Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

PUBLIC EXPENDITURE MANAGEMENT IN INDONESIA: Jaelani, Aan
Hunafa: Jurnal Studia Islamika Vol 15 No 2 (2018): ISLAMIC ECONOMY
Publisher : State Institute of Islamic Studies (IAIN) Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (910.036 KB) | DOI: 10.24239/jsi.v15i2.527.189-224

Abstract

This paper discusses the management of public expenditures in Indonesia in State Budget 2017. The data collected from fiscal policy documents, especially about government spending plans in 2017, and then be reviewed by policy analysis, the theory of public expenditures, and the theory of public goods, and compared with the theory of public expenditure in Islamic economics. Public expenditure management in Indonesia has implemented a distribution system that divided public expenditure for central government expenditures, transfers to the regions, and the village fund. In terms of fiscal policy, public expenditure priorities to support the achievement of sustainable economic growth, job creation, poverty reduction, and the reduction of gaps in the welfare of the whole community. In Islamic economics, public expenditure is used to meet the needs of the community based on the principles of general interest derived from the sharia. Public expenditure on Indonesia’s government as an effective tool to divert economic resources and increase the income of society as a whole, and focused on the embodiment of the people’s welfare.
MASA DEPAN IAIN SYEKH NURJATI CIREBON: Strategi Kampus Entrepreuner Berbasis Lokal Aan Jaelani
Holistik Vol 15, No 2 (2014)
Publisher : LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (540.342 KB) | DOI: 10.24235/holistik.v15i2.337

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan paradigma entrepreuner di IAIN Syekh Nurjati. Paradigma ini dibutuhkan untuk melakukan perbaikan kualitas akademika di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Hal ini dilandasi bahwa reformasi yang dilakukan tetap harus menciptakan keseimbangan antara kemampuan untuk menghimpun sumber daya dan menghasilkan produk, yang dalam konteks pendidikan tinggi adalah lulusan yang berupa sumber daya manusia, yang berkualitas, berguna, berbekal keahlian yang mumpuni dan ikut membangun masyarakat ke arah yang kehidupan yang lebih baik. Meski demikian, arah globalisasi pendidikan tinggi diharapkan tidak terlalu mementingkan kebutuhan ekonomi melalui komodifikasi institusi. Secara konseptual, tulisan ini menawarkan model pengembangan academic entrepreneurship dalam membentuk jiwa kewirausahaan mahasiswa, antara lain melalui kerjasama program poverty alleviation yang dimiliki lembaga-lembaga yang otoritatif dan memiliki kedekatan dengan pengembangan kewirausahaan.Kata Kunci: Entrepreneurship, academic entrepreneurship, program poverty alleviation, kewirausahaan mahasiswa
RELASI NEGARA DAN PASAR BEBAS DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN EKONOMI: Analisis Sejarah Keuangan Publik Islam Aan Jaelani
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (408.527 KB) | DOI: 10.24235/jm.v3i2.3680

Abstract

AbstractThe state becomes a political entity that is responsible for the collective affairs of the community so that it plays an important role in creating economic justice and prospering the community through instruments of development. However, the role of the government in carrying out development depends on public finance which in fact has problems in terms of management and implementation. In the perspective of Islamic economics, public finance is a top priority managed from the side of the sources of income and expenditure used in implementing pro-poor development so as to create prosperity for the community. Keywords: Ushuliyah Rules, Fiqhiyyah Rules, Furuiyyah Rules and Islamic Economics. AbstrakNegara menjadi entitas politik yang bertanggung jawab terhadap urusan kolektif masyarakat sehingga berperan penting dalam menciptakan keadilan ekonomi dan mensejahterahkan masyarakat melalui instrumen pembangunan. Meski demikian, peranan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan bergantung pada keuangan publik yang secara faktual memiliki masalah dari sisi pengelolaan dan implementasinya. Dalam perspektif ekonomi Islam, keuangan negara menjadi prioritas utama yang dikelola dari sisi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran yang digunakan dalam melaksanakan pembangunan yang pro-poor sehingga menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.  Kata Kunci: State, Free-Market, Economy Justice and Public Finance.
MAQASHID SYARIAH DAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA Aan Jaelani
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v4i2.5489

Abstract

AbstractThis article will explore the concept of maqhasid al-shari'ah and the development of sustainable entrepreneurship in Indonesia. Entrepreneurship activities are directed at achieving mashlahah or economic prosperity for each individual and society. However, the implementation of mashlahah as a conceptual framework in developing social and sustainable entrepreneurship requires criticism that can contribute practically to sharia business activities. This study uses content analysis by conducting a literature review on the theme. This paper concludes that entrepreneurship is driven by spirituality and ethical values derived from maqashid al-shari'ah which were developed into social entrepreneurship and sustainable entrepreneurship as a type of entrepreneurship that requires implementation in the form of programs and government policies in growing Muslim entrepreneurs in the era of digital technology.Keywords: Maqashid al-Shari’ah, Mashlahah, Social Entrepreneurship, and Sustainable Entrepreneurship. AbstrakArtikel ini akan mengeksplorasi konsep maqhasid al-syari’ah dan pengembangan kewirausahaan berkelanjutan di Indonesia. Kegiatan kewirausahaan diarahkan untuk mencapai mashlahah atau kesejahteraan ekonomi bagi setiap individu dan masyarakat. Namun, implementasi mashlahah ini sebagai kerangka konsepsional dalam mengembangkan kewirausahaan sosial dan berkelanjutan memerlukan kritik yang dapat berkontribusi secara praktis dalam aktivitas bisnis secara syari’ah. Studi ini menggunakan analisis konten dengan melakukan tinjauan literatur atas tema tersebut. Tulisan ini menyimpulkan bahwa kewirausahaan didorong oleh spiritualitas dan nilai-nilai etis yang diturunkan dari maqashid al-syari’ah yang dikembangkan menjadi kewirausahaan sosial dan kewirausahaan berkelanjutan sebagai jenis kewirausahaan yang membutuhkan implementasi dalam bentuk program dan kebijakan pemerintah dalam menumbuhkan entrepreneur Muslim di era teknologi digital.Kata Kunci:   Maqashid al-Syari’ah, Mashlahah, Kewirausahaan Sosial, dan Kewirausahaan Berkelanjutan.
RELIGI, BUDAYA DAN EKONOMI KREATIF: Prospek dan Pengembangan Pariwisata Halal di Cirebon Aan Jaelani; Edy Setyawan; Nursyamsudin .
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (706.247 KB) | DOI: 10.24235/jm.v2i2.2152

Abstract

Abstract This article confirms that tourism activities including religious, cultural and creative centers in Cirebon are developing separately from local government policy and program implementation, but tourism development activities are getting more advanced in the city and district of Cirebon. With a trend-analysis approach, this article is based on data collected through interviews, exploration of events, news, and information from print media and electronic media, as well as documents from tourism organizers in Cirebon. This paper concludes that Cirebon positioned itself as one of the destinations for the development of halal tourism that became the center of the tourism industry in the future. Keywords: Religion, Culture, Creative Economy, Halal Tourism. Abstrak Artikel ini menegaskan bahwa aktivitas pariwisata termasuk sentra religi, budaya dan ekonomi kreatif di Cirebon berkembang secara terpisah dari sisi kebijakan pemerintah daerah, pelaksanaan program-program, dan strategi pengembangan kawasan wisata baik di kota dan kabupaten Cirebon. Dengan pendekatan trend-analysis, artikel ini berpijak pada data yang dikumpulkan melalui hasil wawancara, eksplorasi terhadap peristiwa, berita, dan informasi dari media cetak dan media elektronik, serta dokumen dari institusi penyelenggara pariwisata di Cirebon. Tulisan ini menyimpulkan bahwa Cirebon memposisikan diri sebagai salah satu destinasi bagi pengembangan wisata halal yang menjadi sentra industri pariwisata di masa mendatang.  Kata Kunci: Religi, Budaya, Ekonomi Kreatif, Wisata Halal
TEKNOLOGI DIGITAL, KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN, DAN DESA WISATA DI INDONESIA Aan Jaelani; Tika Fatichah Hanim
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v6i2.9613

Abstract

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi pentingnya transformasi teknologi digital pada desa wisata dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia di tengah pembangunan desa yang menjadikan ekonomi, masyarakat, budaya, dan ekologis sebagai potensi desa yang dapat dipromosikan melalui pariwisata. Metode yang digunakan berupa perspektif mikroanalisis komprehensif yang sistematis sebagai metode yang digunakan untuk menganalisis subsistem dan hubungan antar subsistem dalam sistem yang kompleks dalam pengelolaan pariwisata di desa. Pengembangan desa wisata dapat diwujudkan melalui teknologi, informasi, dan komunikasi yang diterapkan secara kompleks dan terintegrasi dengan kelima subsistem, yaitu subsistem strategis, subsistem sosial, subsistem ekonomi, subsistem sumber daya dan lingkungan, dan subsistem informasi. Sehingga proses transformasi menjadi desa wisata digital dapat menghubungkan antar komponen dalam pengelolaan pariwisata, mengubah proses bisnis semakin optimal, efisien, dan efektif, meningkatkan layanan pariwisata dengan cepat, dan mempromosikan kelestarian lingkungan pada obyek wisata yang ada. Kata Kunci:  Smart Village, Teknologi Digital, Desa Wisata Digital, Keberlanjutan Lingkungan
MANAJEMEN ZAKAT UNTUK PROGRAM POVERTY ALLEVIATION DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM Aan Jaelani
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.749 KB) | DOI: 10.24235/jm.v3i2.437

Abstract

AbstrakPenghimpunan dan pendistribusian potensi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan (poverty alleviation) selama bertahun-tahun cukup banyak dikaji dalam literatur ekonomi Islam. Bahkan, zakat adalah salah satu instrumen awal keuangan publik Islam. Secara praktis, pengelolaan zakat masih memerlukan manajemen untuk mengentaskan kemiskinan pada berbagai negara, khususnya di Indonesia dan Brunei Darussalam. Kajian ini menemukan adanya keunikan pada pengelolaan zakat untuk program pengentasan kemiskinan sebagai agenda utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam. Manajemen zakat yang diterapkan pada kedua negara ini mampu mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat. Kata Kunci: manajemen zakat, poverty alleviation, lembaga zakat, mustahik AbstractThe collection and distribution of zakat as an instrument for poverty reduction (Poverty Alleviation) over the years pretty much studied in the economic literature, Islam. In fact, zakat is one of the earliest instruments of public finances Islam. In practical terms, the management of zakat still requires management to alleviate poverty in many countries, especially in Indonesia and Brunei Darussalam. This study found their uniqueness in zakat management for poverty alleviation programs as the main agenda in the management of zakat in Indonesia and Brunei Darussalam. Zakat management is applied to both these countries were able to reduce the level of poverty. Keywords: zakah management, poverty alleviation, zakat institution, mustahik
Sustainability of Public Finance During The COVID-19 Outbreaks in Indonesia Aan Jaelani; Tika Fatichah Hanim
Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/amwal.v1i1.6557

Abstract

AbstractThis paper will describe the sustainability of public finances in the form of government policies in managing the budget for handling COVID-19 in Indonesia. The impact of this pandemic can cause an economic crisis in Indonesia so that the policies to be taken in the financial sector will determine the sustainability of public finance itself. The qualitative method applied in this paper by utilizing secondary data can provide analysis in the management of government finances for economic stimulus. Public finance which is the main source in achieving government goals for the welfare of the community is used to handle COVID-19 in the form of budget allocations to meet health infrastructure and various economic stimuli to ensure community survival, economic resilience in the industrial sector, and prepare for the continuation of current economic activities and after the pandemic ends. Keywords: Sustainability, public finance, maqasid shariah, COVID-19, Coronaviruses, economic stimulusAbstrakArtikel ini akan menjelaskan keberlanjutan keuangan publik dalam bentuk kebijakan pemerintah dalam mengelola anggaran untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Dampak pandemi ini dapat menyebabkan krisis ekonomi di Indonesia sehingga kebijakan yang akan diambil di sektor keuangan akan menentukan keberlanjutan keuangan publik itu sendiri. Metode kualitatif yang diterapkan dalam makalah ini dengan memanfaatkan data sekunder dapat memberikan analisis dalam pengelolaan keuangan pemerintah untuk stimulus ekonomi. Keuangan publik yang merupakan sumber utama dalam mencapai tujuan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat digunakan untuk menangani COVID-19 dalam bentuk alokasi anggaran untuk memenuhi infrastruktur kesehatan dan berbagai rangsangan ekonomi untuk memastikan kelangsungan hidup masyarakat, ketahanan ekonomi di sektor industri, dan mempersiapkan kelanjutan kegiatan ekonomi saat ini dan setelah pandemi berakhir. Kata kunci: Keberlanjutan, keuangan publik, maqasid syariah, COVID-19, Coronavirus, stimulus ekonomi
Triple Helix Sebagai Model Bagi Inovasi Pendidikan Tinggi: Analisis Logika Kelembagaan Dalam Pengembangan Kewirausahaan Dan Ekonomi Aan Jaelani
Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah Vol 11, No 1 (2019)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (640.627 KB) | DOI: 10.24235/amwal.v11i1.4980

Abstract

AbstrakArtikel ini akan memaparkan tentang transformasi pendidikan tinggi yang mengalami perluasanm isi untuk memasukkan pembangunan ekonomi dan sosial serta kompetensi, reproduksi budaya dan penelitian dan pergeseran dari individu ke fokus organisasi. Dalam hal ini, model triple helix menegaskan hubungan antara universitas, industri, dan pemerintah sebagai strategi pengembangan untuk memenuhi modal sosialdankesenjanganteknologi, sehingga model iniinidapatmemberikankondisi yang optimal untukinovasiperguruantinggi. Dengananalisisteoriinstitusional yang memilikiempattahappengembangandalam proses pelembagaan model tersebut, makadapatdipahamibahwapolapraktik material yang dibangunsecarasosial, historis, asumsi, nilai-nilai, kepercayaan, danaturan-aturan yang dengannyaindividumenghasilkandanmereproduksisubsistensi material mereka, mengaturwaktudanruang, danmemberikanmaknapadarealitassosialmereka.Artikelinimenyimpulkanbahwalogikakelembagaan yang diharapkandapatbekerjameliputikepercayaandalaminovasisainsdanteknologisebagaikunciuntukpertumbuhankesejahteraanekonomi, orientasipasardalamkelulusanakademiktanpameninggalkanbudayalokal, peningkatandanperlindunganhakkekayaanintelektualdalamindustri, dankemampuanlembagadalampersainganpasar. Kata Kunci: pendidikantinggi, triple helix, logikakelembagaan, kewirausahaan  THE TRIPLE HELIX AS A MODEL FOR INNOVATION OF HIGHER EDUCATION:Analysis of Institutional Logic in Entrepreneurship and Economic Development AbstractThis article will describe the transformation of higher education which is undergoing an expanded mission to include economic and social development as well as competence, cultural reproduction, and research and the shift from the individual to the organizational focus. In this case, the triple helix model emphasizes the relationship between universities, industry, and government as a development strategy to meet social capital and technological gaps, so that this model can provide optimal conditions for university innovation. By analyzing the institutional theory that has four stages of development in the process of institutionalizing the model, it can be understood that the pattern of material practices that are built socially, historically, assumptions, values, beliefs and rules by which individuals produce and reproduce their material subsistence, managing time and space, and giving meaning to their social reality. This article concludes that the institutional logic that is expected to work includes trust in scientific and technological innovation as a key to growing economic prosperity, market orientation in academic graduation without leaving local culture, enhancing and protecting intellectual property rights in the industry, and the ability of institutions in market competition. Keywords: higher education, triple helix, institutional logic, entrepreneurship
Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Pada APBN Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam Aan Jaelani
Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah Vol 10, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.085 KB) | DOI: 10.24235/amwal.v10i1.2871

Abstract

Sistem Anggaran Berbasis Kinerja pada APBN di Indonesia Perspektif Ekonomi IslamAan JaelaniFakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati CirebonEmail: iainanjal@gmail.comAbstrakArtikel ini mengkaji anggaran negara dengan sistem keuangan berbasis kinerja di Indonesia, yang sebelumnya menerapkan sistem keuangan berimbang. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan content analysis dalam memahami teori dan dokumen sistem keuangan di Indonesia. Tulisan ini menyimpulkan bahwa sistem keuangan berbasis kinerja di Indonesia memberikan arah baru dalam pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel untuk kegiatan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.AbstractThis article reviews the state budget with a performance-based financial system in Indonesia, which previously implemented a balanced financial system. By using qualitative method and content analysis approach in understanding the theory and document of the financial system in Indonesia. This paper concludes that performance-based financial system in Indonesia provides a new direction in more transparent and accountable financial management for development activities in realizing community welfare.Kata Kunci: reformasi anggaran, keuangan berbasis kinerja, APBN, ekonomi Islam