cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 23 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum" : 23 Documents clear
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG SUDAH DIVONIS TERPIDANA NARKOTIKA KURANG DARI 2 TAHUN Kalakik, Melanda Margareta; Widodo, Hananto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.44201

Abstract

Fenomena yang saat ini sering terjadi pada bidang hukum pemerintahan adalah banyaknya kasus yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil (Selanjutnya disebut PNS) yang terlibat penyalahgunaan narkotika. Pada Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN.Mks melibatkan seorang PNS yang bernama Muh Arisin yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika yang kemudian dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Penyimpangan perilaku PNS yang menyalahgunakan narkotika merupakan pelanggaran berat dan mendapat ancaman pemberhentian secara tidak hormat sebagaimana yang diatur dalam pasal 87 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Selanjutnya disebut UU ASN). Penegakan hukum terhadap PNS yang melakukan tindak pidana saat ini dirasakan masih jauh dan harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan efek jera kepada para PNS. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai menetralis PNS yang sudah divonisterpidana narkotika kurang dari 2 tahun. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum serta bahan non hukum untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, PNS yang menjadi tersangka penyalahgunaan narkotika yang dihhukum pidana penjara dibawah 2 tahun dapat dibeherhentikan dengan pemberhentian sementara waktu. Selain pemberhentian sementara waktu, PNS yang diberhentikan sementara tidak mendapatkan penghasilan. Kemudian bagi PNS yang terjerat tindak pidana dengan pidana penjara kurang dari 2 tahun namun tetap diberhentikan tersedia sarana yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diperuntukkan bagi PNS yang merasa diperlakukan tidak adil, sehungga dapat mencari keadilan melalui sarana perlindungan hukum yang ada.
PENGAWASAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN TERHADAP IZIN USAHA PEREDARAN PAKAN DI KABUPATEN BLITAR: PENGAWASAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN TERHADAP IZIN USAHA PEREDARAN PAKAN DI KABUPATEN BLITAR makromi, hernanda sukron; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.44231

Abstract

Quality and safety are efforts to control risk factors for contamination of feed, so that it is safe for consumption. Feed management carried out by feed entrepreneurs must meet the quality and safety of feed. The obligations of feed business actors are regulated in the Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia Number 22/PERMENTAN/PK.110/6/2017 concerning Registration and Distribution of Feed. In fact, there are still feed business actors in Blitar Regency, especially Ponggok District who do not meet the quality and safety of feed. This study aims to determine the form of supervision carried out by the Livestock and Fisheries Service of Blitar Regency in supervising feed business actors related to quality and safety and the obstacles experienced by the Department of Animal Husbandry and Fisheries of Blitar Regency. This research includes sociological juridical research. The data source that is used is primary data and secondary data. Data was collected by means of interviews and documentation which were then analyzed using qualitative analysis methods. The results showed that the form of preventive supervision in the form of socialization and repressive supervision in the form of giving verbal warning sanctions carried out by the Department of Animal Husbandry and Fisheries of Blitar Regency. The obstacles experienced by the Livestock and Fisheries Service of Blitar Regency are the lack of supervisory staff and the lack of knowledge and understanding of feed business actors regarding their obligations to meet feed quality and safety.
Kajian Yuridis terhadap Rumusan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2019 tentang bentuk Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Bentian Kabupaten Paser Kalimantan Timur AMATULLAH, SURQILAH; S.H., M.H, Tamsil,
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.44264

Abstract

Masyarakat hukum adat memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, tidak ada yang lebih mengedepankan kewajiban dibandingkan hak ataupun sebaliknya. Masyarakat Hukum Adat memiliki hukum adat mereka sendiri yang mengatur hak dan kewajiban. Namun, dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, mengatakan ada Hak dan Kewajiban Untuk Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Paser Kalimantan Timur, tetapi di dalam penjelasanya tidak dijelaskan kembali arti sebuah Hak dan Kewajiban meliputi dan bentuk penerapannya. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji Norma Peraturan Daerah Masyarakat Hukum Adat Bentian sebagai Penyandang Subjek Hukum Hak Ulayat di Kabupaten Paser Kalimantan Timur serta akibat hukum dari penormaan Masyarakat Hukum Adat Bentian di Kabupaten Paser Kalimantan Timur Manfaat Penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, karena penelitian ini mengkaji mengenai kekaburan norma pada Peraturan Daerah dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan Perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukan adanya Kekaburan Norma pengaturan terkait Hak Dan Kewajiban terhadap Konflik Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kalimantan Timur, dan perlu dilakukan perubahan pada penjelasan pada Perda Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 77 P/HUM/2019 TENTANG PENGUJIAN ATAS KEBERATAN PEMOHON TERHADAP KEBERADAAN PASAL 51 AYAT (2) PP NOMOR 104 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN Hutomo, Prio; tamsil, Tamsil
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.44285

Abstract

Hak Uji Materiil (Toetsingrecht) terhadap Ketentuan Pasal 51 ayat (2) PP Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan terhadap Pasal 14 , Pasal 17, Pasal 19, Pasal 29, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 40 UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistem, pasal 1 angka 9, Pasal 6, 7, 24 dan 25 UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) huruf c dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Pada Pertimbangan Hakim menyatakan kegiatan yang diperbolehkan di cagar alam dan selain yang dimaksud dinyatakan bertentangan dengan hukum. Tujuan dari Penelitian ini untuk menganalisis Pertimbangan Hakim dan Akibat hukum dari Putusan MA No 77/P.HUM/2019 terkait Keberadaan Pasal 51 Ayat (2) PP Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan. Jenis Penelitian ini Yuridis Normatif dengan melakukan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, Teori, Kasus. Jenis Bahan hukum menggunakan bahan primer sekunder. Pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka bahan hukum. Teknik Analisa bahan hukum menggunakan telaah dan Argumentatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Keberadaan ketentuan a quo telah melanggar ketentuan pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan. Ketentuan tersebut menyebabkan berkurang dan/atau rusaknya fungsi utama dari kawasan hutan tersebut. Pemanfaatan kawasan hutan harus ditegaskan untuk menjaga dan atau setidaknya meminimalisir dampak kerusakan dari penggunaan suatu kawasan hutan. Kata Kunci : Putusan Mahkamah Agung, Hak Uji Materiil, Kawasan Hutan
ANALISIS YURIDIS KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA DENGAN KONSUMEN Seto, Addin Murdi; Nugroho, Arinto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.44704

Abstract

Penggunaan klausula eksonerasi terjadi pada perjanjian Ketentuan Layanan: Transportasi, Pengiriman, dan Logistik yang dibuat oleh PT Grab Teknologi Indonesia, dimana perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian baku. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan menganalisis permasalahan pada klausula dalam perjanjian yang diterbitkan oleh Grab dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat, terutama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan atau disingkat dengan UUPK. Hasil penelitian yang didapat adalah pada klausula Peringkat pasal 9.2 dalam perjanjian Ketentuan Layanan: Transportasi, Pengiriman, dan Logistik yang dibuat oleh PT Grab Teknologi Indonesia terbukti mengandung unsur klausula eksonerasi dan melanggar ketentuan UUPK, Pasal 18 Ayat (1) huruf (d). Bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh PT Grab Teknologi Indonesia adalah prinsip batasan tanggung jawab, artinya bahwa Grab berdasarkan perjanjian yang dibuatnya membatasi diri dari tanggung jawab kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat dari kelalaian pihak lain yang bertransaksi dengan konsumen. Kesimpulan dari penelitian adalah klausula Peringkat, Pasal 9.2 pada perjanjian Ketentuan Layanan: Transportasi, Pengiriman dan Logistik tidak sesuai dengan ketentuan UUPK Pasal 18 Ayat (1) huruf (d) sehingga Grab wajib untuk membenahi dengan menggantinya menjadi klausula yang tidak mengandung unsur klausula eksonerasi. Perihal tanggung jawab yang diberikan PT Grab Teknologi Indonesia kepada konsumen adalah dengan tidak terlalu membatasi diri dari tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha karena melanggar UUPK Pasal 19 Ayat (1). Rekomendasi atas hasil penelitian mendorong PT Grab Teknologi Indonesia untuk membuat klausula sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kementerian Perdagangan melakukan pengawasan terhadap pembuatan perjanjian baku Grab.
PENERAPAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI PADA PEKERJA KONSTRUKSI PERSINYALAN DI STASIUN MAGETAN (Studi PT Banyu Asih Putra) Ardiati, Dian Mey; Nugroho, Arinto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.44772

Abstract

Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) merupakan upaya untuk mengendalikan risiko bahaya saat bekerja. Kewajiban perusahaan menyediakan APD diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010 tentang APD. Kewajiban pekerja menggunakan APD diatur Pasal 6 Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2010. PT Banyu Asih Putra (BAP) melakukan pekerjaan pembangunan persinyalan dan telekomunikasi untuk jalur ganda kereta api antara Stasiun Madiun hingga Kedungbanteng. Adanya jalur ganda mengakibatkan perubahan sistem persinyalan mekanik menjadi elektrik. Peralatan persinyalan juga turut dilakukan penggantian. Penggunaan APD merupakan hal yang penting. Nyatanya pekerja PT BAP menunjukkan perilaku tidak tertib menggunakan APD. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian bersifat deskriptif. Jenis data adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi di wilayah Stasiun Magetan dan wawancara terhadap pimpinan PT BAP dan pekerja PT BAP. Hasil pembahasan menunjukkan penerapan kewajiban penggunaan APD pada pekerja konstruksi persinyalan PT BAP di bidang sipil, mekanik, elektrik tidak sesuai dengan Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2010. Pekerja PT BAP tidak rutin dalam menggunakan APD secara lengkap. Alat pelindung pernafasan dan telinga tidak disediakan oleh perusahaan. Hambatan dalam penerapan kewajiban penggunaan APD yang berasal dari PT BAP adalah keterbatasan anggaran untuk pengadaan kebutuhan APD. Dari sisi pekerja adalah rendahnya kesadaran hukum untuk menaati peraturan terkait kewajiban penggunaan APD. Pekerja PT BAP hanya mengetahui peraturan kewajiban penggunaan APD, namun tidak dibarengi dengan perilaku nyata sesuai dengan aturan hukum tersebut. Hambatan lain dari pekerja, rasa kurang nyaman saat menggunakan APD. Kata kunci : Alat Pelindung Diri, Penerapan, Konstruksi.
ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN KEUCHIK A.N ZAMZANI AZ SEBAGAI PEJABAT SEMENTARA PADA PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH NOMOR: 41/G/2018/PTUN.BNA: ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN KEUCHIK A.N ZAMZANI AZ SEBAGAI PEJABAT SEMENTARA PADA PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH NOMOR: 41/G/2018/PTUN.BNA Pramono, Aditya Dimas; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.44940

Abstract

Fokus dari permohonan kasasi diajukan gugatan terakhir yakni putusan kasasi Mahkamah Agung kurang setuju penulis terhadap Keputusan tata usaha negara objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian pembatasan perkara kasasi Judex Facti salah menerapkan hukum, karena secara substansi Termohon Kasasi/Penggugat sudah mengakui dan mengembalikan pemakaian dana gampong. Tujuan dari penelitian adalah Untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 41/G/2018/PTUN.BNA mengenai perkara pemberhentian sementara dan pengangkatan Keuchik a.n Zamzami AZ sebagai pejabat sementara telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan akibat hukum yang ditimbulkan mengenai surat keputusan bupati aceh barat nomor 370 tahun 2018 tentang pemberhentian sementara dan pengangkatan Keuchik a.n Zamzami AZ sebagai pejabat sementara Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Gugatan Penggugat tidak diajukan secara prematur. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum mengenai eksepsi Tergugat, maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya. penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akibat hukum bagi Penggugat. akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum atau keadaan hukum perdata in casu bagi penggugat (menimbulkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru), dimana penggugat selaku kepala Desa/Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh di Berhentikan Sementara oleh Bupati Aceh Barat dan tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa/Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. Kata Kunci : Pemberhentian Sementara, Pejabat Sementara, Desa Gampong Aceh, Surat Keputusan Bupati.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PROVINSI JAMBI NOMOR 14/PDT/2021/PT JMB TENTANG PENGUASAAN TANAH NEGARA SEBAGAI TANAH OBJEK LANDREFORM DI DESA SENGETI Fardana, Nuraini Brillianti; Tamsil, Tamsil
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.58600

Abstract

Landreform merupakan program Pemerintah berupa proses redistribusi tanah untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Salah satu program Landreform adalah redistribusi tanah. Salah satunya di Desa Sengeti, Provinsi Jambi terdapat permasalahan sengketa tanah antara Petani Penggarap dan PT. KKL. Berdasarkan keterangan petani, mereka merasa tanah redistribusi miliknya dikuasai secara sepihak oleh PT. KKL. Sedangkan menurut pihak PT. KKL ia merasa bahwa pihaknya telah membeli tanah tersebut secara sah dengan proses jual beli. Sengketa ini dibawa di Pengadilan Negeri Jambi, Perkara ini diajukan banding di Pengadilan Tinggi Jambi dan Hakim memutuskan bahwa para Petani Penggarap tidak bisa mendapatkan tanahnya kembali karena kurangnya bukti-bukti kuat yang dapat menunjukkan kepemilikan tanah tersebut. Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Jambi; dan 2) untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan. Penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif. Sedangkan metode penilitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Kabupaten Jambi Nomor 14/PDT/2021/PT JMB Tentang Penguasaan Tanah Negara Sebagai Tanah Objek Landreform Di Desa Sengeti sudah tepat karena memberikan pertimbangan bahwa untuk mengajukan kepemilikan tanah harus dilengkapi dengan akta otentik. Akibat hukum bagi pihak penggugat yaitu penggugat mengalami kerugian secara materil maupun immateril karena penguasaan lahan yang dilakukan oleh pihak PT. KKL dan penggugat tidak bisa mengolah tanah redistribusi yang seharusnya diterima oleh pihak penggugat akibat adanya penguasaan lahan.
PERANAN SERIKAT PEKERJA DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA SEBAGAI PEMENUHAN HAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH DI PT A Sari, Ayu Ratna; Ronaboyd, Irfa
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi ini membahas tentang Peran Serikat Pekerja Dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama Sebagai Pemenuhan Hak. Serta terkait Faktor Penghambat Bagi Serikat Pekerja Dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran serikat pekerja dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama sebagai pemenuhan hak di PT A. Serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat bagi serikat pekerja dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama di PT A. Metode penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam jenis penulisan hukum empiris dan menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian dalam skripsi ini ialah ,Fungsi Serikat Pekerja sebagai pihak dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama di Perusahaan, yang pertama menampung dan menyalurkan aspirasi terkait hak dan kepentingan anggotanya. Kedua, melakukan perundingan dengan Perusahaan terkait perumusan Perjanjian Kerja Bersama. Faktor penghambat dalam pembuatan perjanjian kerja Bersama dapat dikategorikan dalam 2 (dua) faktor. Faktor penghambat internal dan faktor penghambat eksternal. Kata Kunci : Faktor Penghambat, Peran Serikat Pekerja, Perjanjian Kerja Bersama.
HARMONISASI PENGATURAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA Dharma, Bagus Surya; Masnun, Muh. Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.58678

Abstract

Sebagai suatu negara hukum, Indonesia menjadikan hukum sebagai dasar aturan dalam menjalanakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintahan. Namun, terdapat sebuah konflik norma dalam melaksanakan suatu kegiatan pemerintahan, yaitu konflik norma dalam pengaturan pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalis pengaturan mengenai kewenangan pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa serta memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kewenangan pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa telah berpindah ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sehingga peraturan dari kementerian tersebut yang lebih diutamakan penggunaanya

Page 2 of 3 | Total Record : 23

 1   2   3 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol 1 No 1 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue