Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN IZIN JARAK PERUMAHAN DENGAN INDUSTRI TERKAIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 35 TAHUN 2010 Farid, Emilia NurJaurotul; Widodo, Hananto; Puspoayu, Elisabeth Septin
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 4 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i4.30888

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri menyebutkan bahwa jarak minimal lokasi kegiatan industri terhadap permukiman maupun perumahan yaitu 2 kilometer. Namun yang terjadi di Menganti Gresik terdapat perumahan disekitar industri. Perumahan dan pemukiman pada umumnya tidak berdekatan dengan kawasan industri tetapi pada kenyataannya di kawasan industri Menganti banyak sekali perumahan dan pemukiman yang jaraknya sangat dekat yakni kurang dari 1 kilometer dengan kawasan industri bahkan industri tersebut dikelilingi oleh permukiman warga, selain itu lahan yang dijadikan kawasan industri pada awalnya adalah perkebunan. Terdapat 36 Perumahan yang berada disekitar Pabrik di Menganti, ini beberapa perumahan yang sangat berdekatan dengan pabrik yaitu Perumahan Swan Menganti Park dan Pelem Pertiwi. Kemudian disekitar Perumahan tersebut terdapat beberapa pabrik yaitu seperti PT. Wijaya Prima Baja Indonesia, PT. Jaya Logam Perkasa, PT. Surabaya Steel Investamma Indonesia dan PT. Heaven Chemical. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui implementasi izin Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2010 terhadap jarak kawasan perumahan di sekitar pabrik atau industri di Menganti Gresik dan untuk mengetahui sanksi dan upaya pemerintah mengatasi terjadinya pelaksanaan implementasi izin terhadap jarak kawasan perumahan di sekitar pabrik atau industri di Menganti Gresik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Adapun sumber data yang digunakan adalah hasil dari wawancara dengan informan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dokumentasi, observasi serta data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan lainnya. Selanjutnya akan dianalisis dengan peraturan-peraturan yang berkaitan, dan data akan dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian bahwa permasalahan jarak antara perumahan dengan pabrik di Menganti Gresik merupakan masalah terkait perizinan dan tata ruang yang dimana seharusnya perumahan yang ideal yaitu minimal 2 kilometer dari pabrik. Menurut peneliti permasalahan jarak antara perumahan dengan pabrik di menganti gresik tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri dan adanya ketidaksesuaian terhadap tata ruang maupun perizinan terkait pabrik di sekitar perumahan maka sanksi yang dikenakan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030 pada pasal 94 ayat 5 yaitu berupa pencabutan izin dan pembongkaran bangunan. Â Kata Kunci : Tata Ruang, Perumahan, Industri

PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PENYITAAN KAPAL TANKER STENA IMPERO BERBENDERA INGGRIS OLEH IRAN DI SELAT HORMUZ MENURUT HUKUM INTERNASIONAL Artistia, Tahta Junisa; Hermono, Budi; Puspoayu, Elisabeth Septin
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i1.31317

Abstrak Sebagai Negara yang berbatasan dengan Selat Hormuz, Iran memiliki kewenangan untuk melakukan pemaksaan pentaatan terhadap ketentuan rezim lintas transit. Dengan adanya kewenangan tersebut Iran memiliki hak untuk melakukan penyitaan terhadap Kapal Tanker Stena Impero berbendera Inggris yang diduga telah melanggar ketentuan Hukum Laut Internasional ketika melakukan lintas transit di Selat Hormuz. Namun, Inggris sebagai Negara bendera kapal menafsirkan tindakan Iran sebagai reprisal karena sebelumnya Inggris telah menahan Kapal Grace 1 di Gibraltar. Dengan demikian dirumuskan dua permasalahan yaitu apakah tindakan penyitaan Kapal Tanker Stena Impero dapat diaktegorikan sebagai tindakan reprisal dan apa bentuk penyelesaian sengketa mengenai penyitaan Kapal Tanker Stena Impero di Selat Hormuz. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tindakan penyitaan Kapal Tanker Stena Impero sebagai tindakan pembalasan atauÂ reprisal, serta untuk menganalisis bentuk penyelesaian sengketa antara Inggris dan Iran terkait penyitaan Kapal Tanker Stena Impero di Selat Hormuz. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan berupa pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Jenis bahan hukum yang dipakai terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik preskriptif yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu.Berdasarkan hasil pembahasan, dapat diketahui bahwa tindakan penyitaan Kapal Tanker Stena Impero oleh Iran telah memenuhi unsur-unsur reprisal menurut konsep reprisal pada Hukum Internasional. Bentuk penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh Inggris dan Iran adalah penyelesaian sengketa melalui ITLOS karena ITLOS merupakan Mahkamah Internasional yang khusus menangani kasus dibidang Hukum Laut Internasional dan putusan akhirnya bersifat final dan memiliki kekuatan hukum mengikat.Â Abstract As a country bordering the Strait of Hormuz, Iran has the authority to enforcement measures of the provisions of the transit passage regime. With the authority, Iran has the right to seizure British-flagged Stena Impero suspected of violating the provisions of the International Law of the Sea when did transit passage in the Strait of Hormuz. However, Britain as a flag State interpreted Iranâ€™s action as reprisal becuse Britain had arrested the Grace 1 in Gibraltar. Thus two problems were formulated, whether the confiscation of the Stena Impero Tanker could be categorized as a reprisal and what form of dispute resolution regarding seizure of the Stena Impero in the Strait of Hormuz. The purpose of this research is to analyze the seizure of the Stena Impero as a retaliation or reprisal, and to analyze the form dispute settlement between the Britain and Iran regarding the seizure of the Stena Impero in the Strait of Hormuz. The type of research is normative legal research. The research approach used is a conceptual and convention approach. Types of legal materials used consist of primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials uses literature study. The technique of analyzing the legal material of this research was using prescriptive techniques aimed at getting suggestions for solving certain problems. Based on the results of the discussion, it can be seen that seizure of the Stena Impero by Iran has fulfilled reprisal elements according to the reprisal concept on International Law. The form of dispute resolution that can be carried out by the Britain and Iran is the settlement of disputes through ITLOS because ITLOS is an International Cour specifically handling cases in the field of International Law of the Sea and the decision of the court is final and binding.

Pemberdayaan Hukum Bagi Siswa-Siswi SMAN 3 Sidoarjo Mengenai Penandaan Pada Hand Sanitizer Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Untuk Pencegahan Penyebaran Covid-19 Sulistyowati, Eny; Masnun, Muh Ali; Puspoayu, Elisabeth Septin; Ronaboyd, Irfa
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v3i2.42551

Pemberdayaan hukum sebagai bentuk bagaimana hukum dapat terkait dengan tujuan pembangunan lain, dalam konteks ini hukum dapat dikaitkan dengan pencegahan atau pun mengurangi tingkat penyebaran Covid-19 dengan memiliki kesadaran pentingnya mengetahui penandaan izin edar pada setiap produk hand sanitizer yang telah ada di pasaran. Berdasarkan tersebut bahwa tujuan penting untuk memberdayakan siswa-siswi SMAN 3 Sidoarjo sehingga memiliki kesadaran hukum terkait haknya sebagai konsumen. Metode yang digunakan adalah berupa penyuluhan hukum dengan penyampaian materi dan diskusi interaktif. Berdasarkan hasil kegiatan dapat disimpulkan bahwa ada kenaikan kesadaran hukum berdasarkan indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum dan sikap hukum terkait penandaan pada hand sanitizer yang menunjukkan hasil baik. Adapun kegiatan ini memiliki kelemahan, yaitu kurangnya antusiasme siswa-siswi dalam mengikuti kegiatan karena melalui virtual zoom sehingga dari kegiatan ini belum sepenuhnya optimal.

Intersepsi Pesawat Jet Tempur Rusia Terhadap Pesawat Mata-mata Amerika Serikat di Wilayah Udara Laut Medeterania Berdasarkan Hukum Internasional Ekayanti, Rafita; Nugroho, Arinto; Puspoayu, Elisabeth Septin
NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (4)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.38583

Abstract Russian fighter jets with aircraft code SU-35 flew in the international airspace of the Mediterranean Sea region on June 4, 2019. At the same time, the American spy plane, code number P-8A Poseidon, also flew in the same area was subject to interception which was carried out unsafe and incompatible with the interception procedure for aircraft in international airspace by Russian warplanes. International law regulates everything that can endanger the safety and security of an aircraft in international airspace as regulated in the provisions of Appendix 3 regarding aircraft maneuvers and interception. The purpose of this study is to analyze the form of responsibility and sanctions that can be given regarding the interception of Russian fighter jets against US spy planes in the international airspace of the Mediterranean Sea. This research is a normative legal research using a statutory and conceptual approach. The legal materials for this research consist of primary and secondary legal materials. State responsibility that can be applied in this case is in the form of satisfaction because there is no physical loss, only in the form of turbulence that does not cause casualties. Meanwhile, the sanctions that can be applied are fines by the United Nations Security Council and resolutions issued by the General Assembly of the United Nations in the form of recommendations related to air violations. Keywords: Interception, International Law, State Responsibility, Sanctions

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGSI ANAK ROHINGNYA TANPA PENDAMPING DI INDONESIA Baskoro, Moch Idham; astuti, pudji; puspoayu, Elisabeth septin
NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (5)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.38606

Abstrak Pada tanggal 15 Mei 2015 pengungsi Rohingya terdampar di Indonesia, pengungsi datang untuk mengungsi tidak hanya sendiri melainkan membawa sanak keluarganya termasuk pengungsi anak dan anak tanpa pendamping. Anak sama dengan pengungsi dewasa juga membutuhkan perlakuan yang sama yaitu mereka juga membutuhkan perlindungan yang khusus dan perhatian yang sama dengan pengungsi dewasa. Anak tanpa pendamping merupakan seorang yang masih dibawah umur, dan anak masih membutuhkan bantuan dan perlindungan dari orang sekitarnya, termasuk orang tua. Oleh karena itu anak mendapatkan hak perlindungan khusus dan hak asasi dari negara di dunia melalui convention on the right of the child (yang selanjutnya di sebut CRoC). Dalam hal ini Indonesia ikut serta memberikan hak anak tersebut dengan menjamin perlindungan pendidikan, sosial, kesehatan, moral maupun spiritualnya. Tujuan penelitian ini ialah mengetahui dasar negara Indonesia dalam melaksanakan perlindungan pengungsi anak Rohingya tanpa pendamping, dan untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab Indonesia sebagai Negara transit kepada para pengungsi anak Rohingya tanpa pendamping menurut hukum Internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Teknik analisis menggunakan metode preskriptif untuk menganalisis kasus tersebut. Hasil pembahasan yaitu Indonesia mempunyai kewajiban melindungi para pengungsi termasuk pengungsi anak tanpa pendamping sebagai bentuk perlindungan hukum sebagai negara transit, yang merupakan hukum kebiasaan dan prinsip-prinsip hukum Internasional yang berlaku dan tanggungjawab Indonesia sebagai negara transit kepada para pengungsi anak Rohingya tanpa pendamping menurut hukum Internasional adalah sesuai dengan pasal 22 Konvensi Hak Anak. Kata Kunci: Anak rohingya, pertanggungjawaban negara, hukum pengungsi Internasional.

ANALISIS YURIDIS PEMBUNUHAN JENDERAL SOLEIMANI DIKAITKAN DENGAN KONSEP TARGETED KILLING DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Bintang Anugrah, Evelyn Zunita; Puspoayu, elisabeth Septin
NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (5)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.39053

Abstract The United States under the direct direction of US President Donald Trump carried out targeted assassinations of General Qassem Soleimani, the head of Iran's elite Quds Force. Targeted killing is one of the uses of violence using the Targeted Killing method. The validity of targeted killing is only allowed on the basis of self defense after an armed attack. In fact, seen from the relationship between the two countries between Iran and the United States, no armed attacks were carried out by either side. The issues that will be discussed in this research are the validity of the targeted killing by the United States against General Soleimani according to international humanitarian law and the settlement of disputes against violations in the murder of General Solemaini. The purpose of this study is to analyze the validity of the targeted killing by the United States against General Soleimani according to international humanitarian law and to resolve disputes against violations of international humanitarian law regarding the targeted killings in the murder of General Solemaini. This research is a normative juridical study using a statute approach and a conceptual approach.

USE OF FORCE DI WILAYAH LAUT NATUNA UTARA ANTARA KAPAL KRI TJIPTADI-381 DAN KAPAL COAST GUARD VIETNAM MENURUT HUKUM LAUT INTERNASIONAL Fajrina, Maydinah Syandra; Puspoayu, Elisabeth Septin
NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (5)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.39426

Delimitasi maritim merupakan hal yang sangat penting bagi kedaulatan suatu negara.Tidak adanya delimitasi batas maritim yang jelas, negara seringkali mengalami konflik. Kasus yang baru-baru ini memuncak adalah kasus tubrukan kapal antara KRI TJIPTADI-381 dan Coast Guard Vietnam di laut Natuna Utara. KRI TJIPTADI-381 yang sedang melakukan patroli di wilayah tersebut kemudian melihat adanya KIA Vietnam yang melakukan penangkapan ikan ilegal, secara langsung KRI Tjiptadi-381 melakukan penegakan hukum atas tindakan tersebut. Namun, ketika usaha penegakan hukum tersebut dilakukan, Coast Guard Vietnam datang dan menabrakkan kapalnya ke Lambung Kapal KRI TJIPTADI-381 serta menabrak KIA Vietnam hingga bocor dan tenggelam. Terkait tindakan tersebut, kedua negara saling melakukan klaim sepihak atas wilayah yang merupakan wilayah tumpang tindih. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan use of force di wilayah laut Natuna Utara antara kapal KRI Tjiptadi-381 dan kapal Coast Guard Vietnam menurut hukum laut internasional serta menganalisis bentuk mekanisme penyelesaian sengketa wilayah laut antara indonesia dan vietnam menurut hukum laut internasional. Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan Pasal 73 UNCLOS 1982, tindakan yang dilakukan KRI TJIPTADI-381 sah sebagai tindakan penegakan hukum. Namun, tindakan kapal Coast Guard Vietnam tidak sejalan dengan tujuan UNCLOS 1982 yaitu, menjaga perdamaian di laut. Vietnam telah melanggar Prinsip non-use of force atau larangan penggunaan kekuatan yang tercantum dalam UNCLOS 1982. Selain itu, tindakan tersebut juga melanggar aturan dalam COLREGS 1972 dan SOLAS 1974. Mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh kedua negara yaitu, negosiasi untuk membentuk suatu kesepakatan yang adil atau melalui ITLOS.

PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KORBAN EXTRAJUDICIAL KILLING Innocenti, Willy; Widodo, Hananto; Puspoayu, Elisabeth Septin
NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (6)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.41176

Angka penyalahgunaan narkotika di Filipina yang sangat tinggi membuat negara Filipina melakukan kebijakan war on drugs secara keras dan masif yang berimplikasi dilakukan dengan cara pembunuhan diluar jalur hukum atau extrajudicial killing. Penelitian ini mengangkat permasalahan terkait perlindungan hukum dan penyelesaian atas kejahatan extrajudicial killing yang terjadi di Filipina. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dan upaya penyelesaian yang dapat ditempuh atas kejahatan extrajudicial killing yang terjadi di Filipina. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah dengan metode studi kepustakaan terhadap sumber-sumber hukum. Teknik analisis yang digunakan dengan melakukan kajian mendalam dari isu hukum yang kemudian dihubungan dengan sumber bahan hukum dan dinilai kaidah hukum dalam kasus tersebut. Perlindungan hukum bagi para korban dapat berupa pengakuan hak-hak korban dalam ketentuan instrumen internasional maupun nasional. Beberapa pengakuan hak-hak korban yang dapat diberikan sebagai perlindungan hukum antara lain hak atas kompensasi (compensation), restitusi (restitution), pemuasan (satisfaction), asistensi (assistance) dan garansi tidak terulang Kembali kejadian yang sama dikemudian hari (guarantee of non repetition). Kejahatan extrajudicial killing yang terjadi di Filipina telah dianalisis sebagai kejahatan kemanusiaan karena ia memenuhi semua unsur kejahatan kemanusiaan yang telah ditetapkan oleh Statuta Roma. Upaya penyelesaian kejahatan kemanusiaan tersebut dapat dilakukan dengan dasar Statuta Roma dan melalui lembaga peradilan hibrida atau terinternasionalisasi atau internasional ad hoc dengan dasar pembentukan melalui perjanjian internasional ataupun asistensi internasional melalui resolusi DK PBB.

Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Hardianti, Firda Yanis; Efendi, Reno; Lestari, Putri Diah; Puspoayu, Elisabeth Septin
Jurnal Suara Hukum Vol 3, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsh.v3n1.p26-52

According to the Annual Report of the National Commission on Anti-Violence Against Women, cases of sexual violence continue to increase each year. The data shows that Indonesia needs regulations that protect victims of sexual violence. So far there has been no legislation that accommodates the whole of crimes and sexual violence resulting in a vacancy and uncertainness of the law. Indonesia needs laws that can complement its special nature governing and carrying out all forms of sexual violence (lex specialis propensionem sexualem identitatemque). So the existence of laws specifically governing sexual violence is critical to providing guaranteed protection and legal certainty for victims of sexual violence in a more perfect range. The withdrawal of the MCC Bill from Prolegnas is clearly not the answer to the growing problem of sexual violence. So by conducting this research will be a clue to the urgency of the Sexual Violence Elimination Bill which encourages the certainty of legalization. This research conducted by library review method which will produce a research analysis of the impact that will occur due to the delay in the ratification of the MCC Bill with the enactment of the Criminal Law Bill (RKUHP) as it is currently.

Pemberdayaan Hukum Bagi Siswa-Siswi SMAN 3 Sidoarjo Mengenai Penandaan Pada Hand Sanitizer Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Untuk Pencegahan Penyebaran Covid-19 Sulistyowati, Eny; Masnun, Muh Ali; Puspoayu, Elisabeth Septin; Ronaboyd, Irfa
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v3i2.42551

Pemberdayaan hukum sebagai bentuk bagaimana hukum dapat terkait dengan tujuan pembangunan lain, dalam konteks ini hukum dapat dikaitkan dengan pencegahan atau pun mengurangi tingkat penyebaran Covid-19 dengan memiliki kesadaran pentingnya mengetahui penandaan izin edar pada setiap produk hand sanitizer yang telah ada di pasaran. Berdasarkan tersebut bahwa tujuan penting untuk memberdayakan siswa-siswi SMAN 3 Sidoarjo sehingga memiliki kesadaran hukum terkait haknya sebagai konsumen. Metode yang digunakan adalah berupa penyuluhan hukum dengan penyampaian materi dan diskusi interaktif. Berdasarkan hasil kegiatan dapat disimpulkan bahwa ada kenaikan kesadaran hukum berdasarkan indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum dan sikap hukum terkait penandaan pada hand sanitizer yang menunjukkan hasil baik. Adapun kegiatan ini memiliki kelemahan, yaitu kurangnya antusiasme siswa-siswi dalam mengikuti kegiatan karena melalui virtual zoom sehingga dari kegiatan ini belum sepenuhnya optimal.

Title

Found 23 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 23 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 23 Documents
Search