kaur 2.Bagairnana darnpak perceraian dibawah tangan di Kecamatan Kelam Tengab Kabupaten Kaur terhadap anak persfektif hukum Islarn. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris atau field research (penelitian lapangan) yaitu penelitian langsung ke lapangan, dimana peneliti mengunjungi obje penelitian- Adapun hasil penelitian ini adalah Fenomena perceraian dibawah tangan di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur dimana masyarakat melakukan perceraian dibawah tangan dengan alasan tidak ada biaya dalam mengajukan perceraian melalui pengadilan serta budaya atau lingkungan sosial dimana rnengurus perceraian melalui pengadilan sangat sulit dan mahal, Bahwa perceraian yang terjadi dibawah tangan, memiliki dampak buruk bagi beberapa anak yang menjadi korban. Anak-anak tersebut tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya dipenuhi oleh ayah mereka, baik hak materi maupun non-materi. Akibatnya, tanggung jawab merawat anak-anak tersebut harus ditanggung oleh ibu sendirian ataupun anak bersama ayah dan tidak ada sosok seorang ibu. Selain itu, para pelaku perceraian yang ingin menikah lagi juga menghadapi kesulitan: dalam membuktikan status mereka sebagai duda atau janda karena tidak ada akta cerai yang sah dari instansi berwenang. Hal ini menyebabkan mereka cenderung menikah secara tidak resmi. Dampak perceraian dibawah tangan di Kecamat Kelam Tengah Kabupaten Kaur terhadap anak persfektif hukum Islam, fenomena yang pertama perceraian bawah tangan menurut hukurn Islam selanjutnya dampaknya terhadap anak menurut Hukum Islam bahwa Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya al-Figh al-Islami wa Adillatuhu menjelaskan bahwa yang menjadi, landasan atau sebab kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak, meskipun perceraiananya di luar pengadilan selain disebabkan adanya hubungan nasab antara ayah dengan anak, adalah kondisi anak yang sedang membutuhkan pernbelanjaanKata kunci: Perceraian, Bawah Tangan, Anak.
Lembaga Negara Yang Mengatur Hukum Keluarga Dan Berfungsi Sebagai Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga (Peradilan Agama) Muhammad Fahmi Sanusi; Rizki Mustakim; Rita Sukendar; Ruhiyat Kumbara; Tresna Mugni Abdillah; Usep Saepullah; Ade Jamarudin
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 1 (2024): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i1.2830

Abstract

Abstract : state institution that has the authority to regulate family law as well as function as an institution for settling family law disputes in Indonesia, namely the Religious Courts, this is based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which is one of the executors and administrators of judicial power that has an equal position with other courts, then confirmed by the presence of Law No. 14 of 1970 concerning judicial power which was later added and amended by Law N0. 35 of 1999 was later amended by Law no. 48 of 2009 and in its implementation the Religious Courts are under the auspices of the Supreme Court as the Highest Court, of course with the existence of an equalization of the Religious Courts with other courts it gives authority to the Religious Courts to resolve and adjudicate cases under its authority independently. Law No. 7 of 1989 concerning the Religious Courts has explained what is the authority of the Religious Courts to resolve them.Keyword: Religious Courts, disputes and family law Abstrak : Suatu lembaga negara yang memiliki wewenang dalam mengatur hukum keluarga sekaligus berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa hukum keluarga di Indonesia yaitu Peradilan Agama, hal ini berdasarkan Pancasila dan Undan-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang merupakan salah satu pelaksama dan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang mempunyai kedudukan sejajar dengan peradilan-peradilan lainnya, kemudian dipertegas dengan hadirnya UU No.14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang kemudian ditambah dan diubah dengan UU N0. 35 Tahun 1999 kemudian diubah dengan UU No. 48 Tahun 2009 dan dalam pelaksanaannya Peradilan Agama berada di bawah naungan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tertinggi, tentu dengan adanya penyetaraan Peradilan Agama dengan peradilan lainnya memberikan kewenangan bagi Peradilan Agama untuk menyelesaikan dan mengadili perkara yang menjadi kewenangannya secara mandiri. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menjelaskan apa saja yang menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menyelesaikannya.Kata kunci: Peradilan Agama, sengketa dan hukum keluarga
Implementasi Konsep dan Nilai-nilai Tawasuth, Tawazun, I’tidal, dan Tasammuh pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits dalam meningkatkan Nilai-nilai Moderasi Beragama bagi Siswa Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 kota Bengkulu Tahun Akademik 2023-2024 Nurul Hasanah
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 1 (2024): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i1.4819

