cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,602 Documents
 72   73   74   75   76 
Analisis Yuridis Tentang Ketentuan Pengupahan Pekerja Rumah Tangga Sari, Yulianti Nur Indah; Nugroho, Arinto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.41862

Abstract

Pekerja Rumah Tangga dianggap memiliki peran penting dalam bentuk jasa kerumahtanggaan. Hak-hak pekerja rumah tangga diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, namun pengaturan mengenai upah dan tunjangan belum diatur lebih lanjut secara rinci. Hal tersebut mengakibatkan hukum. Dengan mengetahui secara rinci mengenai upah dan tunjangan pekerja rumah tangga sesuai dengan standar kehidupan yang layak (KHL). Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji terkait dengan upah yang akan diterima Pekerja Rumah Tangga serta hak untuk mendapatkan upah berupa upah tetap yang akan diterima oleh Pekerja Rumah Tangga sebagai pekerja informal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan penerapan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa hubungan kerja yang terjalin antara Pekerja Rumah Tangga dan pemberi kerja terdapat hubungan kekeluargaan serta sebagai pekerja informal. Penyebutan sebagai pembantu merupakan bentuk perubahan untuk memformalkan Pekerja Rumah Tangga. Sampai saat ini belum adanya peraturan yang lebih rinci membahas hak-hak Pekerja Rumah Tangga secara maksimal terutama hak untuk mendapatkan upah dan tunjangan tetap. Melalui Rancangan Undang-Undang yang akan disahkan, upah menjadi salah satu pokok pikiran, dimana Pekerja Rumah Tangga nantinya akan menjadi sektor khusus sebagai pekerja formal maka mempersembahkan hadiah akan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, serta tunjangan menjadi salah satu komponen yang tidak dapat diberikan dalam penetapan upah. Ketika upah bagi pekerja rumah tangga belum diatur maka akan meningkatkan pemberian tunjangan. Kata Kunci: Pekerja Rumah Tangga, Upah, Tunjangan
ANALISIS PROBLEMATIK SURAT EDARAN BUPATI TULUNGAGUNG TERKAIT PENGATURAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019: (COVID-19) Kuncoro, Adi; Widodo, Hananto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.41871

Abstract

Handling Covid-19 which must be completed immediately must be made a special treatment. The urgent situation requires that a binding regulation be made in the situation of handling Covid-19 very quickly. The Tulungagung Regency Government issued a Circular regarding the implementation of Large-Scale Social Restrictions (PSBB). The problem is that the Circular which is a policy regulation can only regulate it, not for the wider community. This study aims to determine the function of the Circular issued by the regent as discretion in handling Covid-19 by regulating the community curfew, and to find out the legal consequences of issuing a circular letter by the regent in handling Covid-19. The research method used is a normative juridical type, using a statutory approach and a concept approach. The results of the study show that the Circular issued is categorized as a beleidsregel (policy regulation). This circular has the same legal status as operational guidelines, technical guidelines, official notes, announcements, guidelines and other similar terms. Beleidsregel is similar to regeling, but it is not intended/binding in general to the community and only binds internally to an institution. So that the regulation related to PSBB in the Tulungagung area related to the implementation of the curfew for all large business actors and MSMEs is less productive. The Circular issued by the Regional Government of Tulungagung Regency can be considered as a discretion. This is because there should be another mechanism established to be able to regulate the establishment of a Regional Regulation.
TINJAUAN YURIDIS LARANGAN BAGI PRODUSEN PRODUK TEMBAKAU DALAM PENCANTUMAN KETERANGAN ATAU TANDA MENYESATKAN ATAU KATA-KATA YANG BERSIFAT PROMOTIF: TINJAUAN YURIDIS LARANGAN BAGI PRODUSEN PRODUK TEMBAKAU DALAM PENCANTUMAN KETERANGAN ATAU TANDA MENYESATKAN ATAU KATA-KATA YANG BERSIFAT PROMOTIF Rasyid, Wildan; wardhana, mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.42005

Abstract

Produk tembakau adalah produk yang terbuat dari olahan tanaman tembakau yang bisa dikonsumsi dengan berbagai cara yaitu dibakar, dimakan dan dihirup. Teknologi yang semakin pesat di era digital berperan penting bagi perkembangan produk tembakau salah satunya ialah periklanan. Sebagaimana tercantum pada Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan bahwa setiap produsen dilarang untuk mencantumkan keterangan atau tanda apapun yang menyesatkan atau kata-kata yang bersifat promotif. Tetapi berdasarkan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan No 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk tembakau yang menyatakan bahwa keterangan atau tanda apapun yang menyesatkan atau kata-kata yang bersifat promotif tidak berlaku bagi produk tembakau yang sudah mendapatkan sertifikat merek. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami apakah pengecualian produk tembakau yang sudah mendapatkan sertifikat merek dalam pencantuman keterangan atau tanda apapun yang menyesatkan atau kata yang bersifat promotif dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan dan memahami akibat hukum bagi produsen produk tembakau yang sudah mendapatkan sertifikat merek yang mencantumkan tanda apapun yang bersifat menyesatkan atau yang bersifat promotif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,dan bahan hukum tersier. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif dengan bahan -bahan hukum yang telah terkumpul berdasarkan isu hukum yang dibahas.
TERMS OF GOOD LOOKING IN JOB VACANCY INFORMATION AS ONE OF DISCRIMINATION IN THE WORLD OF WORK: SYARAT BERPENAMPILAN MENARIK PADA INFORMASI LOWONGAN PEKERJAAN SEBAGAI SALAH SATU DISKRIMINASI DALAM DUNIA KERJA Damayanti, Reva; Hikmah, Nurul
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.42111

Abstract

TINJAUAN YURIDIS OBJEK PADA PERJANJIAN PENDAHULUAN JUAL BELI (PPJB) APARTEMEN YANG DITAWARKAN DENGAN SISTEM PRE PROJECT SELLING Azka, Nadhifah Thufailah; Hermono, Budi
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.42128

Abstract

Perjanjian pengikatan jual beli seringkali menjadi pegangan yang bersifat sementara bagi pembeli rumah susun. Selama ini perjanjian jual beli dibuat oleh pengembang dan bersifat baku. Hal tersebut dikarenakan masih banyak yang harus diselesaikan dalam proses penerbitan sertifikat hak milik satuan rumah susun. Dalam pembuatan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB), pengembang harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun. Untuk menarik pembeli, pengembang melakukan pemasaran dengan sistem Pre Project Selling yaitu penjualan yang dilakukan sebelum pembangunan dilaksanakan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, pemasaran rumah susun sudah dapat dilakukan sebelum pembangunan rumah susun dilaksanakan. Dalam hal pemasaran objek perjanjian yang baru akan ada di kemudian hari, pengembang harus memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Penelitian ini ingin menganalisis apakah PPJB dengan objek yang akan ada dikemudian hari merupakan perjanjian yang sah beserta akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan yaitu hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pemilihan bahan hukum dilakukan dengan memilah bahan hukum sesuai dengan permasalahan penelitian dan dianalisis menggunakan perskriptif. Hasil penelitian menujukkan bahwa PPJB merupakan perjanjian yang sah apabila telah memenuhi syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Rumah Susun dan akibat hukum yang terjadi apabila terjadi wanprestasi, dapat dimintakan pembatalan ke Pengadilan. Kata Kunci: Rumah Susun, Perjanjian Pendahuluan Jual Beli, Pre Project Selling.
TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA JENIS KARISOPRODOL (STUDY PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PARINGIN NOMOR 33/PID.SUS/2019/PN. PRN) ashola, dunga; Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.42163

Abstract

Penelitian berjudul Tindak Pidana Pengedar Narkotika Jenis Karisoprodol (Study Putusan Pengadilan Negeri Nomor 33/PID.SUS/2019/PN. PRN Putusan ini terkait dengan pengedaran karisoprodol yang awalnya merupakan obat keras daftar G. Namun setelah dikeluarkannya Permenkes No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika karisoprodol kini ditingkatkan statusnya menjadi narkotika golongan 1. Dengan berlakunya peraturan ini, maka seharusnya karisoprodol yang merupakan narkotika golongan 1(satu) didakwa dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Karena dengan memperhatikan tempus delictinya, terjadi saat aturan ini telah lebih dulu diberlakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan nomor 33/Pid.Sus/2019/PN.Prn mengenai ijin peredaran pil karisoprodol jika mendasarkan pada UU Kesehatan dan Permenkes Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sudah tepat atau belum dan untuk mengetahui akibat hukum putusan nomor 33/Pid.Sus/2019/PN.Prn apabila dikaitkan dengan pertimbangan hakim Pasal 196 UU Kesehatan dan Putusan MK Nomor 69/PUU-X/2012. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif Teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan Kasus. Untuk bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode preskriptif. Penggunaan metode preskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada putusan hakim nomor 33/Pid.Sus/2019/PN.Prn menjatuhkan putusan kepada terdakwa Fitri Yadi karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika terdapat 147 daftar nama narkotika golongan 1 yang telah disesuaikan. Salah satu nama dari daftar narkotika tersebut adalah karisoprodol yang terdaftar dalam nomor urut 146. Karisoprodol disini termasuk kedalam narkotika golongan 1 maka hakim harus menggunakan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Karena disini karisoprodol sudah tidak lagi tergolong sebagai obat keras melainkan narkotika maka unsur dakwaan pada putusan ini tidak terpenuhi sebab hakim masih menganggap karisoprodol sebagai obat keras dan menggunakan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Untuk mengetahui putusan ini menjadi batal demi hukum atau tidak maka akan digunakan Putusan MK No. 69/PUU-X/2012.
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENERAPAN UNSUR MEMILIKI PADA PASAL 112 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 168/Pid.Sus/2020/PN.Pdg) ROHMAWATI, SITI ELVINA; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.42183

Abstract

TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU YANG MASIH ADA HUBUNGAN KELUARGA: (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 458/Pid.Sus/ 2019/PN Trg) Yolanda, Ade; Rusdiana, S.H.,M.H, Emmilia; Ahmad, Gelar Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.42302

Abstract

Pengadilan Negeri Tenggarong dalam putusannya Nomor 458/ Pid.Sus/ 2019/PN Trg, menyatakan bahwa HS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul dengan kekerasan terhadap anak dan terbukti masih ada hubungan keluarga dengan korban. Pasal yang digunakan dalam Putusan Nomor 458/Pid.Sus/ 2019/PN Trg tersebut tidak mempertimbangkan status terdakwa yang masih ada hubungan keluarga dengan korban. Tujuan penelitian ini ialah mengetahui ketepatan putusan no.458/Pid.Sus/2019/PN.Trg berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan mengetahui akibat hukum putusan Pengadilan Negeri Tenggarong yang memutuskan perkara pidana terhadap anak dengan berdasarkan Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukanahwa Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 458/Pid.Sus/ 2019/PN.Trg tidak tepat karena jika dikaitkan dengan tempus delicti penggunakan Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat dikualifikasikan melanggar asas lex posteriori derogat legi priori. Dakwaan penuntut umum menjadi kesalahan utama dalam pelanggaran asas lex posteriori derogat legi priori terhadap ketentuan perlindungan anak korban pencabulan karena ketidakcermatan penuntut umum dalam penuntutan asal yang dikenakan dalam surat dakwaan yang dilimpahkan ke pengadilan akan berdampak pada pemberian pertimbangan hukum dan proses penjatuhan putusan oleh hakim. Akibat hukum yang timbul dalam pelanggaran asas lex posteriori derogat legi priori tersebut adalah putusan tersebut dapat diajukan ke tahap selanjutnya yang lebih tinggi melalui mekanisme upaya hukum banding yang diatur dalam 67 KUHAP.
KAJIAN YURIDIS LEX SPORTIVA TERHADAP PEMIDANAAN PEMAIN SEPAKBOLA Rindiarto, Ardhian Fadillah; Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.42305

Abstract

Perkara kekerasaan dalam pertandingan sepakbola PSAP Sigli vs Aceh United yang berujung dijatuhkannya vonis Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap ketiga pemain PSAP Sigli menyebabkan ketidakpastian dalam penanganan perkara yang terjadi didalam pertandingan sepak bola yang dinaungi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) karena Komisi Disiplin sebagai badan peradilan yang ditentukan oleh PSSI juga sudah memberikan sanksi disiplin yang berupa skorsing larangan bertanding terhadap ketiga pemain PSAP Sigli. PSSI sebagai federasi sepak bola Indonesia mempunyai aturan yang mengatur tentang sistem peradilannya sendiri berdasarkan statuta PSSI yang juga merupakan ratifikasi dari statuta International Federation of Football Association (FIFA) yang disebut dengan lex sportiva dalam menyelesaikan perkara sepak bola nasional. Namun, Asas teritorial serta Hukum Pidana sebagai hukum publik juga menjadi dasar penerapan sanksi pidana atas perkara ini. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis keberlakuan lex sportiva dalam penanganan perkara kekerasan yang terjadi dalam pertandingan sepak bola dan untuk menganalisis pengaturan yang digunakan dalam penanganan perkara kekerasan yang terjadi dalam pertandingan sepak bola. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa lex sportiva tidak dapat diberlakukan dalam penanganan perkara kekerasan yang terjadi di pertandingan sepakbola) karena kekerasan yang terjadi di pertandingan sepakbola memenuhi unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan, sehingga berdasarkan Asas Teritorial serta karena sifat memaksa yang dimiliki oleh hukum pidana, maka KUHP yang dipakai dalam penanganan perkara kekerasan di pertandingan sepak bola tanpa menghilangkan hukuman administratif yang berupa skorsing larangan bertanding terhadap pemain sepak bola melalui Statuta PSSI.
TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN RAHASIA BANK TERKAIT DATA NASABAH PENYIMPAN DAN SIMPANANNYA YANG DILAKUKAN OLEH MANTAN PEGAWAI BANK Sumaningrum, Shinta Adhania; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 4 No. 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37919

Abstract

Rahasia bank adalah segala yang terkait dengan nasabah penyimpan dan simpanannya. Pihak terafiliasi yang memiliki kewajiban menjaga rahasia bank antara lain anggota dewan komisaris, direksi bank, pegawai bank, dan pihak terafiliasi lainnya. Negara Indonesia menganut teori rahasia bank yang bersifat relatif artinya rahasia bank dapat dibuka jika ada kepentingan mendesak untuk kepentingan masyarakat dan negara. Sehingga pihak bank dan pihak terafiliasi dilarang membuka rahasia bank berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perundang-Undangan. Temuan kasus pelanggaran rahasia bank yang dilakukan mantan pegawai bank melalui jual beli data nasabah menjadi hal yang perlu dikaji secara lebih lanjut. Hal tersebut dikarenakan pengaturan mengenai mantan pegawai bank dalam menjaga rahasia bank belum diatur dalam Perundang-Undangan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kewajiban menjaga rahasia bank bagi mantan pegawai dapatkah dibenarkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan akibat hukum yang diperoleh mantan pegawai bank atas pelanggaran rahasia bank. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dianalisis untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah. Hasil penelitian disimpulkan menjadi dua; pertama bahwa kewajiban menjaga rahasia bank bagi mantan pegawai bank belum dapat dibenarkan berdasarakan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, namun hanya dapat dibenarkan berdasarkan kode etik sebagai kewajiban moral. Kedua Pelanggaran rahasia bank di Indonesia merupakan pelanggaran pidana dan akibat hukumnya berupa pemberian sanksi pidana, namun sanksi pidana belum dapat diterapkan bagi mantan pegawai bank di Indonesia. Kata Kunci : Rahasia Bank, Mantan Pegawai Bank, Data Nasabah

Page 74 of 161 | Total Record : 1602

 72   73   74   75   76 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Reframing Law as Epistemic and Ethical Praxis: Justice, Certainty, and Normat Vol. 12 No. 02 (2025): The Dialectics of Justice, Legal Certainty, and Expediency in Contemporary Le Vol. 12 No. 01 (2025): The Ontology of Law: Protection, Justice, and Normative Reconstruction in the Vol. 12 No. 4 (2025): Law as Normative Rationality: Ontological Foundations of Rights, Governance, a Vol. 11 No. 04 (2024): Law at the Crossroads of Protection, Participation, and Institutional Integri Vol. 11 No. 03 (2024): The Epistemic and Normative Being of Law: Protecting Rights, Regulating Pract Vol. 11 No. 02 (2024): The Philosophy of Law in Action: Ontology, Justice, and the Moral Legitimacy Vol. 11 No. 01 (2024): The Ontology and Moral Justification of Law: Protection, Accountability, and Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit Vol. 10 No. 02 (2023): The Ontology and Axiology of Legal Order: Rights, Duties, and Rational Normat Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue