cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,602 Documents
 59   60   61   62   63 
Penegakan Hukum Administratif Terhadap Pengembang Atau Developer Terkait Kewajiban Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Di Kota Surabaya Mareta, Alicia; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (3)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.36905

Abstract

Rumah adalah kebutuhan utama bagi setiap orang. Selain sebagai tempat tinggal juga sebagai investasi bagi beberapa orang. Berdasarkan data dari Kementrian Umum dan Perumahan Rakyat, kebutuhan pertahun 800 unit rumah baru pertahun. Dengan meningkatkan angka pertumbuhan penduduk meningkat pula kebutuhan perumahan dengan kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas. Pengembang perumahan harus membangun prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan harus menyerahkan kepada pihak Pemerintah Kota Surabaya. Dalam penelitian ini banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengembang–pengembang perumahan, mereka tidak mau menyerahkan kepada pihak Pemerintah Kota Surabaya. Peraturan belum berjalan maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum administratif dan apa yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum administratif terhadap pengembang atau developer terkait kewajiban penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis atau empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum administratif terhadap pengembang atau developer terkait penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kota Surabaya belum berjalan secara maksimal. Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam melaksanakan penegakan hukum administratif terhadap pengembang atau developer terkait penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kota Surabaya yaitu pengembang atau developer yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya. Proses koordinasi dengan instansi vertika yang membutuhkan waktu dan permasalahan yang memerlukan pendampingan dari jajaran samping maupun tenaga ahli.
PROBLEMATIK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYIMPANGAN MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR TERKAIT PASAL 277 UNDANG - UNDANG 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN Pambudi, prio Luhur
NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (3)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37030

Abstract

Abstrak Perkembangan yang begitu pesat bukan hanya berdampak pada transportasi tetapi juga dalam dunia otomitif khususnya pada kendaran bermotor. Para modifikator mulai memodifikasi kendaraan bermotor dengan merubah bagiankendaraan bermotor, untuk menjadikannya lebih menarik, menambah performa motor, menjadikan suatu pekerjaan sebagai penanda sebuah identitas motor miliknya. Modifikasi kendaraan bermotor diatur dalam Pasal 277 Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut dengan UU LLAJ) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (selanjutnya disebut dengan PP No 55/2012), bahwasanya apabila seorang melakukan modifikasi akan dikenakan Pasal 277 UU 22 Tahun 2009 LLAJ yang pidana penjara selama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) jika tidak melakukan sesuai dengan peraturan. Modifikasi kendaraan bermotor diperbolehkan jika sesuai syarat – syarat yang diatur dalam Pasal 121 ayat (1 dan 2) PP No 55/2012, namun selalu diabaikan. Terkait dengan modifikasi kendaraan bermotor, Kepolisian mempunyai peran penting dalam pengawasan dan penegakkannya. Penelitian ini mengkaji tentang Problematik Penegakan Hukum Terhadap Penyimpangan Modifikasi Kendaraan Bermotor Terkait Pasal 277 UU LLAJ. tujuannya untuk mengetahui upaya Polisi di Polrestabes Surabaya dalam mengatasi permasalahan modifikai kendaraan bermotor yang melanggar atauran.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polisi di Polrestabes Surabaya belum melakukan tugasnya sesuai Pasal 4 UU Kepolisian yang berkaitan dengan UU LLAJ terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang melanggar aturan dan dapat menyebabkan dampak negatif. Hal ini disebabkan pihak kepolisian dan pelaku modifikasitidak begitu paham dengan aturan yang mengatur tentang pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor
The Judicial Review of Dispute Resolution in Indonesia Wicaksono, Rahardian
NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (3)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37062

Abstract

Permasalahan penyelesaian sengketa pada UU Wakat terjadi akibat penjelasan pasal 62 UU memiliki makna berbeda dengan bunyi Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf yang menghilangkan frasa “atau” pada bunyi pasalnya. Adanya penjelasan Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf menimbulkan dampak terhadap kepastian hukum terkait penyelesaian sengketa wakaf. yang ada di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsekuensi penjelasan pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap penyelesaian sengketa wakaf serta mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep dengan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dengan teknik analisis preskriptif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan adanya penjelasan Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf tidak memberikan kepastian hukum kepada seseorang yang akan menyelesaikan sengketa wakaf, karena penjelasan pasal tersebut tidak sesuai dengan bunyi Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf. Dengan adanya penjelasan Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf maka peraturan tersebut akan menjadi rancu dalam pemaknaannya. Selain hal tersebut Penjelasan Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf juga bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa, pengadilan tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI KETENTUAN PEMBERLAKUAN “STELSEL POSITIF” DALAM PERKARA PEMBUKTIAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 18/G/2014/PTUN.BJM.) yudha, satria wira; Rahman, Tamsil
NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (3)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37072

Abstract

Abstrak Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 18/G/2014/PTUN.BJM. mengenai ketentuan pemberlakuan stelsel positif pada perkara pembuktian kepemilikan hak atas tanah karena Bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 kemudian Eksepsi Mengenai gugatan Penggugat daluarsa dan derogasi Pasal 32 ayat (2) PP 24 Tahun 1997 bagi para pihak dalam perkara sengketa sertipikat ganda dalam hal ini harus atau wajib menjamin tegaknya Kepastian Hukum Bagi Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Selaku Pembeli Yang Beritikad Baik kemudian adanya Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak Milik Tanah Yang Telah Berusia Diatas Lima Tahun. Kata Kunci : Stelsel Positif, Sertipikat Hak Atas Tanah, Pembuktian, putusan Nomor 18/G/2014/PTUN.BJM. Abstract Judges' considerations in decision Number 18 / G / 2014 / PTUN.BJM. Regarding the provisions on the application of positive systems in the case of proving land rights because it is contrary to the provisions of Article 32 paragraph (2) of Government Regulation No. 24 of 1997 then the Exception Regarding the Plaintiff's lawsuit which has expired and suspended 32 paragraph (2) PP 24 of 1997 for the parties in the case of a certificate of double certificate in this case must or must be upheld by Legal Certainty for Holders of the Certificate of Land Rights as Buyers in good faith then continued protection above five years. Keywords: Positive Stelsel, Certificate of Land Rights, Proof, decision Number 18 / G / 2014 / PTUN.BJM.
Pengawasan Klien Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya Di Masa Pandemi COVID-19 Soemanto, Rizki Anggerda Lopez; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 8 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37165

Abstract

Abstract The emergence of the coronavirus disease (COVID-19) outbreak has shocked the world. The government is also trying to prevent and control the spread of the virus by imposing Large-Scale Social Restrictions. Another effort made by the government is to provide assimilation and integration of prisoners / children on the grounds that prisons / LPKA / detention centers are over-capacity. The purpose of this research is 1) to find out the implementation of supervision carried out by the Community Guidance of Clients at the Class I Correctional Center Surabaya during the COVID-19 pandemic based on the Circular of the Directorate General of Corrections Number: PAS-20.PR.01.01 Year 2020, 2) to know and explained the obstacles experienced by Community Advisors in implementing Client supervision at the Class I Correctional Center in Surabaya during the COVID-19 pandemic. This research uses sociological juridical research methods. . Therefore, the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, the Directorate General of Corrections issued a Circular, with Circular Number: PAS-20.PR.01.01 Year 2020 concerning Progressive Steps in Combating the Spread of the Corona Disease Virus (COVID-19) in the Implementing Unit Correctional Technical. Keywords: Client Supervision, Correctional Facilities, COVID-19 Pandemic
TINJAUAN YURIDIS HAK IMUNITAS PEJABAT NEGARA DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID SEBAGAI ASPEK KRIMINOGEN TINDAK PIDANA KORUPSI Muhammad, Tio Aldino; Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 8 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37168

Abstract

The national legal policy has determined that Indonesia is a country that adheres to the Rule of Law system, as regulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the 1945 Constitution). Mandated in Article 1 paragraph (3) Chapter I, the Third Amendment of the 1945 Constitution which returns that "the State of Indonesia is a State of Law". This means that the Unitary State of the Republic of Indonesia is a country based on law (rechtsstaat), not based on power (machtstaat), and its government is based on a constitutional system (basic law), not absolutism (unlimited power). This research has objectives it aims to describe the position of the Immunity Rights of State Officials in the legal system in Indonesia so that there is legal certainty in its application. Secondly, to analyze the affirmation of the right to immunity in the PERPPU clause No.1 of 2020 which has implications as a criminogenic aspect of corruption. In this study, choosing the type of normative law research (normative law research) or doctrinaire. The approach taken includes a legal review of the law (statute approach) to describe legal facts and provide a prescription that can explain the legal rules contained in PERPPU No.1 of 2020 Article 27 which is questioned because it has an impact as a criminogenic aspect of the occurrence of criminal acts corruption
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN PENSIUN DINI SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN (Studi Kasus : PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Dengan Pekerja) Sayyid Tijani, Mohammad Wilda
NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (3)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37282

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan dapat dilakukan apabila pekerja/buruh melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau peraturan perusahaan. Akan tetapi perusahaan sering melakukan pemutusan hubungan kerja di luar Peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan melanggar Peraturan Kerja Bersama yang dilakukan kesepakatan dengan pekerja/buruh. Salah satu kasus pertentangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Perusahaan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Pekerja terjadi di PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dengan program pensiun dini terhadap 16 orang pekerja. Pada dasarnya pelaksanaanya harus didasarkan atas adanya kesepakatan antara pekerja akan diakhir hubungan kerjanya dengan pihak pengusaha atau berdasarkan pengajuan dari pekerja yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dengan Alasan Pensiun Dini Secara Sepihak PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) dibenarkan berdasarkan perundang-undangan di Bidang Ketenagakerjaan, serta upaya hukum pekerja untuk menuntut haknya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber dan jenis bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan data ini dengan melakukan cara studi kepustakaan terhadap bahan-bahan yang telah digunakan dalam penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemutusan hubungan kerja dengan alasan pensiun dini yang tanpa melalui kesepakatan pekerja pada PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) tidak dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan. ). Karena alasan yang digunakan oleh PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) sebagai keputusan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja tidak sesuai (terjadi kontradiksi) dengan ketentuan Pasal 154 huruf b UU Ketenagakerjaan. Kemudian upaya pekerja dalam menuntut baik dengan adanya penawaran untuk melakukan perundingan bipartit dengan pihak perusahaan yang kemudian gagal karena adanya penolakan dari pihak perusahaan sehingga langkah selanjutnya adalah dengan melakukan perundingan tripartit dengan melaporkan ke Disnaker Pemkot Surabaya dan menggunakan mediasi sebagai penyelesaian, kemudian perundingan mediasi gagal karena kedua belah pihak tetap pada pendirianya sehingga tidak tercapai kesepakatan dan mediator mengeluarkan anjuran tertulis. Dalam hal pekerja tidak menerima anjuran maka langkah yang dapat dilakukan adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dengan dasar adanya Perselisihan PHK.
PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG SITAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN LAMONGAN Rujianto, Vinanda Ayu Putri; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (3)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37292

Abstract

Di Indonesia tindak pidana narkotika mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tahun 2019 Jawa Timur menempati urutan kedua sebagai pengguna narkoba terbanyak di Indonesia. Kabupaten Lamongan merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Jawa Timur yang memiliki kenaikan kasus. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan untuk menyelesaikannya dengan melakukan penangkapan. Dalam penangkapan penyidik melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang nantinya akan digunakan sebagai alat bukti.Barang sitaan narkotika yang tidak digunakan akan dimusnahkan. Pemusnahan dilakukan Kejaksaan Negeri Lamongan berdasarkan putusan pengadilan. Pemusnahan narkotika diatur dalam Lampiran II.1 Perka BNN 7/2010 dimana pemusnahan tersebut dilakukan di tempat terbuka yang jauh dari permukiman warga. Pemusnahan barang sitaan narkotika dilakukan di Kejaksaan Negeri Lamongan sedangkan lokasi tersebut terletak di lingkungan yang ramai penduduk dan sentra pendidikan. Tujuan penelitian (1) mengetahui bagaimana pelaksanaan pemusnahan barang sitaan dan (2) mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara kepada informan, dokumentasi dan arsip. Data yang sudah terkumpul akan di analisis secara deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksaan pemusnahan barang sitaan narkotika dimulai dari Inventaris, membuat daftar pengelompokan, menyiapkan berita acara pemusnahan, pelaksanaan pemusnahan terakhir penandatanganan berita acara pemusnahan, tetapi dalam pelaksanaannya pemusnahan barang sitaan yang dilakukan belum sesuai dengan mekanisme. Faktor penghambat pemusnahan barang sitaan narkotika yaitu, ketiadaaannya alat khusus "incinerator" yang digunakan untuk melakukan pemusnahan, ketiadaannya aturan mengenai pengawasan pemusnahan barang sitaan narkotika khusunya oleh BNNP Jatim sebagai instansi yang mengeluarkan Perka, ketiadaannya sanksi tegas terhadap pihak yang melakukan pemusnahan yang tidak sesuai dengan mekanisme.
ANALISIS PERATURAN PENGEMBALIAN BARANG BUKTI YANG TIDAK SESUAI DENGAN KEADAAN AWAL WAKTU PENYITAAN Susilo, Agung Hendro; astuti, pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 8 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37320

Abstract

Abstract Handling of confiscated evidence is guided by the law number 8 of 1981 concerning the criminal procedure code and the regulation of the minister of environment and forestry number. P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2017 concerning the handling of evidence of environmental and forestry crime. The two rules do not mention "Evidence" clearly. The purpose of this study is to analyze the legal regulations on the return of evidence at the initial time of confiscation so that it shows the suitability of criminal law enforcement actions with the laws that govern it, to find out the responsibility of law enforcement officers for the damage of confiscated evidence so that it is proven as a confiscation error in the criminal law enforcement process.This research is a type of normative or doctrinal legal research to examine the issue of the rule of law in the return of evidence in the form of protected protected birds whose species and numbers are reduced due to the death of the protected animal in the process of handling evidence that has not yet been found to be legal. Errors in handling evidence that result in a mismatch of returning evidence with the initial state of confiscation are reviewed from the principle of legal justice based on existing legal regulations. Keywords : Evidence, legal vacuum, Regulatory Analysis, Criminal Acts, Legal Certainty.
KEDUDUKAN HAK MENDAHULU NEGARA ATAS UTANG PAJAK PERUSAHAAN ASURANSI YANG PAILIT TERHADAP HAK PEMEGANG POLIS, TERTANGGUNG ATAU PESERTA. Fazrin, Ravina; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (3)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37324

Abstract

Kedudukan negara sebagai kreditor preferen diwujudkan dalam hak mendahulu untuk tagihan pajak dari penanggung pajak berdasarkan Pasal 21 UU KUP. Perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit atau dalam likuidasi dikatakan sebagai penanggung pajak yang harus menyelesaikan pembayaran utang pajak terlebih dahulu daripada tagihan-tagihan lainnya. Pemegang polis, tertanggung atau peserta disisi lain, memiiki hak yang diutamakan atas pembagian boedel pailit perusahaan asuransi. Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 52 UU Perasuransian yang menempatkan pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagai kreditor preferen. Problematika yuridis yang timbul yaitu boedel pailit akan dibayarkan terlebih dahulu pembayarannya kepada pihak yang mana, hak mendahulu negara atas pembayaran utang pajak atau hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagai nasabah perusahaan asuransi. Tujuan peneitian ini adalah untuk mengkaji dan memahami kedudukan hak mendahulu negara atas utang pajak perusahaan asuransi yang pailit terhadap hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta dan akibat hukum pailitnya perusahaan asuransi terhadap utang pajak sebagai hak mendahulu negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Teknik pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : pertama, kedudukan hak mendahulu negara atas utang pajak perusahaan asuransi yang pailit dikesampingkan dibandingkan hak pemegang polis, tertangggung, atau peserta; kedua, akibat hukum bagi negara terhadap utang pajak perusahaan asuransi yang pailit ialah dengan tidak didahulukannya pembayaran utang pajak. Kata kunci : hak mendahulu negara, pajak, perusahaan asuransi, pailit, pemegang polis,tertanggung, atau peserta.

Page 61 of 161 | Total Record : 1602

 59   60   61   62   63 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Reframing Law as Epistemic and Ethical Praxis: Justice, Certainty, and Normat Vol. 12 No. 02 (2025): The Dialectics of Justice, Legal Certainty, and Expediency in Contemporary Le Vol. 12 No. 01 (2025): The Ontology of Law: Protection, Justice, and Normative Reconstruction in the Vol. 12 No. 4 (2025): Law as Normative Rationality: Ontological Foundations of Rights, Governance, a Vol. 11 No. 04 (2024): Law at the Crossroads of Protection, Participation, and Institutional Integri Vol. 11 No. 03 (2024): The Epistemic and Normative Being of Law: Protecting Rights, Regulating Pract Vol. 11 No. 02 (2024): The Philosophy of Law in Action: Ontology, Justice, and the Moral Legitimacy Vol. 11 No. 01 (2024): The Ontology and Moral Justification of Law: Protection, Accountability, and Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit Vol. 10 No. 02 (2023): The Ontology and Axiology of Legal Order: Rights, Duties, and Rational Normat Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue