cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 7 No 3 (2020)" : 20 Documents clear
TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN CHINA TERHADAP FONOP OLEH AMERIKA SERIKAT DI LAUT CHINA SELATAN Luthfi, Mokhamad
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 3 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i3.32439

Abstract

Abstrak Amerika serikat kembali meluncurkan Kapal perusak yang bertipe USS Decatur. Menurut Penjabat Amerika Serikat, Kapal Perusak Kendali-Rudal USS Decatur sedang melakukan apa yang disebut Militer amerika sebagai Operasi Freedom Of Navigation atau operasi Kebebasan bernavigasi. Kejadian ini berada pada saat Kapal USS Decatur milik Amerika Serikat melwati jarak 12 mil laut karang Gaven dan Johnson di Kepulauan Spartly yang terpencil. Akan tetapi selama operasi yang dilakukan oleh Amerika tersebut, sebuah kapal perang China berlayar dalam jarak beberapa meter dari kapal perusak Amerika Serikat, memaksanya untuk mengubah arah, dalam pertemuan “tidak aman dan tidak profesional” karena kapal Amerika berada di perairan yang disengketakan di Laut China Selatan. Masalah dalam penelitiam ini yakni, apakah tindakan China dalam melakukan peringatan terhadap Prinsip Freedom of Navigation Operation ini merupakan pelanggaran dalam prinsip FON. Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah Menganalisis tindakan peringatan dengan cara melakukan  manuver oleh kapal perusak milik China terhadap Kapal USS  Decatur milik Amerika Serikat yang melakukan operasi Freedom Of  Navigation Di Wilayah Laut China Selatan temasuk pelanggaran  dalam Prinsip Freedom Of Navigation atau tidak. Dengan statusnya sebagai wilayah yang di sengketakan dan belum ada putusan yang sah dari peradilan internasional tentang Laut China Selatan ini, maka wilayah diluar 12 mil Laut teritorial dan 200 mil ZEE China adalah Laut lepas sesuai dengan UNCLOS 1982. Dan sesuai dengan UNCLOS 1982, wilayah laut lepas memiliki hak yang sama bagi semua negara dan mempunyai kebebasan akses bagi semua negara. Negara yang melakukan atau membatasi negara yang menerapkan hak kebebasan bernavigasi atau Freedom of Navigation di wilayah tersebut dapat dianggap melanggar ketentuan Hukum internasional sekalipun negara tersebut telah melakukan pembangunan serta reklamasi di wilayah tersebut Kata kunci : Freedom of Navigation, Amerika Serikat, China, Laut China Selatan   Abstract The United States again launched the destroyer type USS Decatur. According to the Acting United States, the USS Decatur Full-Missile Destroyer is carrying out what the American military calls Operation Freedom of Navigation. This incident occurred when the USS Decatur Ship belonging to the United States passed a distance of 12 miles of coral reefs Gaven and Johnson in the remote Spartly Islands. But during the operation carried out by the Americans, a Chinese warship sailing within a few meters of a US destroyer, forcing the ship to change direction, in an "insecure and unprofessional" meeting because the American ship was in disputed waters in the South China Sea. The problem in this research is whether China's action in commemorating the Freedom of Navigation Operation Principle is a violation of the FON principle. The purpose of this research is to analyze the warning actions by maneuvering by Chinese destroyers of USS Decatur ships owned by the United States that carry out Freedom of Navigation operations in the South China Sea Area whether or not violating Freedom of Navigation Principles. With its status as a disputed territory and there is no valid ruling from this international court of law about the South China Sea, the territory outside of the 12-mile territorial Sea and 200 miles of China EEZ is the high seas according to UNCLOS 1982. And according to 1982 UNCLOS, The high seas have the same rights for all countries and have freedom of access for all countries. Countries that carry out or restrict countries that apply the right of freedom of navigation in that region may be considered to violate the provisions of international law even if the country has undertaken development and reclamation in the region Keyword : Freedom of Navigation, United States, China, South China Sea
Pelanggaran Distinction Principle dalam International Armed Conflict di Yaman Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional Magdalena, Try Intan Febrian
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 3 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i3.32524

Abstract

The international armed conflict in Yemen have occurred since 2010 until now involving the Houthis and the Yemeni Government and their coalition. This conflict has claimed many lives, many of whom are civilians. Meanwhile based on the distinction principle as stated in Article 48, Article 51 number 2, and Article 52 number 2 of Additional Protocol I 1977 states that parties to an armed conflict must distinguish between civilians and combatants and are prohibited from targeting civilians as attacks. This study aims to analyze and formulate what actions taken by the Houthis and the Yemeni Government in armed conflict in Yemen violate the distinction principle based on International Humanitarian Law. This research is a normative study using a statutory and conceptual approach and using descriptive analysis techniques. The results of the study and discussion stated that the Houthi Group and the Yemeni Government and their Coalition had violated the dictinction principle by conducting indiscriminate attacks through attacks on places that were filled with civilians, such as housing, markets and airports.
Kesadaran Hukum Bagi Pengguna Kendaraan Bermotor Roda Dua Terkait Batas Kecepatan Maksimal Di Kabupaten Mojokerto Saputra, Hendra Wahyu; Sulistyowati, Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 3 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i3.32526

Abstract

 Kesadaran Hukum Bagi Pengguna Kendaraan Bermotor Roda Dua Terkait  Batas Kecepatan Maksimal Di Kabupaten MojokertoAbstrakPengguna kendaraan bermotor semakin tahun mengalami peningkatan, tentu kecelakaan tidak terhindarkan, banyak sebab terjadinya kecelakaan dijalan dan salah satu faktor penyebab kecelakaan adalah faktor melanggar batas kecepatan. Kecepatan tinggi dan melebihi batas yang diijinkan adalah faktor penyebab kecelakaan paling penting yang dihadapi oleh banyak negara karena memberikan kontribusi pada permasalahan jumlah dan kefatalan korban kecelakaan, semakin tinggi kecepatan, semakin besar tinggi jarak berhenti yang dibutuhkan, begitu pula dengan resiko kecelakaan pun meningkat. Batas kecepatan maksimal telah ditetapkan secara nasional dalam Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pada pasal 23 ayat (4). Peraturan tersebut dikeluarkan dengan tujuan memeberikan batas kecepatan maksimal bagi pengguna kendaraan bermotor dalam menggunakan jalan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kesadaran hukum bagi pengguna kendaraan bermotor roda dua terkait batas kecepatan maksimal di Kabupaten Mojokerto dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum bagi pengguna kendaraan bermotor roda dua terkait batas kecepatan maksimal di Kabupaten Mojokerto, serta mengetahui dan mengkaji upaya yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas Daerah Kabupaten Mojokerto dalam hal meningkatkan kesadaran hukum bagi pengguna kendaraan bermotor roda dua terkait batas kecepatan maksimal di Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologi yang merupakan penelitian hukum guna mengetahui sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan telah berjalan efektif. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder dengan metode analisis kualitatif.Hasil penelitian menunjukan kesadaran hukum bagi pengguna kendaraan bermotor roda dua terkait batas kecepatan maksimal di Kabupaten Mojokerto sangat rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum bagi pengguna kendaraan bermotor roda dua terkait batas kecepatan maksimal di Kabupaten Mojokerto tingkat pendidikan pengguna kendaraan dan kurangnya rambu-rambu lalulintas tentang batas kecepatan maksimal. Upaya yang dilakukan Polisi Lalu Lintas Daerah Kabupaten Mojokerto adalah upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan adalah mulai memasang kembali rambu-rambu lalulintas tentang batas kecepatan maksimal dalam berkendara dan memasang poster peringatan agar pengguna jalan tidak melebihi batas kecepatan. Upaya represif yang dilakukan adalah melakukan kegiatan patuh lalulintas dan menilang pengguna kendaraan bermotor roda dua yang melebihi batas kecepatan dan memberikan sanksi berupa denda Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Pengguna Kendaraan Roda Dua, Batas Kecepatan Maksimal Abstract The number of motor vehicle users every year has increased. It’s of course can cause traffic accidents. High speed driving and crossing the maximum limit are the main causes of fatalities in the victims of accidents faced by many countries. The higher our speed, the further the distance needed to make the vehicle stop completely. The maximum speed limit has been set nationally in government regulation No. 79 year 2013 about network traffic and road transport in chapter 23 paragraph (4). The regulations are issued with the aim of providing a maximum speed limit for users of motorists when driving on the road.   This research aims to analyse and describe factors that influence legal awareness for users of two-wheeled motor vehicles related to the maximum speed limit in Mojokerto Regency, and to know and review any efforts by local traffic police of  Mojokerto Regency. This research is included in the juridical sociology research which is a legal research to determine the extent to which a statutory legislation can be said to have been effective. Data sources are obtained from primary data and secondary data with qualitative analysis methods.   The results of this research indicate that. Legal awareness for users of two-wheeled vehicle associated maximum speed limit in Mojokerto regency is very low, the factors that influence the legal awareness for users of two-wheeled vehicle associated maximum speed limit in Mojokerto is vehicle user education level and lack of traffic signs on the maximum speed limit,the efforts of the Regional traffic Police Mojokerto regency is the preventive and repressive. The preventive effort is to re-install traffic signs about the maximum speed limit in driving and to install commemorative posters so that road users do not exceed the speed limit. The repressive effort is to conduct a traffic-compliant activity and the user of a two-wheeled motor vehicle that exceeds the speed limit and provides penalties. Keywords : Legal Awareness, Users of Two-Wheeled Vehicles, Maximum Speed ​​Limit
Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Reklame di Kota Surabaya Nugraha, Albar Prastya; Widodo, Hananto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 3 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i3.32586

Abstract

Abstrak Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame pada pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan reklame di Daerah wajib memperoleh izin penyelenggaraan reklame dari Walikota. Namun pada kenyataannya, masih banyak orang yang tidak melakukan izin dan melakukan pelanggaran penyelenggaraan reklame di Kota Surabaya. Hal tersebut berdampak pada Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi kendala penegakan hukum terhadap pelanggaran izin reklame di Kota Surabaya sehingga sampai saat ini pelanggaran mengenai izin reklame masih tetap ada serta untuk mengetahui apa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk mengoptimalisasi penegakan hukum terhadap pelanggaran izin reklame di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran izin reklame di Kota Surabaya tidak berjalan efektif. Terdapat kendala dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran izin reklame di Kota Surabaya yaitu minimnya personil Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak hukum, dan ketidaktaatan masyarakat Kota Surabaya terhadap peraturan yang berlaku. Kata kunci : izin, penegakan hukum, reklame, kendala Abstract Surabaya Mayor Regulation No. 21 of 2018 on Procedure for Managing Advertisements in Article 4 paragraph (1) explains that every individual or agency that will conduct advertisement in the Region must obtain the advertisement permit from the Mayor. But in reality, there are still many people who do not permit and violate the advertisement in Surabaya. This has an impact on the Original Revenue of the City of Surabaya. The purpose of this study is to find out what are the obstacles to law enforcement for violations of advertisement license violations in the city of Surabaya so that until now violations regarding advertisement licenses still exist and to find out what efforts have been made by the Surabaya City Government to optimize law enforcement against violations of advertisement license violations in the city of Surabaya. This research uses sociological juridical research type. Data collection is done by interview and documentation. The data analysis technique used is descriptive qualitative. The results showed that law enforcement against advertisement license violations in Surabaya City was not effective. There are obstacles in the process of law enforcement on violations of advertisement license violations in Surabaya, namely the lack of personnel from the Civil Service Police Unit as law enforcers, and the disobedience of the people of Surabaya City against the applicable regulations. Keywords: permit, law enforcement, advertisement, obstacles
HARMONISASI PENGATURAN PEMANFAATAN ENERGI PANAS BUMI PADA HUTAN KONSERVASI Zakaria, Aditya Darmawan
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 3 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i3.32605

Abstract

Utilization of Geothermal energy has an important role in a country that has abundant energy reserves like in Indonesia today. Utilization of Geothermal energy serves to create domestic energy independence. The Geothermal Energy Utilization Policy itself has been regulated in Law Number 21 of 2014 concerning Geothermal Energy. However, regarding the location of the utilization of geothermal energy, there is a disharmony with Law No. 41 concerning Forestry, which in Article 38 (1) of Forestry it is emphasized that the use of forest areas for development purposes outside forestry activities can only be done within production forest areas and areas protected forest. Another problem that often arises is social problems around the PLTP field. Often in its management a company violates several rules so that it affects the environment around the region. An example of the problem is the Baturaden PLTP project on the slopes of Mount Selamet. Hundreds of people from various elements of the community held an action demanding the termination of the PLTP project. The purpose of this research is to analyze the form of norm disharmony between Law Number 21 of 2014 concerning Geothermal and Law Number 41 of 1999 concerning Forestry in granting permits for the use of Geothermal Energy in conservation forests. This type of research used in this study is normative legal research. The research approach used is the statutory approach, the concept approach, and the historical / historical approach. Types of legal materials used in this study are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal material is done by the method of library study which is then processed by the selection of legal materials in data processing techniques. Legal materials are then drawn conclusions and then provide a prescriptive about the results of research. The results of this study indicate that there is disharmony in regulating the utilization of geothermal energy in conservation forests due to the formation of legislation in different periods made by different institutions, differences between various laws or regulations and overlapping authorities and Conflicts of interest between institutions within the government resulting in differences in interpretation in its implementation, harmonization and synchronization of the law with the provisions of other laws relating to both the old and new laws also need to be done, including harmonization related to the substance of the division of government affairs central and regional government in the Law on Regional Government, harmonizing criminal provisions and administrative sanctions in the Law on Prevention and Eradication of Forest Destruction, harmonizing environmental protection and management in the Law on Protection and Environmental Management, alignment of forest management in the Law on Spatial Planning, Dispute resolution can be carried out through litigation and non-litigation. Keywords: Geothermal, Conservation Forest, Energy
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PTUN SURABAYA NOMOR 79/G/2018/PTUN.SBY DAN 18/B/2019/PT.TUN.SBY TENTANG PENOLAKAN PERPANJANGAN HAK GUNA BANGUNAN DIATAS TANAH HAK PENGELOALAAN MILIK PT. MASPION OLEH WALIKOTA SURABAYA Rahma, Fitriani; Rachman, Tamsil
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 3 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i3.32668

Abstract

Sengketa yang terjadi antara PT. Maspion dengan Walikota Surabaya adalah mengenai penolakan perpanjangan HGB diatas HPL dengan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Walikota Surabaya nomor: 593/2543/436.7.11/2018 tertanggal 3 April 2018, Perihal: Jawaban dan Peringatan III. PT. Maspion (Pembanding/Penggugat) mengajukan gugatan atas ditolaknya permohonan perpanjangan HGB. Pada pengadilan tingkat pertama perkara nomor: 79/G/2018/PTUN.SBY, Majelis Hakim menolak gugatan yang diajukan penggugat karena tidak memiliki kepentingan hukum (legal standing), padahal sumber adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah yang pada pasal 3 menyebutkan menetapkan hak prioritas bagi penggugat untuk memperpanjang HGB. Kemudian penggugat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Majelis Hakim Banding dalam putusan nomor 18/B/2019/PT.TUN.SBY menyatakan, mengabulkan permohonan banding pembanding dan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, serta mewajibkan tergugat/terbanding untuk mencabut KTUN dan menyetujui permohonan perpanjangan HGB milik pembanding/penggugat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan nomor 79/G/2018/PTUN.SBY dan 18/B/2019/PT.TUN.SBY, serta apa akibat hukum dari putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara nomor 18/B/2019/PT.TUN.SBY bagi para pihak yang terkait. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang kemudian diolah dengan teknik content analysis agar menunjukkan metode analisis yang integrative dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganilis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya. Hasil penelitian ini adalah penulis tidak setuju dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada amar putusan No. 79/G/2019/PTUN.SBY. Menurut penulis, eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengugat tidak memiliki kepentingan hukum adalah tidak benar, karena sumber dari timbulnya peristiwa-peristiwa hukum ini adalah Perjajian Penyerahan Penggunaan Tanah yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Perjanjian tersebut juga belum pernah dinyatakan batal oleh undang-undang maupun kedua belah pihak. Kata Kunci: Hak Guna Bangunan, Hak Pengelolaan, KTUN
Penyelesaian Perkelahian antar Sesama Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto Ambarsari, Nila; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 3 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i3.32669

