cover
Contact Name
Andre Agachi Purba
Contact Email
pt.lembagappn@gmail.com
Phone
+6282181396566
Journal Mail Official
pt.lembagappn@gmail.com
Editorial Address
JL. KAKAK TUA NOMOR 17, Kec Medan Sunggal
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Journal of Constitutional Principles
ISSN : -     EISSN : 31240119     DOI : https://doi.org/10.65244/jcp
Core Subject :
Journal of Constitutional Principles (E-ISSN: 3124-0119) adalah jurnal ilmiah peer-review dan open access yang diterbitkan oleh PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara, yang didedikasikan untuk publikasi penelitian teoretis dan empiris di bidang hukum tata negara dan hukum konstitusi. Jurnal ini bertujuan untuk mengembangkan diskursus akademik serta memberikan analisis kritis dan rekomendasi kebijakan konstitusional yang relevan di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Jurnal ini menerima naskah dengan berbagai pendekatan, termasuk normatif, empiris, dan perbandingan (comparative constitutional law), serta kajian putusan mahkamah konstitusi dan lembaga peradilan lainnya. Ruang lingkup jurnal mencakup prinsip-prinsip konstitusi, demokrasi dan negara hukum, hak asasi manusia, sistem ketatanegaraan, pembagian kekuasaan, judicial review, pemilu dan partai politik, serta reformasi konstitusi. Journal of Constitutional Principles diterbitkan secara berkala dua kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Juni dan Desember, dan berkomitmen untuk menyebarluaskan hasil penelitian konstitusional berkualitas tinggi bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan.
Arjuna Subject : -
Articles 12 Documents
STATUS HUKUM PENGENAAN BIAYA TAMBAHAN OLEH PELAKU USAHA KEPADA KONSUMEN DITINJAU BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Vania Maharani; Akhmad Maimun
Journal of Constitutional Principles Vol. 2 No. 1 (2026): Juni : Journal of Constitutional Principles
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jcp.v2i1.710

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis status hukum pengenaan biaya tambahan oleh pelaku usaha kepada konsumen dalam transaksi pembayaran digital, khususnya QRIS, ditinjau dari perspektif hukum perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan biaya tambahan tanpa persetujuan jelas dari konsumen dapat melanggar syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, terutama terkait kesepakatan dan causa yang halal. Selain itu, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan regulasi Bank Indonesia yang melarang surcharge. Oleh karena itu, pelaku usaha berpotensi bertanggung jawab secara hukum atas kerugian konsumen.
ANALISIS YURIDIS PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI  DALAM MENEGAKKAN HUKUM TATA NEGARA Rafael Singkay; Leidy Wendy Palempung; Novita Marven Mongdong
Journal of Constitutional Principles Vol. 2 No. 1 (2026): Juni : Journal of Constitutional Principles
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jcp.v2i1.735

Abstract

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara di indonesia dan     untuk apa saja kendala yang dihadapi mahkamah konstitusi dalam menegakkan hukum tata negara di indonesia. ini menggunakan penelitian Hukum Normatif.  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Potensi sengketa kewenangan antar lembaga negara muncul akibat ketidakjelasan pengaturan mengenai fungsi, tugas, dan wewenang lembaga negara sehingga diperlukan kejelasan mengenai pengertian sengketa, pihak yang dapat mengajukan permohonan, serta mekanisme pengajuannya ke Mahkamah Konstitusi.

Page 2 of 2 | Total Record : 12