Abstract

Abstract :. This study aims to determine the effectiveness of the implementation of the concepts and values of tawasuth, tawazun, i'tidal, and tasammuh in the subject of al-qur'an hadith in improving religious moderation values for class VIII students at MTs Negeri 01 Bengkulu City. This research is a classroom action research conducted collaboratively and participatively. This research design uses the Kurt Lewin Model in 3 cycles and each cycle consists of planning, implementation & observation, and reflection. The sample of this study included VIII grade students totaling 30 students at MTs Negeri 01 Bengkulu City on odd semester in the academic year 2024-2025 where the focus of the research was on increasing the values of religious moderation for students. Data collection techniques through, observation, tests and practice. Data analysis techniques are carried out descriptively qualitative and quantitative. The results showed that increasing the values of religious moderation for students through the implementation of the concepts and values of tawasuth, tawazun, i'tidal, and tasammuh in the subject of al-qur'an hadith for Class VIII students of MTs Negeri 01 Bengkulu City has increased, namely in the first cycle, students' scores in understanding the concepts and values of religious moderation in Al-Quran Hadith subjects were 6.66% (very good), 26.66% (good), 20% (quite good), 23.33% (less), 23.33% (very less). In the second cycle, student scores were 10% (very good), 30% (good), 26.66% (fair), 20% (less) and 13% (very less). In the third cycle, student scores were 26.66% (very good), 30% (good), 33.33% (fair), 10% (less) and 0% (very less). Thus it can be concluded that by applying the concepts and values of tawasuth, tawazun, i'tidal, and tasammuh in the subject of al-qur'an hadith can improve the learning process and the ability of class VIII students MTs Negeri 01 Bengkulu City in understanding the concepts and values of religious moderation in the subject of Al-Quran Hadith.Key Words: Concept, Value, Tawasuth, Tawazun, I'tidal, Tasammuh, Religious Moderation Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas implementasi konsep dan nilai-nilai tawasuth, tawazun, i’tidal, dan tasammuh pada mata pelajaran al-qur’an hadits dalam meningkatkan nilai-nilai moderasi beragama bagi siswa kelas VIII di MTs Negeri 01 Kota Bengkulu. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (classroom action research) yang dilakukan secara kolaboratif dan partisipatif. Desain penelitian ini menggunakan Model Kurt Lewin dalam 3 siklus dan setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan & observasi, dan refleksi. Sampel penelitian ini meliputi siswa kelas VIII yang berjumlah 31 siswa di MTs Negeri 01 Kota Bengkulu, Semester Gasal tahun akademik 2023-2024 diamana fokus penelitian adalah meningkatkan nilai-nilai moderasi beragama bagi siswa. Teknik pengumpulan data melalui, obeservasi, tes dan praktek. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan nilai-nilai moderasi beragama bagi siswa melalui implementasi konsep dan nilai-nilai tawasuth, tawazun, i’tidal, dan tasammuh pada mata pelajaran al-qur’an hadits untuk Siswa Kelas VIII MTs Negeri 01 Kota Bengkulu mengalami peningkatan, yaitu pada siklus pertama, nilai siswa dalam memahami konsep dan nilai-nilai moderasi beragama dalam mata pelajaran Al-Quran Hadits adalah 6,66% (sangat baik), 26,66% (baik), 20% (cukup baik), 23,33% (kurang), 23,33% (sangat kurang). Pada siklus kedua, nilai siswa adalah 10% (sangat baik), 30% (baik), 26,66% (cukup), 20% (kurang) dan 13% (sangat kurang). Pada siklus ketiga, nilai siswa adalah 26,66% (sangat baik), 30% (baik), 33,33% (cukup), 10% (kurang) dan 0% (sangat kurang). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan konsep dan nilai-nilai tawasuth, tawazun, i’tidal, dan tasammuh pada mata pelajaran al-qur’an hadits dapat meningkatkan proses pembelajaran dan kemampuan siswa kelas VIII MTs Negeri 01 Kota Bengkulu dalam memahami konsep dan nilai-nilai moderasi beragama dalam mata pelajaran Al-Quran Hadits.Kata Kunci: Konsep, Nilai, Tawasuth, Tawazun, I’tidal, Tasammuh, Moderasi Beragama
Hakikat Perlindungan Anak Dan Perlindungan Perempuan Vennya Agna Mentari; Trio Lukmanul Havid; Iiz Tazul Aripin; Zaenul Mufti; Ade Jamarudin; Usep Saepullah
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 1 (2024): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i1.2881

Abstract

Abstract: This paper discusses the importance of protecting women and children from violence and harassment. This article emphasizes the role of education in shaping the character of future generations and highlights the need for preventive action to ensure the safety and well-being of women and children. This article also examines the legal framework for protecting women and children and the various forms of violence they may face. The methodology used in this article is normative legal research, and the discussion is focused on human rights perspectives and expert opinions. The legal basis for the protection of women and children is regulated in Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. The definition of a child is based on age, but there is no agreement on an age limit. Child protection is mandated by various laws, including the Convention on the Rights of the Child. The function of law is to create a harmonious, balanced, peaceful and just relationship between legal subjects. Preventive legal protection aims to prevent violence and crimes against women and children. Law enforcement is not only about implementing regulations but also about implementing court decisions. Child protection is very important for the future of a nation, and it involves the whole society. Child protection includes their physical, mental and social development. Protection of human rights, especially for women and children, must be done fairly and politely. The basis for legal protection is outlined in various laws, including those related to sexual violence and domestic violence.Keywords: Legal protection, women, children Abstrak: Tulisan ini membahas pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak dari kekerasan dan pelecehan. Artikel ini menekankan peran pendidikan dalam membentuk karakter generasi masa depan dan menyoroti perlunya tindakan preventif untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan perempuan dan anak-anak. Artikel ini juga membahas kerangka hukum untuk melindungi perempuan dan anak-anak serta berbagai bentuk kekerasan yang mungkin mereka hadapi. Metodologi yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif, dan diskusi difokuskan pada perspektif hak asasi manusia dan pendapat para ahli. Basis hukum untuk perlindungan perempuan dan anak-anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Definisi anak didasarkan pada usia, tetapi tidak ada kesepakatan tentang batas usia. Perlindungan anak diamanatkan oleh berbagai undang-undang, termasuk Konvensi Hak Anak. Fungsi hukum adalah menciptakan hubungan yang harmonis, seimbang, damai, dan adil antara subjek hukum. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah kekerasan dan kejahatan terhadap perempuan dan anak-anak. Penegakan hukum tidak hanya tentang menerapkan peraturan tetapi juga tentang menerapkan keputusan pengadilan. Perlindungan anak sangat penting untuk masa depan sebuah bangsa, dan melibatkan seluruh masyarakat. Perlindungan anak meliputi perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Perlindungan hak asasi manusia, terutama bagi perempuan dan anak-anak, harus dilakukan dengan adil dan santun. Dasar perlindungan hukum diuraikan dalam berbagai undang-undang, termasuk yang terkait dengan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumahKata kunci: Perlindungan hukum, Perempuan, anak
Implikasi Pelaksanaan Mediasi Sengketa Akibat Perceraian Terhadap Perlindungan Hak Mantan Istri Dan Anak Di Pengadilan Agama Lebong Agus Alamsyah
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 1 (2024): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i1.2886

Abstract

Abstract: In an effort to optimize mediation as a means of resolving civil disputes, especially divorce cases and disputes resulting from divorce, mediators at the Lebong Religious Court should always strive for two disputing parties to take a peaceful route, because a peaceful route will speed up dispute resolution. The implementation of mediation also needs to be maximized because if the parties do not reach an agreement to live in harmony again, mediation can continue with disputes resulting from divorce. This research aims to determine the implications of implementing dispute mediation resulting from divorce on the rights of ex-wives and children at the Lebong Religious Court. The research method used is descriptive qualitative by collecting information from primary data sources and secondary data sources, reviewing and analyzing according to the topic discussed in this research. The results of this research show that there are implications for implementing dispute mediation resulting from divorce on the rights of ex-wives and children at the Lebong Religious Court, one of which is fulfilling the rights of ex-wives and children after divorce.Key words: mediation, dispute, consequences of divorce. Abstrak : Dalam upaya mengoptimalkan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa perdata khususnya perkara perceraian dan sengketa akibat perceraian para mediator di Pengadilan Agama Lebong sudah seharusnya selalu mengupayakan dua pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur damai, karena jalur damai akan mempercepat penyelesaian sengketa. Mediasi juga perlu dimaksimalkan penerapannya karena apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, mediasi dapat dilanjutkan dengan sengketa akibat perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi pelaksanaan mediasi sengketa akibat perceraian terhadap hak mantan istri dan anak di Pengadilan Agama Lebong. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan informasi dari sumber data primer dan sumber data sekunder, mengkaji, dan menganalisa sesuai dengan topik pembahasan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini, terdapat implikasi pelaksanaan mediasi sengketa akibat perceraian terhadap hak mantan istri dan anak di Pengadilan Agama Lebong, salah satunya terpenuhinya hak mantan istri dan anak pasca perceraian.Kata kunci: mediasi, sengketa, akibat perceraian.
Penolakan Itsbat Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tais Nomor: 13/PDT.P/2021/PA.Tas) Perspektif Pemikiran Hukum Islam Fitrianda Devina
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 1 (2024): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i1.2831

Abstract

Abstract: The Rejection of Itsbat Marriage in the Decision of the Tais Religious Court Number: 13/Pdt.P/2021/PA.Tas is an interesting phenomenon in Islamic law to study because it involves the recognition of the validity of a marriage in Muslim society, so it is necessary to study the basis of the Judge's considerations so that case Number: 13/Pdt.P/2021/PA.Tas regarding itsbat nikah is unacceptable and the impact on justice seekers of the decision on itsbat nikah is unacceptable from the perspective of Islamic legal thought. To answer these problems, the legal research method used is normative juridical with the statute approach, case approach and conceptual approach. The results of the study showed that in legal considerations in determining case Number: 13/Pdt.P/2021/PA.Tas the Judge of the Tais Religious Court rejected the petition of the Petitioners because Petitioner II at the time of his marriage to Petitioner I was still someone else's wife. In this case, Petitioner II committed polyandry where he is still married to his old partner and has not been officially divorced in court so that it can be said that Petitioner II violated Article 9 of Law Number 1 of 1974 in conjunction with Article 40 letter a of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 1 of 1991 concerning Compilation of Islamic Law and if the application for itsbat marriage is rejected by the judge for marriages that are not registered, then the marriage loses legal force. As a result, in the event of future problems, the husband and wife are unable to take legal action. The parties who suffer the most in this situation are the wife and children, because the wife will find it difficult to obtain rights such as maintenance and property in the event of a divorce.Keywords: Marriage Itsbat and Judge's Decision Abstrak: Penolakan Itsbat Nikah pada Penetapan Pengadilan Agama Tais Nomor: 13/Pdt.P/2021/PA.Tas merupakan fenomena hukum Islam yang menarik untuk diteliti karena menyangkut pengakuan atas sahnya sebuah pernikahan dalam masyarakat Muslim sehingga perlu dikaji dasar pertimbangan Hakim sehingga perkara Nomor: 13/Pdt.P/2021/PA.Tas tentang itsbat nikah tidak dapat diterima dan dampak kepada para pencari keadilan terhadap putusan itsbat nikah tidak dapat diterima dalam perspektif pemikiran hukum Islam. Untuk menjawab permasalahan tersebut, metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pertimbangan hukum pada penetapan perkara Nomor: 13/Pdt.P/2021/PA.Tas Hakim Pengadilan Agama Tais menolak permohonan para Pemohon dikarena Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I masih berstatus isteri orang lain. Dalam hal ini Pemohon II melakukan poliandri di mana masih terikat dalam pernikahan dengan pasangan yang lama dan belum bercerai secara resmi di Pengadilan sehingga dapat dikatakan Pemohon II melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 40 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan bila permohonan itsbat nikah ditolak oleh hakim untuk perkawinan yang tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut kehilangan kekuatan hukum. Akibatnya, jika terjadi masalah di masa depan, pasangan suami istri tidak dapat mengambil langkah hukum. Pihak yang paling menderita dalam situasi ini adalah istri dan anak-anak, karena istri akan kesulitan mendapatkan hak-hak seperti nafkah dan harta gono-gini saat terjadi perceraian.Kata Kunci: Itsbat Nikah dan Putusan Hakim
Penetapan TUOR Adat Mandailing Perspektif Hukum Islam Erna Dewi; Muhammad Ichsan; Badriah M. Thaib; Khairil Fata
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 1 (2024): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i1.2882

Abstract

Abstract : The wedding feast or yuamul farah in each tradition certainly has its distensing or uniqueness that gives birth to the characteristics of each region. The traditions carried out by each tribe of the community are certainly different from one another, one of which is the phenomenon practiced in the traditional events of the Mandailing tribe of North Sumatra which is still attached to this day is the tuor tradition in the Mandailing traditional marriage. Tuor is the name of the marriage dowry in the Mandailing customary agreement. The general description of tuor is: a man is obliged to give tuor to the woman he is going to marry. Tuor is a custom that has existed for a long time. For the people of Mandailing, the practice is as a form of preserving estavet tradition, although some of them do not know the origin of this tradition before. The author's observation on the area can be said that some people agree with the existence of this tuor tradition, but it is undeniable that there are other parts of the community who contradict the practice of the tuor because it can burden the party who will carry out the marriage. The party who feels burdened is the young man who is about to get married. Because sometimes the nominal size of the tuor results in delays in the marriage procession due to economic problems. The result of this study is that the Islamic perspective related to the tour inherited by the Mandailing community is not contradictory, because it is carried out on the basis that it both have aspects of willingness between one party and another. In addition, there is also a sense of family, agreement and also a sense of sincerity between the two sides of the family. The amount of the tuor is no longer a benchmark in Islamic considerations Because the form of the agreement between the two sides became the main foundation in establishing the tour.Keywords: Tuor, Mandailing Customs, Islamic Law Abstrak Pesta perkawinan atau yuamul farah dalam setiap tradisi tentunya memliki distensing atau keunikannya yang melahirkan ciri khas masing-masing daerah. Tradisi-tradisi yang dilakukan oleh setiap suku masyarakat tentunya berbeda antara satu dengan adat lainya, salah satu di antaranya adalah fenomena yang di praktikkan dalam acara adat suku Mandailing Sumatera Utara yang masih melekat hingga saat ini adalah tradisi tuor dalam pernikahan adat Mandailing. Tuor merupakan sebutan mahar pernikahan dalam perjanjian adat Mandailing. Gambaran umum tentang tuor adalah: seorang laki-laki wajib memberikan tuor kepada perempuan yang akan dinikahinya. Tuor merupakan suatu adat yang telah ada sejak dahulu. Bagi masyarakat Mandailing, praktik tersebut adalah sebagai wujud melestarikan estavet tradisi, walaupun sebagian dari mereka tidak mengetahui asal mula adanya tradisi ini sebelumnya. Observasi penulis pada daerah tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian masyarakat setuju dengan adanya tradisi tuor ini, namun tidak dipungkiri ada sebagian lain dari masyarakat yang kontradiksi dengan praktik tuor tersebut karena dapat membebani pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Pihak yang merasa terbebani ini merupakan pemuda yang akan menikah. Karena terkadang besarnya nominal tuor mengakibatkan keterlambatan prosesi menikah karena ganguan ekonomi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perspektif Islam terkait tour yang diwariskan oleh masyarakt Mandailing tidak bertentangan, karena dilakukan atas dasar sama-sama memiliki aspek kerelaan antara satu pihak dengan pihak lain. Selain itu juga ada rasa kekeluargaan, persetujuan dan juga rasa keikhlasan antara kedua belah pihak keluarga. Besaran tuor tersebut tidak lagi menjadi tolak ukur dalam pertimbangan Islam, karena wujud dari kesepakatan antara kedua belah pihak menjadi pondasi utama dalam menetapkan tour.Kata Kunci: Tuor, Adat Mandailing, Hukum Islam
Akibat Hukum Kebijakan Tashih al-Quran dan Relevansinya Terhadap Upaya Pengendalian Produk Teknologi “Mushaf al-Quran Digital” di Indonesia dan Malaysia. Risma Hikmawati; Agus Setiawan
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 1 (2024): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i1.4287

Abstract

Abstracts: The efforts to verify, standardize and regulate the distribution of the Koran in the digital era are important. The policy issued by the Malaysian State is "Malaysia Law Deed 326, Deed for Printing the Text of the Qur'an 1986", while the policy implemented in Indonesia is stated in "Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 44 of 2016 concerning Publishing, Pentashihan, And the circulation of the Mushaf of the Qur'an." These two policies regulate the supervision, printing, publishing, translation and circulation of Al-Qur'an manuscripts. So that the Al-Quran circulating both in Malaysia and Indonesia must pass verification and standardization according to applicable regulations, in this case in Indonesia the person responsible for carrying out verification and standardization is Lajnah Tashih Mushaf al-Quran (LPMQ) of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia, and in Malaysia it is carried out by the Al-Qur'an Text Printing Control and Licensing Agency (LPPPQ) of the Al-Qur'an Publishing and Text Control Division (PQ) of the Malaysian Ministry of Home Affairs. This research seeks to analyze the legal impacts arising from policies governing the verification and standardization of the Al-Quran in Malaysia and Indonesia. The research method uses qualitative methods with a comparative approach and descriptive analysis. The research results show that there are differences in the legal consequences that arise between the two, which are due to differences in the types of sanctions stated in the two regulations. Where the law applied in Malaysia is in the form of criminal sanctions which give rise to legal consequences that are "nestapa".Keywords: The Consequence of Law and Tashih al-Quran Regulation Abstrak: Upaya verifikasi, standarisasi dan pengaturan penyebaran al-Quran di era digital merupakan hal penting. Kebijakan yang di keluarkan oleh Negara Malaysia adalah “Undang-Undang Malaysia Akta 326, Akta Pencetakan Teks Al-Qur’an 1986”, adapun kebijakan yang diterapkan di Indonesia tercantum dalam “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Penerbitan, Pentashihan, Dan Peredaran Mushaf Al-Qur’an”. Kedua kebijakan tersebut mengatur seputar  pengawasan, percetakan, penerbitan, pentashihan, dan peredaran mushaf Al-Qur’an. Sehingga al-Quran yang beredar baik di Malaysia maupun di Indonesia, harus lolos verifikasi dan standarisasi sesuai peraturan yang berlaku, dalam hal ini di Indonesia penangung jawab yang melaksanakan verifikasi dan standarisasi adalah Lajnah Tashih Mushaf al-Quran (LPMQ) Kementerian Agama Republik Indonesia, dan di Malaysia dilaksanakan oleh Lembaga Pengawalan Dan Pelesenan Pencetakan Teks Al-Qur’an (LPPPQ) Bahagian Kawalan Penerbitan Dan Teks Al-Qur’an (PQ) Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Penelitian ini berusaha menganalisis dampak hukum yang timbul dari kebijakan yang mengatur verifikasi dan standarisasi al-Quran di Negara Malaysia dan Indonesia. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan komparatif dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan akibat hukum yang timbul diantara keduanya, yang disebabkan perbedaan jenis sanksi yang tertera didalam kedua peraturan tersebut. Dimana hukum yang diterapkan di Malaysia adalah berupa sanksi pidana yang menimbulkan akibat hukum yang bersifat “nestapa”, sedangkan akibat hukum yang muncul dari sanksi di Indonesia berpotensi diabaikan karena berupa sanksi administratif dengan akibat hukum yang hanya memiliki fungsi “reparasi”.Kata kunci: Akibat Hukum, Regulasi Tashih al-Quran.
Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perkawinan Kedua bagi Perempuan yang belum Memiliki Akta Cerai dari Pengadilan Agama (di Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara) Rebi Rebi
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 1 (2024): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i1.2887

Abstract

Abstract: However, many people believe that divorce outside of court is enough, because it is legal according to islamic law. The consequences of a divorce carried out outside of court occur when the second marriage takes place and so on, of course i tis carried out behind closed doors or the marriage is not registered. The problem discussed in this research are 1) How are second marriage carried out by women who do not yet have a divorce certificate from the religios court in Kerkap District? 2) How is the analysis of second marriages carried out by women who do not yet have a divorce certifacate from the research uses a field religios  court in terms of islamic law and positive law? This research uses a field reserch method, namely direct research in the field, where the research visits the research object. This research is field research, so the researchers chose Kerkap District, North Bengkulu Regency. This research concludes that: 1) There are four factors in the occurrence of second marriages carried out by women who do not yet have a divorce certificate from the Relegious Court in Kerkap District, namely the perpetrator’s ignorance of the regulations relating to divorce and marriage issues, there is an order or mandate from parents not to divorse, the assumption that divorce is quite legal according to religion and there is still minimal socialization regarding divorce and marriage law from the parties involved. 2) A second marriage carried out by a woman who does not yet have a divorce certificate from the  Religious Court in Kerkap District according to Islamic law is seen from these factors as appropriate and valid, except for the factor of massages or beliefs from other parties, the parents are legitimate, even though according to the positive the marriages is invalid.Keywords: Marriage, Second, Woman, Without, Certificate, Divorce Abstrak: Perceraian terjadi dengan berbagai alasan, tidak semuanya dilakukan di hadapan sidang pengadilan. Tidak ada masalah ketika perceraian dilakukan di pengadilan karena di akui kesahannya baik oleh hukum islam dan hukum positif, namun menjadi permasalahan ketika “perceraian dilakukan tidak di pengadilan”, karena tidak diakui kesahannya di mata hukum. Akibat bercerai yang dilakukan di luar pengadilan terjadi ketika akan melakukan perkawinan kedua dan seterusnya  tentu akan dilakukan di bawah tangan atau perkawinan tidak tercatat. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah 1) Apa faktor terjadinya perkawinan kedua yang dilakukan perempuan yang belum memiliki akta cerai dari Pengadilan Agama di Kecamatan Kerkap? 2) Bagaimana analisis hukum islam dan hukum positif terhadap perkawinan kedua yang dilakukan perempuan yang belum memiliki akta cerai dari Pengadilan Agama di Kecamatan Kerkap? Penelitian ini menggunakan metode field research (penelitian lapangan) yaitu penelitian langsung ke lapangan, dimana peneliti mengunjungi objek penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka peneliti memilih di Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Faktor terjadinya perkawinan kedua yang dilakukan perempuan yang belum memiliki akta cerai dari Pengadilan Agama di Kecamatan Kerkap ada empat yakni ketidaktahuan pelaku tentang peraturan-peraturan terkait masalah perceraian dan perkawinan, adanya perintah atau amanah dari orang tua agar tidak bercerai, anggapan perceraian itu cukup sah menurut agama dan masih minimnya sosialisasi hukum perceraian dan perkawinan dari pihak yang terkait. 2) Perkawinan kedua yang dilakukan perempuan yang belum memiliki akta cerai dari Pengadilan Agama di Kecamatan Kerkap menurut hukum islam dilihat dari faktor tersebut telah sesuai dan sah kecuali faktor adanya pesan atau amanah orang tua adalah sah, sedangkan menurut positif perkawinanannya tidak sah. Kata Kunci : Perkawinan, Kedua, Perempuan, Tanpa, Akta, Cerai

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2025): OKTOBER Vol 10, No 1 (2025): APRIL Vol 9, No 2 (2024): OKTOBER Vol 9, No 1 (2024): APRIL Vol 8, No 2 (2023): OKTOBER Vol 8, No 1 (2023): APRIL Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER Vol 7, No 1 (2022): APRIL Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER Vol 6, No 1 (2021): APRIL Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER Vol 4, No 1 (2019): APRIL Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER Vol 3, No 1 (2018): APRIL Vol 2, No 2 (2017): OKTOBER Vol 2, No 1 (2017): APRIL Vol 1, No 1 (2016): APRIL More Issue