Claim Missing Document
Check
Articles

PUBLIC EXPENDITURE MANAGEMENT IN INDONESIA: Jaelani, Aan
Hunafa: Jurnal Studia Islamika Vol 15 No 2 (2018): ISLAMIC ECONOMY
Publisher : State Institute of Islamic Studies (IAIN) Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (910.036 KB) | DOI: 10.24239/jsi.v15i2.527.189-224

Abstract

This paper discusses the management of public expenditures in Indonesia in State Budget 2017. The data collected from fiscal policy documents, especially about government spending plans in 2017, and then be reviewed by policy analysis, the theory of public expenditures, and the theory of public goods, and compared with the theory of public expenditure in Islamic economics. Public expenditure management in Indonesia has implemented a distribution system that divided public expenditure for central government expenditures, transfers to the regions, and the village fund. In terms of fiscal policy, public expenditure priorities to support the achievement of sustainable economic growth, job creation, poverty reduction, and the reduction of gaps in the welfare of the whole community. In Islamic economics, public expenditure is used to meet the needs of the community based on the principles of general interest derived from the sharia. Public expenditure on Indonesia’s government as an effective tool to divert economic resources and increase the income of society as a whole, and focused on the embodiment of the people’s welfare.
MASA DEPAN IAIN SYEKH NURJATI CIREBON: Strategi Kampus Entrepreuner Berbasis Lokal Aan Jaelani
Holistik Vol 15, No 2 (2014)
Publisher : LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (540.342 KB) | DOI: 10.24235/holistik.v15i2.337

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan paradigma entrepreuner di IAIN Syekh Nurjati. Paradigma ini dibutuhkan untuk melakukan perbaikan kualitas akademika di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Hal ini dilandasi bahwa reformasi yang dilakukan tetap harus menciptakan keseimbangan antara kemampuan untuk menghimpun sumber daya dan menghasilkan produk, yang dalam konteks pendidikan tinggi adalah lulusan yang berupa sumber daya manusia, yang berkualitas, berguna, berbekal keahlian yang mumpuni dan ikut membangun masyarakat ke arah yang kehidupan yang lebih baik. Meski demikian, arah globalisasi pendidikan tinggi diharapkan tidak terlalu mementingkan kebutuhan ekonomi melalui komodifikasi institusi. Secara konseptual, tulisan ini menawarkan model pengembangan academic entrepreneurship dalam membentuk jiwa kewirausahaan mahasiswa, antara lain melalui kerjasama program poverty alleviation yang dimiliki lembaga-lembaga yang otoritatif dan memiliki kedekatan dengan pengembangan kewirausahaan.Kata Kunci: Entrepreneurship, academic entrepreneurship, program poverty alleviation, kewirausahaan mahasiswa
RELASI NEGARA DAN PASAR BEBAS DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN EKONOMI: Analisis Sejarah Keuangan Publik Islam Aan Jaelani
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (408.527 KB) | DOI: 10.24235/jm.v3i2.3680

Abstract

AbstractThe state becomes a political entity that is responsible for the collective affairs of the community so that it plays an important role in creating economic justice and prospering the community through instruments of development. However, the role of the government in carrying out development depends on public finance which in fact has problems in terms of management and implementation. In the perspective of Islamic economics, public finance is a top priority managed from the side of the sources of income and expenditure used in implementing pro-poor development so as to create prosperity for the community. Keywords: Ushuliyah Rules, Fiqhiyyah Rules, Furuiyyah Rules and Islamic Economics. AbstrakNegara menjadi entitas politik yang bertanggung jawab terhadap urusan kolektif masyarakat sehingga berperan penting dalam menciptakan keadilan ekonomi dan mensejahterahkan masyarakat melalui instrumen pembangunan. Meski demikian, peranan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan bergantung pada keuangan publik yang secara faktual memiliki masalah dari sisi pengelolaan dan implementasinya. Dalam perspektif ekonomi Islam, keuangan negara menjadi prioritas utama yang dikelola dari sisi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran yang digunakan dalam melaksanakan pembangunan yang pro-poor sehingga menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.  Kata Kunci: State, Free-Market, Economy Justice and Public Finance.
MAQASHID SYARIAH DAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA Aan Jaelani
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v4i2.5489

Abstract

AbstractThis article will explore the concept of maqhasid al-shari'ah and the development of sustainable entrepreneurship in Indonesia. Entrepreneurship activities are directed at achieving mashlahah or economic prosperity for each individual and society. However, the implementation of mashlahah as a conceptual framework in developing social and sustainable entrepreneurship requires criticism that can contribute practically to sharia business activities. This study uses content analysis by conducting a literature review on the theme. This paper concludes that entrepreneurship is driven by spirituality and ethical values derived from maqashid al-shari'ah which were developed into social entrepreneurship and sustainable entrepreneurship as a type of entrepreneurship that requires implementation in the form of programs and government policies in growing Muslim entrepreneurs in the era of digital technology.Keywords: Maqashid al-Shari’ah, Mashlahah, Social Entrepreneurship, and Sustainable Entrepreneurship. AbstrakArtikel ini akan mengeksplorasi konsep maqhasid al-syari’ah dan pengembangan kewirausahaan berkelanjutan di Indonesia. Kegiatan kewirausahaan diarahkan untuk mencapai mashlahah atau kesejahteraan ekonomi bagi setiap individu dan masyarakat. Namun, implementasi mashlahah ini sebagai kerangka konsepsional dalam mengembangkan kewirausahaan sosial dan berkelanjutan memerlukan kritik yang dapat berkontribusi secara praktis dalam aktivitas bisnis secara syari’ah. Studi ini menggunakan analisis konten dengan melakukan tinjauan literatur atas tema tersebut. Tulisan ini menyimpulkan bahwa kewirausahaan didorong oleh spiritualitas dan nilai-nilai etis yang diturunkan dari maqashid al-syari’ah yang dikembangkan menjadi kewirausahaan sosial dan kewirausahaan berkelanjutan sebagai jenis kewirausahaan yang membutuhkan implementasi dalam bentuk program dan kebijakan pemerintah dalam menumbuhkan entrepreneur Muslim di era teknologi digital.Kata Kunci:   Maqashid al-Syari’ah, Mashlahah, Kewirausahaan Sosial, dan Kewirausahaan Berkelanjutan.
RELIGI, BUDAYA DAN EKONOMI KREATIF: Prospek dan Pengembangan Pariwisata Halal di Cirebon Aan Jaelani; Edy Setyawan; Nursyamsudin .
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (706.247 KB) | DOI: 10.24235/jm.v2i2.2152

Abstract

Abstract This article confirms that tourism activities including religious, cultural and creative centers in Cirebon are developing separately from local government policy and program implementation, but tourism development activities are getting more advanced in the city and district of Cirebon. With a trend-analysis approach, this article is based on data collected through interviews, exploration of events, news, and information from print media and electronic media, as well as documents from tourism organizers in Cirebon. This paper concludes that Cirebon positioned itself as one of the destinations for the development of halal tourism that became the center of the tourism industry in the future. Keywords: Religion, Culture, Creative Economy, Halal Tourism. Abstrak Artikel ini menegaskan bahwa aktivitas pariwisata termasuk sentra religi, budaya dan ekonomi kreatif di Cirebon berkembang secara terpisah dari sisi kebijakan pemerintah daerah, pelaksanaan program-program, dan strategi pengembangan kawasan wisata baik di kota dan kabupaten Cirebon. Dengan pendekatan trend-analysis, artikel ini berpijak pada data yang dikumpulkan melalui hasil wawancara, eksplorasi terhadap peristiwa, berita, dan informasi dari media cetak dan media elektronik, serta dokumen dari institusi penyelenggara pariwisata di Cirebon. Tulisan ini menyimpulkan bahwa Cirebon memposisikan diri sebagai salah satu destinasi bagi pengembangan wisata halal yang menjadi sentra industri pariwisata di masa mendatang.  Kata Kunci: Religi, Budaya, Ekonomi Kreatif, Wisata Halal
TEKNOLOGI DIGITAL, KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN, DAN DESA WISATA DI INDONESIA Aan Jaelani; Tika Fatichah Hanim
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v6i2.9613

Abstract

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi pentingnya transformasi teknologi digital pada desa wisata dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia di tengah pembangunan desa yang menjadikan ekonomi, masyarakat, budaya, dan ekologis sebagai potensi desa yang dapat dipromosikan melalui pariwisata. Metode yang digunakan berupa perspektif mikroanalisis komprehensif yang sistematis sebagai metode yang digunakan untuk menganalisis subsistem dan hubungan antar subsistem dalam sistem yang kompleks dalam pengelolaan pariwisata di desa. Pengembangan desa wisata dapat diwujudkan melalui teknologi, informasi, dan komunikasi yang diterapkan secara kompleks dan terintegrasi dengan kelima subsistem, yaitu subsistem strategis, subsistem sosial, subsistem ekonomi, subsistem sumber daya dan lingkungan, dan subsistem informasi. Sehingga proses transformasi menjadi desa wisata digital dapat menghubungkan antar komponen dalam pengelolaan pariwisata, mengubah proses bisnis semakin optimal, efisien, dan efektif, meningkatkan layanan pariwisata dengan cepat, dan mempromosikan kelestarian lingkungan pada obyek wisata yang ada. Kata Kunci:  Smart Village, Teknologi Digital, Desa Wisata Digital, Keberlanjutan Lingkungan
MANAJEMEN ZAKAT UNTUK PROGRAM POVERTY ALLEVIATION DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM Aan Jaelani
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.749 KB) | DOI: 10.24235/jm.v3i2.437

Abstract

AbstrakPenghimpunan dan pendistribusian potensi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan (poverty alleviation) selama bertahun-tahun cukup banyak dikaji dalam literatur ekonomi Islam. Bahkan, zakat adalah salah satu instrumen awal keuangan publik Islam. Secara praktis, pengelolaan zakat masih memerlukan manajemen untuk mengentaskan kemiskinan pada berbagai negara, khususnya di Indonesia dan Brunei Darussalam. Kajian ini menemukan adanya keunikan pada pengelolaan zakat untuk program pengentasan kemiskinan sebagai agenda utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam. Manajemen zakat yang diterapkan pada kedua negara ini mampu mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat. Kata Kunci: manajemen zakat, poverty alleviation, lembaga zakat, mustahik AbstractThe collection and distribution of zakat as an instrument for poverty reduction (Poverty Alleviation) over the years pretty much studied in the economic literature, Islam. In fact, zakat is one of the earliest instruments of public finances Islam. In practical terms, the management of zakat still requires management to alleviate poverty in many countries, especially in Indonesia and Brunei Darussalam. This study found their uniqueness in zakat management for poverty alleviation programs as the main agenda in the management of zakat in Indonesia and Brunei Darussalam. Zakat management is applied to both these countries were able to reduce the level of poverty. Keywords: zakah management, poverty alleviation, zakat institution, mustahik
PUBLIC EXPENDITURE MANAGEMENT IN INDONESIA: Aan Jaelani
Hunafa: Jurnal Studia Islamika Vol 15 No 2 (2018): ISLAMIC ECONOMY
Publisher : State Institute of Islamic Studies (IAIN) Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (910.036 KB) | DOI: 10.24239/jsi.v15i2.527.189-224

Abstract

This paper discusses the management of public expenditures in Indonesia in State Budget 2017. The data collected from fiscal policy documents, especially about government spending plans in 2017, and then be reviewed by policy analysis, the theory of public expenditures, and the theory of public goods, and compared with the theory of public expenditure in Islamic economics. Public expenditure management in Indonesia has implemented a distribution system that divided public expenditure for central government expenditures, transfers to the regions, and the village fund. In terms of fiscal policy, public expenditure priorities to support the achievement of sustainable economic growth, job creation, poverty reduction, and the reduction of gaps in the welfare of the whole community. In Islamic economics, public expenditure is used to meet the needs of the community based on the principles of general interest derived from the sharia. Public expenditure on Indonesia’s government as an effective tool to divert economic resources and increase the income of society as a whole, and focused on the embodiment of the people’s welfare.
PENGELOLAAN APBN DAN POLITIK ANGGARAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM AAN JAELANI
Al Qalam Vol 29 No 1 (2012): January - April 2012
Publisher : Center for Research and Community Service of UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten-Serang City-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1867.631 KB) | DOI: 10.32678/alqalam.v29i1.589

Abstract

The development policy in the reformation era gives priority to the paradigm of human development that puts people as the development actors and places local economy as a vehicle for community welfare. However, the government policy as stated in the national budget precisely contradicts with the role of government that should create the community welfare. This study uses the qualitative approach by using historical and verstehen methods. The management of the national budget shows the existence of the government's role in regulating the sources of general revenue and expenditure budget. The practices of the state financial management used for development purposes to create the public welfare have been conducted since the time of Prophet Muhammad. The management of the national budget in the reformation era uses performance-based budget structure that aims to improve the performance of government with good governance that requires the effectiveness, efficiency, transparency, and accountabilicy in its management. However, the abuse of the budget in the form of corruption still occurs in the management of this national budget. Key words: National Budget, Budget-Politics, Corruption, Islamic Economy.
Pengelolaan Dana Zakat Produktif dan Produktivitas Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Brebes Achmad Otong Busthomi; Aan Jaelani; Linda Dwi Astuti
Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 2 (2022): Hawalah : Kajian Ilmu Ekonomi Syariah
Publisher : Publikasiku

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.76 KB) | DOI: 10.57096/hawalah.v1i2.6

Abstract

Zakat adalah salah satu Rukun Islam yang fungsi nya untuk menolong orang fakir, miskin, dan kaum dhu’afa dengan cara mengeluarkan harta yaang dimiliki. Dengan melalui pengelolaan zakat yang baik, diharapkan dapat membuat angka kesejahteraan secara merata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Brebes dan produktivitas mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Brebes. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan memaparkan data dan informasi langsung dari lapangan dengan cara interview (wawancara), observasi, dokumentasi, teknik analisis data (reduksi data dan penyajian data), verifikasi atau penyimpulan data yang kemudian dianalisis dengan teori-teori dan Undang-Undang yang berlaku, sehingga menghasilkan penyajian data-data dan informasi deskriptif dari objek yang terkait. Hasil penelitian ini adalah pengumpulan dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Brebes yaitu melalui sosialisasi, membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) melalui Payroll System. Sasaran pendistribusian zakat produktif untuk orang-orang yang tergolong miskin tetapi ada kemauan untuk memiliki usaha. Adanya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kinerja amil dapat dilihat dari para muzakki, pemerintah daerah maupun dari pusat, dan termasuk dari auditor. Salah satu bentuk produktivitas yang dilakukan oleh mustahik di BAZNAS Kabupaten Brebes adalah mempunyai usaha baru, meningkatnya ekonomi, dan meningkatnya pendapatan kelompok.