cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
212169@ibi.ac.id
Phone
+628881542856
Journal Mail Official
jurnal.syarie@ibi.ac.id
Editorial Address
Jl. K.H. Hasyim Ashari kav dpr 236 gg. ambon. Kec. Pinang Kota Tangerang Post Code: 15145
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam
Published by Institut Binamadani Indonesia
ISSN : 20885741     EISSN : 27156257     DOI : https://doi.org/10.51476/syarie
Core Subject : Religion, Economy, Social,
Religion Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
Syarie Jurnal pemikiran ekonomi Islam diterbitkan oleh Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Binamadani Indonesia . Bidang kajian jurnal ini mencakup: 1. Konsep dan pemikiran ekonomi Islam 2. Manajemen zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (Ziswaf) 3. Akuntansi syariah 4. Ekonomi kelembagaan syariah 5. Manajemen ekonomi Islam 6. Hukum muamalah kontemporer, dan lainnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 110 Documents
 7   8   9   10   11 
KONSTRUKSI FIKIH INKLUSIF: TELAAH ATAS PEMIKIRAN ‘ABD AL-WAHHAB AL-SYA‘RANI Achmad Saeful
Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol. 9 No. 1 (2026): Syar'ie
Publisher : Institut Binamadani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51476/syarie.v9i1.939

Abstract

Penelitian ini menelaah dan menganalisis konstruksi fikih inklusif dalam Persepektif ‘Abd al-Wahhab al-Sya’rani. Kajian ini bertujuan untuk menunjukkan pandangan inklusif al-Sya‘rānī dalam menelaah persoalan-persoalan fikhiyyah. Penelitian ini bersifat kualitatif, menggunakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-doktrinal dengan pendekatan teoretis-filosofis dan analisis data menggunakan teknik analisis isi kualitatif (qualitative content analysis). Penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi fikih inklusif al-Sya‘rānī dibangun berdasarkan dua metode, yaitu metode komparatif dan metode kompromistik. Metode komparatif digunakan untuk membandingkan seluruh pendapat ulama mazhab, khususnya ulama empat mazhab, berkaitan dengan masalah-masalah fiqhiyyah. Sedangkan metode kompromistik adalah metode yang mengakomodir seluruh pendapat para ulama mazhab, tanpa harus melakukan tarjih atas salah satunya, karena dirinya berkeyakinan jika seluruh pendapat ulama itu adalah benar. Di sisi lain menurutnya, tidak mungkin para ulama mazhab mengeluarkan pendapatnya berkaitan dengan masalah fikih, tanpa didasarkan pada dalil dan petunjuk dari Tuhan.
Inovasi Hukum dalam Penanganan Pemegang Saham yang Lalai Menyetor Modal: Kajian Komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Islam Muhammad Nurbadruddin
Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol. 9 No. 1 (2026): Syar'ie
Publisher : Institut Binamadani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51476/syarie.v9i1.956

Abstract

Penelitian ini menganalisis penanganan kelalaian penyetoran modal oleh pemegang saham dalam perseroan terbatas melalui kajian komparatif antara hukum positif Indonesia dan hukum ekonomi Islam. Tujuan utama adalah mengidentifikasi mekanisme hukum masing-masing sistem, menelaah persamaan serta perbedaan prinsip dan sanksi, serta mengusulkan inovasi hybrid untuk penguatan tata kelola perusahaan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan komparatif dan historis, melalui analisis doktrinal terhadap regulasi primer seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2025, fatwa DSN-MUI tentang mudharabah dan musyarakah, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini seperti POJK Nomor 20 Tahun 2025 dan Nomor 8 Tahun 2025. Temuan menunjukkan bahwa hukum positif menerapkan pendekatan punitif dan reaktif dengan sanksi seperti pembatalan hak suara, dividen, serta tanggung jawab solidary untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan kreditor, sementara hukum Islam mengedepankan prinsip amanah, keadilan distributif, dan restoratif melalui mediasi sulh, hisab, serta pembagian risiko proporsional. Perbedaan ini membuka peluang integrasi hybrid, termasuk pemanfaatan smart contract berbasis blockchain dan mediasi syariah dalam kerangka hukum positif, yang terbukti lebih efisien dalam studi kasus komparatif. Simpulan penelitian menyatakan bahwa model hybrid dapat memperkuat corporate law di Indonesia menjadi lebih adil, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital serta nilai-nilai syariah.
PENGARUH PERILAKU, PREFERENSI, TINGKAT PENDAPATAN DAN KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP MINAT KUNJUNGAN BERULANG DI DESTINASI WISATA RELIGI ISLAM DI DKI JAKARTA Alamsyah Alamsyah
Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol. 9 No. 1 (2026): Syar'ie
Publisher : Institut Binamadani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51476/syarie.v9i1.976

Abstract

Kunjungan berulang wisatawan merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan pengelolaan destinasi wisata, termasuk wisata religi Islam. Faktor-faktor seperti perilaku, preferensi, tingkat pendapatan, dan kepuasan konsumen diyakini memiliki peran besar dalam mendorong niat wisatawan untuk kembali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keempat variabel tersebut terhadap kunjungan berulang di destinasi wisata religi Islam di DKI Jakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang dianalisis dengan metode SEM-PLS. Sampel pada penelitian inisebanyak 100 responnden yang berdomisili di DKI Jakarta dan pernah mengunjungi wisata religi islam di DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku, preferensi, tingkat pendapatan, dan kepuasan konsumen berkontribusi positif dalam meningkatkan minat wisatawan untuk melakukan kunjungan berulang. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengelola destinasi wisata perlu memperhatikan keempat aspek tersebut secara simultan untuk meningkatkan daya tarik, memperkuat loyalitas wisatawan, dan mendukung pengembangan pariwisata halal yang berkelanjutan di DKI Jakarta.
KAIDAH AL-YAQIN LA YUZALU BI AS-SYAKK APLIKASI DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH; PENERAPAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA, DUE DILIGENCE, DAN AUDIT SYARIAH Ali Sedin; Inti Ulfi Sholichah
Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol. 9 No. 2 (2026): Syar'ie
Publisher : Institut Binamadani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51476/v2d0qr04

Abstract

The principle al-yaqin la yuzalu bi as-syakk (certainty is not removed by doubt) represents a foundational rule in Islamic law emphasizing that established certainty cannot be annulled by uncertainty. In Islamic economic law, this rule is crucial in dispute resolution, due diligence processes, and Sharia audits. This study aims to analyze the implementation of the principle within Indonesia’s Islamic financial system using a qualitative literature-based method. Findings reveal that the principle ensures legal certainty, reinforces prudential standards, and upholds the integrity of Sharia compliance. In dispute resolution, it guides judges in rejecting baseless claims; in due diligence and audits, it strengthens evidence validation and risk control within Islamic financial institutions.
PENERAPAN HAK KHIYAR SEBAGAI INTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM EKOSISTEM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI RISE STORE Aditya Ramadhan; Nurlatifatusolihah
Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol. 9 No. 2 (2026): Syar'ie
Publisher : Institut Binamadani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51476/q7a3wa65

Abstract

This study aims to analyze the application of khiyar rights as a legal instrument for consumer protection in the online shop transaction ecosystem, particularly within the return-refund mechanism at Rise Store. The method employed is qualitative with a case study approach that integrates normative and empirical law, conducted through observation, interviews, and document analysis of DSN-MUI fatwas and Asy-Syathibi's maqashid syariah framework. The findings reveal that Rise Store has fulfilled a number of formal requirements for electronic contracts (akad elektronik); however, it applies exoneration clauses (klausula eksonerasi) that entirely nullify the buyer's khiyar rights for digital products that have already been accessed by the buyer, thereby contradicting the provisions of the fatwa and violating all three levels of maqashid syariah: hifzh al-mal at the dharuriyyat level, the spirit of hajiyyat which aims to relieve consumer burdens, and the tahsiniyyat standard of just and ethical commerce (muamalah). This study concludes that khiyar rights are not merely a technical provision of Islamic jurisprudence (fiqh), but rather a fundamental protective instrument that needs to be transformed into a Sharia-based clause model and standard operating procedure (SOP) in order to create a just and equitable digital trade ecosystem in Indonesia.
ANALISIS PEMIKIRAN MONZER KAHF TENTANG PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI ERA KONTEMPORER Fatimah; Husnul Khotimah; Agus Waluyo
Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol. 9 No. 2 (2026): Syar'ie
Publisher : Institut Binamadani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51476/ez19xw08

Abstract

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan wakaf di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia, masih didominasi pola tradisional yang cenderung bersifat konsumtif dan belum optimal dalam memberdayakan ekonomi umat. Dalam konteks tersebut, pemikiran Monzer Kahf menjadi penting untuk dikaji karena menawarkan konsep wakaf produktif yang menekankan pengelolaan aset secara profesional, berkelanjutan, dan bernilai ekonomi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka melalui pengkajian buku, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan wakaf produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Monzer Kahf memandang wakaf tidak hanya sebagai sarana ibadah sosial, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang dapat dimanfaatkan dalam bidang pendidikan, kesehatan, investasi syariah, dan pemberdayaan masyarakat. Pemikiran tersebut dinilai relevan dengan perkembangan pengelolaan wakaf modern, terutama melalui wakaf uang, digitalisasi wakaf, dan pengembangan aset wakaf produktif. Meski demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan kualitas nadzir, serta kurang optimalnya tata kelola wakaf. Dengan demikian, pengembangan wakaf produktif memerlukan pengelolaan yang profesional dan inovatif agar mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.
TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PAID LOYALTY PROGRAM PADA LAYANAN SHOPEE VIP Muhammad Khairur Rafe’i
Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol. 9 No. 2 (2026): Syar'ie
Publisher : Institut Binamadani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51476/eqpx7921

Abstract

The development of e-commerce in Indonesia has encouraged the emergence of various marketing strategy innovations, one of which is paid loyalty programs such as Shopee VIP. This program requires users to pay a membership fee to get various privileges such as exclusive discount vouchers, free shipping, priority access to flash sales, and additional cashback. This study aims to analyze the contract mechanism in the practice of Shopee VIP and determine its legal status from the perspective of fiqh muamalah. The method used is qualitative, descriptive-analytical normative law research with a normative, conceptualization, and analytical approach, using primary legal sources such as the Qur'an, Hadith, and DSN-MUI fatwas, as well as secondary sources in the form of classical fiqh books and contemporary literature. The results of the study show that the practice of Shopee VIP can be predominantly qualified as an ijarah contract for benefits (ijarah 'ala al-manafi'), with elements of a ju'alah contract on the benefit component that is conditional, as well as a grant element on benefits that are given unconditionally. The combination of these contracts forms a hybrid contract structure (murakkab contract) that is allowed by most contemporary fiqh scholars. Analysis of the gharar element shows that the ambiguity that exists in the components of dynamic vouchers and flash sales is still classified as sharia-tolerated gharar yasir. Meanwhile, no substantial elements of maysir were found in the mechanism of this program. Based on the rule of "al-ashlu fil muamalat al-ibahah hatta yadulla dalilun 'ala tahrimiha", the practice of the Shopee VIP paid loyalty program is legal mubah (permissible) with a number of conditions, namely the clarity of the contract, freedom from prohibited elements, and the proportionality of value between the costs and benefits received.
Digital Economy, Digitalization, Generation Z, Islamic Economic Literacy, Islamic Financial Literacy, Islamic Fintech Sri ramdhayanti; Achmad Saeful; Mariya Ulpah
Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol. 9 No. 2 (2026): Syar'ie
Publisher : Institut Binamadani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51476/1wsay912

Abstract

Perkembangan ekonomi digital melalui sistem e-commerce telah menghadirkan berbagai bentuk transaksi baru yang menuntut kajian hukum Islam yang lebih adaptif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kaidah al-aṣlu fī al-muʿāmalāt al-ibāḥah dalam transaksi ekonomi berbasis e-commerce. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) melalui analisis terhadap literatur fikih klasik, buku ekonomi Islam kontemporer, jurnal ilmiah, serta fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai bentuk transaksi digital seperti marketplace, akad elektronik, QRIS, e-wallet, cash on delivery dan sejenisnya, pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi prinsip syariah, yaitu tidak mengandung riba, gharar, maysir, dan tadlīs. Kaidah al-aṣlu fī al-muʿāmalāt al-ibāḥah tidak hanya berfungsi sebagai prinsip normatif, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi kerangka evaluasi sistematis yang terdiri dari tiga tahap, yaitu prinsip praduga kebolehan, penyaringan kepatuhan syariah, dan evaluasi maqāṣid al-syarī‘ah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam merespons perkembangan teknologi digital, sehingga mampu tetap relevan dalam dinamika ekonomi modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah.
iples of adil and Amanah rooted in the Qur’an and Hadith offer preventive standards that prohibit exploitation, gharar, and betrayal of trust. A novel finding of this study is the identification of regulatory dualism in sharia fintech that creates both gaps and opportunities for integration. The study proposes embedding amanah-based data fiduciary duties and adil-based contract fairness tests into OJK supervisory guidelines. Muhammad Nurbadruddin
Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol. 9 No. 2 (2026): Syar'ie
Publisher : Institut Binamadani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51476/bnn13w95

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komparatif perlindungan konsumen dalam peer-to-peer (P2P) lending dan fintech syariah antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan prinsip adil dan amanah dalam hukum ekonomi Islam. Masalah utama yang dikaji adalah kecukupan kerangka hukum positif dalam menghadapi risiko digital seperti kontrak elektronik yang tidak transparan, penagihan agresif, dan penyalahgunaan data pribadi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan komparatif dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi UU Perlindungan Konsumen, POJK 10/POJK.05/2022, dan fatwa DSN-MUI terkait, dianalisis melalui content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Perlindungan Konsumen bersifat reaktif dan menekankan keterbukaan informasi serta pemulihan setelah kerugian, sementara prinsip adil dan amanah menawarkan standar preventif yang melarang eksploitasi, gharar, dan pengkhianatan kepercayaan. Temuan baru penelitian ini adalah identifikasi dualisme regulasi pada fintech syariah yang menimbulkan celah sekaligus peluang integrasi. Penelitian mengusulkan pengintegrasian kewajiban fidusia data berbasis amanah dan uji keadilan kontrak ke dalam pedoman pengawasan OJK.
DIGITALISASI DAN LITERASI EKONOMI SYARIAH DI KALANGAN GENERASI Z INDONESIA: TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIS Wahyu Pramana Pramana; Kulup Bina Buono
Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol. 9 No. 2 (2026): Syar'ie
Publisher : Institut Binamadani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51476/bzggdj68

Abstract

Digitalization plays an important role in shaping Islamic economic knowledge, financial behavior, and Muslim Generation Z participation in Islamic digital financial services in Indonesia. The application of digitalization and Islamic economic literacy is increasingly important to support the achievement of Islamic economic development goals. This study aims to analyze the application of digitalization and Islamic economic literacy in various Islamic financial products and services. The method used is Systematic Literature Review by reviewing a number of relevant scientific articles. The results show that Islamic fintech, Islamic digital banking, social media, and digital waqf contribute significantly to increasing Islamic economic literacy. In addition, Islamic financial literacy, digital literacy, religiosity, family support, and education are the main factors influencing Generation Z's digital Islamic financial behavior. It is concluded that digitalization has a strategic role in increasing Islamic economic literacy and encouraging the use of digital Islamic financial services, so that strengthening digital and Islamic economic literacy needs to be a concern for various stakeholders.

Page 11 of 11 | Total Record : 110

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 2 (2026): Syar'ie Vol 9 No 1 (2026): Syar'ie Vol. 9 No. 1 (2026): Syar'ie Vol 8 No 2 (2025): Syar'ie Vol 8 No 1 (2025): Syar'ie Vol 7 No 2 (2024): Syar'ie Vol 7 No 1 (2024): Syar'ie Vol 6 No 2 (2023): Syar'ie Vol 6 No 1 (2023): Syar'ie Vol 5 No 2 (2022): Syar'ie Vol 5 No 1 (2022): Syarie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol 4 No 2 (2021): Syar'ie Vol 4 No 1 (2021): Syar'ie Vol 3 No 3 (2020): Syar'ie Vol 3 No 2 (2020): SYAR'IE Vol 2 No 2 (2019): Syar'ie Vol 1 (2019): Januari More Issue