cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Made Ardi Sudestra
Contact Email
journal@undiknas.ac.id
Phone
+6282236805788
Journal Mail Official
evaditayaniantari@undiknas.ac.id
Editorial Address
Jl. Bedugul No.39, Sidakarya, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80224
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Vidhisastya: Journal for Legalscholars
Published by Universitas Pendidikan Nasional
ISSN : -     EISSN : 31238173     DOI : 10.38043
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This journal focuses on in-depth studies across various legal disciplines, including: Criminal Law Civil Law Administrative Law Constitutional Law International Law We also invite research contributions that explore the implementation of law in society. This journal aims to make a significant contribution to the development of legal theory and practice, as well as to enrich academic discourse through high-quality critical analysis and empirical studies.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 2 (2025)" : 5 Documents clear
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia Ketut Sukma galang devaniswara
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana pedofilia merupakan persoalan multidimensi yang membutuhkan pendekatan yuridis komprehensif dalam upaya penanggulangannya. Studi ini bertujuan mengeksplorasi determinan-determinan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pedofilia serta mengevaluasi mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi anak korban di Indonesia. Studi ini bermetode yuridis normatif yang mengintegrasikan pendekatan konseptual serta undang-undang, studi ini mengevaluasi instrumentasi hukum terkait, mencakup UU No. 35/2014, UU No. 12/2022, dan KUHP. Temuan penelitian menunjukkan bahwa fenomena pedofilia terjadi akibat interelasi kompleks beberapa faktor, meliputi aspek psikologis pelaku (kondisi mental, riwayat traumatik, anomali seksual), dimensi sosiokultural (pergaulan, aksesibilitas konten pornografi, struktur patriarkal), ketidakefektifan sistem peradilan, dan variabel kerentanan anak-anak (fase perkembangan, minimnya literasi seksual, dan dinamika keluarga). Studi ini juga mengidentifikasi bahwa meskipun infrastruktur hukum perlindungan anak di Indonesia telah memiliki basis regulasi yang memadai, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural, termasuk disharmoni kelembagaan, keterbatasan finansial, dan stigmatisasi sosial terhadap korban. Diperlukan transformasi paradigmatik dalam penanggulangan kejahatan pedofilia melalui pendekatan interdisipliner yang melibatkan kolaborasi multipihak untuk mewujudkan perlindungan komprehensif bagi anak Indonesia.
Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Menjadi Pengemis Di Jalan Raya Sunset Road Badung I Kadek Dinatha Mahendra
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak berhak mendapatkan perlindungan terhadap segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Namun, masih banyak kasus pelanggaran hak anak di Indonesia, salah satunya adalah eksploitasi anak sebagai pengemis, yang melanggar hak asasi anak dan diperburuk dengan tidak terpenuhinya hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Eksploitasi anak sebagai pengemis juga terjadi di Jalan Raya Sunset Road Badung, di mana anak-anak bekerja sebagai pengamen, pengemis, penjual tisu, dan lain-lain. Fenomena ini menunjukkan bahwa banyak anak yang belum mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang diatur oleh perundang-undangan. Berdasarkan permasalahan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak yang bekerja sebagai pengemis di Jalan Raya Sunset Road Badung? dan 2) Apa saja faktor penyebab anak-anak bekerja sebagai pengemis di kawasan tersebut? Kajian teoritis yang digunakan dalam penelitian ini mencakup konsep perlindungan hukum, pengertian anak, dan pengertian pengemis menurut Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, yang mengkaji hukum berdasarkan perilaku nyata yang berkembang dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, anak yang menjadi pengemis tetap memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan kedua, peran pemerintah sangat penting dalam mendidik serta melindungi anak jalanan yang telah terjaring, untuk memastikan mereka mendapatkan pendidikan yang memadai demi masa depan yang lebih baik.
Legalitas Abortus Provokatus Kriminalis Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Di Indonesia Devi Pramesti Sandi
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aborsi adalah masalah yang memiliki banyak aspek, termasuk medis, hukum, etika, sosial, dan agama. Aborsi yang diprovokasi di Indonesia termasuk dalam dua kategori: abortus provokatus medicinalis (aborsi yang diizinkan oleh medis karena alasan medis) dan abortus provokatus kriminalis (aborsi yang dilarang oleh hukum). Abortus provokatus kriminalis, yang dilakukan tanpa indikasi medis dan persetujuan hukum, diatur secara tegas dalam Pasal 346 hingga 349 KUHP sebagai tindak pidana berat yang mengancam hak hidup janin dan melindungi tubuh perempuan dari intervensi yang tidak sah. Namun, Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP No. 61 Tahun 2014 membuat pengecualian terhadap larangan aborsi bagi korban perkosaan jika kehamilannya tidak lebih dari enam minggu, dilakukan oleh tenaga medis berwenang, dan dengan persetujuan korban. Pengaturan ini menunjukkan pergeseran ke arah hukum yang lebih humanistik dengan menekankan hak korban atas kesehatan reproduksi, akses ke layanan medis yang aman, kerahasiaan, dan perlindungan dari stigma sosial. Dengan demikian, aborsi yang memenuhi syarat sebagai tindakan medis yang sah untuk membantu korban perkosaan bukanlah tindak pidana. Kata Kunci: Abortus, Provokatus, Korban, Pemerkosaan.
Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Di Polresta Denpasar Carolina Suyanti Setia Bugis
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi setiap warga negara, termasuk anak-anak. Namun, kasus kekerasan seksual terhadap anak terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data SIMFONI-PPA, hingga September 2024 tercatat sebanyak 72.907 kasus kekerasan seksual, dengan korban sebagian besar berasal dari kalangan usia sekolah dan pelaku kerap kali berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti keluarga dan guru. Di wilayah hukum Polresta Denpasar, hal serupa juga terjadi, dengan lonjakan jumlah kasus yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2024. Meskipun aparat penegak hukum telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan, hasilnya belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak di wilayah Polresta Denpasar, serta mengidentifikasi hambatan dan strategi optimalisasi yang dapat diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif agar memperkuat sistem perlindungan anak secara holistik dan berkelanjutan. Kata Kunci: Kekerasan seksual, anak, penegakan hukum, perlindungan anak, Polresta Denpasar.
Penjatuhan Pidana Terhadap Residivis Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN.Amp) Di Pengadilan Negeri Amlapura Wahyu Ali
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana pencurian yang dilakukan secara berulang kali terhadap seorang residivis menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan menjadi tantangan tersendiri bagi sistem peradilan pidana. Dalam praktiknya, hukuman yang diberikan kepada residivis tidak selalu berdampak jera, sehingga perlu dilakukan kajian lebih mendalam tentang apakah putusan pengadilan telah mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian, dan manfaat hukum secara seimbang. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana bentuk penjatuhan pidana kepada residivis dalam tindak pidana pencurian berdasarkan Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN.Amp di Pengadilan Negeri Amlapura. Penelitian ini memakai metode yuridis normatif dengan pendekatan perpu, pendekatan kasus, dan pendekatan fakta. Analisis penelitian ini didasarkan pada teori pemidanaan dari filsuf hukum Gustav Radbruch, yang menitikberatkan pentingnya tiga nilai dalam hukum: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Hasil penelitian menunjukkan terdakwa terbukti melakukan pencurian berulang kali dan dijatuhi hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Para hakim menjatuhkan hukuman dengan memperhatikan status residivis, kerugian korban, serta sikap terdakwa dalam persidangan. Kesimpulannya, hakim telah berusaha untuk menyeimbangkan ketiga nilai hukum Radbruch dalam memberi keputusan. Penelitian ini menyarankan agar penanganan terhadap residivis tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga harus diarahkan pada upaya rehabilitasi dan pembinaan yang efektif untuk mencegah terjadinya kembali kejahatan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 4 (2025) Vol. 2 No. 3 (2025) Vol. 2 No. 2 (2025) Vol. 2 No. 1 (2025) Vol. 1 No. 4 (2024) Vol. 1 No. 3 (2024) Vol. 1 No. 2 (2024) Vol. 1 No. 1 (2024)