cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum" : 25 Documents clear
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MA NO. 385 K/PDT.SUS-PHI/2022 TENTANG PEMBAYARAN KOMPENSASI AKIBAT PHK KARENA PEKERJA MANGKIR Sari, Linda Nilam; Nugroho, Arinto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.47172

Abstract

Abstrak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) memiliki pengertian berakhirnya hubungan kerja antara perusahaan dan pegawai yang memiliki banyak akibat, salah satunya yaitu hilangnya sumber pendapatan pegawai. Dalam penelitian ini penulis meneliti dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2022 anatara Pekerja melawan PT. Bumi Mulya Makmur Lestari yang tidak sesuai dengan Pasal 168 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa PHK dikarenakan pekerja mangkir 5 hari kerja/lebih berturut-turut berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya di atur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Penelitian ini bertujuan untuk membahas putusan Mahkamah Agung berkaitan perselisihan hak akibat PHK karena pekerja mangkir berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1103 K/Pdt.Sus-PHI/2020, Majelis Hakim MA menerapkan pasal 161 UU Nomor 13 Tahun 2003 berdasarkan barang bukti dan saksi di persidangan membuktikan tidak terpenuhinya unsur pasal tersebut sebaliknya aturan yang digunakan seharusnya Pasal 168 UU Nomor 13 Tahun 2003. Akibat hukum meskipun putusan judex facti salah menerapkan hukum tetap tidak dapat merubah amar putusan dikarenakan Putusan MA telah berkekuatan hukum tetap. Kata Kunci: putusan pengadilan, pemutusan hubungan kerja, mangkir
ANALISIS YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN WARIS ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUA ANGKAT (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA NOMOR:27/PDT.G/2019/PN.PLK): JURIDICAL ANALYSIS ABOUT POSITION OF THE ADOPTED CHILDREN AGAINST THE INHERITANCE OF THE ADOPTIVE PARENTS (CASE STUDY OF PALANGKA RAYA DISTRICT COURT DECISION NUMBER:27/Pdt.G/2019/PN.Plk) Rahmawati, Intan Dwi; Sulistyowati, Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.47173

Abstract

Anak angkat seringkali terabaikan hak-haknya, terutama hak waris atas harta warisan orang tua angkatnya. Di Indonesia, masih banyak sengketa waris dimana anak angkat dianggap tidak berhak menjadi ahli waris karena adanya ahli waris testamentair. Hal ini seperti yang terjadi pada perkara di Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor:27/Pdt.G/2019/PN.Plk. Pada perkara tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya menyatakan bahwa anak angkat berhak menjadi ahli waris sah dari orang tua angkatnya, karena dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa ketentuan ahli waris yang harus keluarga sedarah dalam Pasal 832 KUH Perdata disimpangi dengan Pasal 12 Ayat (1) Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 Tentang Pengangkatan Anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor:27/Pdt.G/2019/PN.Plk terkait pembagian harta warisan bagi anak angkat disamping adanya ahli waris testamentair dan memahami kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor:27/Pdt.G/2019/PN.Plk terkait pembagian harta warisan anak angkat disamping adanya ahli waris testamentair telah sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 dan kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama seperti kedudukan anak kandung terhadap harta warisan orang tua kandungnya, sehingga anak angkat berhak menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Kata Kunci : Ahli Waris, Anak Angkat, Harta Warisan, Pengangkatan Anak
PERBANDINGAN HUKUM TERKAIT PENGGUNAAN FITUR OTONOM PADA KENDARAAN DI INDONESIA DENGAN JERMAN DAN KOREA SELATAN Ardi, Rama Novtian; Susilowati, Indri Fogar
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.47251

Abstract

Kendaraan dengan kemampuan mengemudi otonom atau secara global disebut sebagai AutonomousVehicle yang biasa disebut oleh masyarakat Indonesia sebagai kendaraan otonom. Kendaraan otonom atauAV merupakan kendaraan yang dapat bergerak sendiri dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan(Artificial Intelligence) dengan dan/atau tanpa bantuan pengemudi manusia. Perkembangan teknologi AVsecara global yang pesat juga mendorong negara Indonesia untuk ikut serta dalam penggunaan kendaraanAV. Tujuan dari penggunaan kendaraan AV adalah untuk meningkatkan keselamatan dalam berkendaradan meminimalisir human error di jalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa perbandinganhukum pengangkutan terkait Autonomous Vehicles antara Indonesia, Jerman dan Korea Selatan. Jenispenelitian ini adalah penelitian hukum (legal research).
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUBLIKASI PUTUSAN DALAM WEBSITE MAHKAMAH AGUNG YANG MENCANTUMKAN DATA OPTIK BERMUATAN KESUSILAAN Pramithasari, Elviana Ratri; Ahmad, Gelar Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.47376

Abstract

 Pemuatan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 259/Pid.Sus/2020 PN Plk terkait Perkara Tindak Pidana Kesusilaan lebih tepatnya pornografi balas dendan (revenge porn) yang dilakukan oleh terdakwa Alex Harto Bin Handil Alm. ke dalam situs Mahkamah Agung tidak sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Mekanisme yang harus mengaburkan informasi terkait identitas saksi dalam perkara tindak pidana kesusilaan, kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana menurut UU saksi korban yang harus dilindungi identitasnya dan perkara dalam persidangan yang dilakukan secara tertutup. Berdasarkan Keputusan tersebut Biro Hukum dan Humas yang bertanggungjawab mengelola situs website seharusnya melakukan pengaburan data optik yang bermuatan kesusilaan dan identitas korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap publikasi Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 259/Pid.Sus/2020 PN Plk yang mencantumkan data optik bermuatan kesusilaan ke dalam website Mahkamah Agung telah sesuai Keputusan KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 serta untuk mengalisis bentuk pertanggungjawaban pidana yang timbul terhadap publikasi putusan tersebut. Metode penelitian dalam penelitian ini ialah hukum yuridis sosiologis. Data yang digunakna merupakan data kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa publikasi putusan ke dalam situs Mahkamah Agung dalam perkara kesusilaan yang mencantumkan data optik bermuatan kesusilaan dengan tidak mengaburkan foto serta identitas saksi perlu memperhatikan peraturan yang berlaku dan bentuk pertanggungajawaban yang timbul merupakan vicarious liability karena kesalahan yang dilakukan oleh petugas informasi merupakan kesalahan korporasi dimana Mahkamah Agung sebagai badan hukum publik dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kesalahan seseorang yang memiliki hubungan kerja.  
ANALYSIS OF THE USE OF FOREIGN LANGUAGE COMMON WORDS AS TRADEMARKS IN MARK REGISTRATION IN INDONESIA (STUDY OF THE SUPREME COURT DECISION NUMBER 332 K/PDT.SUS-HKI/2021): ANALISIS PENGGUNAAN KATA UMUM BERBAHASA ASING SEBAGAI MEREK DAGANG DALAM PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 332 K/PDT.SUS-HKI/2021) Putri, Zelda Fahma; Susilowati, Indri Fogar
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.47380

Abstract

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN INDUSTRI KAYU DI KECAMATAN MENGANTI GRESIK TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS ATAS PENDAFTARAN BPJS KETENAGAKERJAAN Nadinda, Septania Olivia; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.47411

Abstract

Pekerja cenderung memiliki kedudukan daya tawar terhadap pemberi kerja, dalam melakukan pekerjaannya pekerja dihadapkan dengan berbagai risiko kerja. Peneliti mengambil  dua contoh perusahaan yang berlokasi di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik untuk melakukan observasi yaitu bertempat di PT Srikandi Mandiri Sakti dan CV Putra Sumber Jati, dikarenakan masih banyaknya jumlah pekerja harian lepas yang tidak didaftarkan di kedua perusahaan tersebut, seperti yang diketahui bahwa pekerja harian lepas merupakan pekerja lapangan yang memiliki potensi kecelakaan kerja yang cukup tinggi tanpa terkecuali pekerja harian lepas yang bekerja di industri perkayuan. Pekerja harian lepas yang bekerja pada industri perkayuan sangat rentan terhadap kecelakaan kerja dikarenakan banyaknya alat atau mesin yang memiliki unsur benda tajam seperti mesin potong, mesin moulding, dan lain sebagainya. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris (empirical legal research). Metode penelitian mengkonstruksi hukum sebagai cerminan dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Dengan metode tersebut didapatkan beberapa alasan dari objek hukum yang diteliti di penulisan ini. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa kedua perusahaan tersebut yaitu PT Srikandi Mandiri Sakti dan CV. Putra Sumber Jati belum mengimplementasikan program BPJS Ketenagakerjaan secara menyeluruh. Tidak terimplementasinya hal tersebut maka ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, faktor – faktor tersebut ialah, faktor keuangan, faktor rendahnya tingkat sumber daya manusia terkait isi perjanjian kerja dan besaran iuran yang dibebankan.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 1213/PDT.G/2020/PA.SDA TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DAN AKIBATNYA TERHADAP KEDUDUKAN ANAK Hidayati, Nurul; Sulistyowati, Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.47442

Abstract

Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat intern dalam perkawinan.Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena adanya syarat sahnya perkawinan tidak terpenuhi. Pembatalan perkawinan tersebut telah melanggar syarat sahnya perkawinan yaitu Pasal 9 jo Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan “pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sidoarjo  dan bagaimana kedudukan anak yang lahir dari adanya perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa pembatalan perkawinan terjadi karena tergugat telah melanggar syarat intern dan ekstern suatu perkawinan sehingga perkawinan tersebut termasuk suatu “perkawinan clandestine yaitu perkawinan yang sah memenuhi persyaratan tetapi terdapat cacat yuridis” didalamnya yaitu karena adanya unsur kebohongan dengan merubah status kawin  menjadi status duda mati. Pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama sidoarjo terdapat dalam  Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan pengadilan. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 28 “ayat (2) huruf  a Undang-Undang Perkawianan dan  Pasal 75 Kompilasi Hukum” Islam.  Kedudukan  anak yang lahir dari pembatalan perkawinan kedua orang tuanya secara yuridis tetap dianggap anak sah, meskipun secara yuridis tidak pernah ada perkawinan orang tuanya.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERKAIT PEMBATALAN TRANSAKSI ONLINE SECARA SEPIHAK OLEH PIHAK TIX ID Yusrina, Saraya; Sulistyowati, Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.47447

Abstract

Tix Id adalah sebuah aplikasi yang menawarkan layanan pembelian tiket bioskop secara online di Indonesia. Dalam artikel ini peneliti membahas tindakan pihak Tix Id yang melakukan pembatalan secara sepihak transaksi pemesanan e-ticketing. Syarat dan Ketentuan dalam aplikasi Tix Id memuat klausula baku mengenai pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Menurut Pasal 18 ayat (1) UUPK, setiap perjanjian (Syarat dan Ketentuan aplikasi Tix Id) tidak boleh mencantumkan klausula eksonerasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pihak Tix Id atas pembatalan transaksi pemesanan e-ticketing secara sepihak dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen apabila pihak Tix Id melakukan pembatalan transaksi pemesanan e-ticketing secara sepihak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab pihak Tix Id atas pembatalan transaksi pemesanan e-ticketing secara sepihak didasarkan pada tanggung jawab berdasarkan wanprestasi (breach of warranty). Sesuai ketentuan Pasal 19 UUPK, pihak Tix Id wajib bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang sesuai dengan nominal yang telah dibayarkan konsumen untuk membeli e-ticketing. Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang dirugikan akibat pembatalan transaksi pemesanan e-ticketing secara sepihak oleh pihak Tix Id, dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan atau diluar pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UUPK dan Pasal 39 UU ITE. Serta dapat mengacu pada aturan Syarat dan Ketentuan yang dibuat oleh pihak Tix Id. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Hak Konsumen, Transaksi Online
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENDUDUK SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNATIONAL ARMED CONFLICT (STUDI KASUS AFGHANISTAN DENGAN TALIBAN) Harmin, Dicky Firmansyah; Puspoayu, Elisabeth Septin
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.47453

Abstract

Hukum Humaniter Internasional membagi Konflik Bersenjata menjadi dua bagian, yakni Konflik Bersenjata Internasional dan Konflik Bersenjata Non-Internasional. Selama kurang lebih dua dekade telah terjadi Konflik Bersenjata Non-Internasional di Negara Afghanistan yang melibatkan Pemerintahan Afghanistan dengan Kelompok Pemberontak Taliban. Konflik tersebut telah menimbulkan banyak korban yang berjatuhan baik dari pihak Kombatan maupun dari pihak Penduduk Sipil Afghanistan. Penelitian ini dibuat dengan maksud untuk mengetahui bagaimana Kedudukan Hukum Para Pihak dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional di Afghanistan dan bagaimana Bentuk Penegakan Hukum Kelompok Taliban terhadap Penduduk Sipil Afghanistan menurut HHI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum dibuat sebagai upaya untuk menegakkan keadilan serta memberikan rasa aman. HHI sebagai hukum yang mengatur terkait situasi perang maupun konflik bersenjata dimuat dalam Konvensi-Konvensi Internasional seperti Konvensi Jenewa 1949, Konvensi Den Haag 1907, dan juga Protokol Tambahan I dan II 1977. Aturan Hukum tersebut sangat diperlukan guna membatasi pertikaian yang dapat terjadi diluar batas kemanusiaan dan juga untuk melindungi hak-hak kemanusiaan dari para korban. Dengan adanya HHI diharapkan para pihak peperangan dapat menghormati aturan-aturan yang berlaku agar tidak terjadi suatu pelanggaran maupun kejahatan internasional. Apabila terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan internasional maka diperlukan adanya upaya penegakan hukum secara internasional. Alternatif upaya penegakan hukum yang sesuai dengan situasi konflik bersenjata yang terjadi di negara afghanistan adalah dengan menggunakan mekanisme penegakan hukum secara langsung melalui mahkamah pidana internasional (ICC). International Criminal Court (ICC) memiliki kewenangan untuk mengadili para pelaku kejahatan berdasarkan Statuta Roma 1998. Dengan demikian, untuk memastikan agar para pelaku kejahatan tidak terhindar atau terlepas dari jeratan hukum yang biasa dikenal dengan istilah impunitas maka para pelaku kejahatan perlu diadili atas kejahatan-kejahatanya guna memenuhi rasa keadilan masyarakat internasional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERHADAP INSIDER TRADING DALAM PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL: Kasus Insider Trading Dalam Perspektif Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Khoirunnisaa, Nur Faiz; Masnun, Muh Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.47478

Abstract

Indonesia merupakan negara berkembang yang mengalami kemajuan dalam berbagai hal. Pengembangan kewirausahaan merupakan salah satu faktor yang diperhatikan untuk pembangunan keberhasilan di bidang perekonomian. Melalui investasi di pasar modal, bisnis dapat meningkat terus menerus karena dapat menerima dana dari investor. Dalam pasar modal perlu adanya keterbukaan informasi, oleh karena itu mplementasi dari prinsip keterbukaan diperlukan untuk menjaga stabilitas pasar modal. Pelanggaran terhadap keterbukaan prinsip menyebabkan praktek insider trading. Larangan perdagangan orang dalam memiliki kesepakatan yang berinvestasi pada saham yang diterbitkan oleh perusahaan publik. Keyakinan investor dapat dipengaruhi oleh konspirasi orang dalam untuk mencapai keuntungan. Undang- Undang No.8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal pasal 95-98 telah mengatur larangan insider trading praktek. Namun pada kenyataannya masih terjadi pada perusahaan publik yang berdampak kerugian finansial bagi investor, perusahaan publik, bahkan pasar modal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif bagaimana ciri insider trading, dan bagaimana masalah perlindungan terhadap investor dalam kasus praktik perdagangan orang dalam. Melalui penelitian masalah ini, saya telah menemukan dua poin utama yang disimpulkan. Pertama, perlindungan bagi investor yang terkena kasus insider trading. Kedua, akibat hukum insider trading yang ada di Pasar Modal Hukum. Kata Kunci : Insider Trading, Pasar Modal, Investor.

Page 1 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue