cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurdin Amin
Contact Email
nurdin.amin@ar-raniry.ac.id
Phone
+6285207161847
Journal Mail Official
jurnal.share@ar-raniry.ac.id
Editorial Address
Editorial Office Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2nd Floor Jln. Syech Abdur Rauf Banda Aceh 23111, Aceh, Indonesia
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
Share
Published by Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
ISSN : 25490648     EISSN : 20896239     DOI : 10.22373/share
Core Subject :
Share Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam a peer reviewed, double-blind journal published by the Faculty of Islamic Economics and Business at Universitas Islam Negeri Ar-Raniry in Banda Aceh, Indonesia. SHARE publishes research and concept papers pertaining to the field of Islamic economics and finance in open-access format, allowing users to freely access and download the articles under the CC BY SA license. SHARE has been a CrossRef Member since 2017, which means that each paper published by the journal will have a unique DOI number.
Arjuna Subject : -
Articles 56 Documents
 2   3   4   5   6 
Analisis Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Untuk Usaha Mikro pada Baitul Qiradh Abu Indrapuri Jumadi
Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol. 2 No. 1 (2013)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/share.v2i1.1419

Abstract

This study generally aims to analyze the concept of mudharabah financing in Baitul Qiradh (BQ) Abu Indrapuri for micro-enterprises. Specifically, the paper reviews the systems implemented in the management and revenue-sharing mechanisms derived from these micro-enterprises. This study employs primary and secondary data which were collected through interview and documentation studies. The data were analyzed using descriptive analysis method. The findings show that generally the concept of mudharabah financing in BQ Abu Indrapuri is based on Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN/MUI/IV/2000. In the implementation level, however, the application of profit sharing and collateral system was not fully shariah compliance. The imbalance between the concept and implementation because the BQ still refers to the conventional banking rules. ABSTRAK - Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis konsep pembiayaan mudharabah pada Baitul Qiradh (BQ) Abu Indrapuri untuk usaha mikro. Secara spesifik, tulisan mengkaji tentang sistem yang diterapkan dalam pengelolaan dan mekanisme pembagian pendapatan yang diperoleh dari usaha mikro tersebut. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan teknik wawancara bebas, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum konsep pembiayaan mudharabah pada BQ Abu Indrapuri berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN/MUI/IV/2000. Akan tetapi, dalam implementasinya masih terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep syariah yaitu pada sistem bagi hasil dan jaminan. Terdapat ketimpangan antara konsep dan implementasi disebabkan karena BQ Abu Indrapuri masih mengacu pada aturan sistem perbankan konvensional.
Analisis Perhitungan Royalty Fee Franchise Menurut Konsep Musyarakah: Studi pada Jarimatika Darussalam Nurjannah MR; Nazaruddin A Wahid
Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol. 2 No. 2 (2013)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/share.v2i2.1495

Abstract

This study aims to analyze the calculation of royalty fee at a franchise of Jarimatika in Darussalam Banda Aceh from musyarakah perspective and analyze the strategy employed in solving the dispute. Data was gathered through an in-depth interview and documentation study. The results indicated that in general the calculation of royalty fee was based on profit sharing system, where the total revenue minus 15% operating expenses for the franchisor, and the rest is shared 40% for the franchisor and 60% for the franchisee. Although the system seems normal, the determination 15% of operating cost, however, created a problem for the franchisee as the total income received was not cover the regular operational costs. Consequently, the franchisee unable to fulfill its obligation of paying the royalty fees on time. To solve this problem, the franchisor provide an extension for the franchisee to pay the royalty fee. However, during the grace period, the franchisee was not allowed to order the equipment needed to run the operation. As a result, it created another problem for the franchisee as it would not be able to run the operation due to insufficient equipment. ABSTRAK - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan royalty fee pada franchise Jarimatika Darussalam dalam perpektif musyarakah, dan strategi yang digunakan dalam penyelesaian masalah profit sharing di Jarimatika tersebut. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme perhitungan royalty fee pada Jarimatika Darussalam menggunakan sistem profit sharing, dimana total pendapatan dikurangi beban operasional sebesar 15%, dan sisanya dibagi dua bagian, franchisor 40% dan franchisee 60%. Dalam kenyataannya, penetapan biaya beban operasional yang fix sebesar 15 % ini yang menyebabkan franchisee mengalami kerugian atau defisit pendapatan, karena biaya operasional untuk setiap periode ternyata lebih banyak dari jumlah 15% yang telah ditentukan franchisor. Hal ini menyebabkan franchisee tidak dapat menunaikan kewajibannya untuk membayar royalty fee tepat pada waktunya bahkan macet. Dari kejadian ini kebijakan yang dilakukan pihak franchisor yaitu dengan memberikan waktu tenggang bagi franchisee untuk dapat membayar royalty fee tersebut. Selama masa tenggang tersebut, franchisee tidak dapat memesan perlengkapan yang dibutuhkan sehingga menyebabkan keadaan semakin sulit untuk menjalankan usaha tersebut.
Analisis Sewa Menyewa Paralel pada Perusahaan Rent Car CV. Harkat dalam Perspektif Ekonomi Islam Samsuardi; Muhammad Maulana
Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol. 2 No. 2 (2013)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/share.v2i2.1496

Abstract

This study aims at determining the parallel process of car rental agreement between Harkat Rent Car Company and the owner of the car, and between the company and its customers in an Islamic economics perspective. This study also aims to analyze the risk coverage of the leased car. The data for this study was gathered through interviews, observation and documentation studies. The collected data was then analyzed using descriptive analysis method. Results showed that the process of car leasing begin when customer rented a car from CV. Harkat which was owned by its partner. The company provided a shared price for car owners according to a mutual agreement and applied only for a certain period. Furthermore, the partner has to allocate 20 percent of the income for the company. In addition, the company also required the partner to cover for maintenance costs, insurance, equipment, and spare parts. In the context of Islamic economics, the practice of leasing parallel conducted by the company was not fully Shariah compliance due to practice a lease above a lease and using two contracts in one transaction. ABSTRAK - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian sewa menyewa mobil secara paralel antara Perusahaan Rent Car CV. Harkat dengan pemilik mobil dan dengan konsumennya dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk menanganalisis pertanggungan resiko terhadap mobil yang dijadikan objek sewa menyewa tersebut sewa menyewa mobil di Perusahaan Rent Car CV. Data untuk penelitian ini bersumber dari wawancara, obesrvasi dan studi dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. Harkat menyewakan mobil milik mitra kerjanya (pemilik mobil) kepada pelanggan yang membutuhkan sewa mobil untuk keperluannya. Pemilik usaha memberikan harga kongsi kepada pemilik mobil sesuai dengan kesepakatan bersama dan untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya, pemilik mobil harus menyisihkan sebanyak dua puluh persen dari penghasilan mobil miliknya yang dikongsikan kepada pengusaha rental mobil. Pengusaha Rent Car CV. Harkat mengharuskan pemilik mobil mengurus asuransi mobil dan menanggung biaya perawatan, peralatan dan suku cadang mobil. Jadi dalam konteks ekonomi Islam, praktik sewa menyewa paralel yang dilakukan oleh CV. Harkat kurang sesuai dengan hukum Islam karena terjadi sewa di atas sewa dalam sistem perjanjian sewa menyewa antara pemilik mobil dengan CV. Harkat.
Tingkat Keberhasilan Program Pendayagunaan Zakat Produktif pada Baitul Mal Provinsi Aceh Nurlaila; Nevi Hasnita
Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol. 2 No. 2 (2013)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/share.v2i2.1497

Abstract

This research generally aims to analyze the implementation of zakah productive at Baitul Mal Aceh on the ‘becak mesin’ and ‘perdagangan' programs. In specific, it aims to analyze the successful variation between the two programs, and the Baitul Mal evaluation pattern in measuring the accomplishment level of the mustahik (zakah beneficiaries). Data for this study were collected through interviews, observation, questionnaire and documentation study. To analyze the data, it employed the comparative descriptive method which at first exposed the utilization pattern of zakah productive and followed by the comparison between the two programs. The results show that ’perdagangan’ program relatively receives higher successful rate comparing to the other program. It reveals that in the ’perdagangan’ program, the mustahik was guided and mentored up to several stages so that the mustahik will completely be able to stand alone. While for the mustahiq of ’becak mesin’ program, they were just only guided until they were able to pay back the initial loan. Following to the payback, they were completely unsupervised. This study suggests that the Baitul Mal should also provide supervision for the mustahik of ‘becak mesin’ thoroughly similar to the mustahik of ‘perdagangan’ program so that the mustahik will also receive similar accomplishment. ABSTRAK - Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis implementasi pendayagunaan zakat produktif pada Baitul Mal Aceh dalam program becak mesin dan perdagangan. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan tingkat keberhasilan antara program becak mesin dan perdagangan serta dan pola evaluasi Baitul Mal dalam mengukur tingkat keberhasilan mustahik. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi, angket dan data dokumentasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif komparatif dengan memaparkan terlebih dahulu pola pendayagunaan zakat produktif, selanjutnya dari data yang ada akan dibandingkan untuk melihat program mana yang lebih berhasil dalam implementasinya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program perdagangan lebih berhasil dibandingkan dengan program becak mesin. Hal ini disebabkan karena pada program perdagangan para mustahik dibina sampai beberapa tahap sehingga para mustahik perdagangan benar-benar mandiri. Sedangkan pada program becak mesin, mustahik hanya dibina sampai mereka melunasi semua setoran harga becak. Setelah becak tersebut lunas dan menjadi milik mustahik, maka mustahik tersebut tidak lagi mendapatkan pembinaan dari pihak Baitul Mal. Penelitian ini menyarakankan agar pihak Baitul Mal dapat meningkatkan pembinaan terhadap mustahik becak mesin, agar mustahik tersebut lebih termotivasi dalam melunasi setoran harga becak dan mereka benar-benar mandiri.
Analisis Tingkat Kepuasan Nasabah Terhadap Nilai Pertanggungan Risiko Polis Fulnadi Pada Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh Saudatul Fitri; Muhammad Arifin
Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol. 2 No. 2 (2013)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/share.v2i2.1498

Abstract

Takaful insurance is a shariah insurance that aims to minimize the loss of a risk. One of its flagship products is Fulnadi, this product is devoted to prepare children insurance to pursue their bachelor degree. This study aims to determine the effect of payment of claims benefits on the satisfaction of Fulnadi product participants and to know the procedure of claim benefit payment from risk insurance policy Fulnadi at PT. Takaful Insurance Family, Banda Aceh. This research applies both qualitative and quantitative approach through descriptive analysis. The data were taken through library research and field research, with the technique of collecting interview data, study of documentation and technique of questionnaire. The results revealed that the Family Takaful Insurance, especially Fulnadi, is a product that diverts the risk of children who could not continue their education if something bad happens in life, for the transfer of this risk the participant must pay the premium. The amount of paid premium greatly affects a number of benefits received. Other results indicate that 50% of participants expressed dissatisfaction with the benefits of claims received for the educational needs of the participating children. ABSTRAK - Asuransi takaful adalah asuransi syariah yang bertujuan untuk memperkecil kerugian dari suatu risiko. Salah satu produk unggulannya adalah Fulnadi, produk ini dikhususkan untuk mempersiapkan anak dalam hal pendidikan sampai sarjana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembayaran manfaat klaim terhadap kepuasan peserta produk Fulnadi dan untuk mengetahui prosedur pembayaran manfaat klaim dari pertanggungan risiko polis Fulnadi pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang bersifat deskriptif analisis. Data yang diambil yaitu library research dan field research, dengan teknik pengumpulan data wawancara, telaah dokumentasi dan teknik kuesioner. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Asuransi Takaful Keluarga khususnya Fulnadi merupakan produk yang mengalihkan risiko anak-anak peserta yang tidak bisa melanjutkan pendidikan jika ada hal buruk terjadi dalam hidup, untuk pengalihan risiko ini peserta harus membayar premi. Besar kecilnya jumlah premi yang dibayarkan sangat mempengaruhi jumlah manfaat yang diterima. Hasil lain menunjukkan bahwa 50% peserta menyatakan tidak puas dengan manfaat klaim yang diterima untuk kebutuhan pendidikan putra-putri peserta.
Analisis Ekonomi Islam Terhadap Praktik After Sales Service pada Mesin Fotocopy Bekas Pakai di Kota Banda Aceh Akhyar Rinaldi; Azharsyah Ibrahim
Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol. 2 No. 2 (2013)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/share.v2i2.1499

Abstract

The objective of this article is to analyze the implementation of after sales service on used photocopy machine in Banda Aceh from an Islamic economic perspective. The analysis is conducted through the exploration of the mechanism of sale and purchase transactions and after-sales service system of the used photocopy machine. Data for this study was gathered through interviews and observations. Due to wide coverage area, the sample for this study was limited to eight units, which consist of four sellers and four buyers. The selection was determined by cluster sampling technique. The gathered data was then analyzed using descriptive analysis method. The findings showed that the implementation of the after sales service on the used photocopy machine in Banda Aceh was indicating to contain fraud such as gharar (uncertainty) element, price manipulation element, and the 'coercion' element causing the unhappiness so that it can harm customers which impact on the loss of the maslahah values in muamalah. In other words, the practice of after-sales service of used copier machines in Banda Aceh not fully comply with Islamic economic principles. ABSTRAK - Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis praktik after sales service (layanan purna jual) mesin fotocopy bekas pakai di Kota Banda Aceh dari perspektif ekonomi Islam. Analisis tersebut dilakukan melalui eksplorasi terhadap mekanisme transaksi jual beli dan sistem jasa layanan purna jual mesin fotocopy bekas pakai tersebut. Data untuk penelitian dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Karena wilayah populasi penelitian yang terlalu besar, maka penulis memilih delapan sampel penelitian, yakni empat sampel toko yang menjual mesin fotocopy bekas pakai, dan empat sampel toko yang menjadi konsumen mesin fotocopy bekas pakai. Pemilihan tersebut dilakukan dengan teknik cluster sampling. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan purna jual mesin fotocopy bekas pakai yang dipraktikkan selama ini terindikasi mengandung kecurangan seperti unsur gharar, unsur permainan harga dan unsur ‘pemaksaan’ yang menimbulkan ketidakrelaan sehingga dapat merugikan konsumen yang berdampak pada hilangnya nilai-nilai kemaslahatan dalam bermuamalah. Dengan kata lain, praktik after sales service mesin fotocopy bekas di Banda Aceh tidak begitu sejalan prinsip ekonomi Islam.
Implikasi Kewenangan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Sistem Pengawasan di Bank Aceh Syariah Hafiizh Maulana
Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol. 3 No. 1 (2014)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/share.v3i1.1051

Abstract

The supervisory authority of the Sharia Supervisory Board (DPS) describes the role and response of DPS supervision system based on organizational structure. DPS positions of Bank Aceh Syariah are in parallel with the Board of Commissioners as authority staff. This study aims to find answers position and authority in the organizational structure and implication to supervision system in Bank Aceh Syariah. To obtain the answer, researchers used the descriptive analysis. Data collection methods used are field research through in-depth interviews, open questionnaire and literature through the conclusion of documentation legislation and organizational structure of Bank Syariah Aceh. DPS authority based on the organizational structure of Bank Syariah Aceh have two powers, as a staff and functional authority. Staff competencies associated with the position of the DPS as a giver of advice/ suggestions to the Board of Commissioners of Bank Aceh, while the functional authority related with the Division of Bank Aceh Syariah. The implication of DPS authority will influence with its performance on the activity /supervisory activities, frequency of meetings, and reporting systems. DPS Bank Syariah Aceh still running system indirect supervision based on the activity reporting and sharia opinion. ABSTRAK - Kewenangan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menggambarkan peran dan respon pengawasan DPS dalam sistem Pengawasan struktur organisasi. Bank Aceh Syariah menempatkan DPS setara dengan Dewan Komisaris dengan garis kewenangan staff. Permasalahan muncul ketika pengawasan DPS dari segi aktivitas dan sistem pengawasan tidak sesuai dengan aspek perundang-undangan dan gambaran dalam struktur organisasi. Penelitian ini bertujuan mencari jawaban persoalan pokok mengenai perangkat yuridis yang digunakan dalam pengawasan DPS, kedudukan dan kewenangan dalam struktur organisasi, dan sistem pengawasan dalam operasionalisasi bank Aceh Syariah. Untuk memperoleh jawaban tersebut, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan melalui wawancara secara mendalam dan open kuesioner dan kepustakaan melalui dokumentasi perundang-undangan dan struktur organisasi Bank Aceh Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan DPS berdasarkan perangkat yuridis terdiri dari undang-undang perbankan syariah No. 21 Tahun 2008 Pasal 32, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI), dan fatwa-fatwa DSN MUI. Kewenangan DPS berdasarkan struktur organisasi Bank Aceh Syariah memiliki 2 kewenangan, yaitu sebagai staf dan fungsional. Kewenangan staf berhubungan dengan posisi DPS sebagai pemberi nasihat/saran-saran dengan Dewan Komisaris Bank Aceh, sementara kewenangan fungsional berhubungan dengan Divisi Syariah Bank Aceh. Kewenangan DPS mempengaruhi kinerjanya pada aktivitas/kegiatan pengawasan, frekuensi rapat, dan sistem pelaporan. DPS Bank Aceh Syariah masih menjalankan sistem pengawasan tidak langsung (off spot) melalui pengkajian, hasil laporan kegiatan, dan opini syariah secara lisan serta tertulis. Sistem pengawasan secara langsung (on spot) pada struktural Bank Aceh Syariah belum dilakukan.
Analisis Manajemen Risiko Produk Kafalah (Studi pada Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh) Satria Munawir
Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol. 3 No. 1 (2014)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/share.v3i1.1052

Abstract

Kafalah is a guarantee of a guarantor, either in the form of self-assurance and treasure to the second party in relation to the rights and obligations of both parties that the other party. In the banking sector, implementation of the concept is well known as a bank guarantee, which is a guarantee in the form of paper issued by the bank which resulted in the obligation to pay to the party receiving the collateral if the guaranteed party breaches the contract. This article aims to study the implementaion of kafalah product at BMI Banda Aceh including strategies in preventing risks related the products. It also examines the implementation of kafalah from an Islamic perspective. In finding the answer, this article employs qualitative approach. Data was collected through field research and library research which was then analyzed using descriptive analysis method. The results show that the product kafalah undertaken by BMI Branch of Banda Aceh is a form of insurance that includes guaranteed tender, performance bonds, warranties advance, and guarantee maintenance with a deposit of 100% cash collateral to the insurance value is small and a deposit of 60% of fixed asset plus 40% cash collateral for eprtanggungan whose value is greater than the value of the desired assurance customers. Moreover, the client or the insured must enter into cooperation agreements with project leaders to work on a particular project. Tips management undertaken by BMI Branch Banda is analyzing the customer or contractor using character analysis and collateral is more dominant than the overall analysis of 5C, because the BMI-related risks faced by the provision of guarantees / kafalah is credit risk and reputation risk. From the Islamic perspective, the implementation of kafalah has complied with Islamic jurisprudence. ABSTRAK - Pelaksanaan konsep kafalah pada perbankan lebih dikenal dengan istilah bank garansi, yang merupakan jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang produk kafalah yang dilaksanakan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Banda Aceh, kiat-kiat manajemen yang dilakukan oleh BMI dalam mengatasi risiko terkait produk kafalah dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik kafalah pada BMI Cabang Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk kafalah yang dilaksanakan oleh BMI Cabang Banda Aceh adalah bentuk pertanggungan yang meliputi jaminan tender, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan dengan setoran sebesar 100% cash collateral untuk pertanggungan yang nilainya kecil dan setoran sebesar 60% fix asset ditambah 40% cash collateral untuk pertanggungan yang nilainya besar dari nilai jaminan yang diinginkan nasabah. Selain itu, nasabah atau tertanggung harus mengadakan perjanjian kerja sama dengan pimpinan proyek untuk mengerjakan suatu proyek tertentu. Kiat-kiat manajemen yang dilakukan oleh BMI Cabang Banda yaitu melakukan analisa terhadap nasabah atau kontraktor dengan menggunakan analisa character dan collateral. Dari perspektif Islam, implementasi produk kafalah telah sesuai dengan ajaran Islam.
Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah pada Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri Banda Aceh Badratun Nisak; Azharsyah Ibrahim
Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol. 3 No. 1 (2014)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/share.v3i1.1054

Abstract

Risk management is a set of procedures and methodologies that used to identify, measure, monitor and control of risks that could be aroused from the business of banks. This article aims to analyze the implementation of risk management system at Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri and its impact on musharaka financing. The sample for this research is Micro Small Business Group at Kuta Alam’s regency which was financed by the Baitul Qiradh. Data for this research was gathered through interview, observation and documentation study. The findings suggest that there were three risk possibilities could escalate at the financing project, namely business risk, shrinking risk, and character risk. Among these risks, the Baitul Qiradh experiences two of them, which was business and character risks. Therefore, the efforts were made to minimize the risk of Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri by applying 5C concept, namely character, capability, capital, condition and collateral). ABSTRAK - Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis sistem manajemen risiko yang diimplementasikan pada Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri dan dampaknya terhadap kelancaran pembayaran dalam pembiayaan musyarakah. Pembahasan kajian hanya terfokus ke manajemen risiko pembiayaan musyarakah pada kelompok usaha dalam Rumpun Kuta Alam yang dibina oleh Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri Banda Aceh. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan pembiayaan tersebut Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya 3 aspek risiko, yaitu risiko bisnis yang dibiayai (business risk), risiko berkurangnya nilai pembiayaan (shrinking risk), dan risiko karakter buruk mudharib (character risk). Dari ketiga aspek risiko tersebut, risiko pembiayaan musyarakah yang muncul dalam tiga kelompok usaha pada Rumpun Kuta Alam adalah risiko bisnis yang dibiayai (business risk) dan risiko karakter buruk mudharib (character risk). Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir risiko tersebut, Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri menerapkan secara ketat konsep 5C yaitu karakter (character), kapasitas atau kemampuan (capacity), modal (capital), kondisi (condition) dan jaminan (collateral).
Pengaruh Stabilitas Uang Kertas Terhadap Inflasi ditinjau Menurut Fiqh Muamalah Rohaya; Nazaruddin A Wahid
Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol. 3 No. 1 (2014)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/share.v3i1.1055

Abstract

Nowadays, paper money is no longer backed by gold and silver and thus has become a fiat money, whereas standard money in Islamic economics is gold and silver. Consequently, this influences its purchasing power which then causes the increasing of a price of goods. This paper aims to examine the stability of paper money and its influence on inflation from an Islamic economics perspective. Data for this study was collected through library research. The data is then analyzed using descriptive analysis method which is a conceptual study that provides an overview of the influence of paper money toward inflation extensively. The research concludes that paper money does not have a stable value. When an excess amount of money is circulating within the community, the prices of goods is also increasing. The increasing quantity of money causes the increasing of people’s purchasing power while at the same time a number of goods are stable. This condition triggers instability in the economy that creates inflation. In Islamic economy, money is not limited only to the dinar and dirham, but also covering the whole of its kind as long as it can reflect its functions. From its nominal, paper money is included as a valuable asset, but not from its intrinsic value. Moreover, Islam allows the use of paper money as long as the money is able to reflect its function in the economy and able to act as a fair medium of exchange to create equilibrium in every aspect of life. ABSTRAK - Penggunaan uang kertas saat ini tidak lagi dibacking oleh emas dan perak, padahal standard uang dalam ekonomi Islam adalah emas dan perak, hal ini menyebabkan tidak stabilnya nilai mata uang kertas sehingga berpengaruh terhadap daya beli uang tersebut yang akhirnya juga berpengaruh terhadap kenaikan harga barang. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh stabilitas uang kertas terhadap inflasi dari perspektif fiqh muamalah. Data untuk penelitian dikumpulkan melalui library research, yaitu pengumpulan data melalui bahan-bahan bacaan yang berhubungan dengan karya ilmiah ini. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu suatu kajian konseptual yang memberikan gambaran tentang pengaruh uang kertas terhadap inflasi secara luas dan detil. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa uang kertas tidak memiliki nilai yang stabil sehingga jika terjadi kelebihan jumlah uang beredar di masyarakat maka akan mengakibatkan kenaikan harga, karena ketika kuantitas uang yang beredar di masyarakat mengalami kenaikan maka daya beli masyarakat terhadap barang juga naik, sementara jumlah barang yang tersedia tetap, maka barang-barang tersebut akan mengalami kenaikan harga yang disebut dengan inflasi. Dalam ekonomi Islam, uang tidak terbatas pada dinar dan dirham saja tetapi mencakup seluruh jenisnya asalkan uang tersebut dapat merefleksikan fungsinya.Uang kertas jika dilihat dari nominalnya merupakan harta yang bernilai akan tetapi jika dilihat dari nilai intrinsiknya maka uang kertas tidak termasuk harta karena tidak mempunyai nilai. Islam memperbolehkan penggunaan uang kertas asalkan uang kertas tersebut bisa merefleksikan fungsinya dalam bidang perekonomian, dapat bertindak sebagai alat tukar yang adil demi terwujudnya keadilan dalam setiap sendi kehidupan.

Page 5 of 6 | Total Record : 56

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026) Vol. 4 No. 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2014) Vol. 2 No. 2 (2013) Vol. 2 No. 1 (2013) Vol. 1 No. 2 (2012) Vol. 1 No. 1 (2012)