Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum
INKLUSIF: Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum is a double-blind peer-reviewed journal that publishes scholarly research in Islamic law and legal science through interdisciplinary, contextual, and contemporary approaches. The journal provides an academic forum for the development of legal thought, legal reform, and practical legal analysis within Indonesian Muslim society and global contexts. The journal bridges classical and contemporary legal studies by welcoming normative, doctrinal, empirical, comparative, and socio-legal research. Its focus encompasses Islamic law, national legal systems, and contemporary legal issues arising from social, political, economic, technological, and environmental developments. The scope of the journal includes, but is not limited to: Islamic Law and Its Contemporary Application Studies on Islamic criminal law, civil law, family law, economic law, Islamic constitutional thought, fatwas, religious courts, legal pluralism, and the application of Islamic law in Indonesia and other Muslim societies. Criminal Law and Criminal Justice Reform Research on criminal policy, law enforcement, corruption, restorative justice, victim protection, sentencing, penal reform, cybercrime, and contemporary challenges in criminal justice. Civil, Economic, and Business Law Studies on contracts, property, commercial transactions, consumer protection, Islamic finance, halal industry, waqf, zakat governance, MSMEs, corporate responsibility, and economic legal development. Constitutional, Administrative, International, and Human Rights Law Research on constitutionalism, governance, public administration, judicial review, state institutions, international legal norms, human rights, and the relationship between national and global legal orders. Medical, Environmental, Customary, and Contemporary Legal Issues Studies on health law, bioethics, patient rights, environmental justice, climate-related legal issues, customary law, indigenous rights, technology and law, artificial intelligence, data protection, legal ethics, and access to justice. Through interdisciplinary and practice-oriented research, INKLUSIF seeks to strengthen Islamic legal scholarship and legal science by promoting justice, inclusivity, legal certainty, public welfare, and sustainable governance.
Articles
166 Documents
<![CDATA[PENGARUH PEMBERIAN MODAL PRODUKTIF DAN SIKAP KEWIRAUSAHAAN TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA DAMPAKNYA PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT GABUSWETAN INDRAMAYU ]]>
<![CDATA[Deyanti Akbar]]>;
<![CDATA[Abdus Salam]]>;
<![CDATA[Abdul Aziz]]>
<![CDATA[ INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM) Vol. 5 No. 1 (2020): Juni 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/inklusif.v5i2.5553
<![CDATA[ ABSTRAC Development ia an effort made to create a prosperous society. Economic development is an attempt to develop economic activities aimed at generating income. With the existence of UPK DAPM through women's special savings and loans (SPP), it is expected to be able to become empowered, independent, support the family's economy and be prosperous.The method used in this study is a quantitative method with an instrument in the form of a questionnaire or questionnaire. The population in this study is the Gabuswetan Indramayu community members who carry out savings and loans for women (SPP). The sample used was 80 respondents.The conclusions of this study are (1) There is a significant positive effect between the provision of productive capital on family economic empowerment. It is important to provide productive capital for a better future change. (2) There is a significant positive effect of entrepreneurial attitudes on family economic empowerment. That with an entrepreneurial attitude that is applied through micro-scale businesses, it can utilize its income. Keywords: Productive Capital; Entrepreneurship Attitude; Family Economic Empowerment; Community Welfare. ABSTRAKPembangunan pada dasarnya suatu upaya yang dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Pembangunan ekonomi merupaka suatu usaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan. Dengan adanya UPK DAPM melalui simpan pinjam khusus perempuan (SPP) diharapkan mampu untuk menjadi berdaya, mandiri, menunjang perekonomian keluarga dan dapat sejahtera.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan instrumen berupa angket atau kuesioner. Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat Gabuswetan Indramayu anggota yang melakukan simpan pinjam khusus perempuan (SPP). Adapun sampel yang digunakan adalah 80 responden.Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Terdapat pengaruh positif signifikan antara pemberian modal produktif terhadap pemberdayaan ekonomi keluarga. Hal ini pentingnya pemberian modal produktif untuk perubahan masa depan yang lebih baik. (2) Terdapat pengaruh positif signifikan sikap kewirausahaan terhadap pemberdayaan ekonomi keluarga. Bahwa dengan sikap kewirausahaan yang diaplikasikan melalui usaha berskala mikro dapat mendayagunakan pendapatannya.  Kata Kunci: Modal Produktif; Sikap Kewirausahaan; Pemberdayaan Ekonomi Keluarga; Kesejahteraan Masyarakat ]]>
<![CDATA[PENGARUH SOSIAL BUDAYA TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN JATIBARANG KABUPATEN INDRAMAYU ]]>
<![CDATA[Siti Umiroh Jubaedi]]>;
<![CDATA[wasman wasman]]>;
<![CDATA[UJANG SYAFRUDIN]]>
<![CDATA[ INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM) Vol. 5 No. 2 (2020): Desember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/inklusif.v5i2.5844
<![CDATA[ ABSTRACMarriage is generally carried out by adults regardless of profession, religion, ethnicity, poor or rich, living in villages or cities. The age of marriage is too young resulting in an increase in divorce cases due to lack of awareness to be responsible in married life for husband and wife. The phenomenon of underage marriage may occur in various regions. Likewise in Jatibarang District, underage marriage is no longer a strange thing but has become a common thing. more or less gives a perception to the community to marry off their children even though they have not reached the age set by the Law itself.The purpose of this study was to determine the views of the community in Jatibarang Subdistrict, Indramayu Regency on underage marriages, to determine the factors causing underage marriages in Jatibarang Subdistrict, Indramayu District, and to determine the implications of underage marriages in Jatibarang Subdistrict, Indramayu Regency.This research was conducted using qualitative methods or a combination of both in dealing with the sociology of law starting with questions. There are also researchers who have used analytic discourse methods in studying legal texts, or conducted in-depth interviews with judges.The results of this study concluded that the perception of Jatibarang Subdistrict to early marriage was a marriage that was done by someone who was not yet married or mature. Where a woman who has not menstruated or menstruated and a man who has never dreamed of. But it must also be estimated age by looking at his physical condition. Early marriage is agreed upon by the community because it is considered appropriate and is considered an adult if a person has reached the age that is in Marriage Law Number 16 Year 2019.   Keyword:  ABSTRAKPerkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Usia perkawinan yang terlalu muda mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggungjawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami-istri. Fenomena nikah di bawah umur mungkin terjadi di berbagai daerah. Begitu juga di Kecamatan Jatibarang, nikah di bawah umur bukan lagi hal yang aneh tetapi sudah menjadi hal yang biasa. sedikit banyaknya memberikan persepsi terhadap masyarakat untuk menikahkan anaknya meski belum mencapai usia yang ditetapkkan oleh Undang-Undang itu sendiri.Tujuan penelitian ini adalah untukmengetahui pandangan pandangan masyarakat di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu terhadap pernikahan dibawah umur, untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, dan untuk mengetahui implikasiperkawinan dibawah umur di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif atau kombinasi keduanya dalam menangani sosiologi hukum memualai dengan pertanyaan-pertanyaan. Ada juga peneliti yang telah menggunakan metode-metode wacana analitik dalam mempelajari teks-teks hukum, atau dilakukan dengan wawancara yang lebih mendalam dengan para hakim, atau menghabiskan waktu sebagai peneliti lapangan melihat hukum dalam masyarakat.Hasil penelitian ini menyimpulkan,Persepsi masyarakat Kecamatan Jatibarang terhadap pernikaphan usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan seseorang yang belum baligh atau dewasa. Di mana seorang wanita yang belum haid atau menstruasi dan laki-laki yang belum pernah mimpi. Tetapi harus juga diperkirakan umurnya dengan melihat kondisi pisiknya. Pernikahan dini disepakati oleh masyarakat karena dinilai sudah layak dan dinilai sudah dewasa jika seseorang sudah mencapai umur yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.Kata Kunci: Sosial Budaya; Pernikahan; Bawah Umur   ]]>
<![CDATA[EKONOM SYARIAH ; SHADAQAH SAHAM, ZAKAT SAHAM DAN WAKAF SAHAM SYARIAH DALAM PERKEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Dini Selasi]]>
<![CDATA[ INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM) Vol. 5 No. 1 (2020): Juni 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/inklusif.v5i2.5976
<![CDATA[ABSTRACTIslam always teaches to share with others, helping each other with our diligent charity, giving alms to purify our wealth and by giving endowments that are productive so that the results can benefit the community. There is a new program from the Islamic capital market by launching shadaqah and zakat shares and waqf shares in 2017 and 2019. The writing methodology uses the library method, where data sources use library materials in solving existing problems. The results of this study are that the shadaqah and zakat shares and endowments of the newly launched shares have been going well, while the results of this study are the shares used must be Islamic shares, securities companies as facilitators must have a SOTS system (which is AB SOTS), cooperation between BEI, DSN MUI, securities companies, Indonesian Waqf Board, Dompet Dhuafa. Securities companies that have shares and zakat shares are PT. Henan Putihrai Sekuritas and those who have carried out the waqf shares program include PT. MNC Sekuritas, PT. Indopremer Securities and PT. Philip Sekuriitas Keywords: Sadaqah; Zakat; Waqf; Sharia SharesABSTRAK Islam selalu mengajarkan untuk berbagi dengan sesama, saling tolong menolong diantaranya dengan kita rajin bersedekah, berzakat untuk mensucikan harta kita serta dengan pemberian wakaf yang bersifat produktif sehingga hasilnya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ada program terbaru dari pasar modal syariah yaitu dengan meluncurkan shadaqah dan zakat saham serta wakaf saham pada tahun 2017 dan 2019. Metodologi penulisan menggunakan metode kepustakaan, dimana sumber data menggunakan bahan-bahan kepustakaan dalam memecahkan permasalahan yang ada. Hasil dari penelitian ini bahwa program shadaqah dan zakat saham serta wakaf saham yang baru diluncurkan telah berjalan dengan baik, adapun hasil dari penelitian ini adalah saham yang digunakan harus saham syariah, perusahaan sekuritas sebagai fasilitator harus mempunyai sistem SOTS (merupakan AB SOTS),kerjasama antara BEI, DSN MUI, perusahaan sekuritas, Badan Wakaf Indonesia, Dompet Dhuafa. Perusahaan sekuritas yang mempunyai program shadaqah saham dan zakat saham adalah PT.Henan Putihrai Sekuritas dan yang telah melakukan program wakaf saham diantaranya adalah PT. MNC Sekuritas, PT. Indopremer Sekuritas danPT. Philip Sekuriitas Kata Kunci: Shadaqah; Zakat; Wakaf; Saham Syariah ]]>
<![CDATA[KEPUTUSAN MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG PEMIMPIN YANG DIPILIH ]]>
<![CDATA[Rastana Dermayu]]>;
<![CDATA[Adang Djumhur Salikin]]>;
<![CDATA[Wasman Wasman]]>
<![CDATA[ INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM) Vol. 5 No. 2 (2020): Desember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/inklusif.v5i2.6103
<![CDATA[ ABSTRACTThe decision of the Indonesian Ulema Council in 2009 in accordance with Law number 39 of 1999 concerning human rights article 43 and Law number 12 of 2005 concerning Ratification of the Covenant on Civil Civil Rights Article 25. In this case the MUI is moderate. The decision of the Indonesian Ulema Council in 2016 regarding the chosen leader stated QS. Al-Ma'idah verse 51 explicitly forbids making Jews and Christians as leaders and the proposition forbids making non-Muslims as leaders. And scholars are required to convey the contents of surah al-Ma'idah verse 51 as an obligation to choose Muslim leaders and believe in the truth of the contents of surah al-Ma'idah verse 51 as a guide in choosing leaders. That is because the MUI "monopolizes" the interpretation of اَوْلÙيَاء with "leaders" only. So prospective leaders who have met the criteria as leaders but are not Muslim then are not leaders who must be chosen.Keywords: abstentions fatwa; MUI version leader; Al-Ma'idah verse 51 MUI interpretation; Ahok Al-Maidah 51. ABSTRAKKeputusan Majelis Ulama Indonesia tahun 2009 sesuai dengan UU nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 43 dan UU nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil Politik pasal 25. Dalam hal ini MUI moderat. Keputusan Majelis Ulama Indonesia Tahun 2016 tentang pemimpin yang dipilih menyatakan QS. Al-Ma’idah ayat 51 secara eksplisit melarang menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin dan dalil larangan menjadikan non Muslim sebagai pemimpin. Dan ulama wajib menyampaikan isi surah al-Ma’idah ayat 51sebagai wajibnya memilih pemimpin muslim dan meyakini kebenaran isi surah al-Ma’idah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin. Hal itu karena MUI ‘memonopoli’ tafsir اَوْلÙيَاء dengan “pemimpin-pemimpin†saja. Jadi calon pemimpin yang telah memenuhi kriteria sebagai pemimpin namun tidak beragama Islam maka bukanlah pemimpin yang harus dipilih. Kata kunci: fatwa golput;  pemimpin versi MUI; tafsir Al-Ma’idah ayat 51 MUI; Ahok Al-Maidah 51.]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN EKONOMI SYARI’AH DI LEMBAGA PENDIDIKAN DAKWAH (LPD) AL-BAHJAH CIREBON DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Inayatun Nisa]]>;
<![CDATA[Aan Jaelani]]>;
<![CDATA[Syafrudin Syafrudin]]>
<![CDATA[ INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM) Vol. 6 No. 1 (2021): Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/inklusif.v6i1.6155
<![CDATA[ABSTRACTThe results of this study indicate that the forms of Islamic economic empowerment in LPD Al-Bahjah further develop businesses in the field of goods and services which include business units Al-Bahjah Tour & Travel, BMT Al-Bahjah, AB Mart, Al-Bahjah Laundry, and AB Chicken. The supporting factors for economic empowerment in the LPD Al-Bahjah  are the charismatic Kiai figure, sustainable human resource empowerment, neat interdisciplinary cooperation, the existence of permanent and clear consumers, and adequate business capital. Meanwhile, the factors hampering it were inadequate human resources and inadequate business unit locations. However, the empowerment of Islamic economics in LPD Al-Bahjah can be used as a role model for economic empowerment in other Islamic boarding schools. Keywords: Economic Empowerment; Islamic Boarding School; LPD Al-Bahjah.ABSTRAK Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi syariah di LPD Al-Bahjah lebih mengembangkan usaha bisnis dalam bidang barang dan jasa yang meliputi unit usaha Al-Bahjah Tour & Travel, BMT Al-Bahjah, AB Mart, Al-Bahjah Laundry, dan AB Chicken. Adapun faktor pendukung pemberdayaan ekonomi di LPD Al-Bahjah adalah adanya figur Kiai yang kharismatik, pemberdayaan SDM yang berkelanjutan, kerjasama antar divisi yang apik, adanya konsumen yang tetap dan jelas, serta modal usaha yang memadai. Sementara itu, faktor yang menghambatnya adalah SDM yang belum mencukupi dan tempat unit usaha yang kurang memadai. Namun demikian, pemberdayaan ekonomi syariah di LPD Al-Bahjah ini dapat dijadikan role model bagi pemberdayaan ekonomi di pondok pesantren lainnya. Kata Kunci: Pemberdayaan Ekonomi; Pondok Pesantren; LPD Al-Bahjah.]]>
<![CDATA[KAJIAN TENTANG PENERAPAN PRINSIP SYARIAH OLEH BANK SYARIAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Abdul Fatakh]]>
<![CDATA[ INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM) Vol. 5 No. 2 (2020): Desember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/inklusif.v5i2.6630
<![CDATA[This research aimed to know the consistency of syariah principle implementation by Syariah Bank at Daerah Istimewah Yogyakarta, and the balance of responsibility between creditor and debtor in the case of credit mudharabah financing of customer or problematical financing.This juridical normative and sociological research was based on the bibliography study that supported by field research. The primary and secondary data were used in this study. The method of data collection was random sampling, which conducted by interviewing some respondents then used the qualitative descriptive method to analyses the data.The results of this research pointed that: firstly, it was not really consistent in The Consistency of Syariah Principle Implementation by Syariah Bank at DI. Yogyakarta because the products implementation did not use the classical syariah principle but the standard agreement of Indonesia Bank although it has placed carefulness principle forward; secondly, it was not adequately distributed in implementing of syariah banking products and without the social responsibility to the poor people; thirdly, it had not a special regulation on the syariah banking, therefore the existence of the regulation was not strong enough, because it still used the UU RI No.21 2008, the revision of UU RI. No. 10, 1998, the revision of UU RI, No. 07, 1992 about common banking and the operational regulation was controlled by Indonesia Bank Regulation (IBR), the resolution of civil conflict of banking still based on the certainty of Civil Code; fourthly, the administration financing same as the commonly and conventional bank, and the share of revenue based on the revenue sharing, not profit and loss sharing; fifthly, the responsibility of debtor’ business risk who experienced the problematical mudharabah financing, obliged to overcome the problem until she/he could payback the credit and the profit of revenue share and the creditor responsible to support the effort. When it could not to resave, then the debtor was assumed character risk based on the agreement of two parts, and the responsibility of debtor who character risk should to payback the main capital to creditor as the owner with the share revenue profit, based on the losses which happened because of the willful negligence and everything that opposite to the agreement. When the debtor could not payback the debt, the creditor has a right to sell the guarantee, that functions as the certainty of debtor to repay his/her debt over the mudharabah financing.]]>
<![CDATA[PENGARUH REAL EARNING MANAGEMENT DAN ECONOMIC VALUE ADDED TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KUALITAS LABA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (PADA PERUSAHAAN SEKTOR MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014 – 2017) ]]>
<![CDATA[Makmuri Ahdi]]>
<![CDATA[ INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM) Vol. 5 No. 2 (2020): Desember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/inklusif.v5i2.6876
<![CDATA[This research was conducted to determine the effect of Economic Value Added and Real Earnings Management toward the firm value with Earnings Quality as an intermediary. This research was conducted on manufacturing companies on the Indonesia Stock Exchange in 2014 - 2017. The analytical method used the Two Stage Least Square method (2SLS). This research used SPSS version 23. The result of this research Real Earning Management has a negative and sinificant influence on earnings quality (H0 rejected, H1 accepted). This is showed with a significance value of 0.013 under at a significance level of 5%. Economic Value Added has influence not significant with the confidence level of 89% on earnings quality. Real Earnings Management has not affecton earnings quality with a standardized coefficient beta or a level of influence of 12.3% with the direction of a positive relationship. Earning quality has a positive and significant with a cinfidence level of 99.98% of the firm value. Earning quality has a significant effect on firm value with a standardized coefficient beta or a level of influence of 12.3% with the direction of a positive relationship. Real earning managementhas influence not significant with a confidence level of 17.5% of the firm value. Real earnings management does not affect the firm value with with a standardized coefficient beta or the level of influence of 1.6% with the direction of a positive relationship. Economic value added has a significant effect on the confidence level of 100% of the firm value. Economic value added influences the firm value with aastandardized coefficient betaor an influence level of 31% with the direction of a positive relationship.]]>
<![CDATA[PERAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Abdul Aziz]]>;
<![CDATA[Iis Nur’aisyah]]>;
<![CDATA[Leonita Silvyna Dora]]>;
<![CDATA[Kholishoh Kholishoh]]>
<![CDATA[ INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM) Vol. 5 No. 2 (2020): Desember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/inklusif.v5i2.7023
<![CDATA[     ABSTRAC The object of research is the Islamic People's Financing Bank in Indonesia, where the source of the data is obtained from the Financial Services Authority (OJK) website. The type of data used is secondary data in the form of evidence, notes, or historical reports that have been neatly arranged in the archives using literary, documentary, discussion, and subjective-intuitive study techniques. Based on the results of the study showed that the BPRS has implemented good management between the ratio of deposits to financing, especially intended for MSMEs. In this MSMEs financing, MSMEs is trusted by the public by reflecting the amount of financing which has increased every year. This can also be seen with the increasing number of MSMEs each year in Indonesia. Keywords: Role of Islamic Bank; Sharia Financing Bank; UMKM. ABSTRAKObjek penelitian ini yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia yang sumber datanya diperoleh dari website Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun rapi dalam arsip dengan menggunakan teknik studi literatur, dokumenter, diskusi, dan intituitif-subjektif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS telah menerapkan manajemen yang baik antara rasio DPK terhadap pembiayaan khususnya diperuntukkan kepada UMKM. Dalam pembiayaan UMKM ini, BPRS dipercaya oleh masyarakat dengan tercerminnya jumlah pembiayaan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini juga dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah UMKM setiap tahunnya di Indonesia. Kata Kunci: Peran Bank Syariah; Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; UMKM.   ]]>
<![CDATA[REKONTRUKSI UNDANG-UNDANG BPJS DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF PADA PASAL 27 DAN 34 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 ]]>
<![CDATA[Andi Lala]]>;
<![CDATA[Tulus Rahayu]]>
<![CDATA[ INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM) Vol. 5 No. 2 (2020): Desember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/inklusif.v5i2.7106
<![CDATA[  ABSTRACT    Social security is the protection provided by the community for its members for certain risks or events with the aim, as far as possible, to avoid these events which may result in the loss or reduction of a large portion of income, and to provide medical services and / or financial guarantees against the economic consequences of the event, as well as guarantees for family and child support. In short, social security is defined as a form of social protection that guarantees all people to obtain proper basic needs. The Social Security Administering Body (BPJS) for Health is a legal entity established to administer the health insurance program. Social Security Administering Bodies are the fusion of 4 (four) state-owned enterprises into one legal entity, the 4 (four) business entities in question are PT TASPEN, PT JAMSOSTEK, PT ASABRI, and PT ASKES. This Social Security Administering Body is in the form of insurance, later all Indonesian citizens are required to join this program. In participating in this program, BPJS participants are divided into 2 groups, namely those who are able to afford it and those who are less fortunate.This type of research is library research (library research), in the sense that all data sources come from written materials in the form of books, documents, magazines and texts that are related to the topic of discussion through a review of various literature related to research which includes primary, secondary data. , dantertier. The data collected, read.The result of this research is that the legal protection of BPJS Kesehatan participant patients who are hospitalized in terms of regulations has protected their rights both as service consumers, as hospital patients and as BPJS Kesehatan participants. However, in its application there are still deficiencies that cause patient dissatisfaction with services at the hospital, such as the lack of information provided by the hospital to BPJS Kesehatan participants. Keywords: Reconstruction; BPJS; Positive Law; and the 1945 Constitution ABSTRAK Jaminan sosial adalah perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota-anggotanya untuk resiko-resiko atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan, sejauh mungkin, untuk menghindari peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunya sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis dan/atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak. Secara singkat jaminan sosial diartikan sebagai bentuk perlindungan sosial yang menjamin seluruh rakyat agar dapat mendapatkan kebutuhan dasar yang layak. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah peleburan 4 (empat) badan usaha milik negara menjadi satu badan hukum, 4 (empat) badan usaha yang dimaksud adalah PT TASPEN, PT JAMSOSTEK, PT ASABRI, dan PT ASKES. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini berbentuk seperti asuransi, nantinya semua warga indonesia diwajibkan untuk mengikuti program ini. Dalam mengikuti program ini peserta BPJS di bagi menjadi 2 kelompok, yaitu untuk mayarakat yang mampu dan kelompok masyarakat yang kurang mampu.Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dalam artian semua sumber data berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, dokumen, majallah dan naskah yang ada kaitannya dengan topic pembahasan melalui penelaahan berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian yang mencakup data primer, sekunder, dantertier. Data-data yang dikumpulkan, dibaca.Hasil penelitian ini yaitu Perlindungan hukum terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan yang dilakukan rawat inap di rumah sakit dari aspek regulasi sudah terlindungi hak-haknya baik sebagai konsumen jasa, sebagai pasien rumah sakit maupun sebagai peserta BPJS Kesehatan. Namun dalam penerapannya masih terdapat kekurangan yang menimbulkan ketidakpuasaan pasien terhadap pelayanan di rumah sakit, seperti kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak rumah sakit terhadap Peserta BPJS Kesehatan. Kata Kunci: Rekontruksi; BPJS; Hukum Positif; dan Undang-Undang Dasar 1945      ]]>
<![CDATA[STRATEGI MARKETING MIX DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM ]]>
<![CDATA[Samud Samudera]]>;
<![CDATA[Syafrudin Ujang]]>
<![CDATA[ INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM) Vol. 5 No. 2 (2020): Desember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/inklusif.v5i2.7116
<![CDATA[ ABSTRACT The marketing mix is a combination of variables or activities that are the core of the marketing system, variables that can be controlled by the company to influence the reactions of buyers or consumers. These variables or activities need to be combined and coordinated by the company as effectively as possible in carrying out its marketing tasks / activities. The main essence of well-known marketing activities is the marketing mix, which includes the 4Ps (Product, Price, Place, Promotion). The four variables are a combination that has the same role and constitutes one unit to support the company's success. Therefore, product, price, place and promotion can be used by the company concerned to develop a basic corporate strategy which can be used as a reference for the preparation of an effective marketing strategy.The purpose of this study is to determine the marketing mix strategy in an effort to increase income from the perspective of Islamic economics.This research is a field research research used by digging data sourced from field research locations. This research is descriptive qualitative in nature, namely research that is descriptive and aims to obtain a complete picture of something being researched. Keywords: Marketing Mix Strategy; Increase; Income and Islamic Economy.ABSTRAK Bauran pemasaran (marketing mix) merupakan kombinasi variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran, variabel yang dapat dikendalikan oleh perusahaan untuk memengaruhi reaksi para pembeli atau konsumen. Variabel atau kegiatan tersebut perlu dikombinasikan dan dikoordinasikan oleh perusahaan seefektif mungkin dalam melakukan tugas/kegiatan pemasarannya. Inti utama dari kegiatan pemasaran yang dikenal luas adalah bauran pemasaran (marketing mix), yang mencakup 4P (Product, Price, Place, Promotion). Keempat variable tersebut merupakan kombinasi yang mempunyai peran yang sama dan merupakan satu kesatuan guna menunjang sukses perusahaan. Karena itu product, price, place dan promotion dapat digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan untuk menyusun strategi dasar perusahaan yang dapat menjadi acuan bagi penyusunan strategi pemasaran yang efektif.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi marketing mix dalam upaya meningkatkan pendapatan perspktif ekonomi Islam.Penelitian ini merupakan penelitian field research digunakan dengan cara menggali data yang bersumber dari lokasi penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat deskripstif kualitatif yaitu penelitian yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang sesuatu yang sedang diteliti. Kata Kunci: Strategi Marketing Mix; Meningkatkan; Pendapatan dan Ekonomi Islam.                                  ]]>
