cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl.Terusan Arjuna , Tol Tomang - Kebun Jeruk Jakarta 11510
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)
Published by Universitas Esa Unggul
ISSN : 18580262     EISSN : 18580262     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Lex Jurnalica adalah jurnal ilmiah yang memuat tulisan penelitian dan non penelitian dalam bidang ilmu Hukum, yang diterbitkan oleh Pusat Pengelola Jurnal Ilmiah UEU. Jurnal ini terbit 3 (tiga) kali dalam setahun yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 519 Documents
 1   2   3   4   5 
AKIBAT HUKUM AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN
Lex Jurnalica Vol 19, No 1 (2022): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu akibat hukum yang berdampak pada kepemilikan harta setelah dilangsungkannya perkawinan adalah harta bersama. Hal ini memberikan permasalahan dalam hal perkawinan tersebut merupakan perkawinan campuran dimana perkawinan ini dapat membatasi hak-hak WNI atas kepemilikan harta, khususnya kepemilikan hak atas tanah. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengesampingan hukum agar tidak terjadinya percampuran harta akibat perkawinan dengan memperbolehkan adanya perjanjian perkawinan yang perlu disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau Notaris. Namun, sering terjadi perjanjian perkawinan tersebut tidak dilampirkan pada saat pencatatan perkawinan campuran yang dilakukan di luar negeri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum yang timbul sehubungan dengan tidak dicatatkannya perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak dicatatkannya perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran tidak mempengaruhi keberlakukan dari perjanjian perkawinan itu sendiri, hanya saja perjanjian perkawinan tersebut tidak memenuhi asas publisitas dimana hal ini dapat berpengaruh kepada pihak ketiga.
PEMAKNAAN TERHADAP KONSEP PENYITAAN DAN URGENSI PENYITAAN TERHADAP AKUN MEDIA SOSIAL SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA MAYAANTARA
Lex Jurnalica Vol 19, No 1 (2022): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTThe development of information technology causing various new crimes. Therefore, the rules of substantive criminal law are constantly evolving to regulate criminal liability for any criminal actors who commit crimes related to information technology. The development of substantive criminal law must be followed by the development of procedural criminal law. The process of law enforcement against conventional criminal cases is certainly different from law enforcement against cybercrime. This paper will describe the confiscation of social media accounts that are used as a means to commit cybercrimes, such as the spread of hate speech, fake news, electronic information containing insults. The meaning of the word confiscation needs to be reviewed considering that the evidence is not an object in the sense of a tangible object that can be physically transferred.This research is a normative research, using a statutory approach and a conceptual approach. The research was conducted by means of a literature study. The legal materials used are legislation, and legal literature (books, journals).Based on the analysis that has been carried out, it was found that the confiscation of social media accounts is actually an act of law enforcement in limiting the access rights of account owners. It is different from the physical definition of  beslag. The confiscation of social media accounts in Indonesia does not yet have clear arrangements regarding the implementation procedures, as well as regarding restrictions on conditions/under what circumstances social media accounts may be subject to confiscation.Keywords: confiscation, social media, evidence
REFORMULASI TINDAK PIDANA PENGHINAAN PRESIDEN DALAM RKUHP SEBAGAI JALAN TENGAH PENEGAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA
Lex Jurnalica Vol 19, No 1 (2022): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Reformulation The criminal act of insulting the President in the Draff Criminal Law has raised pros and cons in the community. Many view that this reformulation is a form of silencing freedom of expression, but on the other hand there are also those who view that this reformulation is a form of protecting the dignity of the President and Vice President as heads of state and heads of government. The research method used is juridical normative based on legal science which examines the regulation of criminal acts of insulting the President in positive law and conducts comparative studies with other countries. So that the problem in this paper is how to formulate the criminal act of insulting the president in Indonesian positive law and how to reformulate the criminal act of insulting the president in reforming Indonesian criminal law. Based on the results of the study that the concept of humiliation in the Draff Criminal Law is a middle way, on the one hand, it still provides protection for the President's Personal as the head of state who has a strategic position and on the other hand to avoid the arbitrariness of law enforcement officials so that the offense of insulting the President in the Draf Criminal Law is shifted into a complaint offense
EFEKTIVITAS OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MENGAWASI PERMASALAHAN PRAKTIK PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI INDONESIA
Lex Jurnalica Vol 19, No 1 (2022): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu bentuk dari Fintech di Indonesia adalah sistem yang dapat mempertemukan antara peminjam (debitur) dan pemberi pinjaman (kreditur). Sistem ini disebut sebagai Peer to peer lending (P2P lending) dalam konteks pinjaman online (pinjol). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang melakukan pengawasan dalam sektor keuangan secara das sein cenderung lemah yang ditandai dengan menjamurnya pinjol ilegal. Oleh karena itu, perlu diteliti bagaimana sebenarnya efektivitas OJK dalam melakukan pengawasan terhadap pinjol ilegal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan melalui pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa fungsi OJK saat ini dalam mengawasi operasional pinjol di Indonesia perlu perbaikan dalam aspek regulasi. Maka dari itu, OJK layaknya diberikan dukungan dari segi regulasi untuk menindak secara tegas terhadap keberadaan pinjol ilegal dan salah satunya adalah Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam regulasi tersebut, OJK dapat diberikan kewenangan yang setara untuk menindak pinjol ilegal dan tidak serta merta hanya menyerahkan laporan sepenuhnya kepada kepolisian.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENJUAL KUE KERING YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUWARSA
Lex Jurnalica Vol 19, No 1 (2022): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIn the current era of globalization, many businesses are developing, home industry is one of them. However, some home industry products do not have an expiration date, as happened to the pastry seller in Jelok Village, even though including the expiration date is very important. This is contrary to UUPK No. 8/1999. The method in this article is a qualitative method with a socio-empirical approach, the data obtained through interviews and documentary studies and then analyzed using a deductive method. Consumer Protection Law is a legal certainty to protect consumers. Many consumer rights must be realized, including the right to obtain correct information from products, such as the inclusion of an expiration date which is sometimes underestimated by manufacturers. Thus, it is necessary to enforce consumer protection laws and the responsibilities of related parties in this regard. Many manufacturers do not include an expiration date due to many factors, but besides that they still prioritize the quality of the ingredients. The home industry business is fully supported for the economic benefit of the villagers, and is even more appreciated because there has never been a problem related to the home industry that runs in Jelok Village itself. If at any time there is a problem related to pastries from the producers, they will be fully responsible for the consumer in accordance with applicable law.Keywords: Consumer Protection, Expiration Date, Producer Responsibility.AbstrakDalam era globalisasi saat ini, banyak bisnis yang berkembang, home industry adalah salah satunya. Kendati demikian, sebagian produk home industry tidak memiliki tanggal kadaluwarsa, seperti yang terjadi pada penjual kue kering di Desa Jelok, padahal menyertakan tanggal kedaluwarsa sangat penting. Hal ini bertentangan dengan UUPK Nomor 8 Tahun 1999. Metode dalam artikel ini adalah metode kualitatif disertai pendekatan sosio empiris, data diperoleh melalui metode wawancara dan studi dokumenter kemudian dianalisis dengan metode deduktif. Hukum Perlindungan Konsumen adalah kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Banyak hak konsumen yang harus terealisasikan, termasuk hak mendapatkan informasi yang benar dari produk, seperti pencantuman tanggal kadaluwarsa yang kadang disepelekan oleh produsen. Maka, perlu ditegakkan hukum perlindungan konsumen dan tanggung jawab pihak terkait mengenai hal ini. Banyak produsen yang belum mencantumkan tanggal kadaluwarsa karena banyak faktor, namun disamping itu mereka tetap menomor satukan kualitas bahan. Bisnis home industry didukung penuh demi kemaslahatan ekonomi warga desa, dan lebih diapresiasi lagi karena belum pernah terjadi masalah terkait home industry yang berjalan di Desa Jelok sendiri. Apabila suatu ketika terjadi masalah terkait kue kering dari para produsen, mereka akan bertanggung jawab terhadap konsumen secara penuh sesuai hukum yang berlaku.Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Tanggal Kadaluwarsa, Tanggung Jawab Produsen.
POTENSI TUMPANG TINDIH PENERAPAN PENGEMBALIAN KEUNTUNGAN TIDAK SAH TERHADAP INVESTOR PASAR MODAL OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN
Lex Jurnalica Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The capital market is growing and rapidly increasing by investors cannot be avoided from the practice of violations by irresponsible persons that cause losses to investors. Therefore, Financial Services Authority issued POJK No. 65/POJK.04/2020 to provide legal protection for investors so that a conducive capital market ecosystem can be realized. Forms of legal protection are repayment of ill-gotten gains and distribution of funds to compensate investors for their losses. In POJK No. 65/POJK.04/2020, there is a potential for overlapping with Law of the Republic of Indonesia Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations which will hinder the legal purpose of providing fairness and certainty for capital market investors.
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBANA PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DALAM MASA PANDEMI
Lex Jurnalica Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemi Covid  19  telah memberi dampak   bagi sekotor ekonomi  dimana  banyak  debitor  yang mengalami kegagalan pembayaran utang  yang sudah jatuh  tempo akibat  kesulitan  menjalankan usahanya akibat adanya  PSBB  maupun PPKM. Kondisi ini  menyebabkan  meningkatnya kasus  kepailitan dan PKPU  di Pengadilan Niaga.  Permasalahan  dalam penelitian ini adalah apakah  lembaga  kepailitan  dapat dijadikan solusi   penyelesaian  utang  dimasa  pandemi dan apakah insolvensi test pada  permohonan  pailit harus diterapkan  dalam masa pendemi? Penelitian ini  menggunakan tipe penelitian normatif yang mengkaji norma dan asas-asas hukum mengenai kepailitan  dan penundaan  kewajiban  pembayaran utang. Penelitian ini  bersifat diskriptif analistis dengan  menggunakan alat pengumpul  data studi dokumen  untuk memperoleh data sekunder  yang  bersumber dari bahan hukum primer berupa Kitab Undang Undang  Hukum Perdata dan UU  No. 37 Tahun 2004, bahan hukum sekunder  dan bahan hukum primer, dimana  data  dianalisa  secara  kualitatif. Hasil  penelitian ini  adalah bahwa penyelesaikan  sengketa  utang melalui pengandilan niaga menggunakan mekanisme  kepailitan  dapat dijadikan  solusi   penyelesaian  utang  dimasa  pandemi  sepanjang   diajukan dengan itikad baik  untuk memberikan kepastian hukum baik  bagi debitor maupun kreditor. Di masa pandemi saat  ini, insolvency test pada  permohonan  pailit harus diterapkan   untuk memberikan kepastian hukum bagi  debitor  yang solven.Kata  Kunci : Pandemi, Kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Insolvensi
STRATEGI POLRES CIREBON KOTA DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA CIREBON
Lex Jurnalica Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemerintah Indonesia megumumkan penyebaran yang sudah terjadi di Indonesia, sehingga seluruh Daerah sampai Desa membuat beberapa langkah taktis sebagai upaya memutus mata rantai Covid-19 di wilayahnya. Untuk menekan dan mendisiplinkan masyarakat diperlukan strategi terkait kepatuhan masyarakat Kota Cirebon melaksanakan protokol kesehatan Covid-19, Polres Cirebon Kota menjadi garda terdepan yang berperan strategis untuk turut memutus mata rantai penularan dan membimbing masyarakat menghadapi kehidupan normal baru. Permasalahan penelitian ini tentang bagaiamana peran Polres Cirebon Kota dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kota Cirebon dan bagaimana strategi Polres Cirebon Kota dalam upaya melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kota Cirebon. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan kualitatif, dengan metode analisis deskritif. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi Polres Cirebon Kota dalam upaya melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kota Cirebon dan peran Polres Cirebon Kota mendisiplinkan masyarakat di Kota Cirebon.Kata Kunci: Strategi, Pencegahan, Penanganan, Covid-19.AbstractThe Indonesian government announced the spread that had occurred in Indonesia so that all regions to villages made several tactical steps to break the Covid-19 chain in their territory. To suppress and discipline the community, a strategy is needed regarding the compliance of the people of Cirebon City to implement the Covid-19 health protocol, the Cirebon City Police is the front guard who plays a strategic role in breaking the chain of transmission and guiding the community to face a new normal life. The problem of this research is about how the role of the Cirebon City Police in preventing and handling Covid-19 in Cirebon City and how the Cirebon City Police's strategy to prevent and handle Covid-19 in Cirebon City. This research method uses a qualitative approach with a qualitative approach, with a descriptive analysis method. While the analysis technique used is the descriptive data analysis technique. The purpose of this study was to determine the strategy of the Cirebon City Police to prevent and handle Covid-19 in Cirebon City and the role of the Cirebon City Police to discipline the community in Cirebon City.Keywords: Strategy, Prevention, Handling, Covid-19.
AKIBAT HUKUM TERHADAP ISTERI PERTAMA YANG PENCATATAN PERKAWINANNYA DILAKUKAN SETELAH PERKAWINAN KEDUA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI
Lex Jurnalica Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractArticle 2 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage consisted of two paragraphs that contain two qualifications that must be fulfilled for a valid marriage, first, the marriage is carried out based on religious laws, and second, the marriage is registered. In its application, there are two types of application of Article 2, first, marriage that only fulfills the first qualification and second, marriage that fulfills the first and second qualification. In practice, a marriage that only fulfills the first qualification has its own legal consequences for the parties involved, one of which is reflected in Decision No. 1248/PDT.G/2019/PN.DPS where the Plaintiff as the first wife was declared ineligible to file for the cancellation of her husband's polygamous marriage because the marriage registration was carried out after the second marriage. This research aims to explain the legal status of the first wife whose marriage registration is carried out after the second marriage in a polygamous marriage and the legal consequences to the first wife whose marriage registration is carried out after the second marriage in a polygamous marriage. The method used in this research is normative approach. The typology used in this research is descriptive research with secondary data in the form of laws and regulations, books, and scientific works as the main data for analysis. This research found that the first wife whose marriage whose marriage registration was carried out after the second marriage has the legal status as the second wife and the legal consequences for the first wife whose marriage registration was carried out after the second marriage in a polygamous marriage was that the first wife did not obtain the right to give polygamy approval to the next marriage carried out by her husband and the first wife gets a smaller share of the matrimonial property compared to the marriage that has been registered previously.Keywords: marriage, marriage registration, polygamous marriage.AbstrakPasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdiri atas dua ayat yang memuat dua unsur yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perkawinan yaitu pertama, perkawinan dilangsungkan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan, serta kedua, perkawinan dicatatkan. Dalam penerapannya, timbul dua jenis penerapan atas Pasal 2 tersebut yaitu pertama, perkawinan hanya memenuhi unsur pertama dan kedua, perkawinan memenuhi unsur pertama dan kedua. Dalam praktiknya, perkawinan yang hanya memenuhi unsur pertama menimbulkan akibat hukum tersendiri bagi para pihak yang melakukannya, salah satunya tercermin dalam kasus pada Putusan No. 1248/PDT.G/2019/PN.DPS dimana Penggugat selaku isteri pertama dinyatakan tidak berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan poligami suaminya karena pencatatan perkawinannya dilakukan setelah perkawinan kedua. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana status hukum dari isteri pertama yang pencatatan perkawinannya dilakukan setelah perkawinan kedua dalam perkawinan poligami dan bagaimana akibat hukum bagi isteri pertama yang pencatatan perkawinannya dilakukan setelah perkawinan kedua dalam perkawinan poligami. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian normatif. Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan karya ilmiah sebagai data utama untuk melakukan analisis. Hasil penelitian yang diperoleh Penulis yaitu isteri pertama yang pencatatan perkawinannya dilakukan setelah pencatatan perkawinan kedua memiliki status hukum sebagai isteri kedua dan akibat hukum terhadap isteri pertama yang pencatatan perkawinan dilakukan setelah perkawinan kedua yaitu isteri pertama menjadi tidak memperoleh hak untuk memberi persetujuan poligami terhadap perkawinan selanjutnya yang dilakukan suaminya dan isteri pertama memperoleh bagian harta bersama yang lebih sedikit dibandingkan dengan perkawinan yang sudah dicatatkan terlebih dahulu.Kata kunci : perkawinan, pencatatan perkawinan, perkawinan poligami.
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT MELAKUKAN PELANGGARAN BERSIFAT MENDESAK
Lex Jurnalica Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Juridical termination of employment relations can occur for several reasons. One of the reasons for the assignment of employment relations is regulated in Article 52 paragraph (2) of Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Work Agreements for Certain Time, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and the Commissioning of Employment Relations, namely urgent violations committed by workers. The purpose of this study is to analyze and find out the legal protection for termination of employment arrangements if workers commit violations with an urgent nature. The type of research used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Work Agreements for Certain Time, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and the Commissioning of Employment Relations has basically not provided legal protection for workers. The regulation implies that employers will terminate their employment arbitrarily and there will be overlapping legal regulations with previous regulations. The legislators, especially implementing regulations, should pay attention to previous regulations so that there is no overlapping of rules and provides more legal certainty to subjects regulated in a regulation.Keywords: Urgent violation, Termination of employment, Legal protection.

Page 3 of 52 | Total Record : 519

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2003 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 2 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 1 (2023): LEX JURNALICA Vol 19, No 3 (2022): LEX JURNALICA Vol 19, No 2 (2022): Lex Jurnalica Vol 19, No 1 (2022): LEX JURNALICA Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 2 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 1 (2021): LEX JURNALICA Vol 17, No 3 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 2 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 1 (2020): Lex Jurnalica Vol 16, No 3 (2019): Lex Jurnalica Vol 16, No 2 (2019): LEX JURNALICA Vol 16, No 1 (2019): Lex Jurnalica Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 2 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 1 (2018): Lex Jurnalica Vol 14, No 3 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 2 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 1 (2017): Lex Jurnalica Vol 13, No 3 (2016): Lex Jurnalica Vol 13, No 2 (2016): LEX JURNALICA Vol 13, No 1 (2016): Lex Jurnalica Vol 12, No 3 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 2 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 1 (2015): Lex Jurnalica Vol 11, No 2 (2014): Lex Jurnalica Vol 11, No 1 (2014) Vol 10, No 3 (2013) Vol 10, No 2 (2013) Vol 10, No 1 (2013) Vol 9, No 3 (2012) Vol 9, No 1 (2012) Vol 8, No 3 (2011) Vol 8, No 2 (2011) Vol 8, No 1 (2010) Vol 7, No 3 (2010) Vol 7, No 2 (2010) Vol 7, No 1 (2009) Vol 6, No 3 (2009) Vol 6, No 2 (2009) Vol 6, No 1 (2008) Vol 5, No 3 (2008) Vol 5, No 2 (2008) Vol 5, No 1 (2007) Vol 4, No 3 (2007) Vol 4, No 2 (2007) Vol 4, No 1 (2006) Vol 3, No 3 (2006) Vol 3, No 2 (2006) Vol 3, No 1 (2005) Vol 2, No 3 (2005) Vol 2, No 2 (2005) Vol 2, No 1 (2004) Vol 1, No 3 (2004) Vol 1, No 2 (2004) Vol 1, No 1 (2003) More Issue