Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan

civics
Website

Published by Universitas Negeri Yogyakarta

ISSN : 18295789 EISSN : 25411918 DOI : 10.21831

Core Subject : Education, Social,

Education Social Sciences

Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan is a scientific journal which managed by Civic Education and Law Department, Yogyakarta State University. This journal focuses on the publication of the results of scientific research related to the field of citizenship studies. The published article originated from researchers, academicians, professional, and practitioners from all over the world. Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan is published by Civic Education and Law Department, Yogyakarta State University in collaboration with Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (Indonesia Association of Pancasila and Civic Education/AP3KnI).

Arjuna Subject : -

Articles 8 Documents

Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2005): December 2005" : 8 Documents clear

Arti penting dan implementasi hukum perizinan dalam bidang lingkungan hidup di Indonesia Eny Kusdarini
Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol 2, No 2 (2005): December 2005
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Licensing represent one of the medium of yuridis vitally administrative in execution of effort activity of development, especially in its bearing with continuation of ability of environment in this Indonesia Circumstance to earn us of the understand remember with gift of permission, governmental can instruct and control its citizen to obviate self-damage of environment in consequence of execution of development of which can result change of environment function. But efficacy of licensing as medium of yuridis administrative in continuation of ability of this environment cannot be discharged from situation of state administration government officer and enforcer government officer punish as executor of effectiveness punish in everyday life. If them apply licensing law better and also apply sanction emphatically to lawbreaker of licensing undoubtedly continuity of ability of Indonesia environment will be able to be looked after from generation to generation

Mendorong tingkat kepatuhan pajak melalui penegakan hukum terhadap aparat pajak Chandra Dewi Puspitasari
Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol 2, No 2 (2005): December 2005
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Tingkat kepatuhan pajak di negara kita tampaknya belum dapat dibanggakan. Kesadaran untuk melakukan serangkaian proses pembayaran pajak belum sepenuhnya melekat pada diri wajib pajak. Rendahnya kesadaran pajak tersebut pada akhirnya berimbas pada rendahnya tingkat kepatuhan pajak wajib pajak. Salah satu pemicu yang menjadikan ketidaksadaran untuk berpajak tersebut “membudaya” justru disebabkan oleh adanya sikap sebagian aparat pajak di lapangan yang menyalahgunakan kewenangan mereka. Hal itulah yang memperburuk citra aparat pajak dan membuat wajib pajak tidak merasa bangga berstatus sebagai wajib pajak. Di sisi lain, penegakan hukum terhadap aparat-aparat tersebut masih sangat lemah, sehingga kepercayaan wajib pajak pun sulit dibangun. Lingkaran yang tercipta antara ketidakpatuhan pajak wajib pajak dengan sikap aparat pajak yang tidak sesuai aturan main harus segera diputus. Salah satu kuncinya adalah dengan menyelenggarakan penegakan hukum terhadap aparat pajak secara konsisten.

Peranan penegak hukum di Indonesia dalam pemberantasan korupsi Puji Wulandari Kuncorowati
Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol 2, No 2 (2005): December 2005
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Sejak reformasi yang dikumandangkan tahun 1998 menyusul jatuhnya pemerintah Orde baru dibawah Presiden Soeharto, tetapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda bahwa korupsi dapat dikurangi apa lagi diberantas. Korupsi sudah melanda Negara ini sejak lama dan dalam skala besar dan hamper menyentuh semua aspek kehidupan. Betapa seriusnya kejahatan korupsi, khususnya di Indonesia berbagai komisi anti korupsi sudah dibentuk sejak tahun 60-an sampai dengan 90-an. Tetapi semuanya kandas karena tidak mendapat dukungan dari pemerintah dan lembaga-lembaga penegak hukum itu sendiri terlibat dalam judicial corruption. Dukungan dari lembaga-lembaga penegak hukum baru dapat diperoleh kalau ada kemauan dari pemerintah untuk memberantas korupsi. Tidak adanya kemauan dan kesungguhan untuk memberantas korupsi telah menyebabkan upaya pemberantasan korupsi lumpuh di tengah jalan. Para penegak hukum yang seharusnya memelopori agenda pemberantasan korupsi, justru terjebak dalam praktik korupsi sendiri. Dalam rangka memberantas korupsi di Indonesia diperlukan aparatur penegak hukum yang terlatih, jujur, berintegrasi dan profesional. Agar aparat-aparat penegak hukum tersebut dapat membongkar perkara-perkara korupsi. Dengan aparat penegak hukum dapat membongkar kasus-kasus korupsi diharapkan agenda pemberantasan korupsi akan bergulir dan didukung oleh masyarakat yang memang sudah lama mengharapkan adanya tindakan tegas dari para penegak hukum.

Perilaku menyimpang dalam perspektif sosiologis Suyato Suyato
Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol 2, No 2 (2005): December 2005
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Discourse of deviant behavior becomes difficult because of its complexity and relativity. Its complexity stems from the facts that there are many concepts should be considered, namely medical concepts, legal aspects, and morals issues. Its relativity comes from the facts that there are many perspectives, such as cross-cultural perspectives, subculture variations, ecological context, variation over time, and situational aspects. Sociologists have been made explanation on deviant behavior but not yet comprehensive. Sociological perspectives on deviant behavior can be categorized as structural functional theory, symbolic interaction theories, and conflict theory. Each of them tries to explain major question, basic assumption, and causes of deviance by using its own perspective. For example, control theory has been emphasis that because the lack of strong tied (legal or social) from others, individual tends to conduct defiantly. Sociologists also has been tried to comprehend ways people neutralize their misbehavior. Using economic perspective and control theory to eliminated corruption conducted by apparatus in district development program as an example, this article concluded that it is needed to make a comprehensive perspective in solving deviant behavior problems, such as corruption.

Perbandingan hukum Islam dan hukum humaniter internasional dalam perlakuan dan perlindungan terhadap tawanan perang di Irak Ekram Prawiroputro; Suharno Suharno
Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol 2, No 2 (2005): December 2005
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Both Islamic Law and Humanitary Law regulate of war detainee (prisoner of war) but still have different between them. The differences are in detainee classification, codified regulation, regulation in details, explicitly sanction, possibilities to flatter detainee, and distinction of slavery ban

Citra hakim dan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia Anang Priyanto
Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol 2, No 2 (2005): December 2005
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Hakim merupakan jabatan yang mulia di Negara Hukum, dikarenakan identitas Negara Hukum sangat ditentukan oleh kinerja Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Kedudukan Hakim merupakan kedudukan kunci keberhasilan penegakan hukum yang menjadi tujuan utama kehidupan masyarakat di Negara Hukum. Dalam sistem peradilan pidana Hakim memiliki kedudukan yang amat berat dikarenakan keputusan yang dijatuhkannya menyangkut nasib sesorang dan perlindungan kepentingan umum. Kesalahan dan perekayasaan dalam memeriksa perkara dalam sistem peradilan pidana sangatlah mempengaruhi citra Hakim dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itulah Hakim yang berhati nurani mulia dan memegang teguh prinsip keadilan dengan profesional dalam menjalankan tugasnya menjadi penentu citra Hakim di Negara Hukum.

Poligami dalam hukum Islam Marzuki Marzuki
Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol 2, No 2 (2005): December 2005
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/civics.v2i2.4376

Poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Lawan dari poligami adalah monogami. Dalam perspektif hukum Islam, poligami dibatasi sampai maksimal empat orang isteri. Ada dua ayat pokok yang dapat dijadikan acuan dilakukannya poligami, yakni QS. al-Nisa’ (4): 3 dan QS. al-Nisa’ (4): 129. Poligami sudah berjalan seiring perjalanan sejarah umat manusia, sehingga poligami bukanlah suatu trend baru yang muncul tiba-tiba saja. Para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan dan hukum poligami. Di antara mereka ada yang menyetujui poligami dengan persyaratan yang agak longgar dan ada yang mempersyaratkannya dengan ketat. Di antara mereka juga ada yang melarang poligami, kecuali karena terpaksa (sebagai rukhshah) dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang pasti hukum Islam tidak melarang poligami secara mutlak (haram) dan juga tidak menganjurkan secara mutlak (wajib). Hukum Islam mengatur masalah poligami bagi orang-orang yang memang memenuhi syarat untuk melakukannya. Pelaksanaan poligami, menurut hukum Islam, harus didasari oleh terpenuhinya keadilan dan kemaslahatan di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Namun, kenyataannya banyak praktik poligami yang tidak mengindahkan ketentuan hukum Islam tersebut, sehingga masih jauh dari yang diharapkan.

Perlindungan hukum terhadap anak dari perlakuan kekerasan orang dewasa Ika Budi Maryatun
Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol 2, No 2 (2005): December 2005
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/civics.v2i2.4379

Violence to children happen in many time and spaces over the world. We can find it in our daily life. It tends to increase in numbers year by year. For, it needs a serious attention from all stakeholders. It may occur in many types, such as physical, psychological, sexual, abusive, and exploitative violence. Many factors cause it, i.e. economic, education, and law. Indonesian government try to protect the children by legislate UU no. 23/2002 on Children Protection. This law regulates protection to children who get many kinds of violence in law, crime, children kidnapping, selling, and trading, and also who are being physical, psychological, and sexual victims. Children are vulnerable in experiencing violence, because they physically weak and psychologically not stable. They are also limited in knowledge and experience. For those weaknesses, they are sometimes object of violence and commodity by adults, even by own their relatives. The law is aimed to protect children according to rights in UN convention, which include children right to live, right to grow and develop, right to get protection, and right of participation. Implementasi of the law is regulated nationally and internationally.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

Filter by Year

2005 2005

Filter By Issues

All Issue Vol. 22 No. 2 (2025) Vol. 22 No. 1 (2025) Vol. 21 No. 2 (2024) Vol 21, No 1 (2024) Vol 20, No 2 (2023) Vol 20, No 1 (2023) Vol 19, No 2 (2022) Vol 19, No 1 (2022) Vol 18, No 2 (2022) Vol 18, No 1 (2021) Vol 17, No 2 (2020) Vol 17, No 1 (2020) Vol 16, No 2 (2019) Vol 16, No 1 (2019) Vol 15, No 2 (2018) Vol 15, No 1 (2018) Vol 14, No 2 (2017) Vol 14, No 1 (2017) Vol 13, No 2 (2016) Vol 13, No 1 (2016) Vol 7, No 1 (2010): June 2010 Vol 6, No 1 (2009): June 2009 Vol 4, No 2 (2007): December 2007 Vol 3, No 2 (2006): December 2006 Vol 3, No 1 (2006): June 2006 Vol 2, No 2 (2005): December 2005 Vol 1, No 2 (2004): December 2004 Vol 1, No 1 (2004): June 2004 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA