cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl.Terusan Arjuna , Tol Tomang - Kebun Jeruk Jakarta 11510
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)
Published by Universitas Esa Unggul
ISSN : 18580262     EISSN : 18580262     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Lex Jurnalica adalah jurnal ilmiah yang memuat tulisan penelitian dan non penelitian dalam bidang ilmu Hukum, yang diterbitkan oleh Pusat Pengelola Jurnal Ilmiah UEU. Jurnal ini terbit 3 (tiga) kali dalam setahun yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 519 Documents
 2   3   4   5   6 
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MILIK DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH GANDA PADA SATU BIDANG TANAH
Lex Jurnalica Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractCertificate of land ownership regulated in the Undang-Undang Pokok Agraria (“UUPA”) is an ownership proof of the land right where it becomes powerful evidence. The increasement of necessity of a land is not followed by the increasement of the availability of land that can be utilized by the society, which causes many disputes related to the ownership or land right. One of many problems that arises is double certificate on a land. Double certificate on a land causing risks on the owner of land right where such phenomena caused by the maladministration to criminal action. Badan Pertanahan Nasional (“BPN”) as an institution established by the Government that holds the sole authority in national land should be responsible in the matters related to the land dispute, especially double certificate. Beside that, there is a necessity on the legal protection to be provided by the State for the owner of land right to protect the rights of the land owner. The research performed using juridical normative with legislation approach and conseptual approach. Research result will be written in the form of explanatory-analysis where the writer explains the case in the case of lawsuit and the theories related with the problem, then analyzes the consistency between the problem and the applicable laws and regulations or theories.  Keywords: Land Dispute, Double Certificate, Legal Protection.
DILEMA KEPAILITAN DI TENGAH SITUASI PANDEMI COVID 19 SEBAGAI AKIBAT MARAKNYA KREDIT BERMASALAH DI INDUSTRI JASA KEUANGAN
Lex Jurnalica Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe COVID-19 pandemic that has existed since the beginning of 2020 has had a negative growth effect on economic life as a result of the limitation of community activities with the Large-Scale Social Restriction (PSBB) scheme, the implementation of Emergency Community Activity Restrictions (PKMM Emergency) to the imposition of Restrictions on Community Activities. 1, 2, 3 & 4 (PKMM level 1,2,3 & 4). Restrictions in the form of social distancing, closure of business activities, services & entertainment will certainly have a negative impact on the business sector which is included in the non-essential category in handling the COVID-19 pandemic, such as the provision of basic necessities, hospitals, banks, pharmacies and others. Non-essential businesses of course cannot move freely as in the period before the COVID-19 Pandemic, so that it leads to paralysis of business activities and has an impact on increasing non-performing loans in the financial services sector. This of course has the potential for many industries that can be sued for bankruptcy in accordance with the provisions of the Law of the Republic of Indonesia number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. Bankruptcy lawsuits which have the potential to affect many industries, of course, directly or indirectly cause disruption of business activities and the loss of livelihoods of millions of workers if the Government does not anticipate the negative effects that may arise from the Law of the Republic of Indonesia number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Liability Debt Payment.Keywords: Pandemic, bankruptcy, creditAbstrakPandemi COVID 19 yang telah ada sejak awal tahun 2020 telah membawa pengaruh pertumbuhan negatif terhadap kehidupan perekonomian sebagai akibat dari dibatasi nya aktivitas masyarakat dengan skema Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) , Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat ( PKMM Darurat) hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 1, 2, 3 & 4 ( PKMM level 1,2,3 & 4). Pembatasan yang berupa jaga jarak, penutupan kegiatan bisnis , jasa & hiburan tentu nya berdampak buruk terhadap sektor usaha yang masuk dalam kategori bukan bersifat esensial dalam penanganan pandemic COVID 19 seperti penyediaan bahan sembako, rumah sakit, perbankan , apotik dan lain lain. Bisnis yang bersifat Non Esensial tentunya tidak dapat beraktivitas dengan leluasa seperti pada masa sebelum Pandemi COVID 19 , sehingga bermuara terhadap lumpuhnya kegiatan usaha serta berdampak pada kredit bermasalah yang meningkat di sektor jasa keuangan. Hal ini tentunya berpotensi pada banyaknya industri yang dapat digugat pailit sesuai ketentuan pada Undang Undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Gugatan Kepailitan yang berpotensi akan banyak menimpa berbagai industri tentunya secara langsung atau tidak langsung menyebabkan terganggunya aktivitas bisnis serta hilangnya mata pencaharian jutaan tenaga kerja apabila Pemerintah tidak mengantisipasi efek negatif yang dapat timbul dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.Kata kunci : Pandemi, kepailitan, kredit 
PERBEDAAN PERTIMBANGAN HAKIM DAN KPU DALAM PENETAPAN SUARA PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Lex Jurnalica Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaturan Pengantian antar waktu diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan amanah dari konstititusi yang menjelaskan penggantian calon terpilih anggota DPR bisa dilakukan karena beberapa alasan. Pengaturan tersebut diatur dalam Pasal 426 (1) . KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 3 Tahun 2019, yang mengatur mengenai caleg yang berhalangan tetap dibatalkan statusnya sebagai peserta Pemilu. Salah satu yang disebut berhalangan tetap ialah calon legislatif yang meninggal, Pengaturan Pergantian Antar Waktu dalam Putusan Mahkamah Agung No 57 P/Hum/2019 menyatakan bahwa penetapan suara calon legislatif yang meninggal dunia kewenangan di serahkan kepada pantai politik, maka memiliki kewenangan memilih calon legislatif yang di nilai terbaik untuk menggantikan calon tersebut. Putusan ini menimbulkan polemik hukum dikarenakan pengisian kursi legislatif harus di lakukan berdasarkan demokrasi. PAW merupakan kelanjutan dari fungsi demokrasi, maka KPU tetap berpegangan pada Undang undang pemilihan umum, hal ini dikarenakan menurut Undang Undang No 12 Tahun Tahun 2011 Tentang Hierarki Perundang Undangan meletakan undang undang di bawah UUD NRI 1945 sehingga mengangap bahwa Putusan MA kedudukannya di bawah undang undang. Masalah ini dapat mereduksi wibawa MA mengingat putusan MA atas suatu hal diabaikan oleh lembaga yang meminta atau pihak lain yang dirugikan.
LEGALITAS PENANDATANGANAN AKTA PARTIJ SECARA ELEKTRONIK SELAMA MASA PANDEMI COVID-19
Lex Jurnalica Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keadaan pandemi Covid-19 menyebabkan pembatasan aktivitas manusia dan menciptakan kebiasaan baru. Kebiasaan baru tersebut seperti optimalisasi pelaksanaan kegiatan secara online di berbagai sektor. Sektor hukum terkena imbasnya seperti pada kegiatan notaris yang berdasarkan ketentuan yang ada harus hadir secara fisik maupun untuk tanda tangannya pada setiap akta terkhusus akta partij, sebab motaris tidak termasuk sektor esensial dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat selama masa pandemic covid-19. Terdapat kekhawatiran terkait kekuatan pembuktian dari akta partij yang dibacakan dan ditandatangani secara elektronik tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Perlu dilakukan integrasi tanda tangan dan pembacaan secara elektronik untuk tetap menjaga kepastian hukum dalam sektor keperdataan di masa pandemi covid-19 yang serba dibatasi kehadiran fisik saat ini. Tulisan ini menggunakan pendekatan normatif dengan teknik analisis menggunakan analisis hermeneutik dan metode interpretasi. Penulis menemukan bahwa Belum ada Pengaturan mengenai kewenangan pembuatan akta secara elektronik melalui video konfrens dan fungsi barcode pada akta notaris.Kata Kunci: Covid 19, Akta Partij, Elektronik
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK DALAM KAJIAN MASLAHAH DHARURIYAH
Lex Jurnalica Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractMore working minors have more expectations including; His school was abandoned and motivated to make money. In such cases, child labor is considered dangerous and prohibited because the child as the next generation of family and nation. But a child who has puberty who already has mental maturity is allowed to do a job because it can be considered an educational age. So it is important to ask why the understanding of parents and the protection of child labor in the perspective of Islamic law? To strengthen the analysis through various literature studies supported from various sources that have the depth of theory from related experts.Keywords: Child Labor, Children's Rights, Maslahah DharuriyahAbstrakAnak di bawah umur yang bekerja lebih banyak mendatangkan kemadharatan diantaranya sekolahnya terbengkalai dan motivasi mencari uang. Pada kasus tersebut, pekerja anak dianggap berbahaya dan dilarang karena anak sebagai generasi penerus keluarga dan bangsa. Namun seorang anak yang sudah pubertas, sudah memiliki kematangan mental diperbolehkan melakukan suatu pekerjaan karena dapat dianggap sebagai usia pendidikan. Maka hal ini menjadi penting untuk ditanyakan mengapa pemahaman orang tua dan perlindungan pekerja anak dalam perspektif hukum Islam? Untuk memperkuat analisis melalui berbagai studi kepustakaan yang didukung dari berbagai sumber yang memiliki kedalaman teori dari para ahli yang terkait.Kata kunci : Pekerja Anak, Hak Anak, Maslahah Dharuriyah
PEMBATALAN HAK ATAS TANAH OBJEK NOMINEE AGREEMENT
Lex Jurnalica Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Property rights are defined as rights that are hereditary, strongest and most fulfilled. Article 21 of the Basic Agrarian Law stipulates that only Indonesian citizens can own property rights. This prevents foreigners from acquiring land with property rights. Therefore, they use the Nominee Agreement which can indirectly help them obtain ownership rights in Indonesia. This study is intended to analyze the validity of the issued Land Rights Certificates on land obtained under the Nominee Agreement and what the Indonesian government should do about the problem. This research is a normative legal research that focuses on examining existing laws and legal concepts related to these problems. Regarding the problems in this study, not only the nominee agreement was canceled but also the land ownership rights obtained with the nominee agreement must also be canceled. Keywords: land law, nominee agreement, right of ownership, land rights
URGENSI PENERAPAN PRINSIP EKSTRATERITORIAL BAGI PENEGAKKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA
Lex Jurnalica Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTThe purpose of this paper is to study and analyze the importance of applying extraterritorial principles for the enforcement of business competition law in Indonesia, which in the era of globalization of cross-border business activities will be easier, faster, and more efficient. While regulating the law shifts to the development of business transactions. This study uses normative juridical methods and involves secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of this study indicate that ther is an urgency to apply extraterritorial principles, namely, the existence of business development by businesses through E-commerce that will influence and enter the market in Indonesia. In Batam, the Riau Archipelago province has carried out anti-competitive practices which cannot be achieved by law enforcement due to the application of territorial principles. The application of extraterritorial principles is also commonly used in the formation of law in Indonesia. While in the United States the effect doctrine has been applied in the Sherment Act and India has applied the extraterritorial principle in 32 The Competition Act.
UPAYA HUKUM CESSIONARIS TERHADAP HAK TAGIH ATAS JAMINAN HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN PENGALIHAN HUTANG (CESSIE)
Lex Jurnalica Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakJual beli dan pengalihan piutang (Cessie) dari bank kepada pihak ketiga (kreditur baru) telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga secara hukum pihak ketiga (kreditur baru) berkedudukan sebagai Kreditur baru yang memiliki hak tagih atas kewajiban debitur berdasarkan perjanjian kredit. Namun kenyataannya sejak Kreditur Baru menerima pengalihan Piutang atas nama debitur tidak melakukan pembayaran atas kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya hukum cessionaris terhadap hak tagih atas jaminan hak tanggungan berdasarkan pengalihan hutang (cessie). Hasil penelitian ini bahwa upaya hukum cessionaris terhadap hak tagih atas jaminan hak tanggungan berdasarkan pengalihan hutang (cessie) yaitu mengajukan gugatan wanprestasi atau ingkar janji atas perjanjian kredit pada Pengadilan Negeri. Pembeli cessie harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu, agar dari ketetapan Pengadilan Negeri tersebut dapat menjadi dasar peralihan nama (didalam penetapannya, Pengadilan Negeri memerintahkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dapat mengalihkan nama yang tertulis di sertifikat menjadi nama pembeli cessie.Kata Kunci: Upaya Hukum; Cessionaris; Hak Tanggungan; Cessie. AbstractThe sale and purchase and transfer of accounts receivable (Cessie) from the bank to a third party (the new creditor) are by applicable legal provisions, so legally the third party (the new creditor) is the new creditor who has the right to collect on the debtor's obligations based on the credit agreement. However, in reality, since the New Creditor received the transfer of Accounts Receivable on behalf of the debtor, he did not make payments on his obligations based on the credit agreement. The purpose of this research is to find out how the cessionary legal remedies against the right to collect on the guarantee of mortgage based on debt transfer (cessie). The results of this study indicate that the cessionary legal action against the right to collect on collateral based on the transfer of debt (cessie) is filing a lawsuit for default or breaking promises on the credit agreement at the District Court. Cessie buyers must apply to the District Court first so that the District Court's decision can become the basis for the change of name (in its decision, the District Court orders the National Land Agency (BPN) to transfer the name written on the certificate to the name of the cessie buyer.Keywords: Legal Efforts; Cessionaris; Mortgage right; Cessie.
UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA ASET KREDIT AKIBAT (CESSIE) SETELAH PELELANGAN OLEH BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL YANG BERKEADILAN
Lex Jurnalica Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractJustice in court decisions not only accommodates the rules that apply at the most social stage of finding justice, nor is it just a juridical issue, but also a legal culture problem in society. The character of substantive justice which is based on the public opinion, is able to recognize the public's wishes and is committed. In practice, the judge's decision regarding the settlement of the problem with the National Bank Restructuring Agency (IBRA) is not accepted by the public because there is no legal certainty and protection for the community and the judge's decision is still subject to power intervention and various political interests. Problems after IBRA liquidated the collateral for Credit Assets Consequences (Cessie) of the syndicated 7 bankrupt banks owned by PT GWP through the auction of the Credit Asset Sales Program (PPAK) VI in 2004, which resulted in disputes between individuals and other parties. The type of research is empirical normative legal and the achievement of truth based on the philosophical paradigm of law, by applying a socio-legal approach critically, interpretively or constructively, then the research motive is (1) to explore (2) to criticize (3) to understand the hidden meanings behind the object or subject to be focus studied and research the answer the problematic phenomena. The point of view of legal theories to find answers the problems regarding legal culture and legal remedies for settlement justice in the Court of Cassation by the Supreme Court, will impact in society become a challenging deep investigation. Keywords: IBRA, justice, Cessie AbstrakKeadilan pada Putusan pengadilan tidak hanya mengakomodir aturan yang berlaku pada tahapan penemuan keadilan yang paling sosial, juga bukan hanya persoalan yuridis semata, akan tetapi masalah budaya hukum dalam masyarakat. Karakter keadilan yang bertumpu pada respon masyarakat, mampu mengenali keinginan publik dan berkomitmen. Pada prakteknya putusan hakim menyangkut penyelesaian masalah BPPN tidak diterima masyarakat karena tidak ada kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat juga masih ada intervensi kekuasaan dan berbagai kepentingan politik. Problematika setelah BPPN melikuidasi jaminan Aset Kredit Akibat (Cessie) sindikasi 7 bank pailit milik PT GWP melalui pelelangan PPAK VI tahun 2004, berujung pada persengketaan individu dan pihak-pihak lainnya. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif empiris dan pencapaian kebenaran berdasarkan pada paradigma filosofis hukum, dengan menerapkan pendekatan socio-legal secara kritis, interpretatif atau konstruktivis, maka motif penelitian adalah untuk (1) to explore (2) to critizise (3) to understand diharapkan dapat ditemukan makna-makna yang tersembunyi di balik objek maupun subjek yang akan diteliti dan menjawab fenomena problematika yang menjadi fokus studi penelitian ini. Permasalahan mengenai budaya hukum dan upaya hukum penyelesaian pada pengadilan Kasasi oleh putusan Mahkamah Agung yang berkeadilan dari sudut pandang teori-teori hukum untuk mencari jawaban atas implikasi sosial, moral dan filosofis di masyarakat menjadi tantangan penting untuk diteliti lebih mendalam.  Kata Kunci : Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Keadilan, Cessie
PENUNDAAN PRESTASI PELAKSANAAN KONTRAK BISNIS DISEBABKAN PANDEMI COVID SEBAGAI DASAR FORCE MAJEURE
Lex Jurnalica Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In a contractual relationship, each party who agrees to an agreement must carry out all the provisions contained in the agreement. If the contract made by the parties does not include a force majeure clause as the reason for the parties to postpone the performance, and what if the parties who make the contract do not include an epidemic of disease outbreaks as part of the force majeure situation, can the agreement be cancelled. The research method used is a normative research method. The approach method used in this research is the statutory approach and the conceptual approach. The determination of COVID-19 as a national disaster cannot be used as a reason for force majeure to occur. The existence of a causality or cause-and-effect relationship to the determination of COVID-19 as a national disaster on the implementation of the agreement is important to be studied to determine the force majeure situation, in relation to proving the element of "an unexpected thing causes the parties to be unable to carry out theirobligations". In determining the existence of a causal relationship, it is important to determine the extent to which the agreement cannot be implemented. Whether the achievements in the agreement can not be fulfilled as a whole or only partially. Keywords: Force Majeure, Agreement

Page 4 of 52 | Total Record : 519

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2003 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 2 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 1 (2023): LEX JURNALICA Vol 19, No 3 (2022): LEX JURNALICA Vol 19, No 2 (2022): Lex Jurnalica Vol 19, No 1 (2022): LEX JURNALICA Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 2 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 1 (2021): LEX JURNALICA Vol 17, No 3 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 2 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 1 (2020): Lex Jurnalica Vol 16, No 3 (2019): Lex Jurnalica Vol 16, No 2 (2019): LEX JURNALICA Vol 16, No 1 (2019): Lex Jurnalica Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 2 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 1 (2018): Lex Jurnalica Vol 14, No 3 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 2 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 1 (2017): Lex Jurnalica Vol 13, No 3 (2016): Lex Jurnalica Vol 13, No 2 (2016): LEX JURNALICA Vol 13, No 1 (2016): Lex Jurnalica Vol 12, No 3 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 2 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 1 (2015): Lex Jurnalica Vol 11, No 2 (2014): Lex Jurnalica Vol 11, No 1 (2014) Vol 10, No 3 (2013) Vol 10, No 2 (2013) Vol 10, No 1 (2013) Vol 9, No 3 (2012) Vol 9, No 1 (2012) Vol 8, No 3 (2011) Vol 8, No 2 (2011) Vol 8, No 1 (2010) Vol 7, No 3 (2010) Vol 7, No 2 (2010) Vol 7, No 1 (2009) Vol 6, No 3 (2009) Vol 6, No 2 (2009) Vol 6, No 1 (2008) Vol 5, No 3 (2008) Vol 5, No 2 (2008) Vol 5, No 1 (2007) Vol 4, No 3 (2007) Vol 4, No 2 (2007) Vol 4, No 1 (2006) Vol 3, No 3 (2006) Vol 3, No 2 (2006) Vol 3, No 1 (2005) Vol 2, No 3 (2005) Vol 2, No 2 (2005) Vol 2, No 1 (2004) Vol 1, No 3 (2004) Vol 1, No 2 (2004) Vol 1, No 1 (2003) More Issue