KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah
Principles and Theories of Sharia Economic Law Studies on the sources, principles, and foundations of Sharia Economic Law; the role of maqashid shariah in economics; the relationship between Islamic law, customary law, and positive law in the economic field; as well as philosophical and methodological analyses of economic law. Islamic Banking and Finance Covering Islamic banking law, regulation and supervision, Sharia banking contracts (murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, etc.), risk management, and dispute resolution in Islamic banking. Non-Bank Islamic Financial Institutions Studies on the legal framework and regulation of Islamic microfinance institutions (BMT), Sharia cooperatives, Sharia financing companies, Islamic fintech, Islamic pawnshops, as well as mechanisms and legal protection for customers. Islamic Capital Market and Investment Including Islamic capital market law, sukuk, Islamic mutual funds, Sharia-compliant stocks, mechanisms for trading Sharia securities, and investor protection under Sharia principles. Islamic Insurance and Guarantee (Takaful and Kafalah) Discussions on regulation, contracts, operational mechanisms, fund management, and claim settlements in Islamic insurance and Sharia-based guarantee institutions. Law of Zakat, Infaq, Sadaqah, and Waqf Studies on the regulation and governance of zakat, infaq, sadaqah, and waqf, as well as innovations in Islamic philanthropic instruments, including distribution and utilization for community economic empowerment. Business, Trade, and the Halal Industry Covering the law of sale and purchase, Sharia-compliant e-commerce, Sharia-based international trade, the halal industry (food, cosmetics, pharmaceuticals, tourism), as well as halal certification and supervision. Dispute Resolution in Sharia Economic Law Including the role of Religious Courts, the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS), and mediation; legal procedures and jurisprudence of Sharia economic disputes in Indonesia and other Muslim countries. Reform and Codification of Sharia Economic Law Studies on regulatory development, codification of Sharia Economic Law, legislative reforms, and harmonization of Sharia law with national and international legal systems. Empirical Studies on the Practice of Sharia Economic Law Field research on the implementation of Sharia Economic Law in society, the role of culture and local customs, and analysis of regulatory effectiveness in promoting Sharia financial inclusion and literacy.
Articles
82 Documents
<![CDATA[ANALISIS PENAMBAHAN HARGA PADA SISTEM PEMBAYARAN CASH BERTAHAP PERSPEKTIF JUMHUR ULAMA DAN ULAMA KONTEMPORER ]]>
<![CDATA[Ines Prasheila Kusmastuti]]>
<![CDATA[ KASBANA Vol 4 No 1 (2024): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53948/kasbana.v4i1.114
<![CDATA[Gradual cash payments provide many conveniences for the community. Buyers who do not have funds can purchase goods with a down payment and the remainder is paid according to the agreed time. The problem is that there is an additional price charged to buyers and this has the potential to include usury which is prohibited. This research aims to analyze the addition of prices in the gradual cash payment system from the perspective of a number of ulama and contemporary ulama. The research method used in this research is normative by collecting data through literature study. The results of this research show that adding prices to the gradual cash payment system according to Jumhur ulama is permissible and does not constitute usury because it is not aimed solely at making a profit. This addition also cannot be categorized as gharar because there is an agreement between both parties. On the other hand, contemporary scholars differ regarding the permissibility of adding prices to gradual cash payments. Scholars who allow it assume that price increases are not usury because they are done freely, while scholars who prohibit it assume that price increases are usury.]]>
<![CDATA[PROSES KEPEMILIKAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM : Kritik Terhadap Uang Money Politik ]]>
<![CDATA[Abdulloh Arif Mukhlas]]>
<![CDATA[ KASBANA Vol 4 No 1 (2024): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53948/kasbana.v4i1.124
<![CDATA[Abstrak Menguasai barang belum tentu mempunyai hak atas barang tersebut. Proses yang terjadi dalam penguasaan barang membawa pengaruh status orang yang menguasainya, sebagai orang yang mempunyai hak milik, hak pakai, hak mengatur atau tidak memiliki hak apapun. Menguasai barang melalui proses yang ilegal dalam perspektif ekonomi syariah atau hukum Islam, misalnya lewat mencuri atau korupsi, tidak memberikan dampak terhadap hak apapun. Sedangkan proses yang sesuai dengan aturan hukum syariah bisa memberikan status hak terhadap seseorang, baik hak milik, hak pakai maupun hak mengatur. Bagaimana dengan material yang diperoleh sebagai imbalan dari proses pertarungan politik? Artikel ini adalah hasil penelitian tentang proses kepemilikan dalam perspektif Islam, kritik terhadap uang money politik. Hasil penelitian dengan metode kualitatif ini menghasilkan data dan konklusi bahwa proses akad yang terjadi dalam money politik terdapat celah yang tidak sesuai dengan aturan akad yang ditetapkan dalam ekonomi syariah, baik sebagai jual beli maupun sebagai jual jasa. Sehingga material yang diterima oleh seorang yang memiliki hak pilih atau hak suara tidak bisa menjadi hak miliknya. Aktifitas money politik punya potensi mempengaruhi kebijakan pemilik hak suara dalam menentukan kebijakan dan menjatuhkan pilihan sesuai maslahat. Sehingga haram hukumnya dalam perspektif hukum Islam, kecuali money politik tersebut dilakukan oleh orang yang adil dengan lawan politik orang yang fasik. Karena untuk mempertahankan kemaslahatan atau hak seseorang, material yang diberikan bukan termasuk suap. Meskipun demikian bagi yang menentukan kebijakan atau masyarakat tetap tidak boleh menerima material tersebut, karena kewajiban mengambil kebijakan dengan berdasarkan maslahat tidak boleh memungut imbalan. Kata Kunci: Proses Kepemilikan, Money Politik.]]>
<![CDATA[PERAN BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) UGT NUSANTARA DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Dia Meta]]>;
<![CDATA[Lia Waroka]]>;
<![CDATA[Muhammad Abrori]]>
<![CDATA[ KASBANA Vol 4 No 1 (2024): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53948/kasbana.v4i1.126
<![CDATA[Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui peran baitul mal wat tamwil (BMT) UGT Nusantara dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Metode dan jenis pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan buku-buku, artikel dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendukung tema penelitian, meliputi literatur tentang peran BMT yang meliputi ekonomi masyarakat, Baitul mal wat tamwil, dan peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peran BMT Nusantara dalam meningkatkan perekonomian masyarakat meliputi: seperti pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha dengan mendorong kegiatan menabung dan mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi. BMT memegang peranan penting karena dapat membantu memenuhi keinginan sebagian masyarakat muslim yang menginginkan jasa lembaga keuangan untuk mengelola perekonomiannya sesuai dengan ketentuan syariah.]]>
<![CDATA[ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI DENGAN KONSEP MULTI LEVEL MARKETING (MLM) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Andi Susanto]]>
<![CDATA[ KASBANA Vol 4 No 1 (2024): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53948/kasbana.v4i1.128
<![CDATA[Bisnis Multi Level Marketing (MLM) merupakan bisnis yang sudah lama ada dan berkembang di Indonesia. Sistem penjualan bisnis Multi Level Marketing (MLM) dilakukan dengan cara menjaring calon nasabah untuk menjadi konsumen dan sekaligus member dari perusahaan yang melakukan MLM tersebut. Ketika sudah resmi menjadi member, maka tugas member tersebut adalah mencari calon member-member baru lebih banyak lagi. Mengenai produk atau barang yang dijual apakah halal atau haram tergantung kandungannya, apakah terdapat sesuatu yang diharamkan Allah seperti unsur babi, khamr, bangkai atau darah. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif dengan library research (kajian pustaka). Hasil penelitian adalah hukum dari bisnis Multi Level Marketing (MLM) yaitu diperbolehkan selama bisnis tersebut bebas dari riba (permainan bunga), zhulm (merugikan atau tidak adil terhadap salah satu pihak), gharar (penipuan), dharar (bahaya), jahalah (tidak transparan/ketidakjelasan) dan maysir (perjudian atau arisan berantai).]]>
<![CDATA[THE STRUGGLE OF CAPITALISM HEGEMONY IN INDONESIA (TAN MALAKA'S POLITICAL ECONOMY THOUGHT): PERGUMULAN HEGEMONI KAPITALISME DI INDONESIA (PEMIKIRAN POLITIK EKONOMI TAN MALAKA) ]]>
<![CDATA[Ichwan Ahnaz Alamudi]]>
<![CDATA[ KASBANA Vol 4 No 2 (2024): JULI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53948/kasbana.v4i2.133
<![CDATA[This research is motivated by Tan Malaka's political economy known by separate terms, namely communism-style politics and socialism-style economics. The concept of both is a resistance to the hegemony of capitalism in Indonesia, which in historical review is considered to have begun to transform into global capitalism after the industrial revolution. This research uses library data with a historical and biographical approach. This paper finds and produces that Tan Malaka wants 100% independence in this republic through the path of social revolution by means of resistance and mass movements. Mass action towards social revolution is the last way to achieve 100% independence in this case against the hegemony of imperialism, colonialism and capitalism. Socialism is here to free this nation from foreign shadows by erasing social classes so that there will be no more oppression, slavery, and exploitation of capital. Keywords: Hegemony, Socialism, Capitalism, Resistance.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GAME MOBILE LEGENDS PADA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Ummul Muktaze]]>;
<![CDATA[Lia Waroka]]>;
<![CDATA[Muhammad Abrori]]>
<![CDATA[ KASBANA Vol 4 No 2 (2024): JULI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53948/kasbana.v4i2.139
<![CDATA[Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap game mobile legends pada peningkatan ekonomi masyarakat. Metode dan tipe pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan buku, artikel dan hasil penelitian sebelumnya yang mendukung tema penelitian, termasuk literatur tentang tinjauan Islam mengenai game mobile legends terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, permainan online mobile lageneds yang dimainkan oleh kebanyakan remaja dapat memberikan dampak positif yakni dapat menjadi ladang bisnis, penghasilan ini di dapatkan dari keahlian dia jika sudah pro player, dengan begitu maka akan dia dapatkan endorse, sponsor dan ketika pemain sedang melakukan live streaming vidio game. Kata Kunci: Tinjauan Islam, Game Mobile Legends, Ekonomi Masyarakat.]]>
<![CDATA[DINAMIKA KOMPETENSI PERADILAN AGAMA DALAM MENGATASI SENGKETA EKONOMI SYARIAH : Fathor Rozy, Andhena Wisnu Wardana, Fatihul akmal Fardi Anshori, Hafshah ]]>
<![CDATA[Rozy Fathor]]>;
<![CDATA[Andhena Wisnu Wardana]]>;
<![CDATA[Fatihul Akmal Fardi Anshori]]>;
<![CDATA[Hafshah Hafshah]]>
<![CDATA[ KASBANA Vol 4 No 2 (2024): JULI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53948/kasbana.v4i2.140
<![CDATA[Sharia Court is a legal venue to seek justice or settle civil disputes based on Islamic law, where it adjudicates, examines, and resolves civil cases at the first instance involving Muslim individuals, according to regulations derived from Sharia. According to Law No. 3 of 2006, Sharia Courts are authorized to adjudicate and resolve disputes related to Sharia economics, encompassing all business activities conducted in accordance with Sharia principles. The research methodology employed in this article is Normative legal research. The objective of this study is to analyze the general overview of Sharia economic disputes in Sharia Courts and to assess the capacity of Sharia Court judges in resolving Sharia economic cases. The findings of this research article indicate that Sharia economic disputes through litigation can be settled in Sharia Courts, thus requiring Sharia Court judges to comprehend and deepen their understanding of Sharia economics matters within their jurisdiction.]]>
<![CDATA[FENOMENA PANIC BUYING: KORELASINYA DENGAN PRAKTIK IKHTIKAR DAN QS. HUD AYAT 61 MENGENAI PERINTAH MEMAKMURKAN BUMI: M.Zaki Amin ]]>
<![CDATA[M. ZAKI AMIN]]>
<![CDATA[ KASBANA Vol 4 No 2 (2024): JULI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53948/kasbana.v4i2.141
<![CDATA[Perilaku panic buying merupakan suatu perilaku manusia untuk melakukan konsumsi secara impulsif dalam jumlah banyak. Tindakan ini seringkali didasari oleh prinsip berjaga-jaga dalam angka meminimalisir risiko. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi panic buying dengan praktik ikhtikar atau penimbunan dalam Islam serta kaitannya dengan QS. Hud ayat 61 yang berisi amanah Allah kepada manusia untuk senantiasa memakmurkan bumi. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang berbasis studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu walaupun didasarkana atas prinsip berjaga-jaga, tindakan panic buying ini tetap dilarang karena dapat berpotensi membahayakan perekonomian secara global. Selain itu panic buying juga menimbulkan perilaku ikhtikar atau penimbunan yang sangat ditentang dalam penerapan ekonomi syariah. Adanya tindakan panic buying dan juga ikhtikar juga sangat bertentangan dengan amanah Allah kepada manusia melalui firman-Nya pada QS Hud ayat 61, untuk senantiasa menjaga serta memakmurkan kehidupan di bumi. Kata Kunci: Panic buying, ikhtikar, QS Hud 61, memakmurkan bumi]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERUGIAN YANG DISEBABKAN OLEH GHASAB DAN PENINGKATAN KESADARAN SANTRI TERHADAP PERILAKU GHASAB (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN DARUL FALAH CERMEE BONDOWOSO) ]]>
<![CDATA[Andi Susanto]]>;
<![CDATA[Muhammad Abrori]]>;
<![CDATA[Dina Sintia Bela]]>;
<![CDATA[Aminatus Sadiah]]>
<![CDATA[ KASBANA Vol 4 No 2 (2024): JULI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53948/kasbana.v4i2.147
<![CDATA[The purpose of writing this article is to find out how the Islamic point of view answers the issue of ghasab that occurs in pesantren and increasing santri awareness of ghasab behavior. ghasab behavior. Methods and types of data collection in this research is to use a qualitative approach of the case study type. The results The results showed that ghasab behavior occurred due to two forms of deviation, the first is individual deviation. deviation, the first is individual deviation, ghasab behavior occurs due to lack of awareness, lust for revenge, and social conditions. behavior occurs due to lack of awareness, lust for revenge, and social and cultural conditions that affect the psychology of students. cultural conditions that affect the psychology of santri. Second, deviation situational deviation, ghasab behavior occurs due to urgent situations, and the opportunity to ghasab. there is an opportunity for ghasab. There are prevention efforts that There are prevention efforts made by the Darul Falah Islamic Boarding School in Ramban Kulon Cermee Bondowoso. These prevention efforts can be divided into two, first: Prevention Prevention in the form of regulations such as the prohibition of ghasab in the form of posters and rules contained in the santri handbook. contained in the santri guidebook. Second, in the form of indirect prevention indirect prevention through the education of learning boarding books, fulfillment of facilities, and positive boarding school activities, facilities, and positive boarding school activities. Keywords: Islamic Law, Ghasab, Pesantren.]]>
<![CDATA[FORMULASI ZAKATNOMICS PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH ]]>
<![CDATA[Zaini Miftah]]>;
<![CDATA[Mustaqim Makki]]>
<![CDATA[ KASBANA Vol 4 No 2 (2024): JULI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53948/kasbana.v4i2.149
<![CDATA[Zakatnomics combines zakat and economic principles in the context of Islamic economics. In the Indonesian context, the level of compliance to pay zakat is still low, accompanied by a lack of public trust in zakat management institutions. Zakatnomics has the potential to make a significant contribution to poverty alleviation, community welfare improvement, and inclusive and sustainable economic development. However, challenges related to public awareness, trust in zakat institutions, and human resource capacity must be overcome. Efforts to educate, socialize, and improve governance and accountability of zakat management institutions and active government involvement are needed to support the optimization of zakatnomics. By overcoming these challenges, zakatnomics can be a solution to sustainable inclusive economic development, integrating spiritual values with economic development, and creating holistic welfare for all people. Hopefully, research that combines the perspectives of zakatnomics and maqasid sharia can provide a more comprehensive understanding of the role of zakat in community economic empowerment and create a positive impact in achieving the goals of Islamic law.]]>
