cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum" : 25 Documents clear
ASPEK HUKUM PEMENUHAN RUANG TERBUKA HIJAU DAN PENERAPANNYA PADA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN SIDOARJO Tisya, Nabilah Assa'diyah; Masnun, Muh Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.49183

Abstract

The purpose of this research is to analyze the construction of Article 29 paragraph (2) of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning (UUPR) and the implementation of the handover of green open space in Sidoarjo Regency, moreover the implementation of Article 47 paragraph (4) of the Sidoarjo Regent Regulation Number 97 of 2021 concerning Procedures for The Delivery and Utilization of Housing Infrastructure, Facilities, and Utilities related to the handover, especially green open space has not been carried out optimally. This research uses a type of empirical research was used that used a qualitative approach with the use of primary and secondary data which was then collected through literature studies and interviews, then analyzed by descriptive-analysis methods. The results showed that article 29 paragraph (2) of the UUPR can be interpreted that the fulfillment of 20% of public green open space is the responsibility of the city / regency regional government, while private green open space is 10% fulfilled by the community both individually and in groups, private parties, and legal institutions / entities. Besides that why the submission delivery of infrastructure, facilities, and public utilities has not been carried out optimally, due to one of the obstacles that occurs is related to the lack of strict sanctions to enforce developers (developers), so they do not feel that they have an obligation to hand them over.
KESADARAN HUKUM PERUSAHAAN SWASTA DI KOTA SURABAYA DALAM MEMPEKERJAKAN PENYANDANG DISABILITAS (STUDI DI PT. ADVIANT BERKAT MANDIRI) Yulianto, Adam; Sulistyowati, Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50411

Abstract

Berdasarkan data Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2021, Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penyandang disabilitas terbanyak yaitu mencapai 22.347 jiwa dan 15.505 jiwa diantaranya dalam usia produktif. Penyandang disabiltias dalam usia produktif tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang hanya menyentuh 44% dari yang ditetapkan secara nasional yaitu 69.3%. Surabaya mengalami peningkatan jumlah penyandang disabiltias pada kurun waktu 2019-2020 yang mencapai 13.3%. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan perusahaan swasta untuk mempekerjakan penyandang disabilitas setidaknya 1% dari keseluruhan pekerja. Belum semua perusahaan swasta di Surabaya menjalankan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU Penyandang Disabilitas, salah satunya PT. Adviant Berkat Mandiri. Penelitian ini akan meneliti kesadaran hukum dan faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum PT. Adviant Berkat Mandiri dalam mempekerjakan penyandang disabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara, serta data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian menemukan bahwa kesadaran hukum PT. Adviant Berkat Mandiri terkait kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas minimal 1% masih sangat rendah. PT, beberapa faktor yang mempengaruhinya adalah latar belakang pendidikan dari HRD, pengalaman kerja HRD, dan pelatihan/sertifikasi HR dari HRD. Kata Kunci: disabilitas, pekerja, perusahaan swasta
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PRIVAT DI KAWASAN INDUSTRI: STUDI KASUS DI KAWASAN INDUSTRI JAVA INTEGRATED INDUSTRIAL AND PORTS ESTATE Yuniarti, Putri Irma; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50434

Abstract

Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan industri merupakan salah satu kewajiban pihak pengelola kawasan industri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 9 Huruf c Peraturan Daerah Kabupaten.Gresik No.10 Tahun 2010, pada kawasan industri JIIPE yang hanya menyediakan 115 Ha atau sebesar 6,53% lahan rth meski seharusnya minimal tersedia 352 Ha atau 20% lahan rth dari keseluruhan lahan kawasan industri seluas 1761 Ha. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam langkah penertiban pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau privat di kawasan industri ialah melalui penerapan sanksi administratif, namun sangat disayangkan proses penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran ini belum berjalan secara maksimal sehingga banyak yang berhenti pada proses pemberian himbauan setelah dilakukannya konfirmasi dan/atau peninjauan lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi administratif yang dilakukan oleh Dinas PUTR dan Dinas Satpol PP Kab.Gresik serta faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan socio-legal. Dari penelitian ditemukan bahwa penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran kewajiban penyediaan rth di kawasan industri belum pernah dilakukan baik oleh dinas PUTR maupun Dinas Satpol kepada pihak PT.BKMS selaku pihak pengelola kawasan industri JIIPE yang melakukan pelanggaran, hal ini dikarenakn belum adanya laporan terkait adanya pelanggaran penyediaan rth yang dilakkukan oleh PT.BKMS, terdapat faktor penghambat yang ditemui baik oleh Dinas Putr maupun Dinas Satpol PP Kab.Gresik dalam melaksanakan penerapan sanksi administratif diantaranya faktor masyarakat, sarana dan prasarana serta penegak hukum itu sendiri. Kata kunci: penerapan sanksi administratif,rth , kawasan industri
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR NO.207/PDT/PT.MKS TENTANG PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH TANPA DISERTAI AKTA HIBAH Effendy, Noerizma Kurniawan; Susilowati, Indri Fogar
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50516

Abstract

Perbuatan yang dimaksudkan memindahkan Hak Milik atas tanah diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hak atas tanah dapat beralih dengan cara hibah dan dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta dibuat oleh PPAT. Peralihan hak atas tanah harus dilakukan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah dengan alat bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tanah yaitu berupa sertifikat tanah. Permasalahan yang diangkat penulis merujuk pada Putusan Pengadilan Tinggi Makasar No. 207/PDT/2017/PT.MKS dimana terjadi proses peralihan hak milik atas tanah tanpa disertai akta hibah dari Pihak Terbanding kepada Para Pembanding sampai dengan terbitnya sertifikat tanah. Penelitian ini dianalisis penulis untuk mengetahui ratio decidendi yang digunakan Para Majelis Hakim dalam menentukan fakta materiil dari perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, kemudian bahan hukum sekunder menggunakan buku hukum, jurnal penelitian hukum, skripsi, dan dokumen lain yang menjadi fakta materiil terkait dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghibahan merupakan pemindahan hak kepemilikan. Bukti kepemilikan atas tanah dapat dibuktikan dengan sertifikat tanah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, peraturan ini merupakan bentuk pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka recht kadaster yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah dengan alat bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tanah yaitu berupa sertifikat tanah. Kata Kunci: peralihan, hibah, pendaftaran
ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 434/Pdt.G/2017/PA.Clg TENTANG PERCERAIAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA IZIN DARI ATASAN DI PENGADILAN AGAMA CILEGON Arifin, Ferdiana; Susilowati, Indri Fogar
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50598

Abstract

Perceraian bisa saja terjadi di kalangan masyarakat manapun termasuk di kalangan Pegawai Negeri Sipil, yang mana Pegawai Negeri Sipil mempunyai aturan khusus yang mengatur bagaimana mereka menjalankan kehidupan di dalam kantor atau bahkan diluar kantor karena mereka bertindak sebagai pelayan masyarakat dan turan tersebut bertujuan untuk menjadikan tugas dan fungsi Pegawai Negeri Sipil dapat maksimal di tengah masyarakat. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus mendapatkan izin dari atasan karena hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Perceraian bagi Pegawai negeri Sipil, namun dalam putusan nomor 434/Pdt.G/2017/PA.Clg Hakim tidak mempertimbangkan peraturan tersebut, Sehingga menimbulkan pertanyaan apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim dan apa akibat hukum terkait penjatuhan putusan nomor 434/Pdt.G/2017/PA.Clg tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil yang tidak mempertimbangkan izin dari atasan. Tujuan penelitian ini adalah unntuk mengetahui apa Hakim mempertimbangkan Peraturan pemerintah tersebut dan apa akibat hukumnya putusan Hakim tersebut. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus serta menggunnakan analisis perspektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan nomor 434/Pdt.G/2017/PA.Clg Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan peraturan tersebut dan memutus perceraian yang salah satu pihaknya yaitu tergugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil tanpa izin dari atasannya, juga akibat putusan tersebut Pegawai Negeri Sipil yang bercerai akan mendapatkan sanksi disiplin karena telah melanggar peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Perceraian bagi Pegawai negeri Sipil.
HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KEWENANGAN PENYIDIKAN OLEH LEMBAGA PENEGAK HUKUM DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA Asror, Muh. Khozinatul; Puspoayu, Elisabeth Septin
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50616

Abstract

Penegakan hukum perikanan di ZEE Indonesia hingga saat ini belum terlaksana dengan baik. Penegakan hukum perikanan terkait penyidikan melibatkan tiga lembaga pemerintah yaitu Polri, PPNS Perikanan dan TNI AL. tidak jelasnya pengaturan wilayah tugas lembaga-lembaga penegak hukum yang mempunyai kesamaan tugas, fungsi, dan wewenang di wilayah ZEE Indonesia, menyebabkan disharmoni atau tumpang tindih atas kewenangan pada penegakan hukum yang terjadi diwilayah ZEE Indonesia. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bentuk disharmoni peraturan antar lembaga penegak hukum yang berwenang di ZEE Indonesia, dan upaya serta hambatan dalam mengatasi ketidakharmonisan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, kemudian bahan hukum sekunder menggunakan buku hukum, jurnal penelitian hukum, skripsi, dan dokumen lain yang menjadi fakta materiil terkait dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk disharmoni meliputi masing-masing lembaga yang secara yuridis formal diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, namun dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur secara tegas dan jelas pembagian kewenangan, serta pengaturan mekanisme kerja yang pasti diantara lembaga yang berwenang di ZEE Indonesia. Terdapat hambatan terkait penegakan hukum di ZEE Indonesia, upaya yang dapat dilakukan: harmonisasi serta koordinasi yang sinergis antar lembaga penegak hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait lembaga penegak hukum yang berwenang di wilayah ZEE Indonesia, urgensi mengenai penerapan Coast Guard di Indonesia. Kata Kunci: disharmoni, penyidikan, lembaga, ZEE Indonesia
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR 26/PID.SUS.ANAK/2022/PN.MTR) Rosagita, Anindya Aurin; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50652

Abstract

Penyalahgunaan narkotika pada anak terjadi pada putusan Pengadilan Negeri Mataram Perkara Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr. Anak bertindak sebagai pengguna, perantara jual beli narkotika Golongan I, dan pelaku penggelapan. Hakim menjatuhkan pidana berupa pembinaan dalam Lembaga BRSAMPK “Paramita” Mataram. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr apa telah sesuai dengan ancaman pidana Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika dan apakah telah sesuai dengan kesalahan terdakwa. Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr dengan ancaman pidana pada Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika dan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr dengan kesalahan terdakwa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan Perkara Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr belum sesuai dengan ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika. Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan Perkara Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr, anak pelaku bertindak sebagai menjadi perantara jual beli narkotika Golongan I, pemakai dan pelaku tindak pidana penggelapan, dikategorikan dalam concursus idealis. Maka kasus yang diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram perkara Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr  sudah sesuai dengan Pasal 81 UU SPPA terutama jika mendasarkan pada ayat (5) nya.
ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN KOIN EMAS DINAR DAN KOIN PERAK DIRHAM SEBAGAI ALAT TUKAR DI PASAR MUAMALAH DEPOK Pangestu , Bayu Ajie Satya; Hermono, Budi
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50301

Abstract

Indonesia menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Akan tetapi pada awal Februari 2021 di Pasar Muamalah Depok terdapat peristiwa koin dari logam mulia (emas dan perak) digunakan sebagai obyek tukar. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah penggunaan koin dinar dan dirham di Pasar Muamalah dalam perspektif hukum di Indonesia dan apakah transaksi di Pasar Muamalah dapat ditinjau dari perspektif perjanjian tukar menukar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis, pengumpulan bahan hukum dilakukan menggunakan aturan yang bersifat normatif dengan menggunakan buku atau jurnal hukum yang linear dengan penelitian, dan dianalisis dengan metode prespektif. Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia Rupiah adalah satu-satunya alat tukar yang sah di Indonesia. Penggunaan alat tukar lain di luar Rupiah akan mendapat sanksi pidana dan denda. Koin emas dan perak yang terdapat di Pasar Muamalah Depok bukan merupakan mata uang karena diproduksi oleh PT Antam dan tidak menyerupai mata uang negara lain manapun. Koin-koin tersebut hanya merupakan suatu komoditas biasa dan objek pajak yang tergolong sebagai emas perhiasan berdasarkan Pasal 1 angka 8 PMK No. 30/PMK.03/2014. Sehingga transaksi yang terjadi di Pasar Muamalah Depok dengan menggunakan koin dari logam mulia adalah suatu perjanjian tukar menukar dengan koin logam mulia sebagai salah satu obyek perjanjian/obyek tukarnya.  
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR: 5/PDT/2018/PT.PBR TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERKAITAN DENGAN REKLAMASI LAHAN PASCA TAMBANG Eisano, Sapna Keryn; Tamsil, Tamsil
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50385

Abstract

Abstract Case number 5/Pdt/2018/Pn.Pbr is evidence that there are still companies that do not carry out post-mining reclamation and the government does not carry out supervision in accordance with statutory regulations. PT Riau Bara Harum as the holder of IUP and IPPKH Limited Production Forest Areas in Riau left the mining area without doing any post-mining reclamation, making the judge in decision number 22/Pdt.G-LH/2016/Pn.Rgt decide PT Riau Bara Harum and the Ministry of Energy and Mineral Resources have violated the law and punished the Ministry of Energy and Mineral Resources for reclamation of the object of dispute. The Ministry of Energy and Mineral Resources then made an appeal to the High Court with case Number 5/Pdt/2018/Pt.PBR, in which the Panel of High Judges upheld Decision Number 22/Pdt.G-LH/2016/PN.Rgt. This research is a normative legal research, the approach used is the law, case and conception approach. The research was conducted with primary and secondary legal materials, and the collection of legal materials used literature study. The results of this study are to determine the judge's considerations and the legal consequences of the judge's considerations. Keywords: post-mining reclamation, supervision, coal mining
ANALISIS YURIDIS TUMPANG TINDIH KEWENANGAN BPN YOGYAKARTA DAN KERATON DALAM DUA PRINSIP SISTEM PENGELOLAAN TANAH SETELAH BERLAKUNYA UU NO.13 TAHUN 2012 DARI PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL Rizhaldi, Muhammad Bayu; Susilowati, Indri Fogar
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50695

Abstract

Penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terkait Tumpang Tindih Kewenangan BPN Yogyakarta dan Keraton Dalam Dua Prinsip Hukum Pada Sistem Pengelolaan Tanah Setelah Berlakunya UU No. 13 Tahun 2012 dari Perspektif Hukum Nasional” ini berisi 2 buah rumusan masalah yaitu : Apakah hubungan kelembagaan antara BPN dan Keraton Yogyakarta mengacu pada kewenangan dalam pengelolaan pertanahan sudah sesuai dengan Konstitusi Hukum Nasional berdasarkan pada UUPA khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Apa akibat hukum bagi masyarakat DIY dalam Pendaftaran Tanah yang mengalami dua prinsip Hukum Pertanahan setelah berlakunya UUPA dan UU No. 13 Tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganilisis bagaimana hubungan kelembagaan serta kewenangan BPN dan Keraton dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan suatu kajian Normatif Yuridis, dimana analisis kajian dilakukan dengan pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan Konseptual, dan pendekatan secara Historis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPN dilibatkan dalam Proses Pemanfaatan dan Pengelolaan yang bertugas memverifikasi hasil identifikasi dan inventarisasi dari pihak Keraton hingga terbitnya Hak Milik.

Page 2 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol 1 No 1 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue