cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl.Terusan Arjuna , Tol Tomang - Kebun Jeruk Jakarta 11510
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)
Published by Universitas Esa Unggul
ISSN : 18580262     EISSN : 18580262     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Lex Jurnalica adalah jurnal ilmiah yang memuat tulisan penelitian dan non penelitian dalam bidang ilmu Hukum, yang diterbitkan oleh Pusat Pengelola Jurnal Ilmiah UEU. Jurnal ini terbit 3 (tiga) kali dalam setahun yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 519 Documents
 1   2   3   4   5 
PENYELESAIAN BPHTB TERUTANG SERTIPIKAT PTSL PASCA UU No. 1 TAHUN 2022
Lex Jurnalica Vol 19, No 2 (2022): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKeberhasilan pelaksanaan pendaftaran tanah sistimatis lengkap (PTSL) yang mencapai 43,7 juta dalam tahun 2017-2021 menjadi monumental dari sisi kebijakan publik. Namun pada sisi lain, dari semua produk sertipikat sistimatis lengkap didalamnya ada sekitar 10% sampai 40% yang masih melekat catatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Terutang yang belum dilunasi para penerima hak. Masalah itulah yang kemudian menjadi issu dalam penelitian ini, dan berdasarkan metode penelitian yuridis-normatif, simpulan penelitian mengarahkan bahwa semua BPHTB Terutang dari PTSL merupakan penerimaan daerah dari sektor pajak yang harus ditagih pemerintah daerah karena mandat UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diundangkan di tahun 2009 dan UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2022.Kata kunci: pendaftaran tanah, BPHTB, pemerintah daerahAbstractThe successful implementation of complete systematic land registration (called as PTSL) which reached 43.7 million during 2017-2021 became monumental as public policy. But in the other side, of entire of systematic certification products in it inherent about 10% to 40% that are have the tax related of land/building right (called as BPHTB) that has not been repaid by the rights subject. The issue of BPHTB that became an issue in this researched, and based on juridical-normative research methods, the conclusion is that entire tax debts of BPHTB from the complete systematic land registration program is local revenue from tax that should be billed by the local government as ordered by law of local tax and local retribution (PDRD ) that promulgate of the year 2009 and law of financial relation between central and local governement of the year 2022.Keyword: systematic land registration, land/building right tax, local government
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI DIBUAT DIBAWAH TEKANAN DAN KEADAAN TERPAKSA
Lex Jurnalica Vol 19, No 2 (2022): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakAdanya suatu perjanjian terjadi atas adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk membuat suatu perjanjian, para pihak dapat memberikan kepercayaannya terhadap pihak lain karena mereka berpegang kepada adanya itikad baik dari para pihak itu sendiri. Namun itikad baik dan kebebasan berkontrak dalam hal membuat suatu perjanjian sering disalahgunakan oleh salah satu pihak yang baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui akibat hukum dari perjanjian jual beli tanah dibuat dibawah tekanan dan dalam keadaan terpaksa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dengan adanya perjanjian jual beli tanah dibuat di bawah tekanan dan  dalam keadaan terpaksa adalah merupakan keadaan penyalahgunaan keadaan sehingga hal tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa perjanjian jual beli yang dibuat dibawah tekanan dan dalam keadaan terpaksa adalah merupakan misbruik van omstandigheiden, yang dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan, karena tidak lagi memenuhi unsur-unnsur pasal 1320 KUHPerdata, yaitu tidak adanya kehendak yang bebas dari salah satu pihak. Kata kunci: Upaya Hukum, Perjanjian, Tekanan, Terpaksa.
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (Antara Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)
Lex Jurnalica Vol 19, No 1 (2022): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT Law Number 13 of 2003 concerning Manpower (UUK) states that a Work Agreement is an agreement between a worker or laborer and an entrepreneur or employer that contains the working conditions, rights and obligations of the parties. As a law whose purpose is to provide protection to workers in realizing the welfare of workers and their families, Law Number 13 of 2003 concerning Manpower provides guidance on employment agreements. The definition of a work agreement is regulated in article 52 of the Manpower Act. Juridically the position between Employers and Workers is equal and balanced, but socially and economically the position of Employers is stronger than that of Workers. In this regard, in order to balance the role of the parties, the Government's role is needed so that there is no exploitation of Employers against Workers. The Job Creation Law No. 11 of 2020 has changed several provisions regarding a Specific Time Work Agreement (PKWT). The author analyzes the differences (changes) in the provisions regarding PKWT between Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and Law No. 11 of 2020 concerning the Law on Job Creation.Keywords: Certain Time Work Agreements, Work Copyright Law (Law No.11 of 2020), Employment. ABSTRAKUndang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) disebutkan bahwa Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pe mberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiiban para pihak. Sebagai suatu Undang-undang yang tujuannya memberikan perlindungan kepada Pekerja dalam mewujudkan kesejahteraan Pekerja dan keluarga, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan panduan mengenai Perjanjian Kerja. Pengertian perjanjian Kerja diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Secara yuridis  kedudukan antara Pengusaha dan Pekerja adalah sama dan seimbang, tetapi secara sosial dan ekonomi kedudukan Pengusaha lebih kuat dibandingkan dengan Pekerja. Berkenaan  dengan hal tersebut maka dalam rangka keseimbangan para pihak peranan Pemerintah diperlukan agar tidak terjadi eksploitasi Pengusaha terhadap Pekerja. Undang-Undang Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 telah merubah beberapa ketentuan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).  Penulis  menganalisis perbedaan (perubahan)  ketentuan tentang PKWT antara Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 TEntang  UU Cipta Kerja.Kata Kunci : Perjanjiaan Kerja Waktu Tertentu, UU Cipta Kerja (UU No.11 Tahun 2020), Ketenagakerjaan.
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA PADA BALAI PEMASYARAKATAN DI DKI JAKARTA
Lex Jurnalica Vol 19, No 1 (2022): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKBalai Pemasyarakatan mempunyai peran yang cukup signifikan pada semua tahap proses peradilan pidana, yaitu sejak tahap belum ada putusan (pra ajudication) dengan adanya proses diversi pada setiap tingkat proses peradilan pidana dan penyidikan, tahap pemeriksaan di sidang pengadilan (adjudication) hingga pelaksanaan putusan pengadilan atau tahap setelah adanya putusan (post adjudication). Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian empiris, dimana penulis mengumpulkan data primer dan sekunder dengan analisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan tentang pelaksanaan pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan pertimbangan bagi aparat penegak hukum agar dapat menyelesaikan proses peradilan pidana anak secara diversi sesuai dengan UU SPPA. Hal ini sangat penting karena dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala seperti aturan hukum yang kurang tegas, kurangnya koordinasi, sumber daya manusia yang masih terbatas, sarana dan prasarana yang masih kurang memadai dan keluarga kurang memberi informasi tentang anak. Penulis juga memberikan saran mengenai upaya-upaya yang dapat mengatasi kendala pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak yang dapat diterapkan oleh Balai Pemasyarakatan di DKI Jakarta agar dapat optimal dalam melaksanakan tugasnya, diantaranya adalah dengan melakukan pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan petugas Pembimbing Kemasyarakatan, melakukan jam kerja di hari Sabtu dan Minggu bagi petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan meningkatkan sosialisasi ke masyarakat agar menumbuhkan kesadaran hukum.Kata Kunci: Pendampingan Anak, Anak Yang Berkonflik Dengan hukum dan Sistem Peradilan Pidana AnakABSTRACTCorrectional Centers have an adequate role at all stages of the criminal justice process, namely since the stage of no decision (pre adjudication) with a diversion process at each level of the criminal justice and investigation process, the stage of examination in court (adjudication) to the implementation of court decisions or the stage of after the decision (post adjudication). This thesis uses empirical research methods to collect primary and secondary data with qualitative analysis to obtain conclusions about the implementation of assistance for children in conflict with the law in the juvenile criminal justice system. However, in its implementation, there are several obstacles, such as lack of strict legal regulations, lack of coordination, limited human resources, inadequate facilities and infrastructure and families not providing information about children. Efforts to overcome obstacles in assisting children who are in conflict with the law in the juvenile criminal justice system by the Correctional Center in DKI Jakarta so that it can be optimal by fulfilling facilities and infrastructure according to the needs of Community Counseling officers, conducting working hours on Saturdays and Sundays for Community Counseling officers and increasing socialization to the public in order to raise awareness of the law.Keywords: Child Assistance, Children in Conflict with the Law and Juvenile Criminal Justice System
STRATEGI PENGUATAN PEREKONOMIAN INDONESIA DI MASA PANDEMI COVID-19 MELALUI PEMUTAKHIRAN KEBIJAKAN SUBSIDI EKSPOR
Lex Jurnalica Vol 19, No 1 (2022): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractOne of the impacts of the Covid-19 pandemic is the impact on the international trade sector, including the export of primary and non-primary goods. Based on WTO rules, the provision of subsidies to non-primary products is prohibited, especially for developed countries, while many Indonesian non-primary products have supported the Indonesian economy and are currently experiencing quite a number of obstacles. This research is a juridical normative research. The main research questions of this research are: (1) How is the implementation of export subsidy policy for Indonesia; and (2) What is the strategy for strengthening the Indonesian economy during the COVID-19 pandemic through Indonesia's export subsidy policy enhancement. According to the research results, it can be concluded that: (1) Indonesia signed the "Code in Subsidies and Countervailing Duties" in 1985 and Bilateral Agreement in 1991 with the United States which means that the validity period of subsidies for Indonesia has ended. In addition, Indonesia becomes a member of the G-20 and no longer included as one of developing countries in the WTO list by the United States (USA), in 2020. The change of Indonesia's status has an impact on the thresholds de minimis of subsidies on imported goods to the US. The consideration is that the Covid-19 pandemic has changed Indonesia's position from the upper middle income level to the lower middle income level country. Therefore, the government needs to consider about the export subsidy policy enhancement, that is still aligning it with international regulations, to strengthen the interests of the national economy; and (2) In order to enhance the export subsidy policy in Indonesia, during the Covid-19 Pandemic, the government has been undertaking the economic recovery policies through the fiscal and taxation side, as well as customs facilities. Another policy in enhancing the export subsidy policy can be implemented by providing proportional direct subsidies for business actors.Keywords: Export Subsidy Policy, Indonesian Economy, Covid-19 PandemicAbstrakDampak dari adanya Pandemi Covid-19 salah satunya adalah dampak di sektor perdagangan internasional, tidak terkecuali di sektor ekspor barang primer maupun non primer. Berdasarkan aturan WTO, pemberian subsidi terhadap produk non primer ini dilarang, khususnya bagi negara maju, sementara banyak produk non primer Indonesia telah mendukung perekonomian Indonesia dan saat ini mengalami cukup hambatan. Penelitian ini adalah penelitian normatif yuridis. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penerapan kebijakan subsidi ekspor bagi Indonesia; dan (2) Bagaimana strategi penguatan perekonomian Indonesia di masa Pandemi Covid-19 melalui pemutakhiran kebijakan subsidi ekspor Indonesia. Dari hasil penelitian disimpulkan: (1) Indonesia tahun 1985 telah menandatangani “Code in Subsidies and Countervailing Duties” dan Perjanjian Bilateral dengan Amerika Serikat tahun 1991 yang menandakan mengakhiri masa berlakunya subsidi bagi Indonesia. Selain itu, ditandai pula dengan masuknya Indonesia ke dalam anggota G-20 serta dihapusnya Indonesia dari daftar negara berkembang di WTO oleh Amerika Serikat (AS) pada tahun 2020. Perubahan status Indonesia tersebut memberikan dampak pada tresholds de minimis subsidi atas barang impornya ke AS. Hal yang menjadi pertimbangan bahwa kondisi Pandemi Covid-19 telah mengubah posisi Indonesia dari level pendapatan menengah ke atas menjadi pendapatan menengah ke bawah. Pemerintah perlu mempertimbangkan pemutakhiran kebijakan subsidi ekspor untuk memperkuat kepentingan ekonomi nasional, dengan tetap menyelaraskan terhadap peraturan internasional; dan (2) Dalam rangka pemutakhiran kebijakan subsidi ekspor di Indonesia, pada masa Pandemi Covid-19, pemerintah mengupayakan kebijakan pemulihan ekonomi melalui sisi fiskal dan perpajakan, serta fasilitas kepabeanan. Kebijakan lain dalam pemutakhiran kebijakan subsidi ekspor dapat dengan pemberian subsidi langsung secara proposional bagi pelaku usaha.Kata Kunci: Kebijakan Subsidi Ekspor, Perekonomian Indonesia, Pandemi Covid-19
HUBUNGAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM DIGITALISASI TRANSAKSI KEUANGAN (FINANCIAL TECHNOLOGY) DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
Lex Jurnalica Vol 19, No 1 (2022): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPergerakan start up di Indonesia terus mengalami perkembangan yang pesat. Jenis start up dibedakan menjadi dua, yaitu E-commerce dan Financial Technology (FinTech). E-commerce merupakan perusahaan yang menyediakan platform jual beli online, sementara istilah FinTech lebih berpusat pada perusahaan yang melakukan inovasi di bidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi modern. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai Bagaimana perkembangan FinTech di Indonesia ? dan Bagaimana hubungan hukum dan perlindungan hukum Fintech di Indonesia ? Kesimpulan awal yang di dapatkan adalah Hubungan hukum yang ada diantara jenis-jenis FinTech tersebut beraneka ragam. Ada FinTech yang hanya sebatas mempertemukan, ada pula yang berperan langsung dalam transaksi tersebut.Kata kunci: Hukum, digitalisasi, fintech
Kedudukan Beneficial Owner dalam Perseroan Terbatas dalam hukum positif di Indonesia
Lex Jurnalica Vol 19, No 1 (2022): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Kepemilikkan Saham dalam Perseroan Terbatas dapat dimiliki oleh Pemegang Saham yang nama nya tercantum di dalam daftar pemegang saham . Seiring dengan berkembang nya dunia bisnis ,saham dapat dimiliki oleh Nominee yaitu orang atau individu yang ditunjuk khusus bertindak atas nama orang yang menujuknya (beneficiary Owner/ BO ) untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum tertentu. Nominee dapat ditunjuk untuk melakukan tindakan–tindakan hukum antara lain sebagai pemilik property atau tanah, sebagai direktur, sebagai kuasa, sebagai pemegang saham dan lain-lain.Hal tersebut tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagai umbrella act dari Perseroan Terbatas. keberadaanya Beneficial Owner sulit dilacak karena tersembunyi dalam struktur kepemilikan perseroan yang kompleks, sehingga tidak terditeksi secara hukum. Hal seperti ini dapat menimbulkan kendala terutama kesulitan dalam mengetahui pertanggungjawaban dalam penanganan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh BO. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan konseptual. Mengenai kedudukan BO dalam perseroan terbatas masih belum spesifik diatur dalam kerangka hukum nasional seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Juga Undang-Undang Pasar Modal. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindakan Pendanaan Terorisme yang memuat definisi dan kriteria BO yakni merujuk pada orang perseorangan yang secara ultimate (penerima akhir) atau pemegang puncak kewenangan tertinggi yang memiliki kontrol penuh atas perseroan.Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Beneficial OwnerAbstractOwnership of Shares in Limited Liability Companies can be owned by Shareholders whose names are listed in the list of shareholders. Along with the development of the business world, stocks can be owned by nominees, namely people or individuals who are specifically appointed acting on behalf of the person who directed him (beneficiary owner / BO) to do a certain act or legal action. Nominees may be appointed to take legal actions, among others, as property or land owners, as directors, as attorneys, as shareholders and others. It is not regulated in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as an umbrella act of Limited Liability Companies. Beneficial Owner's existence is difficult to track because it is hidden in the company's complex ownership structure, so it is not legally detected. Things like this can cause obstacles, especially difficulty in knowing accountability in handling money laundering crimes committed by BO. The research method used is the normative research method. The approach methods used in this research are the methods of the legislative approach and the conceptual approach. Regarding bo's position in limited liability companies is still not specifically regulated in the national legal framework such as the Limited Liability Company Act and also the Capital Market Act. The birth of Presidential Regulation No. 13 of 2018 concerning the Application of the Principle of Recognizing The Beneficial Owners of Corporations in the Framework of Prevention and Eradication of Money Laundering and Terrorism Financing Actions that contain the definition and criteria of BO which refers to individuals who are the ultimate (final recipient) or the highest authority who has full control over the company.Keywords : Limited liability company, Beneficial Owner
PENERAPAN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM MENILAI TANGGUNG JAWAB PRIBADI PENDIRI PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN
Lex Jurnalica Vol 19, No 1 (2022): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis study purpose is to determine and understand the application of Piercing The Corporate Veil as a form of responsibility of the sole shareholder in the Individual Limited Company and to know the separation of shareholders' responsibilities as owners and directors in carrying out their functions in the Individual Limited Liability Company. The research method used is the normative research method. The approach used in this study is a statutory and conceptual approach. Law number 11 of 2020 about Job Creation has issued new rules for the form for a Limited Liability Company as an individual legal entity that meets the criteria for micro and small businesses, known as an individual limited liability company.  The concept of corporate law in Indonesia adheres to a limited liability system. This means that the Actions, Actions and Activities of the Company are not the actions of shareholders and the obligations and responsibilities of the Company are not the obligations and responsibilities of shareholders. However, the concept does not apply absolutely because in certain circumstances it is not covered the possibility of the removal of limited liability with the application of the concept of Piercing The Corporate Veil. Piercing the Corporate Veil concept is a concept to tear or uncover the curtain of limited liability system in Limited Liability Company. Kata Kunci :  limited liability, Induvidual Limited Liability Company, Piercing the Corporate Veil  AbstrakTujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami dan juga mengerti penerapan dari piercing the corporate veil dalam menilai pertanggungjawaban pribadi pendiri Peseroan Terbatas Perorangan dan untuk mengetahui pemisahaan tanggungjawab pendiri selaku pemegang saham dan direksi atau komisaris dalam menjalankan fungsinya dalam suatu Perseroan Terbatas Perorangan.  Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dn perundang-undangan.  Dengan adanya undang undang nomor 11 tahun 2020 tentang  Cipta Kerja telah mengeluarkan  undang-undang  baru mengenai Perseroan Terbatas  sebagai badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria untuk usaha kecil dan mikro, yang  dikenal sebagai perseroan terbatas perorangan.  Konsep hukum perseroan yang ada di Indonesia menggunakan sistem limited liability yang berarti tanggung jawab terbatas.  Hal ini berarti bahwa segala kegiatan, perbuatan dan tindakan Perseroan tidak berhubungan dengan tindakan pemegang saham sehingga kewajiban dan tanggung jawab Perseroan juga bukan termasuk dalam kewajiban dan tanggung jawab pemegang saham.  Namun Konsep tersebut tidak berlaku mutlak karena dalam suatu keadaan tertentu tidak menutup kemungkinan dihapusnya tanggung jawab terbatas dengan penerapan Piercing The Corporate Veil. Piercing the Corporate Veil adalah suatu konsep untuk mengoyak atau menyingkap tirai sistem limited liability dalam Perseroan Terbatas. Kata Kunci:   Tanggungjawab Terbatas, :  Perseroang Terbatas Perorangan,  Piercing The Corporate Veil.
PEMBATALAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) AKIBAT PANDEMI COVID 19
Lex Jurnalica Vol 19, No 1 (2022): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTBuyers (consumers) who are affected by COVID-19 and have been bound by a house sale and purchase binding agreement have the potential to experience losses when canceling the agreement. Whereas the buyer is aware that if the agreement is continued, there will be a potential for default due to the buyer's financial condition. This research is a juridical normative research. The formulation of the problem in this research is whether covid 19 can be used as a reason to cancel the Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) and what legal remedies the buyer can take when the credit application is rejected by the bank. The results of the analysis show that the Covid-19 Pandemic can be used as a reason to change the contents or cancel the Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB), but this cannot be done immediately but through a renegotiation mechanism to change the contents or cancel the agreement. Efforts that can be made by the buyer when the credit application is rejected by the bank is to ask for a refund that has been paid according to the provisions of the applicable legislation.Keywords: Sale and Purchase Binding Agreement, Covid 19 Pandemic.ABSTRAKPembeli (konsumen) yang terdampak covid 19 dan telah terikat dengan perjanjian pengikatan jual beli rumah berpotensi mengalami kerugian ketika akan membatalkan perjanjian. Padahal pembeli menyadari bahwa jika perjanjian dilanjutkan akan berpotensi terjadi wanprestasi akibat kondisi keuangan pembeli. Penelitian ini adalah penelitian normatif yuridis. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah covid 19 dapat dijadikan alasan untuk membatalkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan pembeli ketika permohonan kredit ditolak oleh perbankan. Hasil analisis menunjukan bahwa Pandemi Covid-19 dapat dijadikan alasan untuk mengubah isi atau membatalkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), namun hal ini tidak bisa dilakukan seketika melainkan melalui mekanisme renegosiasi untuk mengubah isi atau membatalkan perjanjian. Upaya yang dapat dilakukan pembeli ketika permohonan kredit ditolak oleh perbankan adalah meminta pengembalian uang telah dibayarkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.Kata Kunci: Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Pandemi Covid-19. 
PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TERHADAP TANAH FIKTIF DAN AKTA KESEPAKATAN BERSAMA ATAS TANAH MILIK PIHAK LAIN SEBAGAI JAMINAN OLEH NOTARIS
Lex Jurnalica Vol 19, No 1 (2022): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Notaris melakukan penyalahgunaan wewenang dikarenakan membuat akta dan memberikan pelayanan tidak sesuai dengan undang-udang. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa bentuk pelanggaran terhadap penyalahgunaan wewenang Notaris dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli terhadap tanah fiktif dan akta kesepakatan bersama atas tanah milik pihak lain sebagai jaminan sertamenganalisa Bagaimana peran Majelis Pengawas Notaris atas penyalahgunaan wewenang Notaris dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli terhadap tanah fiktif dan akta kesepakatan bersama atas tanah milik pihak lain sebagai jaminan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif berdasarkan hukum positif yang ada. Notaris melakukan pelanggaran UUJN dan dijatuhkan sanksi teguran sementara.Kata kunci: Penyalahgunaan wewenang, Pelanggaran Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris.AbstractNotaries making deeds and providing services are not in accordance with the law. The purpose of this study is to analyze the forms of violations against the Notary's authority in making the deed of binding sale and purchase agreement of fictitious land and the deed of mutual agreement on land belonging to other parties as collateral and to analyze the role of the Notary Supervisor on the authority of the Notary in making the deed of binding purchase agreement on fictitious land and deeds. mutual agreement on land belonging to another party as collateral. The research method used is normative juridical based on existing positive law. The notary violates the UUJN and is subject to a temporary warning.Keywords: Abuse of authority, Notary Office Violation, Notary Supervisory Council.

Page 2 of 52 | Total Record : 519

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2003 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 2 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 1 (2023): LEX JURNALICA Vol 19, No 3 (2022): LEX JURNALICA Vol 19, No 2 (2022): Lex Jurnalica Vol 19, No 1 (2022): LEX JURNALICA Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 2 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 1 (2021): LEX JURNALICA Vol 17, No 3 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 2 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 1 (2020): Lex Jurnalica Vol 16, No 3 (2019): Lex Jurnalica Vol 16, No 2 (2019): LEX JURNALICA Vol 16, No 1 (2019): Lex Jurnalica Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 2 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 1 (2018): Lex Jurnalica Vol 14, No 3 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 2 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 1 (2017): Lex Jurnalica Vol 13, No 3 (2016): Lex Jurnalica Vol 13, No 2 (2016): LEX JURNALICA Vol 13, No 1 (2016): Lex Jurnalica Vol 12, No 3 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 2 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 1 (2015): Lex Jurnalica Vol 11, No 2 (2014): Lex Jurnalica Vol 11, No 1 (2014) Vol 10, No 3 (2013) Vol 10, No 2 (2013) Vol 10, No 1 (2013) Vol 9, No 3 (2012) Vol 9, No 1 (2012) Vol 8, No 3 (2011) Vol 8, No 2 (2011) Vol 8, No 1 (2010) Vol 7, No 3 (2010) Vol 7, No 2 (2010) Vol 7, No 1 (2009) Vol 6, No 3 (2009) Vol 6, No 2 (2009) Vol 6, No 1 (2008) Vol 5, No 3 (2008) Vol 5, No 2 (2008) Vol 5, No 1 (2007) Vol 4, No 3 (2007) Vol 4, No 2 (2007) Vol 4, No 1 (2006) Vol 3, No 3 (2006) Vol 3, No 2 (2006) Vol 3, No 1 (2005) Vol 2, No 3 (2005) Vol 2, No 2 (2005) Vol 2, No 1 (2004) Vol 1, No 3 (2004) Vol 1, No 2 (2004) Vol 1, No 1 (2003) More Issue