cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yugni Maulana Aziz
Contact Email
editor@ellpub.com
Phone
+6285722222327
Journal Mail Official
editor@ellpub.com
Editorial Address
Jl. Cisitu Lama No. 14c, Dago, Kec. Coblong, Kota Bandung 40135
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Lex Journal of Social Sciences and Humanities Perspectives
Published by Ell Research For Center International Development Studies
ISSN : -     EISSN : 31248306     DOI : -
Core Subject :
Lex: Journal of Social Sciences and Humanities Perspectives is a peer-reviewed scholarly journal dedicated to publishing original research articles and critical studies in the fields of social sciences and humanities. The journal aims to advance theoretical, empirical, and interdisciplinary scholarship that examines social, cultural, political, economic, legal, and humanistic issues within local, national, and global contexts. Its scope includes, but is not limited to, sociology, anthropology, political science, public administration, economics, law, communication studies, education, psychology, cultural studies, history, philosophy, linguistics, literature, and related interdisciplinary approaches. By promoting rigorous academic standards and intellectual dialogue, the journal seeks to provide a credible platform for researchers, academics, and practitioners to share insights, contribute to scholarly debates, and offer critical perspectives that enhance understanding of contemporary societal dynamics and human development.
Arjuna Subject : -
Articles 3 Documents
 1 
Search results for , issue "volume 1 issue 2, 2026" : 3 Documents clear
Analisis Dampak Program Makan Bergizi Gratis terhadap Peningkatan Human Capital, Kinerja Pendidikan, dan Efisiensi Ekonomi Rumah Tangga di Indonesia: Pendekatan Ekonomi Pembangunan dan Manajemen Kebijakan Publik Rehulina Bangun; Jasa Ginting; Bernadetta A.J. Simbolon; Sabarita Tarigan; Benhur Pakpahan
Lex: Journal of Social Sciences and Humanities Perspectives Volume 1 Issue 2, 2026
Publisher : Ell Publication & Research Center for International Development Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap peningkatan human capital, kinerja pendidikan, efisiensi ekonomi rumah tangga, serta dinamika ekonomi lokal dalam perspektif ekonomi pembangunan dan manajemen kebijakan publik melalui pendekatan studi literatur sistematis dengan analisis tematik dan sintesis naratif terhadap jurnal internasional, laporan lembaga global, dan dokumen kebijakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa MBG berkontribusi signifikan terhadap perbaikan status gizi anak yang berdampak pada peningkatan kapasitas kognitif dan produktivitas jangka panjang, peningkatan kehadiran serta prestasi belajar siswa, pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin, serta penguatan ekonomi lokal melalui efek multiplier pada sektor pangan dan UMKM, meskipun masih terdapat tantangan implementasi berupa kesenjangan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor. Dengan demikian, MBG diposisikan sebagai instrumen strategis investasi modal manusia yang berimplikasi pada pembangunan ekonomi jangka panjang dan membutuhkan penguatan tata kelola untuk memastikan efektivitas kebijakan secara berkelanjutan. Kata kunci: makan bergizi gratis, human capital, ekonomi pembangunan.   Kata kunci: makan bergizi gratis, human capital, ekonomi pembangunan,
Analisis Konstitusional tentang Pemenuhan Hak-Hak Sosial Ekonomi di Daerah Tertinggal: Studi Kabupaten Rote Ndao Andreas Lona
Lex: Journal of Social Sciences and Humanities Perspectives Volume 1 Issue 2, 2026
Publisher : Ell Publication & Research Center for International Development Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemenuhan hak-hak sosial ekonomi merupakan manifestasi tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin kesejahteraan warga negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun berbagai kebijakan desentralisasi telah memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan publik, implementasi hak-hak sosial ekonomi di daerah tertinggal masih menghadapi beragam tantangan. Kabupaten Rote Ndao, sebagai salah satu wilayah yang pernah ditetapkan sebagai daerah tertinggal, menjadi contoh yang relevan untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan konstitusional Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam penyelenggaraan hak-hak sosial ekonomi masyarakat, sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan dan strategi yang ditempuh dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan socio-legal dan pendekatan konstitusional. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Rote Ndao memiliki dasar kewenangan yang memadai berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan pelayanan sosial. Namun demikian, efektivitas implementasinya masih dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas fiskal daerah, kualitas sumber daya manusia aparatur, ketersediaan infrastruktur, karakteristik geografis kepulauan, kompleksitas birokrasi, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, pemerintah daerah melakukan penguatan tata kelola pembangunan melalui optimalisasi pemanfaatan dana transfer, peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur, pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, serta penguatan sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah desa, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dari perspektif hukum tata negara, berbagai kebijakan tersebut mencerminkan pelaksanaan prinsip negara kesejahteraan (welfare state) sekaligus merupakan bentuk implementasi kewajiban konstitusional negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan perlindungan terhadap hak-hak sosial ekonomi warga negara. Kata Kunci: hak-hak sosial ekonomi, kewenangan pemerintah daerah, hukum tata negara, daerah tertinggal, Kabupaten Rote Ndao.
Analisis Wewenang dan Fungsi Lembaga Eksekutif dan Legislatif dalam Pembentukan Perundang-Undangan: Studi Kasus Pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Muthia Syafa Ramadhani Lubis; Sifa Maulida Bangun; Marsya Oktaviani Harahap; Zahwa Soraya; Niha Sry Asyh Gultom; Mutiara Andini; Ervina Sari Sipahutar
Lex: Journal of Social Sciences and Humanities Perspectives Volume 1 Issue 2, 2026
Publisher : Ell Publication & Research Center for International Development Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki kekuasaan serta peran lembaga eksekutif dan legislatif dalam proses pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang yang sah, serta menilai penerapan prinsip checks and balances dalam proses pengesahannya. Metode yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber hukum yang dipakai mencakup bahan hukum primer yang terdiri dari undang-undang dan keputusan Mahkamah Konstitusi, dan bahan hukum sekunder dalam bentuk buku serta artikel ilmiah yang relevan. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Presiden, sebagai bagian dari lembaga eksekutif, telah melaksanakan kewenangannya berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dalam mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022, sedangkan DPR sebagai lembaga legislatif menjalankan tugasnya melalui pembahasan dan persetujuan atas Perppu tersebut sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Secara formal, prinsip checks and balances telah dipenuhi melalui proses persetujuan DPR terhadap Perppu. Meski demikian, masih ada perdebatan mengenai terpenuhinya aspek kegentingan yang mendesak serta efektivitas partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan antar lembaga negara dan meningkatkan transparansi serta partisipasi publik agar pembentukan regulasi undang-undang dapat berlangsung secara demokratis dan berlandaskan prinsip negara hukum. Kata Kunci: lembaga eksekutif, lembaga legislatif, checks and balances, Perppu Cipta Kerja, pembentukan undang-undang.

Page 1 of 1 | Total Record : 3

 1 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 1 Issue 2, 2026 Volume 1 Issue 1, 2026