Garuda - Garba Rujukan Digital

Pemberdayaan Hukum Bagi Siswa-Siswi SMAN 3 Sidoarjo Mengenai Penandaan Pada Hand Sanitizer Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Untuk Pencegahan Penyebaran Covid-19 Sulistyowati, Eny; Masnun, Muh Ali; Puspoayu, Elisabeth Septin; Ronaboyd, Irfa
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v3i2.42551

Pemberdayaan hukum sebagai bentuk bagaimana hukum dapat terkait dengan tujuan pembangunan lain, dalam konteks ini hukum dapat dikaitkan dengan pencegahan atau pun mengurangi tingkat penyebaran Covid-19 dengan memiliki kesadaran pentingnya mengetahui penandaan izin edar pada setiap produk hand sanitizer yang telah ada di pasaran. Berdasarkan tersebut bahwa tujuan penting untuk memberdayakan siswa-siswi SMAN 3 Sidoarjo sehingga memiliki kesadaran hukum terkait haknya sebagai konsumen. Metode yang digunakan adalah berupa penyuluhan hukum dengan penyampaian materi dan diskusi interaktif. Berdasarkan hasil kegiatan dapat disimpulkan bahwa ada kenaikan kesadaran hukum berdasarkan indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum dan sikap hukum terkait penandaan pada hand sanitizer yang menunjukkan hasil baik. Adapun kegiatan ini memiliki kelemahan, yaitu kurangnya antusiasme siswa-siswi dalam mengikuti kegiatan karena melalui virtual zoom sehingga dari kegiatan ini belum sepenuhnya optimal.

PELINDUNGAN HUKUM ATAS VAKSIN COVID-19 DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA PEMENUHAN VAKSIN DALAM MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAAN Masnun, Muh. Ali; Sulistyowati, Eny; Ronaboyd, Irfa
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 1 Februari 2021
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v17i1.4325

Abstract The Covid-19 pandemic that has plagued various fields of life, both in the economic, political, education, until the Covid-19 pandemic outbreak was declared as national disaster. Based on that, various efforts are continuously being pursued for strategies to tackle the spread of the virus which has claimed a relatively large number of lives. Among other things, these efforts are through the policy of Large-Scale Social Restrictions, social distancing, including efforts to find the vaccine. The purpose of this study is to analyze the legal aspects of the Covid-19 vaccine and the responsibility of the State in fulfilling the Covid-19 vaccine. This research typology is a doctrinal research using primary and secondary legal materials using analytical descriptive. Based on the results of the analysis, it can be explained that the Covid-19 vaccine, besides having economic aspects, also has legal aspects that deserve attention. The economic aspect is that the Covid-19 vaccine is a necessity for everyone in the face of a pandemic, so that vaccines will become a sexy commodity that is definitely targeted and has high selling power. On the other hand, in supporting these commodities, it needs to be protected through a legal instrument known as protection of intellectual property rights, namely through a patent regime or trade secret. Choosing one of these has both advantages and disadvantages, so it needs to be considered carefully. The exclusivity of the Covid-19 vaccine in IPR is not something that can be exploited indefinitely, but the State can exist as a form of its responsibility through the application of compulsory licenses or disclosure of confidential information. Keywords: legal aspects; covid-19 vaccine dutch cemetry; responsibility of the stateAbstrakPandemi Covid-19 yang telah mewabah telah memberikan dampak berbagai bidang kehidupan, baik bidang ekonomi, politik, pendidikan, hingga kemudian wabah pandemi Covid-19 dinyatakan sebagai bencana nasional. Berdasarkan hal tersebut berbagai upaya terus diupayakan strategi untuk menanggulangi penyebaran virus yang telah menelan korban jiwa relatif banyak. Antara lain upaya tersebut melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), menjaga jarak (social distancing), termasuk upaya menemukan vaksinnya. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis aspek hukum atas vaksin Covid-19 dan tanggung jawab Negara dalam pemenuhan vaksin Covid-19. Tipologi riset ini merupakan penelitian doktrinal dengan menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder dengan menggunakan deskriptif analitis. Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa vaksin Covid-19 di samping memiliki aspek ekonomi juga memiliki aspek hukum yang sangat patut diperhatikan. Aspek ekonomi bahwa vaksin Covid-19 sebagai kebutuhan semua orang dalam menghadapi pandemi, sehingga vaksin akan menjadi komoditi seksi yang sudah pasti diincar dan memiliki daya jual tinggi. Di sisi lain dalam menunjang komoditi tersebut perlu dilindungi melalui instrumen hukum yang dikenal dengan pelindungan hak kekayaan intelektual yakni melalui rezim paten atau pun rahasia dagang. Pemilihan salah satu tersebut masing-masing memiliki kelebihan maupun kelemahan, sehingga perlu dipertimbangkan secara matang. Eksklusivitas vaksin Covid-19 dalam HKI bukanlah sebuah hal yang dapat dieksploitasi tanpa batas, melainkan Negara dapat hadir sebagai bentuk tanggung jawabnya melalui penerapan lisensi wajib atau pengungkapan informasi yang bersifat rahasia.

Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara terhadap Pulau Buatan dalam Perspektif UNCLOS 1982 Ronaboyd, Irfa
Jurnal Suara Hukum Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsh.v1n1.p51-60

The provisions in UNCLOS 1982 are also historical representations in following developments and demands of the times to solve various problems of sea use. A number of principles in marine law instruments were reaffirmed, in addition to the new principles or provisions added to UNCLOS 1982 in order to resolve future and future maritime territorial disputes. Nevertheless, there are a number of things that have not been regulated in detail by UNCLOS 1982, for example artificial islands.The artificial island discourse was again a concern by various parties, especially international law experts. The debate surfaced after China in the South China Sea built five artificial islands and military installations on it. The artificial island is built on the reefs of the Spartly islands, the South China Sea. Apart from the Chinese polemic in building artificial islands in disputed areas, basically every coastal country has exclusive jurisdiction to build artificial islands within the Exclusive Economic Zone (EEZ). Even under international law all countries have the freedom to build artificial islands on the high seas

Pemberdayaan Hukum Bagi Siswa-Siswi SMAN 3 Sidoarjo Mengenai Penandaan Pada Hand Sanitizer Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Untuk Pencegahan Penyebaran Covid-19 Sulistyowati, Eny; Masnun, Muh Ali; Puspoayu, Elisabeth Septin; Ronaboyd, Irfa
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v3i2.42551

Pemberdayaan hukum sebagai bentuk bagaimana hukum dapat terkait dengan tujuan pembangunan lain, dalam konteks ini hukum dapat dikaitkan dengan pencegahan atau pun mengurangi tingkat penyebaran Covid-19 dengan memiliki kesadaran pentingnya mengetahui penandaan izin edar pada setiap produk hand sanitizer yang telah ada di pasaran. Berdasarkan tersebut bahwa tujuan penting untuk memberdayakan siswa-siswi SMAN 3 Sidoarjo sehingga memiliki kesadaran hukum terkait haknya sebagai konsumen. Metode yang digunakan adalah berupa penyuluhan hukum dengan penyampaian materi dan diskusi interaktif. Berdasarkan hasil kegiatan dapat disimpulkan bahwa ada kenaikan kesadaran hukum berdasarkan indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum dan sikap hukum terkait penandaan pada hand sanitizer yang menunjukkan hasil baik. Adapun kegiatan ini memiliki kelemahan, yaitu kurangnya antusiasme siswa-siswi dalam mengikuti kegiatan karena melalui virtual zoom sehingga dari kegiatan ini belum sepenuhnya optimal.

Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara terhadap Pulau Buatan dalam Perspektif UNCLOS 1982 Irfa Ronaboyd
Jurnal Suara Hukum Vol. 1 No. 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsh.v1n1.p51-60

The provisions in UNCLOS 1982 are also historical representations in following developments and demands of the times to solve various problems of sea use. A number of principles in marine law instruments were reaffirmed, in addition to the new principles or provisions added to UNCLOS 1982 in order to resolve future and future maritime territorial disputes. Nevertheless, there are a number of things that have not been regulated in detail by UNCLOS 1982, for example artificial islands.The artificial island discourse was again a concern by various parties, especially international law experts. The debate surfaced after China in the South China Sea built five artificial islands and military installations on it. The artificial island is built on the reefs of the Spartly islands, the South China Sea. Apart from the Chinese polemic in building artificial islands in disputed areas, basically every coastal country has exclusive jurisdiction to build artificial islands within the Exclusive Economic Zone (EEZ). Even under international law all countries have the freedom to build artificial islands on the high seas

PENYULUHAN MENGENAI ASPEK HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI SISWA SISWI SMKN 1 BANGIL PASURUAN Budi Hermono; Eny Sulistyowati; Muh. Ali Masnun; Irfa Ronaboyd; Dita Perwitasari; Arinto Nugroho
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Majalengka

The minds that exist in humans, if used optimally, will certainly produce various kinds of intellectual works that can have moral rightsand economic rights. Educational institutions as a place for every human being who exploits their intellect have quite a lot of intellectual property from the results of their teaching and learning process. Vocational Schools are a form of formal education units that provide vocational education at the secondary education level as a continuation of SMP / MTs. Intellectual property protection for the works of vocational high school students is a very important step for the Indonesian nation in entering the free market era where the more advanced a country is, the more dependent it is on its intellectual capital which has business value so that it brings in investors to encourage willingness in research. PKM results show: (1) students have relatively understood the material related to intellectual property rights based on the comparison ofscores pre and posttest that have increased (2) Students have legal awareness to protect the results of intellectual property they produce. (3) There is a desire on the part of the school, to hold outreach with a larger number of students so that the level of awareness and understanding will increase and be broader.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGONSUMSIAN SATWA LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI BAGI KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA Bahiya, Balqis Ghaida; Ronaboyd, Irfa
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.59954

The writing of this study aims to analyze the Consumption of Unprotected Wildlife for Indonesian Public Health, this research is a normative legal research, which is carried out by means of a Statutory Approach, a Legislative Approach, and a Conceptual Approach. This approach departs from the views and doctrines that developed in legal science related to Juridical Analysis of the Consumption of Wildlife That Are Not Protected for Indonesian Public Health. There are incomplete norms that make these laws and regulations do not have a strong foundation to solve problems related to the consumption of unprotected wildlife. In the case of zoonotic diseases, there is no specific regulation regarding the consumption of wildlife, there are incomplete norms related to the case where if the consumption of wildlife continues, it is likely that the Indonesian state will experience another outbreak event in the future. In order to create regulations to deal with the spread of the plague through wildlife, it is necessary to have regulations that regulate matters related to food or consumption of wildlife that are susceptible to spreading the virus to humans so that it will become a dangerous outbreak. Keywords: Wildlife consumption, Zoonotic Diseases, Food Health, Food, plague

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1061 K/ PDT.SUS-PHI/2023 TENTANG DALUWARSA PENGAJUAN GUGATAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Ulfiaro, Soviana; Ronaboyd, Irfa
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.62954

Pemutusan hubungan kerja sepihak oleh PT Origin Resort Lombok pada 14 Desember 2021 terhadap Stephane memicu gugatan yang diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada 5 April 2023. Gugatan penggugat ditolak dengan mengabulkan eksepsi tergugat yang menyatakan gugatan penggugat daluwarsa berdasarkan Pasal 82 UU PPHI. Dengan demikian penggugat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung terkait ditolaknya gugatan pada tingkat pertama. Penelitian ini bersifat normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta teknik analisis preskriptif. Batasan daluwarsa pada jangka waktu 1 tahun untuk pengajuan gugatan terkait pemutusan hubungan kerja pada pasal 82 UU PPHI hanya berlaku bagi PHK tekait Pasal 159 dan Pasal 171 UU Ketenagakerjaan. Pasal 171 UU Ketenagakerjaan merujuk pada Pasal 158, Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162 UU Ketenagakerjaan. Pasal 159 UU Ketenagakerjaan juga merujuk pada Pasal 158 UU Ketenagakerjaan. Pasal 158 dan Pasal 159 UU Ketenagakerjaan terkait PHK karena kesalahan berat, Pasal 160 ayat 3 UU Ketenagakerjaan terkait PHK karena proses pidana, dan Pasal 162 UU Ketenagakerjaan terkait PHK sebab mengundurkan diri sendiri. Pasal 158, Pasal 159, Pasal 162, Pasal 171 UU Ketenagakerjaan telah dihapus oleh UU Cipta Kerja. Sedangkan Pasal 160 ayat (3) diubah oleh UU Cipta Kerja. Dengan demikian, daluwarsa pengajuan gugatan PHK berlaku terbatas untuk PHK sebab dalam proses pidana. Oleh karena itu, pemutusan hubungan kerja Stephane tidak termasuk dalam kategori daluwarsa. Pertimbangan hakim kasasi sudah tepat dalam menerapkan hukum, dengan menerima permohonan kasasi, dan membatalkan putusan di tingkat pertama, dan menyatakan gugatan penggugat tidak daluwarsa. Kata Kunci: Daluwarsa, Gugatan, PHK.

Implementation of Giving Equal Opportunities and Access to Work for Employees with Disabilities in MSME: A Case in Blitar, East Java Nugroho, Arinto; Rusdiana, Emmilia; Ronaboyd, Irfa; Ocktavianti, Okky; Andreansyah, Gilang Chesar
Indonesian Journal of Disability Studies Vol. 11 No. 1 (2024)
Publisher : The Center for Disability Studies and Services Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.ijds.2024.11.1.6

The obligation of private companies to empower at least 1% of persons with disabilities from the total number of employees is based on the mandate of the Law Number 8 Year 2016 on persons with disabilities and, at the provincial level, is regulated by the Regional Regulation of East Java Province Number 3 Year 2013. The purpose of this research is to provide an overview on the implementation of the obligation to provide equal opportunities and prepare access for employees with disabilities to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) business actors in the Blitar, East Java, Indonesia. The research method used is empirical law with a qualitative descriptive research approach. The stages of the research were carried out by conducting in-depth interviews and, at the same time observing by literature reviewing, data reduction, and then concluding. The results show that MSMEs in Blitar are willing to accept employees with disabilities. The employee recruitment process is carried out verbally and employment opportunities are prioritized to persons with disabilities who live nearby the company. Working hours and duration of break time for employees with disabilities are similar to the general employees. The obstacle faced by the company is the prohibition from the families of employees with disabilities to work because the disability employees are worried that they will not be able to do the job and are embarrassed when dealing with other people.

PERANAN SERIKAT PEKERJA DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA SEBAGAI PEMENUHAN HAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH DI PT A Sari, Ayu Ratna; Ronaboyd, Irfa
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Skripsi ini membahas tentang Peran Serikat Pekerja Dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama Sebagai Pemenuhan Hak. Serta terkait Faktor Penghambat Bagi Serikat Pekerja Dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran serikat pekerja dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama sebagai pemenuhan hak di PT A. Serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat bagi serikat pekerja dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama di PT A. Metode penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam jenis penulisan hukum empiris dan menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian dalam skripsi ini ialah ,Fungsi Serikat Pekerja sebagai pihak dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama di Perusahaan, yang pertama menampung dan menyalurkan aspirasi terkait hak dan kepentingan anggotanya. Kedua, melakukan perundingan dengan Perusahaan terkait perumusan Perjanjian Kerja Bersama. Faktor penghambat dalam pembuatan perjanjian kerja Bersama dapat dikategorikan dalam 2 (dua) faktor. Faktor penghambat internal dan faktor penghambat eksternal. Kata Kunci : Faktor Penghambat, Peran Serikat Pekerja, Perjanjian Kerja Bersama.

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search