Garuda - Garba Rujukan Digital

Urgensi Kafa’ah Dalam Jenjang Pendidikan Di Era Modern (Perspektif Maqashid Syariah) Abdul Mukti Ali
SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 1 (2024): SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : State Islamic University of Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/sakinah.v2i1.16

This research will focus on the discussion of social facts about the assumption that a couple's education is an attribute that needs to be considered, so that researchers make it a consideration to find the urgency of kafa'ah in the education level. This research is classified in the type of juridical-normative library research. And has two approaches, namely; first, the approach of legislation (statue approach). Second, conceptual approach. The conclusions of this research are: 1) The concept of kafa'ah according to the four madhhabs has differences in the corridor of the specified parameters. From all of these opinions, the four madhhabs agree that the parameters of sekufu' that must take precedence are religious aspects and no disgrace in the form of physical or psychological disability or even morality. 2) Kafa'ah as a concept born from the womb of Islamic discourse is implicitly not completely forgotten in the substance of positive law in Indonesia. The conception of kafa'ah in Islamic law can be seen with a slightly different conception in its redaction and systematization compared to the concept of kafa'ah in Islamic law. Like article 15 paragraph 1, article 16 paragraph 1 and article 17 paragraphs 1 and 2 of the Compilation of Islamic Law, the three KHI articles above at least have implicit meanings that can be interpreted as the conception of kafa'ah adopted into positive law in Indonesia. 3) Kafa'ah in the level of education if reviewed based on maqashid sharia theory, then kafa'ah in the level of education can be categorized based on the level of need as tahsini needs. As a tahsini category, the urgency of kafa'ah in education is at the lowest level, so in its application, kafa'ah in education can be set aside as long as the dharuri and hajji needs have been fulfilled perfectly. Keywords: Kafa'ah, Level of Education, Modern Era, Maqashid Syariah Penelitian ini akan memfokuskan pada pembahasan fakta sosial tentang adanya asumsi bahwa pendidikan pasangan merupakan atribut yang perlu dipetimbangkan, sehingga peneliti menjadikannya sebagai bahan pertimbangan untuk mencari sisi urgensi dari kafa’ah dalam jenjang pendidikan. Penelitian ini terklasifikasi dalam jenis penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Dan memiliki dua pendekatan yaitu; pertama, Pendekatan Perundang-undangan (statue approach). Kedua, Pendekatan Konseptual (conseptual approach). Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Konsep kafa’ah menurut empat mazhab memiliki perbedaan pada koridor parameter yang ditentukan. Dari keseluruhan pendapat tersebut, empat mazhab sepakat bahwa parameter terhadap sekufu’ yang harus didahulukan adalah aspek agama dan tidak ada aib baik berupa kecacatan fisik atau psikis bahkan moralitas. 2) Kafa’ah sebagai konsep yang lahir dari rahim diskursus Islam secara implisit tidak sepenuhnya dilupakan dalam substansi hukum positif di Indonesia. Konsepsi kafa’ah dalam hukum Islam dapat dilihat dengan konsepsi yang sedikit berbeda secara redaksional dan sistematikanya dibandingkan dengan konsep kafa’ah yang ada dalam hukum Islam. Seperti pasal 15 ayat 1, pasal 16 ayat 1 dan pasal 17 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Ketiga pasal KHI di atas setidaknya memiliki makna implisit yang dapat ditafsirkan sebagai konsepsi kafa’ah yang diadopsi menjadi hukum positif di Indonesia. 3) Kafa’ah dalam jenjang pendidikan jika ditinjau berdasarkan teori maqashid syariah, maka kafa’ah dalam jenjang pendidikan dapat dikategorikan berdasarkan tingkat kebutuhannya sebagai kebutuhan tahsini. Sebagai kategori tahsini, maka urgensi kafa’ah dalam jenjang pendidikan berada pada tingkatan paling bawah, sehingga dalam pengaplikasiannya, kafa’ah dalam jenjang pendidikan dapat dikesampingkan selama kebutuhan dharuri dan hajji telah terpenuhi secara sempurna. Kata Kunci: Kafa’ah, Jenjang Pendidikan, Era Modern, Maqashid Syariah.

Implementasi Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Preventif Perceraian (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember) Saifulloh Farid Arif
SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 1 (2024): SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : State Islamic University of Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/sakinah.v2i1.17

Abstract: The government instructed the Ministry of Religion through the Director General of Islamic Community Guidance in 2019, to issue regulations regarding the implementation of the sakinah heritage program against the backdrop of the high divorce rate in Indonesia due to economic factors, endless disputes, and quarrels. In this research, the researcher has two problem formulations, namely 1) how to implement the sakinah heritage program in the Sumbersari District Religious Affairs Office, Jember Regency, 2) what is the urgency of sakinah heritage as an effort to prevent divorce for married couples within the Sumbersari District Religious Affairs Office, Jember Regency. This research aims, 1) to describe and understand the implementation of the sakinah heritage program at the Sumbersari District Religious Affairs Office, Jember Regency, 2) to determine the importance of sakinah heritage as an effort to prevent divorce for married couples within the Sumbersari District Religious Affairs Office, Jember Regency. This research uses qualitative research methods which are empirical field studies (field research) using a legal sociology approach and a statutory regulation approach (statute approach). The data source used in this research is a primary data source in the form of information obtained from several informants. Data collection techniques in this research used observation, interviews, and documentation. Data analysis in this research uses analytical procedures, namely data reduction, data presentation, and verification. based on the analysis, it is in accordance with the Decree of the Director General of Islamic Community Guidance Number 783 of 2019 concerning Instructions for Sakinah Family Services. This program is important for married couples to participate in in the KUA environment of Sumbersari District as an alternative step for the government to prevent divorce because husband and wife who have participated in Pusaka Sakinah have been well developed to create a strong and strong family. Keywords: Implementation, Sakinah Heritage, Divorce Prevention Abstrak: Pemerintah memberi instruksi kepada Kementerian Agama melalui Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2019, mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan program pusaka sakinah yang dilatarbelakangi tingginya angka perceraian di Indonesia karena faktor ekonomi, perselisihan dan pertengkaran yang tiada henti. Dalam penelitian ini peneliti memiliki dua rumusan masalah yaitu 1) bagaimana implementasi program pusaka sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, 2) bagaimana urgensi pusaka sakinah sebagai upaya preventif perceraian bagi pasangan suami istri di lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Penelitian ini memiliki tujuan, 1) untuk mendeskripsikan dan mengetahui implementasi program pusaka sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, 2) untuk mengetahui pentingnya pusaka sakinah sebagai upaya preventif perceraian bagi pasangan suami istri di lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat empiris studi lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer berupa informasi yang di dapat dari beberapa informan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan prosedur analisa yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. berdasarkan analisis, hail temuan dalam penelitian ini yakni, telah sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Layanan Keluarga Sakinah. Program ini penting untuk diikuti oleh pasangan suami istri di lingkungan KUA Kecamatan Sumbersari sebagai langkah alternatif pemerintah untuk perceraian karena suami istri yang telah mengikuti pusaka sakinah telah terbina dengan baik untuk menciptakan keluarga yang tangguh dan kokoh. Kata Kunci: Implementasi, Pusaka Sakinah, Preventif Perceraian

Penyelesaian Sengketa Kawin Melalui Upaya Advokasi Dan Mediasi Sofiatul Jannah
SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 2 (2023): SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : State Islamic University of Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/sakinah.v1i2.31

Abstract: One of the issues discussed in Islamic teaching sources is the issue of marriage. Where in the Qur'an, marriage aims to create a sakinah, mawaddah and rahmah family. So that from this hope, a Qur'anic family will be created which aims to create a sakinah, mawaddah and rahmah household life. However, in reality, a marriage bond is not always harmonious and even allows for disputes and disputes that result in divorce. There are many problems that occur in households such as differences of opinion, disputes, economic problems, domestic violence, polygamy and other problems which give rise to marital disputes. Marriage disputes in Indonesia can be resolved amicably, at court or in court and can even be resolved through advocacy and mediation efforts. The focus of this research is What types of marriage disputes often occur in Indonesian society? How can marriage disputes be resolved through advocacy and mediation efforts? This type of research uses library research methods and a social and legal approach with the results of marriage research having a complex type and the problems behind it. Then there is advocacy carried out by professional stakeholders such as advocates, KUA officers, and community leaders such as Modin who take part in resolving marriage disputes. Keywords: Marital Disputes, Advocacy, Mediation Abstrak: Salah satu masalah yang dibahas dalam sumber ajaran Islam adalah masalah pernikahan. Di mana dalam al Qur’an pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah Sehingga dari harapan tersebut, akan tercipta keluarga yang Qur’ani yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tanga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Namun dalam kenyataannya, sebuah ikatan perkawinan tidak selamanya harmonis bahkan memungkinkan adanya perselisihan dan pertikaian yang mengakibatkan perceraian. Banyak sekali problem yang terjadi di dalam rumah tangga seperti perbedaan pendapat, perselisihan, masalah ekonomi, KDRT, poligami dan lain-lain yang masalah tersebut menimbulkan adanya sengketa kawin. Sengketa kawin di Indonesia bisa diselesaikan secara kekeluargaan, di meja hijau atau pengadilan bahkan juga bisa diselesaikan melalui upaya advokasi dan mediasi. Fokus penelitian ini adalah Apa jenis-jenis sengketa kawin yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia? Bagaimana penyelesaian sengketa kawin melalui upaya advokasi dan mediasi?. Jenis penelitian ini menggunakan metode library research dan pendekatan sosial hukum dengan hasil penelitian pernikahan memiliki jenis yang kompleks beserta masalah yang melatarbelakanginya. Kemudian advokasi yang dilakukan oleh pemangku profesi seperti advokat, petugas KUA, dan tokoh masyarakat seperti modin yang andil dalam penyelesaian sengketa perkawinan. Kata Kunci : Sengketa Kawin, Advokasi, Mediasi

Upaya Pemenuhan Hak Asuh Anak Di Lingkungan Keluarga Militer Abdul Hamid Faqih
SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 2 (2023): SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : State Islamic University of Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/sakinah.v1i2.32

Abstract: This research aims to describe the mechanism for fulfilling child custody within the 509th Raider Yonif Raider Battalion of Jember Regency Kostrad and the strategy for fulfilling child custody within the 509th Raider Yonif Raider Battalion of Jember Regency Kostrad. The method used in this research is an empirical juridical approach. The results of the research concluded that: 1) The mechanism for fulfilling children's rights within the 509th Raider Yonif Battalion KOSTRAD Jember Regency is classified into two, namely: First, the mechanism based on the highest instructions from institutions such as the Ministry of Defense and the TNI Commander has provided access for soldiers to can fulfill children's rights with several mechanisms such as providing leave after work and a mechanism for establishing communication with family while on duty outside the city, 2) There are five strategies for fulfilling children's rights, namely as follows: First, a joint parenting strategy so that children have an environment positive family and alternative care by hiring a baby sitter or ART so that children have the role of temporary substitute parents. Second, the strategy for materially fulfilling children's rights which refers to providing welfare to children and non-material fulfillment to support the provision of health facilities. Third, supportive strategies in terms of children's education. Fourth is the strategy of giving children the freedom to rest and utilize their free time. The fifth preventive strategy consists of family control over children so that children do not fall into negative things Keywords: Child Custody, Yonif Raider Battalion 509 KOSTRAD, Compilation of Islamic Law. Abstrak: Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjabarkan mekanisme pemenuhan hak asuh anak di lingkungan Batalyon Yonif Raider 509 Kostrad Kabupaten Jember dan strategi pemenuhan hak asuh anak di lingkungan Batalyon Yonif Raider 509 Kostrad Kabupaten Jember. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian dari penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Mekanisme pemenuhan hak anak yang ada di lingkungan Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten Jember diklasifikasikan menjadi dua yaitu: Pertama, mekanisme berdasarkan instruksi tertinggi dari Institusi seperti Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI telah memberikan akses kepada para prajurit agar dapat melakukan pemenuhan hak anak dengan beberapa mekanisme seperti pemberian cuti setelah tugas dan mekanisme untuk dapat menjalin komunikasi dengan keluarga pada saat bertugas di luar kota, 2) Terdapat lima strategi pemenuhan hak anak yaitu sebagai berikut: Pertama, strategi pengasuhan secara bersama agar anak mendapatkan lingkungan keluarga yang positif dan pengasuhan secara alternatif dengan cara menyewa baby sitter atau ART agar anak mendapatkan peran pengganti orang tua secara sementara. Kedua, strategi pemenuhan hak anak secara materil yang merujuk pada pemberian kesejahteraan kepada anak dan pemenuhan secara non materil untuk menunjang pemberian fasilitas kesehatan. Ketiga, strategi suportif dalam hal pendidikan anak. Keempat adalah strategi pemberian kebebasan kepada anak untuk dapat beristirahat dan memanfaatkan waktu luangnya. Kelima strategi preventif berupa kontrol keluarga kepada anak agar anak tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif. Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD, Kompilasi Hukum Islam.

Analisis Peluang Perkawinan Beda Agama di Indonesia Pasca Penerapan SEMA No. 2 Tahun 2023 Ekik Filang Pradana
SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 2 (2024): SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : State Islamic University of Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/sakinah.v2i2.36

Abstract: As a progressive step to provide a legal explanation for the problem that has always been discussed with the aim of closing the space for interfaith marriages, the Supreme Court issued Supreme Court Circular Letter No. 2 of 2023 as an answer to the serious problem of interfaith marriages. This research will analyze how the strength of SEMA No. 2 of 2023 in the legal certainty of marriage registration and analyze the opportunities for interfaith marriages after SEMA No. 2 of 2023 in the Supreme Court. The research is a normative legal research using statute approach. It is found that SEMA No. 2 of 2023 provides legal certainty, because of its binding nature; while with regard to the opportunity for interfaith marriages in the Supreme Court and the judicial institutions under it no longer exists, due to the issuance of SEMA No. 2 of 2023. Keywords: Opportunity; Intermarriage; SEMA No. 2 Tahun 2023 Abstrak: Sebagai langkah progresif untuk memberikan penjelasan hukum atas masalah yang selalu diperbincangkan dengan tujuan menutup ruang gerak perkawinan beda agama, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 sebagai jawaban atas masalah serius tentang perkawinan beda agama. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana kekuatan SEMA No. 2 Tahun 2023 dalam kepastian hukum pencatatan perkawinan dan menganalisis peluang perkawinan beda agama pasca SEMA No. 2 tahun 2023 di Mahkamah Agung. Penelitian merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Dalam hasilnya ditemukan bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 memberikan kepastian hukum, karena sifatnya yang mengikat; sedangkan berkaitan dengan peluang perkawinan beda agama di Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya sudah tidak ada, karena terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023. Kata Kunci: Peluang; Perkawinan Beda Agama; SEMA No. 2 Tahun 2023

Urgensi Akta Lahir Dalam Persyaratan Pencatatan Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah Daffa Zaidani Annafiq
SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 2 (2023): SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : State Islamic University of Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/sakinah.v1i2.37

Abstract: This research aims to examine the urgency of a birth certificate as a condition for marriage. and maqashid sharia's views on PMA No. 20 of 2019 Article 4 Paragraph 1 Letter B. This research is classified as a type of library research that is juridical-normative in nature. And has two approaches, namely; first, the Legislative Approach (statue approach). Second, the Conceptual Approach. The conclusions from this research are: 1.) Birth certificate as a requirement for marriage applications at the KUA office as formulated in article 4 paragraph 1 letter b PMA No. 20 of 2019 is very urgent in terms of its position based on the laws and regulations regarding marriage to support the fulfillment of the harmony and requirements of marriage in the aspect of the origin of the prospective bride and groom and the determination of the marriage guardian for the prospective bride. And if the birth certificate attached is indicated to be a fake birth certificate or there is manipulation in the document, then the registration status of the marriage will at the KUA can be suspended or cancelled. 2.) Maqashid sharia's view of the provisions of article 4 paragraph 1 letter b PMA No. 20/2019 concerning the attachment of a photocopy of a birth certificate as a condition for applying for marriage is a secondary requirement (hajiyyat) to perfect the marriage law which has a dharuri position. And marriage is a sharia whose status a quo has been determined based on the Al-Qur'an and Hadith, so that the implementation of marriage is an implementation of the principle of hifz ad-din (maintaining religion). As well as attaching a photocopy of a person's birth certificate or letter of origin from an authorized official as contained in article 4 paragraph 1 letter b is not only valuable as an administrative requirement, but is also valuable for implementing the principles of maqashid sharia, namely hifz an-nasl (protecting descendants/nasab ). Keywords: Kafa'ah, Modern Era, Maqashid Syariah. Abstrak: Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji urgensi akta lahir sebagai syarat perkawinan. dan pandangan Maqashid Syariah terhadap PMA No. 20 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat 1 Huruf B. Penelitian ini terklasifikasi dalam jenis penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Dan memiliki dua pendekatan yaitu; pertama, Pendekatan Perundang-undangan (statue approach). Kedua, Pendekatan Konseptual (conseptual approach). Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1.) Akta kelahiran sebagai persyaratan pengajuan perkawinan di kantor KUA yang dirumuskan dalam Pasal 4 ayat 1 huruf b PMA No. 20 tahun 2019 sangatlah urgen dalam segi kedudukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan untuk menunjang terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan dalam aspek asal usul calon pengantin dan penentuan wali nikah bagi calon pengantin perempuan. Dan jika akta kelahiran yang dilampirkan terindikasi merupakan akta kelahiran palsu atau terdapat manipulasi dalam dokumennya, maka status pendaftaran kehendak perkawinan di KUA dapat ditangguhkan atau dibatalkan. 2.) Pandangan Maqashid Syariah terhadap ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf b PMA No. 20/2019 tentang melampirkan foto copy akta kelahiran sebagai syarat pengajuan perkawinan adalah berkedudukan sebagai kebutuhan sekunder (hajiyyat) untuk menyempurnakan syariat perkawinan yang memiliki kedudukan dharuri. Dan perkawinan merupakan syariat yang status a quo telah ditetapkan berdasarkan AlQur’an dan Hadist, sehingga pelaksanaan perkawinan merupakan implementasi dari prinsip hifz ad-din (memelihara agama). Serta melampirkan foto copy akta kelahiran atau surat asal usul seseorang dari pejabat berwenang yang terdapat dalam Pasal 4 ayat 1 huruf b tidak hanya bernilai sebagai persyaratan administratif, akan tetapi juga bernilai untuk mengimplementasikan prinsip dari Maqashid Syariah yaitu hifz an-nasl (menjaga keturunan/nasab). Kata Kunci: Kafa’ah, Era Modern, Maqashid Syariah.

Implementasi Eugenetika Sebagai Alasan Praktik Aborsi Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Achmad Fabian Alief; Achmad Hasan Basri
SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 2 (2023): SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : State Islamic University of Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/sakinah.v1i2.38

Abstract: Abortion is a problematic issue in the conception of Positive Law and Islamic Law. Based on these two laws, the problem of abortion lies at the core of its implementation, because legally abortion is positively prohibited on the one hand because it violates human rights, but on the other hand abortion is a right that everyone has. This research has two study focuses, namely: The results of the research are, if viewed from Islamic law and positive law, the implementation of abortion or aborting a fetus is basically prohibited because it takes the life of the baby. However, there are several conditions that can be used as reasons for abortion to be permissible, such as a pregnancy that threatens the life of the mother and a pregnancy caused by rape, provided that this practice has legitimacy which includes advice and considerations from doctors who are experts in their field and authorized institutions. Keywords: Eugenics, Abortion, Islamic Law. Abstrak: Aborsi menjadi permasalahan yang problematis dalam konsepsi Hukum Positif dan Hukum Islam. Berdasarkan kedua hukum tersebut, problem aborsi terletak pada inti pelaksanaannya, karena secara hukum positif aborsi dilarang di satu sisi karena bertentangan dengan HAM akan tetapi di sisi lain aborsi menjadi hak yang dimiliki oleh setiap orang. Penelitian ini memiliki dua fokus kajian yaitu: Adapun asil penelitiannya yaitu, jika ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif, penerapan aborsi atau menggugurkan kandungan terhadap janin pada dasarnya dilarang karena hal tersebut menghilangkan nyawa sang bayi. Namun ada beberapa kondisi yang dapat dijadikan alasan sehingga aborsi boleh dilakukan, seperti kandungan yang mengancam keselamatan nyawa ibu dan kehamilan yang disebabkan pemerkosaan, dengan catatan praktik tersebut memiliki legitimasi yang meliputi saran dan pertimbangan dari dokter yang ahli di bidangnya serta lembaga yang berwenang; Kata Kunci: Eugenetika, Aborsi, Hukum Islam.

Problematika Pernikahan Anak Yang Bernasab Pada Ibu (Studi Kasus Di Kecamatan Grujugan Bondowoso) Muhammad Juhariyanto; Laila Afifah
SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 2 (2023): SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : State Islamic University of Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/sakinah.v1i2.39

Abstract: Marriage is a very strong bond or mitsaqan ghalidzan, marriage not only justifies the relationship between husband and wife, more than that, one of the lessons of marriage is the maintenance of the lineage. In marriage, having a guardian for the bride and groom is one of the pillars of marriage. Where in a marriage a guardian is taken from the father's side and is called a nasab guardian, it is the nasab guardian who has the right to be the guardian in the implementation of the marriage. A girl who is only registered as her mother's daughter, she has no blood relationship with her biological father. Directly, the child does not have a lineage guardian, because the lineage guardian is taken from the father's lineage, so the marriage registrar refuses to marry him off, because he does not have a mujbir guardian. Based on this problem, the author is interested in researching how marriages are resolved for women who are only related to their mother and who do not have a direct line to their biological father and what faktors cause them to be registered as the mother's child. In the research that will be carried out, the author chose a location in Grujugan District, Bondowoso Regency. This research is a type of field research using qualitative methods. The results of this research are the implementation of child marriages that are related to their mother only, so the marriage uses a guardian judge instead of the guardian of the lineage, with a decision from the Religious Court in determining the guardian judge. Meanwhile, the cause of being recorded as only the mother's child in Grujugan District is due to two faktors, namely, children who were produced outside of marriage, and whose whereabouts are unknown. Keywords: Marrriage, Lineagge, Grujugan Bondowoso. Abstrak: Pernikahan merupakan ikatan yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan, pernikahan bukan hanya menghalalkan hubungan suami istri lebih dari itu hikmah perkawinan salah satunya yakni terpeliharanya nasab. Dalam pernikahan adanya seorang wali dari mempelai wanita merupakan salah satu dari rukun nikah. Yang mana dalam pernikahan seorang wali itu diambil dari pihak ayah dan disebut dengan wali nasab, wali nasablah yang berhak menjadi wali dalam pelaksanaan pernikahan. Seorang anak perempuan yang hanya tercatat sebagai anak ibu saja, ia tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Secara langsung anak tersebut tidak memiliki wali nasab, karena wali nasab itu diambil dari keturunan ayah, Sehingga pihak pencatat nikah menolak untuk menikahkannya, disebabkan tidak memiliki wali mujbir. penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penyelesaian pernikahan bagi wanita yang hanya bernasab kepada ibunya yang tidak memiliki nasab kepada ayah biologisnya dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tercatat sebagai anak ibu. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini: Pelaksanaan pernikahan anak yang bernasab pada ibunya saja, maka pernikahannya menggunakan wali hakim sebagai ganti dari wali nasabnya, dengan putusan dari Pengadilan Agama dalam menentukan wali hakim. Sedangkan penyebab tercatatnya sebagai anak ibu saja di Kecamatan Grujugan di sebabkan karena dua faktor yaitu, anak yang dihasilkan di luar pernikahan, dan ayah yang tidak diketahui keberadaannya. Kata Kunci: Pernikahan, Nasab, Grujugan Bondowoso

Penentuan Awal Dan Akhir Bulan Ramadhan Dengan Metode Hisab “Urf Khomasi” Di Pesantren Mahfilud Duror Jember Abdul Hanip
SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 2 (2023): SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : State Islamic University of Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/sakinah.v1i2.40

Abstrack: Determining the beginning of the lunar month is one of several branches of astronomy that often causes problems. This is due to the use of different methods of determining the beginning of the month. Nowadays, there are many contemporary theories of reckoning that are more up to date with astronomy. However, in practice there are still many groups who use 'urfi reckoning as the basis for determining the beginning of the lunar month, especially for determining the start of Ramadhan and Shawwal. Hisab 'urfi is a calculation method based on the average circulation of the Moon around the Earth, with inaccurate calculation results because it does not pay attention to other astronomical factors. One of the groups that still uses 'urfi reckoning is the user of 'urfi reckoning Khomasi at the Mahfilud Duror Islam ic Boarding School, Suger Kidul Village, Jelbuk District, Jember Regency. Contemporary reckoning methods that have sprung up and efforts to unite by the Government have not made reckoning users 'urfi Khomasi unfazed. They still hold on to what is believed so far. Keywords: Ramadhan, Hisab, Urf Khomasi Abstrak: Penentuan awal bulan Kamariah merupakan satu dari beberapa cabang ilmu falak yang kerap kali menimbulkan permasalahan. Hal ini dikarenakan penggunaan metode penentuan awal bulan yang berbeda. Dewasa ini banyak bermunculan teori-teori hisab kontemporer yang lebih up to date dengan ilmu astronomi. Namun, dalam praktiknya masih banyak golongan yang menggunakan hisab ‘urfi sebagai dasar penentuan awal bulan Kamariah khususnya untuk penetapan awal Ramadhan dan Syawal. Hisab ‘urfi adalah metode perhitungan berdasarkan peredaran rata-rata Bulan mengelilingi Bumi, dengan hasil perhitungan yang tidak akurat karena tidak memperhatikan faktor-faktor astronomis lainnya. Salah satu dari golongan yang masih menggunakan hisab ‘urfi adalah pengguna hisab ‘urfi Khomasi di Pesantren Mahfilud Duror Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember. Metode hisab kontemporer yang banyak bermunculan dan upaya-upaya penyatuan oleh Pemerintah tidak menjadikan pengguna hisab ‘urfi Khomasi bergeming. Mereka tetap bertahan dengan apa yang diyakini selama ini. Kata Kunci: Ramadhan, Hisab, Urf Khomasi

Penggunaan Denda Damai oleh Kejaksaan Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi Bagas Satria Wicaksono
SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 2 (2024): SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : State Islamic University of Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/sakinah.v2i2.46

Abstract: This research aims to understand the meaning of peace fines as regulated in article 35 paragraph (1) letter k of the Prosecutor's Law, understand the mechanism for using peace fines by prosecutors for economic crimes in the analysis of legal certainty, and understand how peace fines are ideally regulated. by the prosecutor's office in handling economic crimes in the future. The research method used is normatif juridical using 3 legal approaches, including: Legislative Approach, Conceptual Approach, Case Approach. From the research results, it is clear that the meaning of a peace fine can be interpreted as stopping the prosecution of a case involving an economic crime with the payment of a fine agreed upon by the Attorney General and the perpetrator. The procedural law for peace fines in non-economic crimes is based on the principles of prosecution, and in the procedural law the use of peace fines itself must fulfill things such as subject, object, delegation of authority, methods and conditions for the use of peace fines. Then, in the mechanism for using peaceful fines that will later be implemented, it is mandatory to pay attention to several principles in prosecution procedures so that they can provide three legal values (justice, certainty and benefit) to the community. Keywords: Peace Fines, Attorney General, Economic Crimes Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna dari denda damai sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-undang Kejaksaan, untuk memahami bagaimana mekanisme penggunaan denda damai oleh kejaksaan pada tindak pidana ekonomi dalam analisis kepastian hukum, dan untuk memahami bagaimana pengaturan denda damai secara ideal oleh kejaksaan dalam menangani tindak pidana ekonomi pada masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif menggunakan 3 pendekatan hukum antara lain: Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Kasus. Dalam hasil penelitian ini secara jelas makna denda damai dapat diartikan sebagai penghentian penuntutan perkara dalam tindak pidana ekonomi dengan pembayaran denda yang disetujui oleh Jaksa Agung dan pelaku. Adapun hukum acara denda damai dalam tidak pidana ekonomi didasari dengan adanya asas-asas dalam penuntutan, serta dalam hukum acara penggunaan denda damai sendiri harus memenuhi hal-hal seperti subjek, objek, pendelegasian wewenang, metode, dan syarat penggunaan denda damai. Kemudian pada mekanisme penggunaan denda damai yang nantinya akan diterapkan wajib mematuhi beberapa asas-asas dalam prosedur penuntutan sehingga dapat memberikan tiga nilai hukum (keadilan, kepastian, dan kemanfaatan) pada masyarakat. Kata Kunci: Denda Damai, Jaksa Agung, Tindak Pidana Ekonomi

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Achmad Hasan Basri

Contact Email
achmadhasanbasri.syariah@uinkhas.ac.id

Phone
+6285259733421

Journal Mail Official
jurnalsakinah@uinkhas.ac.id

Editorial Address
Sharia Faculty, State Islamic University of Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Mataram Street No. 1 Mangli, Kaliwates, Jember 68136, East Java, Indonesia

Location
Kab. jember,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Achmad Hasan Basri

Contact Email achmadhasanbasri.syariah@uinkhas.ac.id

Phone +6285259733421

Journal Mail Official jurnalsakinah@uinkhas.ac.id

Editorial Address Sharia Faculty, State Islamic University of Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Mataram Street No. 1 Mangli, Kaliwates, Jember 68136, East Java, Indonesia

Location Kab. jember, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Achmad Hasan Basri

Contact Email
achmadhasanbasri.syariah@uinkhas.ac.id

Phone
+6285259733421

Journal Mail Official
jurnalsakinah@uinkhas.ac.id

Editorial Address
Sharia Faculty, State Islamic University of Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Mataram Street No. 1 Mangli, Kaliwates, Jember 68136, East Java, Indonesia

Location
Kab. jember,

Jawa timur

INDONESIA