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sedang menjalani hukumannya. Pembinaan dilakukan agar senantiasa narapidana menjadi pribadi yag jauh lebih baik, namun seiring dengan berjalannya waktu banyak sekali Lembaga Pemasyarakatan yang justru belum bisa memenuhi tanggung jawabnya untuk menciptakan Lembaga Pemasyarakatan yang tentram justru masih banyak narapidana yang melakukan perkelahian di dalam kamar sel. Narapidana yang Melakukan Perkelahian di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto memang cukup banyak, Pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sudah dilakukan secara maksimal oleh petugas dan bahkan hukuman bagi narapidana yang berkelahi di dalam Lembaga Pemasyarakatan juga sudah sesuai dengan porsinya yang memang seharusnya membuat narapidana itu menjadi jera dan tidak ingin mengulangi perbuatannya lagi, namun memang tidak semua narapidana merasa jera akan hukuman yang sudah di berikan oleh para petugas Lapas bahkan tidak sedikit juga diantara mereka yang masih mengulangi perbuatannya bertengkar dengan sesama narapidana. Berdasarkan dari data yang saya peroleh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto kebanyakan dari mereka yang berkelahi dikarenakan faktor internal yaitu dari diri mereka sendiri yang memang sensitif mudah marah dan kebetulan ada masalah hutang-piutang antar sesama narapidana yang mengakibatkan saling tidak terima satu sama lain pada saat ditagih hutangnya yang akhirnya menimbulkan rasa emosi dan berkelahi. namun bukan hanya itu saja ada faktor eksternal juga yaitu dengan kondisi lapas yang mengalami Over kapasitas mengakibatkan narapidana merasa kurang nyaman dan kurangnya tempat untuk bergerak sehingga sering menimbulkan salah faham seperti salah bicara saja satu sama lain mudah tersulut emosinya pada akhirnya juga dapat menimbulkan sebuah perkelahian yang terjadi antar sesama narapidana itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian yuridis sosiologis, serta sumber data yang digunakan dari hasil wawancara dengan informan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di teliti, dokumentasi, serta data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan lainnya. Data akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, bahwa terdapat 2 faktor penyebab yang menjadi pemicu narapidana melakukan perkelahian yaitu faktor internal dan eksternal yang mana fakor internal berasal dari diri mereka sendiri yang mudah marah terhadap situasi sekitarnya dan mudah terpancing emosinya dan faktor eksternal dari luar yaitu mengenai over kapasitas yang bukan hanya terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Mojokerto namun juga Lembaga pemasyarakatan yang lainnya. Sedangkan penyelesaian perkelahian antar sesama narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto narapidana yang melanggar tata tertib akan diberitahu secara lisan namun jika dirasa cukup berbahaya maka akan diselesaikan dengan peraturan yang telah ada  sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Kata Kunci : Perkelahian, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana
Konflik Pertanahan Antara Masyarakat Desa Pakel Dengan Perhutani KPH Banyuwangi Barat karomah, sipta
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 3 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i3.32678

Abstract

Abstrak Tanah sangat penting bagi manusia. Hubungan antara manusia dan tanah tidak bisa dipisahkan. Manusia diciptakan dari tanah, hidup di darat dan mendapatkan makanan dengan memanfaatkan sumber daya tanah. Dengan jelas menjelaskan pentingnya dan batas-batas tanah bagi rakyat dan negara sebagai Organisasi Masyarakat tertinggi di Indonesia sebagaimana diuraikan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, "Air bumi dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikendalikan oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran terbesar rakyat. Indonesia adalah negara hukum yang mengakui keberadaan komunitas hukum adat. Komunitas hukum adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia, namun kerap kali masyarakat hukum adat tersingkirkan oleh kepentingan pemerintah dan pengusaha. Contohnya adanya tumpang tindih yang mengakibatkan konflik pertanahan seperti dalam penelitian ini dimana terjadi konflik pertanahan antara masyarakat Desa Pakel Kabupaten Banyuwangi dan Perhutani KPH Banyuwangi Barat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik. Metode yang digunakan adalah empiris. Hasilnya, penyebab adanya konflik ini diantaranya tumpang tindih Hak Pengelolaan dan Penguasaan, tidak bisa menunjukkan alas hak yang jelas antara kedua belah pihak dan musyawarah yang tidak berhasil. Kata kunci: tanah, komunitas hukum adat, penyebab konflik pertanahan. 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN PEMANFAATAN RUMAH NEGARA SELAIN SEBAGAI TEMPAT TINGGAL DI INDONESIA Kharisma, Muhammad
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 3 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i3.32702

