cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,602 Documents
 71   72   73   74   75 
KUALIFIKASI FETISH SEBAGAI TINDAK PIDANA DALAM PASAL 335(AYAT1) KUHP(STUDI KASUS FETISH KAIN JARIK GILANG MAHASISWA: QUALIFICATION OF FETISH AS A CRIMINAL OFFICE IN ARTICLE 335(paragraph1) of the Criminal Code (CASE STUDY OF UNAIR STUDENT JARIK GILANG FETISH CASE FIRMANSYAH, MOCH. AKBAR ALIF; S.H., M.H, EMMILIA RUSDIANA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.41011

Abstract

Lately, there is a case with a large number of victims that is widely discussed by the public. This case is known as the Fetish Kain Jarik because the perpetrator has a sexual deviation in the form of sexual attraction to people wrapped in fabric. The perpetrator, who is a final semester student at a university in Surabaya, made many of his juniors to be his sexual objects. The interesting thing is, the perpetrator's actions cannot be categorized as sexual harassment because the perpetrator and the victim do not meet in person, but only through electronic media. This study aims to find out and also understand the qualifications of kain jarik Fetish as a criminal act in Article 335 paragraph (1) of the Criminal Code and appropriate criminal sanctions for kain jarik Fetish perpetrators. This research is a normative research using a statutory approach and a case approach. The statutory approach is carried out using the main legal source of the Criminal Code and the case approach is carried out using the fetish kain jarik case which is analyzed using a perscriptive technique.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 93/PDT.G/2018/PN SDA TENTANG PEMENUHAN UNSUR TERANG DAN TUNAI DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH SECARA ANGSURAN YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS: ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 93/PDT.G/2018/PN SDA TENTANG PEMENUHAN UNSUR TERANG DAN TUNAI DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH SECARA ANGSURAN YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS Rachman, Audi Fatchur; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.41063

Abstract

Kendala Pengawasan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SMA Kota Surabaya nurrahman, ridwan icwan; Nugroho, Arinto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.41478

Abstract

Abstrak Terdapat beberapa sekolah yang di kategorikan sebagai sekolah inklusif di kota Surabaya. Teknis penyelenggaraan sekolah inklusif tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia yaitu sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Untuk memastikan penyelenggaraan sekolah inklusif ini perlu dilakukan suatu pengawasan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala pengawasan dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMA Kota Surabaya dan upaya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk peningkatan pengawaasan terhadap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di SMA Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis. Hasil analisis penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa masih banyak kendala baik secara internal dan eksternal Pengawasan Dinas Provinsi Jawa Timur Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di SMA Kota Surabaya diantaranya kendala internal yaitu kurangnya Pemahaman pengawas mengenai tugas dan fungsinya sebagai pengawas sekolah inklusif, jumlah tenaga pengawas yang terbatas dan anggaran, kendala eksternal yaitu Kurangnya koordinasi antara Dinas pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan penyelenggara pendidikan inklusif, tidak adanya penegakan sanksi. Upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan pengawasan megenai program penyelenggaraan pendidikan inklusif yaitu Supervisi rutin, Melakukan Supervisi klinis dan Melakukan penambahan pengawas dan memaksimalkan fungsi pengawas. Kata Kunci : Pendidikan inklusi, pengawasan, Kendala dan Upaya
PENEMPATAN HAK ATAS MEREK SEBAGAI OBJEK JAMINAN TAMBAHAN PADA LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA: Indonesia Fauziah, Annisaa Najmi; Hermono, Budi
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.41497

Abstract

BNI pernah menerima hak atas merek sebagai objek jaminan tambahan fidusia meskipun belum ada hukum positif yang mengatur mengenai hal tersebut. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang telah mengatur hak cipta dapat digunakan sebagai objek jaminan fidusia, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis hal tersebut belum ada. BNI menempatkan hak atas merek sebagai objek jaminan tambahan fidusia didasarkan kesepakatan dengan debitur dan kesukarelaan debitur untuk menempatkan hak atas mereknya sebagai salah satu jaminan. Penelitian ini menganalisis konsep hukum penempatan hak atas merek sebagai objek jaminan tambahan fidusia, serta akibat hukum jika dilakukan eksekusi pada hak atas merek. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan koseptual yang dianalisis secara preskripsi dengan menempatkan isu hukum sebagai objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan hak atas merek sebagai objek jaminan tambahan fidusia didasarkan adanya kesepakatan para pihak dalam perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan pacta sunt servanda, dengan terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap merek sebelum ditempatkan sebagai objek jaminan fidusia. Hak atas merek dapat digunakan sebagai objek jaminan tambahan fidusia karena merupakan benda bergerak tidak berwujud dan mempunyai nilai. Eksekusi hak atas merek sebagai objek jaminan tambahan fidusia dapat dilakukan apabila terdapat sertifikat merek dan telah didaftarkan sebagai objek jaminan tambahan fidusia. Eksekusi hak atas merek untuk pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur perlu diajukan ke pengadilan untuk dapat diputuskan bersamaan dengan objek pokok jaminan fidusia.
Ketepatan Hakim Pada Putusan No. 28/Pid.Sus/2017/PT.Pbr Terhadap Penjatuhan Pidana Penjara 1 Tahun Tentang Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Berupa Obat Tanpa Izin Edar Aisy, Shinta Farah Rohadatul; Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.41509

Abstract

Obat merupakan bahan kimia yang dipergunakan untuk mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit. Pengedaran sediaan farmasi berupa obat harus disertai dengan izin edar yang wajib diperoleh dari Dinas Kesehatan. Izin edar menjadi penting karena merupakan bentuk persetujuan registrasi obat yang menjamin mutu, khasiat, dan kemanfaatan obat. Pengedaran obat yang tidak disertai dengan izin edar akan ditindaklanjuti melalui proses peradilan dan dijatuhi putusan hakim sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Akan tetapi putusan hakim seringkali tidak sesuai dengan aspek yang seharusnya dipertimbangkan yaitu aspek yuridis dan non yuridis serta keadaan yang memberatkan dan meringankan, seperti halnya Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PT.Pbr tentang pengedaran sediaan farmasi berupa obat tanpa izin edar. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui ketepatan hakim dalam penjatuhan putusan 1 tahun terhadap terdakwa dan akibat hukum pemberlakuan putusan hakim Nomor 28/Pid.Sus/2017/PT.Pbr. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus serta menggunakan analisis perspektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PT.Pbr telah memenuhi dari aspek yuridis berupa dakwaan penuntut umum, keterangan saksi dan terdakwa, barang bukti serta pasal yang dikenakan. Namun sebaliknya pertimbangan hakim tidak memenuhi aspek non yuridis berupa latar belakang perbuatan terdakwa yang bekerja sebagai sales obat yang dinilai tahu jika pengedaran obat harus disertai dengan izin edar dan kondisi terdakwa yang secara sadar melakukan pengedaran obat tanpa izin edar tersebut serta tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan terdakwa. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.
DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KORUPSI OLEH KORPORASI DALAM PRESPEKTIF TRANSPLANTASI SISTEM HUKUM: Deferred Prosecution Agreement Sebagai Alternatif Penyelelasaian Korupsi Oleh Korporasi Dalam Prespektif Transplantasi Sistem Hukum Lutfia, Eka; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.41569

Abstract

Deferred Prosecution Agreement atau DPA merupakan upaya penundaan penuntutan dengan melakukan perjanjian antara jaksa dan pihak korporasi yang melakukan kejahatan. Metode ini telah digunakan pada negara yang menganut sistem hukum common law seperti Inggris dan Amerika. Upaya penyelesaian tersebut menarik perhatian kalangan para ahli hukum untuk di terapkan di Indonesia. Metode tersebut dianggap sangat menguntungkan karena lebih mudah dalam upaya optimalisasi pengembalian aset negara hasil korupsi. Sebagai tujuan utama dari adanya peraturan tentang tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Keberadaan DPA menjadi salah satu solusi atas permasalahan dalam proses penyelesaian korupsi. Namun, perbedaan sistem hukum menjadi kendala dalam penerapannya di Indonesia. Sehingga perlu pendekatan untuk menentukan model yang sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia tanpa perlu menghilangkan ciri khas atau budaya yang ada. Pendekatan yang digunakan adalah transplantasi sistem hukum. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis dan mengkaji peraturan yang berlaku terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Data yang diperoleh melalui pengumpulan bahan hukum berupa data primer, sekunder dan bahan non hukum. Transplantasi DPA melalui harmonisasi hukum dan penyelarasan hukum nasional, dengan pendekatan adopsi hukum common law sistem ke Civil Law sistem, kemudian diselaraskan dan diharmonisasikan dengan konsep negara hukum Pancasila ke dalam sistem hukum nasional. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa transplantasi hukum metode DPA di Indonesia dapat dilakukan selain dilatarbelakangi keuntungan yang diperoleh tetapi juga adanya dukungan akan penerapannya di Indonesia. Sehingga, upaya penerapannya akan lebih mudah namun tetap memmerlukan penyesuaian dengan aturan yang ada. Kata Kunci: Korupsi, Koporasi, DPA, Transplantasi Hukum.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH PANITIA DESA PADA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA X KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN KABUPATEN GRESIK Surya, Tomy Andi perdana; Widodo, Hananto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.41570

Abstract

Upaya percepatan dalam proses pendaftaran tanah terus dilakukan pemerintah. Pelaksanaan program PTSL yang bertujuan memberikan pelayanan pendaftaran pertama kali dengan proses terpadu, sitematis, mudah, cepat dan biaya murah. Pendaftaran tanah dilakukan untuk mengetahui sejarah pencatatan administratif tanah tersebut, juga sebagai bukti serta dasar hukum atas kepemilikan sebuah bidang tanah bagi setiap pemiliknya yang kemudian menghasilkan suatu produk yakni berupa sertifikat sebagai bukti pemegang hak atas sebuah bidang tanah. Pada pelaksanaanya program tersebut mengalami hambatan, yakni terjadinya pungutan liar oleh oknum pelaksana ditingkat Desa. Dengan ditemukanya fakta tersebut maka penegakan hukum terhadap pelaksanaan program tersebut harus dilakukan sesuai peraturan yang berlaku secara tegas dan adil. Tindak pidana pungutan liar dalam pelaksanaan program PTSL, penegakan harus dilakukan secara komprehensif yang dilakukan oleh penegak hukum di Kabupaten Gresik adalah penerapan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini fokus pada upaya penegakan hukum dalam pungutan liar kepengurusan sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terhadap oknum Kepala Desa X di Kabupaten Gresik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penegakan hukum pungutan liar dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Gresik dan faktor-faktor yang menghambat proses penegakan hukum kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari informan warga Desa X yang mengalami pungutan liar dan beberapa aparat penegak hukum. Sedangkan data sekunder dari buku maupun referensi dari penelitian terdahulu. Selanjutnya data dikumpulkan dan melakukan analisis data dengan melakukan reduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.
Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Penjara dan Denda Bagi Guru Dalam Pemberian Sanksi Disiplin Kepada Peserta Didik (Studi Putusan No. 16/Pid.Sus/2019/PN.Drh): Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Penjara dan Denda Bagi Guru Dalam Pemberian Sanksi Disiplin Kepada Peserta Didik (Studi Putusan No. 16/Pid.Sus/2019/PN.Drh) Indah Bilqis, Vidya Afiyanti; Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.41649

Abstract

Pendidikan adalah tugas yang penting untuk dipikul oleh segenap warga bangsa dengan tumpuan tanggung jawab utama pelaksanaan kegiatan pendidikan sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu alat pendidikan adalah hukuman disiplin (corporal punishment). Pengertian Corporal Punishment sendiri merupakan setiap bentuk hukuman yang memiliki tujuan untuk memberikan efek jera terhadap peserta didik. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan suatu penelitian yang bersangkut paut dengan isu hukum dan pendekatan kasus (case approach). Pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka. Teknik analisis yang digunakan penulis adalah teknik analisis kualitatif diuraikan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa memberikan hukuman fisik yang sesuai dengan batasan-batasan tertentu yaitu dengan berdasarkan unsur kesalahan, hukuman fisik tidak sampai menyakiti peserta didik, dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Dapat dikatakan sebagai metode disiplin (corporal punishment). Kemudian, dalam memberikan putusan pidana penjara dan denda hendaknya memperhatikan pasal 39 PP No. 19 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.74 tahun 2008 tentang Guru dimana disebutkan bahwa guru diberikan kebebasan dalam memberikan sanksi disiplin kepada peserta didik juga memperhatikan perlindungan hukum serta alasan-alasan tertentu yang dapat merugikan guru dimana seorang guru adalah peran utama dalam memperoleh tujuan pendidikan. Kata Kunci: Guru, Sanksi Disiplin, Pidana Penjara dan Denda.
Pembatalan Sertifikat Ganda Hak Milik Atas Tanah Terkait Asas Akuntabilitas Melalui Studi Kasus Putusan No.170/G/2018/PTUN.SMG Aqila, Atika Washfa; Widodo, Hananto; Tinambunan, Hezron Sabar Rotua
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.41722

Abstract

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Berdasarkan Perjanjian Kerja Tidak Tertulis Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Maghfiroh, Vista Nur Wasiatul
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.41724

Abstract

Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi bagian dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada bab IV, berdampak pada perubahan isi, salah satunya penghapusan atau dihilangkannya ayat (2) pasal 57 dalam UU ketenagakerjaan yang mengatur perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) yang dibuat tidak tertulis dapat dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT). Sehingga terbentuk isu kekosongan hukum mengenai perubahan status pekerja PKWT menjadi pekerja PKWTT tersebut yang dapat melemahkan posisi pekerja. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang bekerja berdasarkan perjanjian tidak tertulis pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pekerja yang bekerja berdasarkan perjanjian tidak tertulis. Menggunakan metode penelitian normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Hilangnya pasal yang mengatur adanya perubahan status pekerja PKWT menjadi pekerja PKWTT karena adanya perjanjian tidak tertulis dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebabkan kedudukan pekerja berdasarkan perjanjian kerja tidak tertulis semakin lemah dari sebelumnya. Oleh karena itu dapat dilakukan upaya hukum oleh pekerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja tidak tertulis yaitu dengan melakukan perundingan dengan perusahaan dan diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerja bersama (PKB). Atau melakukan pengajuan perubahan undang-undang melalui Dewan Perwakilan Rakyat dengan memasukkan kembali klausul terkait perubahan status PKWT menjadi PKWTT apabila melakukan perjanjian kerja secara tidak tertulis. Sehingga diharapkan terdapat jaminan atau kepastian hukum bagi pekerja.. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, PKWT, Perjanjian Kerja Tidak tertulis

Page 73 of 161 | Total Record : 1602

 71   72   73   74   75 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Reframing Law as Epistemic and Ethical Praxis: Justice, Certainty, and Normat Vol. 12 No. 02 (2025): The Dialectics of Justice, Legal Certainty, and Expediency in Contemporary Le Vol. 12 No. 01 (2025): The Ontology of Law: Protection, Justice, and Normative Reconstruction in the Vol. 12 No. 4 (2025): Law as Normative Rationality: Ontological Foundations of Rights, Governance, a Vol. 11 No. 04 (2024): Law at the Crossroads of Protection, Participation, and Institutional Integri Vol. 11 No. 03 (2024): The Epistemic and Normative Being of Law: Protecting Rights, Regulating Pract Vol. 11 No. 02 (2024): The Philosophy of Law in Action: Ontology, Justice, and the Moral Legitimacy Vol. 11 No. 01 (2024): The Ontology and Moral Justification of Law: Protection, Accountability, and Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit Vol. 10 No. 02 (2023): The Ontology and Axiology of Legal Order: Rights, Duties, and Rational Normat Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue