cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum" : 20 Documents clear
PENEGAKAN HUKUM PASAL 4 HURUF H PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA TERKAIT NARAPIDANA ATAU TAHANAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN MINUMAN KERAS ZAHIR, R. ALI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.31327

Abstract

Penyelesaian Problematika Muncikari Di Kota Surabaya (Studi Kasus Gang Dolly) Sihombing, Berkam Triputra Tulus Pangidoan; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.31333

Abstract

Implementasi Pendampingan Kegiatan Usaha Komunitas Keluarga Buruh Migran yang Diselenggarakan oleh Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LP3TKI) di Kabupaten Blitar gultom, ester oktafiana; nugroho, arinto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.31398

Abstract

PENGAWASAN TERKAIT IZIN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH KIOS DI KOTA SURABAYA vanmerdie, elok ratnasari
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.31463

Abstract

Kegiatan penjualan minuman beralkohol oleh kios di Kota Surabaya dapat dikatakan melanggar izin atau dianggap ilegal dikarenakan tidak memenuhi kriteria untuk melakukan transaksi jual beli menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri PerdaganganNomor 20/M-DAG/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Peneliti ingin mencari tahu tentang bentuk pengawasan terkait izin penjualan minuman beralkohol oleh kios di Kota Surabaya dan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan penjualan minuman beralkohol oleh kios di Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berlokasi di Kota Surabaya. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah Sekretaris Dinas Pedagangan Kota Surabaya, Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional di Satpol PP Kota Surabaya, dan salah satu pemilik kios yang ada di pinggir jalan Kota Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan penjualan minuman beralkohol oleh Dinas Perdagangan dalam melaksanakan pengawasannya dibantu oleh Tim Satpol PP dengan mengadakan operasi yustisi setiap malam dan Razia besar-besaran pada waktu-waktu tertentu (represif). Sosialisasi pernah dilakukan oleh Dinas Perdagangan melalui Radio Sindo Surabaya dengan mengundang instansi tertentu sebagai narasumber, seperti dari Dinas Kesehatan terkait dampak yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dan juga Dinas Perdagangan sendiri (preventif).Kendala yang dihadapi adalah penolakan yang berujung adu mulut hingga bentrrokan dengan petugas pada saat dilakukan penertiban. Adanya oknum oknum yang berperan sebagai pihak keamanan bagi pemilik kios sehingga terjadi kerusuhan pada saat dilakukan pembongkaran bagi kios yang kegiatannya sudah tidak bisa ditolerir lagi oleh tim Satpol PP, serta minimnya aduan dari masyarakat sehingga Satpol PP dalam melakukan pengawasannya sedikit kesulitan mencari lokasi baru yang dicurigai menjual minuman beralkohol tanpa izin. Selama ini pelaku penjualan minuman beralkohol diberikan berupa pembinaan sampai dengan pembongkaran kios agar tidak mengulangi tindakannya dalam menjual minuman beralkohol. Dalam hal ini Pemerintah Daerah lebih tepatnya mengatur larangan penjualan minuman beralkohol oleh kiosmelihat dampak negatif yang diberikan terkait peredarannya. Kata Kunci: minuman beralkohol, kios, pengawasan.
KAJIAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MDN DIKAITKAN DENGAN PELAKSANAAN KESEPAKAYAN PERDAMAIAN SETELAH DIJATUHKANNYA VONIS PIDANA PADA ANAK Muhammad, Bagus Nur
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.31495

Abstract

KAJIAN YURIDIS TENTANG EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PEMERAN IKLAN DALAM SIARAN IKLAN NIAGA Pratama, Radhyca Nanda
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.31662

Abstract

Children are one of the vulnerable groups based on the explanation of Article 5 paragraph (3) of Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 1999 on Human Rights. The involvement of children as an actors is often found in many commercials on television. Such matter that has attracted attention is the involvement of children as ad actors, whether it can be categorized as acts of exploitation against children. This research aims to analyze the concrete limits on exploitation and / or exceptions so that when a child is involved in an advertisement, it is not categorized as exploiting. Furthermore, to analyze the form of legal protection for children related to differences in the age of children in terms of a ban on the exploitation of children in commercial broadcasts. The selection of this type of research is based on the legal vacuum namely there are no exclusionary restrictions related to the exploitation of children used as advertising actors and asynchronous related to children's age restrictions on the prohibition of children being exploited as advertising actors in commercial ad broadcasts. The approaches used in this research is the statutory approach and the concept approach. The results of the research are based on argumentum per analogiam, then the limits on the exploitation of children are subject to the provisions of Article 69 of Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 on Manpower. The application of the principle of lex superior derogate legi inferiori, which is Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2002 on Broadcasting overrides KPI Regulation No. 02 / P / KPI / 03/2012 so that the age limit of children as advertising actors is 18 (eighteen) years and legal protection based on several applicable laws.
SIKNRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI RUANG LINGKUP USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK DI INDONESIA putra, vioxcy ananta
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.31725

Abstract

KAJIAN YURIDIS PENERBITAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG BERKAITAN DENGAN DASAR HUKUM PELAKSANAAN PUTUSAN PERKARA PIDANA Yasma'un, Irhas Novianti
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.32162

Abstract

Pelaksanaan putusan menjadi puncak dari rangkaian proses hukum acara pidana. Segala proses beracara mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, hingga pemidanaan berujung pada pelaksanaan putusan, dimana putusan tersebut dikeluarkan oleh hakim. Pelaksanaan putusan adalah bagian yang krusial dalam penegakan hukum. Untuk itu, pelaksanaan putusan yang baik dapat memberikan keadilan hukum di masyarakat guna menjunjung supremasi hukum. Peraturan pelaksanaan putusan perkara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana pada Pasal 270 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011. Pasal 270 memerintahkan bahwa pelaksanaan putusan harus menggunakan salinan putusan Sedangkan Surat Edaran Mahkamah Agung membolehkan petikan putusan dijadikan dasar untuk melaksanakan putusan perkara pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan surat edaran mahkamah agung berkaitan dengan pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian yang objek penelitiannya adalah norma. Teknik pengumpulan data adalah dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum lainnya. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini adalah membuktikan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung memiliki kekuatan hukum untuk melaksanakan pelaksanaan putusan perkara pidana. Dengan menganalisis pertimbangan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 terkait dengan Pasal 270 Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Pertimbangan tersebut menjadi latar belakang diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan putusan perkara pidana.
DASAR PENGENAAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI (STUDI PUTUSAN Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN.Bil.) Christina, Maria
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.32171

Abstract

The judge in imposing a criminal case against narcotic must pay attention to the Law Number 35 Year 2009 on Narcotics and its derivatives rules. At the stage a ruling in the tral, the judge did the consideration to give the ruling based on the facts are revealed in the trial. In its consideration, the judge can consider both in juridical and non-juridical terms. Bangil District Court judge's ruling against drug abuse cases committed by Dimas Sugiarto dropped imprisonment for 1 (one) year and 8 (eight) months. But actually Dimas Sugiarto can get rehabilitation because he is narcotics abusers. Therefore, what makes the judge's basic consideration in the imposition of prison penalties rather than sanctions in the form of rehabilitation of narcotics abusers for themselves in the decision of Bangil District Court number 408/Pid.Sus/2019/PN.Bil. The purpose of this research is to find out the judge's basic consideration in the imposition of prison penalties rather than sanctions in the form of rehabilitation of narcotics abusers for themselves in the decision of Bangil District Court number 408/Pid.Sus/2019/PN.Bil. The research method used is normative legal research with a research approach in the form of a statute approach and a case approach. Types of legal materials consist of primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. The analysis technique of this research used the prescriptive analysis method.
Kajian Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim pada Putusan Mahkamah Agung No. 454 K/Pdt.Sus-PHI/2012 tentang Kewajiban Pemberian Upah dalam Proses Pemutusan Hubungan Kerja Rachmadi, dhany
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.32176

Abstract

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue