cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,602 Documents
 58   59   60   61   62 
PERLINDUNGAN HUKUM HAK TERSANGKA UNTUK DIDAMPINGI PENASEHAT HUKUM DI PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN (Studi Kasus Polresta Probolinggo) savira, mirza
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 8 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v8i1.36594

Abstract

Tersangka dalam proses peradilan pidana memiliki hak mendapatkan perlakuan yang adil dengan mendapatkan bantuan hukum di proses penyelidikan dan penyidikan, hal tersebut merupakan kewajiban dari Aparat Penegak Hukum. Bantuan hukum yang diberikan berupa pemberian penasehat hukum kepada tersangka. Bantuan hukum bertujuan menghilangkan perlakukan diskriminasi dan tindakan sewenang-wenang Aparat Penegak Hukum. Pelaksaan perlindungan hukum di Polresta Probolinggo belum sepenuhnya berjalan secara optimal, hal tersebut masih memunculkan bebarapa hambatan dari Aparat Penegak Hukum dan masyarakatnya. Penyidik dalam menjalankan tugasnya berkewajiban memberikan bantuan hukum sesuai dengan Pasal 54 KUHAP. Sikap pejabat penyidik dan penyidik dituntut untuk bekerja lebih professional, sehingga pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tidak melanggar hak yang dimiliki tersangka, oleh sebab itu penyidik sebelum melakukan proses pemeriksaan harus berkoordinasi dengan penasihat hukum agar jalannya persidangan berjalan secara optimal dan adil, berdasarkan pada Pasal 115 KUHAP. Adanya koordinasi yang dilakukan penyidik dan pejabat penyidik belum sepenuhnya berjalan secara optimal, hal tersebut dapat dilihat dari proses pemeriksaan tersangka masih terdapat beberapa tersangka yang belum adanya pendampingan penasihat hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Jenis data penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara yang disertai dokumentasi. Teknik analisis menggunakan metode teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa a. Pendekatan awal, b. Pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen, c. penyusunan rencana pemecahan masalah, d. pemecahan masalah atau intervensi e. Resosialisasi. Perlindungan hukum terhadap tersangka di proses penyelidikan dan penyidikan perlu diperhatikan, jika tidak akan terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya yang mengakibatkan kurang maksimal proses penagakan hukum.
PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRATIF USAHA PERTAMINI TANPA IZIN USAHA DI KOTA SURABAYA Muzayyanah, Siti Allafa Qori'atul
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 8 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v8i1.36595

Abstract

Bisnis Pertamini saat ini terbilang cukup menjamur di masyarakat baik pedesaan sampai menjalar di wilayah perkotaan. Keberadaan Pertamini di Kota Surabaya telah banyak dijumpai, bahkan masing-masing dari Pertamini juga tidak terlalu jauh. Pertamini ini berbentuk menyerupai seperti pom bensin milik Pertamina pada umumnya hanya saja lebih kecil dan memiliki tabung box layaknya pom bensin serta banyak dijumpai di pinggir jalan. Meski dirasa membantu masyarakat, tetapi keberadaannya diragukan karena dianggap ilegal sebab tidak memiliki izin usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 53 ditegaskan bahwa dilarang untuk memperjual belikan bahan bakar minyak tanpa izin usaha. Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian menyebutkan setiap usaha dagang harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Dalam hal ini Pertamini yang sudah menjalar ke beberapat tempat tersebut, sangat diragukan dalam izin usaha yang legal. Pertamina menilai perlu keterlibatan aparat penegak hukum dan pemerintah untuk menertibkan maraknya usaha Pertamini. Dalam hal ini pihak Pertamina tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan. Pembinaan dan pengawasan bagi para pemilik usaha Pertamini merupakan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya. Pelanggaran tersebut dapat diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kata Kunci: penegakan hukum, sanksi administratif, pertamini
PENGAWASAN TERHADAP PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SIDOARJO TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT MAHENDRA, CHESARIANA CHIKA; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 8 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v8i1.36598

Abstract

Penjualan Minuman Beralkohol harus memperhatikan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Namun pada faktanya masih banyak penjual yang menjual minuman beralkohol yang tidak mempunyai izin dan berjualan di tempat-tempat yang dilarang. Hal ini merupakan masalah bagi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja tentang pengawasan penjualan minuman beralkohol. Kewajiban tentang pengawasan penjualan minuman beralkohol diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol. Pengawasan dalam peraturan tersebut diatur oleh Pemerintah Pusat yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah daerah yang dibantu oleh dinas terkait setempat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan menggunakan penelitian di lapangan menggunakan wawancara dan pengamatan. Hasil penelitian masih banyak penjual yang menjual minuman beralkohol yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Faktor penghambat dalam pengawasannya adalah kesadaran masyarakat dalam menjual minuman beralkohol di tempat-tempat yang dilarang sehingga mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, mengingat bahwa minuman beralkohol adalah barang dalam pengawasan. Pengawasan ini bertujuan untuk mengawasi penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sidoarjo agar tidak membawa dampak negatif bagi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
Kajian Yuridis Terhadap Magang Sebagai Salah Satu Syarat Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) trityas, esti wulan
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 8 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v8i1.36619

Abstract

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berperan penting dalam proses Pendaftaran Tanah yaitu mengeluarkan akta otentik mengenai perbuatan hukum meliputi hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Pentingnya profesi seorang PPAT memicu peningkatan calon PPAT di setiap tahunnya. Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai persyaratan PPAT diatur dalam PP No. 24 Tahun 2016 dan Permen Agraria No. 20 Tahun 2018. Kedua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan tersebut mengatur syarat magang yang berbeda yakni magang pada Kantor Pertanahan dan Kantor PPAT. Ketidaksesuaian ini menimbulkan dampak terhadap kepastian hukum terhadap syarat pengangkatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewajiban Magang di Kantor Pertanahan berdasarkan Permen Agraria No. 20 Tahun 2018 dapat dibenarkan menurut Peraturan Perundang-undangan tentang PPAT, serta mengetahui bagaimana upaya mengatasi terjadinya ketidaksesuaian terkait persyaratan magang dalam pengangkatan PPAT antara PP No. 24 Tahun 2016 tentang dan Permen Agraria No. 20 Tahun 2018 . Penulisan ini termasuk dalam penulisan hukum normatif. Data yang diambil dari studi kepustakaan yang berupa perundang-undangan, jurnal ilmiah, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permen Agraria No. 20 Tahun 2018 dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan tentang PPAT, tetapi pengaturan mengenai magang yang telah diatur dalam Permen Agraria No. 20 Tahun 2018 tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni PP No. 24 Tahun 2016. Adanya tumpang tindih dalam suatu peraturan perundang-undangan dalam mengatasinya perlu menerakan asas preferensi, yaitu asas lex superior derogat legi inferiori dan melalui uji materiil yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Analisis Klausul Tidak Memberlakukan Pasal 1266 KUHPerdata Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Oleh TunaiKita Dwiyanti, Elvira; Hermono, Budi
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 8 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.36629

Abstract

Di Indonesia banyak sekali jenis fintech, namun jenis fintech yang paling banyak diminiati oleh masyarakat adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis daring. Otoritas Jasa Keungan telah mengeluarkan regulasi sendiri untuk jenis fintech ini, yaitu POJK Nomor 77/POJK.01/2016, tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Pelaksanaan kegiatan pinjam meminjam daring ini tentu saja menggunakan perjanjian guna melindungi kepentingan para pihak. Perjanjian yang sering digunakan adalah perjanjian baku. Salah satu platform penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis daring yang menggunakan perjanjian baku adalah TunaiKita. Dalam perjanjian yang dibuat TunaiKita terdapat klausul yang mana menyatakan untuk para pihak sepakat untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 KUHPerdata. Penelitian ini dalah jenis penelitian normatif (legal research). Pembahasan penelitian ini menunjukan bahwa dicantumkannya klausul tidak memberlakukannya pasal 1266 KUHPerdata tidak dapat secara langsung membatalkan perjanjian secara sepihak apabila terjadi wanprestasi, karena berlaku asas hukum yaitu asas lex superior derogat legi inferiori sehingga meski perjanjian bebas dibuat para pihak, tapi tidak diperkenankan menyimpangi aturan di atasnya. Akibat hukum bagi perjanjian yang memiliki klasul tidak mememberlakukan pasal 1266 KUHPerdata tidak serta merta perjanjian tersebut batal demi hukum. Namun pembatalan tetap melalui pengadilan, Sehingga dalam hal ini, bukanlah perjanjiannya yang dianggap tidak ada, tapi klausul tersebutlah yang tidak diberlakukan.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN 5/PDT.G/2019/PN.POL TENTANG SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN KEKUATAN PEMBUKTIAN PARA PIHAK YANG BERSENGKETA Sari, Maulida Indah
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 8 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v8i1.36636

Abstract

Sengketa kepemilikan hak atas tanah yang diajukan oleh penggugat sebagai pemilik tanah yang disebabkan karena perbuatan para tergugat yang awalnya sebagai petani penggarap kemudian mengakui objek sengketa adalah miliknya. Objek sengketa tersebut diatasnya terdapat dua (2) Sertifikat Hak Milik yang menyebabkan ketidakpastian hukum akan kepemilikan hak atas tanah objek sengketa tersebut. Berdasarkan Pasal 163 Herziene Inland Reglement (HIR) tentang beban pembuktian bagi pihak yang mengemukakan peristiwa atau membantah peristiwa, maka pihak tersebut harus membuktikan peristiwa atau bantahannya dalam persidangan. Pembuktian dilakukan oleh para pihak untuk meyakinkan hakim atas kebenaran dalil yang dikemukakan. Tujuan dari penulisan ini untuk menganalisis pertimbangan hakim tentang hukumnya pada putusan nomor : 5/Pdt.G/2019/PN.Pol dan akibat hukum dari kekuatan pembuktian para pihak yang bersengketa pada perkara ini. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dikumpulkan yang kemudian di analisis guna menjawab permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini yaitu adanya tambahan terhadap pertimbangan hakim. Dimana hakim dalam pertimbangannya belum lengkap mengenai kekuatan pembuktian para pihak, apabila dilihat dari sistem pendaftaran tanah dengan melihat sistem publikasinya. Selain itu, pada perkara ini merupakan perkara yang diselesaikan dengan gugatan perdata di pengadilan umum. Maka terhadap Sertifikat Hak Milik yang tidak berhak dibatalkan berdasarkan putusan akhir. Pembatalan tersebut dapat dilakukan atas dasar putusan akhir tersebut, dengan mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional agar sertifikat nomor sekian dinyatakan tidak berkekuatan hukum.
Analisis Yuridis Putusan Nomor: 34/Pdt.G/2018/PN Pdg tentang Perbuatan Melawan Hukum atas Pemanfaatan Tanah Wakaf dengan Alas Hak Sewa Kepada Pihak Ketiga Hendrianti, Rivinta Cahyu; Rahman, Tamsil Rahman
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 8 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.36642

Abstract

Pelaksanaan Wakaf pada masa kini masih terus berkembang untuk menjalankan ibadah umat Islam di Indonesia. Namun, dalam implementasinya masih terdapat permasalahan-permasalahan yang timbul karena perselisihan guna mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan wakaf tersebut salah satunya dengan menyewakan obyek wakaf seperti pada Putusan Nomor: 34/Pdt.G/2018/PN Pdg yang menyatakan bahwa terdapat kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat terhadap pemanfaatan tanah wakaf dengan hanya menggunakan alas hak sewa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam kasus perbuatan melawan hukum pemanfaatan tanah wakaf yang dilakukan oleh pihak kedua dengan menggunakan hak sewa. Metode penelitian ini melalui pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim membuktikan bahwa tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap obyek sengketa sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata. Kata Kunci: Wakaf, Sewa-menyewa, Perbuatan Melawan Hukum, Pertimbangan Hakim.
PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT SEBAGAI PEMOHON HAK ATAS PEMBATALAN PEMBERIAN HAK TANAH NEGARA OLEH BADAN PERTANAHAN putri, dhea puspa
NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (3)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.36730

Abstract

Tanah sangat berarti untuk kehidupan manusia di bumi ini. Tanah dibutuhkan manusia sebagai tempat tinggal, sumber mata pencaharian, dan juga untuk peristirahatan terakhir. Berdasarkan perkembangan jaman, bertambahnya manusia atau jumlah penduduk menyebabkan semakin sempitnya pertanahan di bumi ini. Berdasarkan pada Pasal 33 (ayat 3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bahwa “Bumi dan Air dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Bunyi pada pasal tersebut menggambarkan bahwa segala jenis atau bentuk sumber daya yang ada harus dikuasai oleh negara harus memberikan manfaat bagi masyarakat di indonesia. Dibalik fungsi tanah yang berarti bagi manusia banyak menimbulkan konflik-konflik di Negara Republik Indonesia ini yang berhubungan dengan tanah, terkusus mengenai hak atas tanah negara. Kegunaan penulisan penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat dan masukan untuk badan pemerintahan terkusus Badan Pertanahan Nasional. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif tetapi juga melakukan penelitian di lapangan untuk menambah informasi mengenai konflik sengketa yang ada di Wonokusumo Surabaya. Penulis menitikberatkan pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan Historis dengan bahan hukum primer: berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum primer sekunder berupa buku pendapat para ahli, tesis, dan jurnal jurnal yang berhubungan dengan konflik yang dianalisis. jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai macam aspek, yaitu aspek teori, aspek sejarah, aspek filosofi, struktur dan komposisi, ruang lingkup dan materi, penjelasan umum, konsistensi, kemudian pasal demi pasal.
DECISION ANALYSIS NUMBER 3096 K / PID.SUS / 2018 OF CRIMINAL ACTION OF FRAUD AND FIRST TRAVEL MONEY WASHING Permadi, Adhani Azhar
NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (3)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.36798

Abstract

Cassation Decision Number 3096 K / Pid.Sus / 2018 regarding Fraud and Money Laundering Crime Cases committed by First Travel caused losses to First Travel pilgrims who had deposited money to First Travel either through agents or to First Travel directly. So that First Travel pilgrims who were victims of fraud and money laundering committed by First Travel did not get their money back. The purpose of this study was to determine the suitability of the principles of justice and the usefulness of the decision related to the First Travel Fraud and Money Laundering criminal cases. as well as to find out the legal remedies that First Travel pilgrims can take in order to recover compensation for the payment of Umrah fees that have been paid to First Travel. This research is a normative juridical legal research using a case, statutory and conceptual approach. The legal materials for this research consist of primary and secondary legal materials. The results showed that based on the principle of fairness and the benefit of the case cannot be justified. Because based on the theory of restorative justice, every consequence of a criminal act must prioritize the interests of the victim due to the crime. Judges in deciding cases in efforts of restorative justice may pay attention to Article 98 of the Criminal Procedure Code. Where the article regulates the mechanism for combining compensation with the prosecution of a criminal act so that the victim does not need to file a different lawsuit, and undergo a separate trial to obtain compensation. Legal remedies that can be taken by Jamaah First Travel are in the path of litigation, which is applying for PKPU and bankruptcy to First Travel.
KEAMANAN DAN KETERTIBAN PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN OVERCAPACITY DI LAPAS KELAS I LOWOKWARU MALANG Intan Partiwi, Angela Yuli
NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (3)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.36873

Abstract

Lembaga pemasyarakatan adalah suatu tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidan atau anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Dalam pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan tidak lepas dari keamanan dan ketertiban yang diberikan kepada penghuni. Namun pada saat ini untuk menjaga keamanan dan ketertiban belum maksimal dikarenakan jumlah penghuni yang melebihi kapasitas (overcapacity) tidak sebanding dengan jumlah petugas. Pengaturan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan belum begitu jelas mengatur mengenai keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemasyarakatan membahas mengenai pemindahan narapidana dari suatu lapas yang lain tidak membahas tentang keamanan Lapas itu sendiri. Penghuni dapat melanggar sistem keamanan lapas dipengaruhi oleh faktor gaya hidup dan faktor ekonomi dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam lapas maupun diluar lapas. Lapas Kelas I Lowokwaru Malang merupakan lapas yang dihuni terbanyak di Jawa Timur, sehingga penghuni rentan untuk melanggar sistem keamanan di lapas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya petugas keamanan pemasyarakatan dalam mengoptimalisasikan pelaksanaan keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas I Malang dengan jumlah penghuni yang melebihi kapasitas (overcapacity) dan hambatan apa saja yang diperoleh dalam melaksanakan upaya optimalisasi pelaksanaan keamanan dan ketertiban Lapas Kelas I Lowokwaru Malang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Data dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan upaya pelaksanaan keamanan dan ketertiban oleh petugas keamanan di Lapas Kelas I Lowokwaru Malang dibagi menjadi dua yaitu upaya preventif dan upaya represif serta memberikan pembinaan ke penghuni melalui keterampilan dan berusaha memenuhi hak-hak penghuni lapas. Hambatan-hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan optimalisasi pelaksanaan keamanan dan ketertiban jumlah petugas lapas yang tidak sebanding dengan jumlah penghuni, sarana dan prasarana yang tidak memadai dan jumlah penghuni yang keluar lebih sedikit dari jumlah penghuni yang masuk. Kata Kunci :Lembaga Pemasyarakatan, Keamanan dan Ketertiban, Overkapasitas

Page 60 of 161 | Total Record : 1602

 58   59   60   61   62 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Reframing Law as Epistemic and Ethical Praxis: Justice, Certainty, and Normat Vol. 12 No. 02 (2025): The Dialectics of Justice, Legal Certainty, and Expediency in Contemporary Le Vol. 12 No. 01 (2025): The Ontology of Law: Protection, Justice, and Normative Reconstruction in the Vol. 12 No. 4 (2025): Law as Normative Rationality: Ontological Foundations of Rights, Governance, a Vol. 11 No. 04 (2024): Law at the Crossroads of Protection, Participation, and Institutional Integri Vol. 11 No. 03 (2024): The Epistemic and Normative Being of Law: Protecting Rights, Regulating Pract Vol. 11 No. 02 (2024): The Philosophy of Law in Action: Ontology, Justice, and the Moral Legitimacy Vol. 11 No. 01 (2024): The Ontology and Moral Justification of Law: Protection, Accountability, and Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit Vol. 10 No. 02 (2023): The Ontology and Axiology of Legal Order: Rights, Duties, and Rational Normat Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue