cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mohammad Fikri
Contact Email
jaladalah@gmail.com
Phone
+6285190060450
Journal Mail Official
lp2m@stisnq.ac.id
Editorial Address
Jl. Imam Sukarto no 60, Baletbaru, Sukowono, Jember, Jawa Timur, 68194, Indonesia
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Published by LP3M Institut KH Yazid Karimullah
ISSN : 2962889X     EISSN : 29628903     DOI : 10.59246
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora is published by Islamic Sharia College Nurul Qarnain, Jember, East Java, Indonesia. The journal publishes articles of interest to education practitioners, teachers, education policy makers, and researchers. This journal encompasses research articles, original research report, reviews social studies. The journal is highly receptive to new research patterns and methods. The following articles will be issued for publication: political sciences, social, law, and humanities, etc.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 325 Documents
 5   6   7   8   9 
PERUBAHAN DAKWAH DI ERA DIGITAL Ilham Putri Andini; Fahma Nurul Hamida; Andhita Risko Faristiana
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v1i2.375

Abstract

Era digital merupakan suatu yang memiliki hubungan melalui internet yang membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah serta efisien. Pada zaman sekarang ini telah memunculkan dampak yang baik untuk dunia teknologi informasi, akibatnya dapat memudahkan untuk berinteraksi di wilayah yang luas tanpa adanya batas ruang serta waktu. Rangkaian teknologi pada masa itu mempengaruhi model dakwah untuk berkembang pesat dan dinamis. Salah satu trend teknologi milenium ini adalah media digital, karena informasi lebih cepat dan mudah diakses. Dakwah merupakan seruan seseorang untuk melakukan hal baik atau kebaikan. adanya kecanggihan dalam teknologi memunculkan perubahan sosial dari segala aspek kehidupan,keagamaan dan seperti halnya metode dakwah. Metode dakwah yang semula memberikan ilmu keagamaan, dilaksanakan di tempat-tempat seperti halnya pertemuan majelis ilmu atau mushola, namun selaras dengan waktu untuk memenuhi tuntutan kehidupan modern dimana waktu adalah esensi. Aktivitas sehari-hari atau terburu-buru, dakwah yang dilakukan di tempat-tempat ibadah kini bisa dilakukan secara online. Masyarakat dapat berpartisipasi atau mendengarkan dakwah dimanapun dan kapanpun. Dakwah online merupakan metode dakwah modern yang dinilai sangat berpengaruh dikarenakan dapat mencakup dikalangan semuanya tanpa harus mengadakan perjumpaan tatap muka serta dapat diterima dikhalayak luas tanpa adanya hambatan waktu serta jarak. Namun penyampaian secara online dapat juga mempengaruhi persaingan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, umat Islam diharapkan lebih cerdas dalam menerima penggunaan dakwah online agar tidak terpapar ajaran agama negatif yang disampaikan melalui dakwah online. Penulis ingin menyelidiki output kenyataan tadi berdasarkan aneka macam kajian bibliografi mengenai perubahan dakwah diera digital. Menarik untuk peneliti membuat judul penelitian ini tentang “Perubahan Dakwah Diera Digital”. Penelitian ini pula bertujuan untuk mengetahui bagaimana perubahan dakwah diera digital, perubahan dalam konteks dakwah, tantangan dakwah, daya tarik media social serta tips sukses dakwah diera digital seperti sekarang ini.
KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN JASA EKOSISTEM AKIBAT PERILAKU TEKANAN MANUSIA Missleini Missleini
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v1i3.418

Abstract

Humans and the environment are two words that cannot be separated. In fulfilling their needs, activities carried out by humans towards nature always cause damage to the environment itself. Therefore the management and protection of the environment must comply with environmental principles. The environment is part of the smallest ecosystems that always provide benefits to human life. The damage that occurs is in various environments or ecosystems, so that it will disrupt the components that make up an ecosystem such as diversity of varieties and diversity of species. Thus this will have an impact on the extinction of varieties or biological species in an ecosystem. each ecosystem responds to a disturbance, a disturbance that exceeds the resilience of an ecosystem, will produce dynamics that lead to the formation of ecosystem conditions that deviate from the previous ecosystem.
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP CAGAR ALAM SEBAGAI BENTUK PELESTARIAN LINGKUNGAN UNTUK WARISAN MANUSIA DI MASA DEPAN Wahyu Tri Hartanto
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v1i3.419

Abstract

The natural environment has a very important role in sustaining human life, it makes nature and humans go hand in hand. The exploited ability of nature possessed by humans can affect the state of nature as desired. The influence generated by this act of exploitation does not only have an impact on present life, but also on future life. Massive acts of exploitation are carried out on the basis of commercialized personal interests. This will cause concern in itself because it will disturb the balance of natural ecosystems, especially for plants and animals which should be given legal and direct protection as a conservation effort.
ANALISIS YURIDIS JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR TANPA BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) Prati Dina Nur Aini Hanum
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v1i4.490

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum tentunya didasarkan oleh peraturan-peraturan yang ketat dan tegas. Peraturan tersebut juga termasuk yang mengatur mengenai jual beli. Jual beli yang dimaksud adalah jual beli kendaraan bermotor dengan tidak dilengkapinya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dalam kepemilikan kendaraan motor yang sah haruslah dilengkapi dengan BPKB agar tidak dikatagorikan sebagai kendaraan yang bodong karena tidak bisa membayar pajak kendaraan. Dalam prakteknya di Masyarakat masih banyak sekali oknum-oknum yang melakukan jual beli kendaraan bodong ini karena harga yang ditawarkan cukup murah sehingga banyak sekali peminatnya. Hal tersebut tentunya menjadi paradigma yang harus dikaji lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana status hukum dari kendaraan bermotor yang dijual tanpa BPKB dan aspek pidana yang dapat terjadi akibat jual beli tersebut
PERATURAN PERPAJAKAN SEBAGAI ALAT PENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA DAN DEMOKRASI INDONESIA Amanda Aulia Rahma
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v1i4.492

Abstract

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki setiap individu dengan pemberian dari tuhan Yang Maha Esa. Hak Asasi Manusia tidak diberikan oleh siapapun, termasuk negara. HAM tentunya sangat memiliki keterkaitan terhadap demokrasi, hal ini dikarenakan jika sebuah sistem tersebut berdasarkan prinsip yang demokratis, tentunya dalam penerapannya akan mengedepankan penegakkan Hak Asasi Manusia. Untuk memperoleh demokrasi dan penjaminan dari HAM secara ideal, diperlukannya sebuah alat yang dijadikan modal untuk menggencarkan berjalannya kegiatan-kegiatan yang mengedepankan demokrasi dan penjaminan Hak Asasi Manusia. Hal ini adalah dengan adanya kewajiban membayar pajak oleh Masyarakat Indonesia sebagai modal untuk menjalankan kegiatan-kegiatan penjaminan HAM dan demokrasi. Dala penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif dengan dua pembahasan masalah, pertama, bagaimanakah Hak Asasi Manusia berkorelasi dengan Demokrasi dan bagaimana pajak dapat berkonstelasi dengan HAM dan Demokrasi.
Affiliator Judi Online Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Hafida Aristya Arditha
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v1i4.496

Abstract

The progress of information technology in Indonesia is very fast. With this rapid progress, it is not matched by progress in the knowledge and mentality of the community, and this very significant progress is used by some people to conduct destructive business, namely the online gambling business. Online gambling itself is a problem in society that is said to have a very negative effect and must be dealt with thoroughly. So the regulations regarding the creation of gambling sites and people who promote these sites in the media are regulated in the law, namely the ITE Law. This research uses normative legal methods with literature study data collection techniques, which results in online gambling having a negative effect on various social values, and perpetrators who promote online gambling can be subject to criminal charges.
KEWAJIBAN PERUSAHAAN DALAM MENJAMIN HAK AMAN PARA PEKERJA: PANDANGAN TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) Faizal Dicky Hermansyah
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v1i4.497

Abstract

The company to ensure right workers, including those relating to health and safety work (k3) , an important aspect in maintaining welfare and protection of workers.This study provides perspective on the role and responsibility of the business world in ensuring a safe and healthy work environment to workers.Company has a legal obligation and ethics to provide a safe and healthy work environment, prevent accidents work, and protecting workers health.The pencegahannya covering identification of risk, the application of safety procedures, and training and monitoring stages.Active participation in the implementation of the policy management k3 and ensuring adherence to regulations be key to achieve this aim.Government roles in monitoring and regulating the k3 is also important to make sure the companies to comply with regulations.Synergies between business and government to create ling.
Hukum Melindungi Karyawan di Pabrik Kelapa Sawit Tentang Keselamatan Kerja Perspektif Imam As-Syatibi: (Studi Kasus di Desa Aek Litta Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas) Afni Saswita Siregar; Irwansyah Irwansyah; Ahmad Zuhri
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v1i4.500

Abstract

Legal protection for work safety for workers when carrying out work still involves irregularities and accidents often occur during work.. This is caused by several factors that become obstacles, especially at the palm oil factory in Aek Litta Village, Aek Nabara Barumun District, Padang Lawas Regency. The problem formulation in this research is (1) what are the work safety practices of employees at the palm oil mill in Aek Litta Village, Aek Nabara Barumun District, Padang Lawas Regency? (2) What do employees think about employee work safety at the palm oil factory in Aek Litta Village, Aek Nabara Barumun District, Padang Lawas Regency? (3) What is the legal protection for work safety in palm oil mills from Imam As-Syatibi's perspective? This research aims to determine (1) work safety practices among palm oil factory employees in Aek Litta Village, Aek Nabara Barumun District, Padang Lawas Regency. (2) employee opinions regarding the work safety of palm oil factory employees in Aek Litta Village, Aek Nabara Barumun District, Padang Lawas Regency. (3) legal protection for work safety in palm oil mills from Imam As-Syatibi's perspective. In this research the author uses an empirical juridical research method, namely examining the applicable legal provisions and what is happening in society. Then go directly into the field to see how these regulations are implemented, so that they are more detailed so that they can be analyzed and interpreted through the data collected, using sources, namely primary data and secondary data. Primary data was obtained from direct interviews with the Palm Oil Factory, namely through Mr. Sanjaya Marpaung as Manager and Mr. Alatas Siregar, Mr. Ridwan, Mr. Selamat Haidir as employees at the Palm Oil Factory. Secondary data was obtained from various literature such as books, journals related to research. . The results of the research show that (1) Work safety practices at the Palm Oil Factory, Aek Litta Village, Aek Nabara Barumun District, Padang Lawas Regency, are that the company has provided work safety personal protective equipment, there is no work safety expert available at the company and there are no pictures or posters about the use of the equipment. at the location of the palm oil processing factory (2) The employee's opinion regarding the work safety system at the Palm Oil Factory in Aek Litta Village, Aek Nabara Barumun District, Padang Lawas Regency is that the company has not been able to create a workplace that is safe and away from the risk of work accidents. There are still employees who have not complied with the regulations. (3) The legal protection for work safety in Palm Oil Factories from Imam As-Syatibi's perspective is mandatory.
Eksekusi Jaminan Pada Pembiayaan Mudharabah Karena Force Majeur Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional NO :07 DSN-MUI/IV/2000: Studi Kasus BSI Kecamatan Padang BolakKabupaten Padang Lawas Utara Rahma Dewi Siregar; Mustapa Khamal Rokan; Annisa Sativa
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v1i4.503

Abstract

BSI Kcp. Gunungtua carries out its business activities based on sharia principles. One of its business activities is mudharabah financing. In the implementation and resolution of mudharabah financing, there are still problems, practice in the field is still far from what is stated by the DSN-MUI fatwa. BSI Kcp. Gunung Tua has not really implemented the DSN-MUI Fatwa in its entirety, so that business actors receive capital financing from BSI Kcp. Gunung Tua is still obliged to return the capital in full, even if the capital manager (mudharib) experiences an accident or event beyond the management's fault (Overmacht). This research aims to determine (1) The concept of customer responsibility in mudharabah financing caused by Force Majeure based on the Fatwa of the National Sharia Council No: 07 DSN-MUI/IV/2000, (2) Implementation of collateral execution in mudharabah financing due to Force Majeure at BSI Kcp.Gunung Tua and (3) Is execution of collateral in mudharabah financing permitted due to force majeure based on National Sharia Council Fatwa No: 07 DSN-MUI /IV/2000. Mudharabah financing is permitted as long as it does not conflict with sharia principles. If a sharia financial institution uses a Mudharabah contract, the sharia financial institution must follow the provisions of the DSN Fatwa. The DSN Fatwa regarding mudharabah financing is DSNMUI Fatwa No.07/DSN-MUI/IV/2000. The research method used is a descriptive method, namely describing the implementation of collateral execution. in mudharabah financing, the primary data source is the manager of BSI Kcp.Gunung Tua, the research technique used is interviews. The results of this research can be concluded that (1) The concept of customer responsibility for mudharabah financing implemented at BSI Kcp. Gunung Tua is that customers must fulfill their obligations to make payments unless it is caused by an unintentional error (Force Majeure), (2) Execution of guarantees in mudharabah financing due to Force Majeure at BSI Kcp. Gunung Tua and (3) Is the execution of guarantees in mudharabah financing permitted due to force majeure based on National Sharia Council Fatwa No: 07 DSN-MUI /IV/2000.
Peran Keluarga Dalam Menjunjung Tinggi Sikap Bela Negara Terhadap Paham Radikalisme Dalam Media Sosial Eriz Syawaldi; Gema Permana Rahman; Muhamad Afifullah; Irwan Triadi
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v1i4.504

Abstract

Radicalism is an internal threat to a country, because it triggers acts of terrorism, so it is necessary to instil a sense of nationalism in every family, because radicalism has the impact of national disintegration. This research uses a normative juridical approach method with descriptive analytical analysis of legal materials. The results of this study found that radicalism can be spread through social media massively, because Radicalism can appear unlimited in space and time. Therefore, efforts that can be made to reduce radicalism in the family, by introducing science properly and correctly, understanding science properly and correctly, minimising social inequality, maintaining unity and integrity, supporting peace actions, playing an active role in reporting radicalism and terrorism, increasing understanding of living together, filtering the information obtained.

Page 7 of 33 | Total Record : 325

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2026): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2026): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2026): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 3 No. 4 (2025): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 3 No. 3 (2025): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 3 No. 2 (2025): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Januari : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora More Issue