Abstract

Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok (primer) manusia yang tidak boleh sampai dilupakan setelah kebutuhan pangan dan kebutuhan sandang. Yang artinya setiap manusia pasti membutuhkan tempat tinggal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya pengaturan penggunaan dan pemanfaatan rumah negara, juga mengetahui tindakan pemerintah terhadap rumah negara yang digunakan selain tempat tinggal/hunian. Pada penelitian ini difokuskan kepada kebaburan norma yang ada dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan berkaitan dengan rumah negara, kemudian bahan hukum sekunder terdiri atas tulisan dari hasil penelitian, buku-buku, jurnal hukum berkaitan dengan rumah negara dan kamus hukum. Masalah yang timbul adalah berkaitan dengan makin maraknya masyarakat yang memanfaatkan rumah negara tidak sesuai dengan fungsinya, seperti digunakan untuk tempat kegiatan usaha dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat pasal yang menimbulkan multitafsir, yaitu terdapat dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang pada pasal ini tidak dijelaskan secara detail terkait jenis rumah yang boleh digunakan untuk kegiatan usaha, Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut juga tidak mengatur secara spesifik terkait rumah negara
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/Puu-Xvi/2018 Terkait Perluasan Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Dan Hak Pemanggilan Paksa Dewan Perwakilan Rakyat Putra, Satria Rangga
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 3 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i3.30571

Abstract

Pengaturan mengenai kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan hak pemanggilan paksa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diatur di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3). UU MD3 telah diubah dua kali, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU MD3. Perubahan tersebut menimbulkan polemik karena terdapat tiga pasal kontroversial terkait perluasan kewenangan MKD dan hak pemanggilan paksa DPR yang berpotensi membuat DPR menjadi anti kritik. Tiga pasal tersebut adalah Pasal 73 ayat (3), (4), (5), dan (6), Pasal 122 huruf l, Pasal 245 ayat (1) yang diuji materi ke Mahkamah Konstitusi tahun 2018. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018 permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum dan dikabulkan untuk sebagian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 terkait perluasan kewenangan MKD dan hak pemanggilan paksa DPR, serta untuk menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konsep. Jenis bahan hukum adalah bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum. Keseluruhan bahan hukum dikumpulkan melalui pendekatan penelitian, dikelola dengan pemilihan bahan hukum yang relevan serta disusun secara sistematis dengan menggunakan teknik analisa preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi seperti tidak konsisten terkait hak pemanggilan paksa DPR dalam Pasal 73 ayat (3), (4), (5), dan (6). Pada satu sisi Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa DPR hanya bisa memanggil paksa setiap orang dalam konteks hak angket melalui bantuan Kepolisian. Pada sisi yang lain pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyatakan kepolisian hanya dapat melakukan panggilan paksa berkaitan dengan proses penegakan hukum. Perluasan kewenangan MKD dalam Pasal 122 huruf l untuk mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap pihak yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR terlalu sumir, multitafsir dan serampangan. Pertimbangan MKD dalam proses pemeriksaan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 245 ayat (1), Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 menjadi ultra petita karena melebihi permohonan Pemohon sekaligus membuat Mahkamah Konstitusi menjadi positive legislator kembali. Mahkamah Konstitusi lebih tepat mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya dan tidak menghilangkan pertimbangan MKD melainkan dengan melimitasi waktu pemberian pertimbangan atau dengan menempatkan pertimbangan MKD tidak menjadi conditio sine qua non dikeluarkannya keputusan Presiden, hal tersebut karena pertimbangan dan persetujuan adalah hal yang berbeda. Selain itu, Mahkamah Konstitusi harusnya menyatakan inkonstitusional kata “tidak” karena menimbulkan multitafsir.Kata kunci: Mahkamah Kehormatan Dewan, Pemanggilan Paksa, Dewan Perwakilan Rakyat, Putusan Mahkamah Konstitusi.

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 4 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue