Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Studi di Kota Surabaya) ARIC SAPUTRO; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 6 No 5 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n5.p%p

Abstrak Pasca diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 Pemerintah Kota Surabaya menyerahkan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pengelolaan SMA/SMK di Kota Surabaya secara teknis dikelola oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Surabaya setelah adanya pengalihan kewenangan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan di Kota Surabaya. Fokus dari penelitian ini adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan melalui model implementasi Donald D Van Meter dan Carl E. Van Horn di antaranya: ukuran dan tujuan kebijakan; sumber daya; karakteristik agen pelaksana; komunikasi; disposisi; dan lingkungan ekonomi, sosial, politik. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Surabaya serta beberapa sekolah SMA/SMK di Kota Surabaya. Analisis data yang dilakukan yakni dengan pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi pengelolaan SMA/SMK oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kota Surabaya berjalan cukup baik meskipun masih ditemukan beberapa kendala yang dihadapi. Kata Kunci: Implementasi, Pengalihan, Pendidikan Menengah Abstrack After the enactment of Law number 23, 2014, The Government of Surabaya City devolved the authority of The Senior High School/ Vocational High School management to the Province Government of East Java. The management of The Senior High School/ Vocational High School in Surabaya is technically managed by the Branch of Surabaya region education department after the transfer of authority. This study aims to analyze and describe the implementation of the policy of transferring the authority of secondary education from Regional / City Government to Provincial Government of East Java conducted in Surabaya. The focus of this research is on the factors that influence the implementation of policies through the implementation model of Donal D Van Meter and Carl E. Van Horn some of them are : the measurement and policy objectives; resource; characteristics of the implementing agency; communication; disposition; and the economic, social, and political environment. The type of research that used is descriptive with qualitative approach. This research was conducted in East Java Province Education Department and the Branch of Surabaya region education department, also several Senior High School/ Vocational High School schools in Surabaya. Data analysis is done by data collection, data reduction, and conclusion. The result of this research shows that the implementation of The Senior High School/ Vocational High School management by East Java Provincial Government in Surabaya runs quite well although still found some obstacles encountered.Keyword : Implementation, Transfer, Secondary Education

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARKIR ZONA DI KAWASAN TAMAN BUNGKUL KOTA SURABAYA RIA PITRIANI; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 6 No 5 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n5.p%p

Abstrak Parkir zona merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Kota Surabaya. Kebijakan parkir zona adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir, dengan ditetapkan tarif parkir tersendiri untuk setiap zona atau kawasan tertentu. Kebijakan parkir zona secara resmi diterapkan pada tanggal 20 Maret 2017. Kebijakan parkir zona diterapkan di empat belas kawasan pada sembilan puluh tujuh jalan di Kota Surabaya. Implementor dari kebijakan parkir zona ini adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Kebijakan parkir zona berpedoman pada Perwali Kota Surabaya No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Parkir Zona Di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun fokus penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi Ripley dan Franklin, yang terdiri dari tiga variabel yaitu kepatuhan, lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi, dan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan parkir zona di Kawasan Taman Bungkul kota Surabaya secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan variabel-variabel tersebut tetapi dalam implementasinya masih ditemukan beberapa kendala, yaitu kepatuhan juru parkir dalam menjalankan tugas masih kurang. Hal ini terbukti dengan banyaknya juru parkir yang menarik tarif parkir melebihi tarif parkir yang ditentukan. Selain itu, kurangnya kepatuhan juru parkir ini juga didukung dengan perilaku masyarakat yang membiasakan atau membudayakan, memberikan uang lebih dari tarif parkir ke juru parkir. Oleh karena itu, saran dari peneliti yaitu meningkatan pengawasan oleh Dinas perhubungan Kota Surabaya, agar dapat meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh juru parkir dan meningkatkan sosialisasi serta komunikasi oleh Dinas perhubungan Kota Surabaya dengan juru parkir zona dan masyarakat tentang parkir zona, sehingga masyarakat dan juru parkir lebih mengerti dan mentaati peraturan yang ditentukan. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Parkir Zona Abstract Parking zone is one of the policies issued by the Government of Surabaya, which aims to reduce traffic congestion in the city of Surabaya. Zone parking policy is a form of parking service, with special parking tariff for each particular zone or region. The zone parking policy was officially adopted on March 20, 2017. The zone parking policy was implemented in fourteen areas on ninety-seven streets in Surabaya City. Implementers of the zone parking policy is the Transportation Department of Surabaya. The zone Parking policy based on regulation of Mayor Surabaya no. 3 of 2017 on the Guidance of Parking Zone Determination in Surabaya City. This research uses descriptive research type with qualitative approach. The research focus used in this research is the implementation model of Ripley and Franklin, which consists of three variables, namely compliance, smooth implementation of the function routine, and the realization of the desired performance and impact. The results showed that in the implementation of zone parking policy in Area Park Bungkul Surabaya city in general has been implemented in accordance with these variables but in the implementation still found some obstacles, namely the compliance of parking interpreters in carrying out the task is still lacking. This is evidenced by the number of parking attendants who attract parking rates beyond the specified parking rates. In addition, the lack of adherence to the parking attendant is also supported by the behavior of the community that accustoms, giving money more than parking rates to the parking attendant. Therefore, the suggestion of the researcher is to increase the supervision by Transportation Department of Surabaya to minimize the fraud done by the parking attendant and to improve the socialization and communication by the Transportation Department of Surabaya with the zone parking guard and the public about the zone parking, so that the public and the interpreter parking more understand and obey the rules specified. Keywords: Implementation, Zone Parking Policy

ANALISIS KESIAPAN PENERAPAN PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG TATA KELOLA INFORMASI DESA MELALUI WEBSITE DI DESA SUMBERGEDE KECAMATAN KEPOHBARU KABUPATEN BOJONEGORO RIKI NOVA HARDITA; EVA HANY FANIDA
Publika Vol 6 No 5 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n5.p%p

Buruknya pengelolaan informasi yang dilakukan pemerintahan desa menjadi permasalahan umum yang sering terjadi di berbagai daerah. Salah satu desa yang mengalami masalah-masalah tersebut adalah Desa Sumbergede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro. Untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tatakelola Informasi Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskipsikan kesiapan pemerintah Desa Sumbergede dalam menjalankan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang tata kelola informasi desa lewat website. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Aparatur Desa Sumbergede dan Dinas Komunikasi dan Informasi. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, pengolahan data dan penarikan kesimpulan. Hasil dalam penelitian ini dianalisis menggunakan Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 dimana dalam Inpres tersebut dijelaskan mengenai kerangka arsitektur analisis kesiapan yaitu: pembuatan situs, penyiapan SDM, penyiapan sarana dan akses dan sosialisasi. Pembuatan situs, untuk pembuatan situs hal yang harus disiapkan adalah domain dan hosting, dan Desa Sumbergede belum mampu untuk menyiapkan domain dan hosting. Penyiapan SDM, untuk penyiapan SDM aparatur Pemerintahan Desa Sumbergede belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola website desa. Penyiapan sarana dan akses, Desa Sumbergede memiliki sarana dan akses yang memadai seperti perangkat teknologi, dokumen-dokumen desa serta informasi-informasi desa, namun Desa Sumbergede masih belum membuat Perdes mengenai pedoman pengelolaan informasi dan dokumen desa sebagai dasar untuk menjalankan pengelolaan website desa. Sosialisasi, Desa Sumbergede sangat siap untuk melakukan sosialisasi baik internal (aparatur desa) maupun eksternal (masyarakat). Saran yang diberikan adalah Pemerintah Desa Sumbergede harus segera mempelajari program website desa untuk menyiapkan domain dan hosting, Pemdes Sumbergede harus mengirim aparatur desa untuk melakukan pelatihan, Pemdes Sumbergede harus mempelajari dan membuat perdes untuk mempermudah pelaksanaan program website desa. Kata Kunci: Analisis, E-government, Website Desa.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DI SMA NEGERI 4 KOTA MADIUN TAHUN 2017 HERMIN APRILIA LESTARI; WENI ROSDIANA
Publika Vol 6 No 5 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n5.p%p

Abstrak Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu mekanisme dari penyelenggaraan pendidikan menjelang tahun ajaran baru dimana terjadinya penyeleksian terhadap calon peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 4 Kota Madiun berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan PPDB pada SMA, SMK dan SLB di Provinsi Jatim dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru SMA, SMK dan SLB Negeri Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017/2018. Pelaksanaan PPDB dilakukan melalui dua mekanisme yaitu offline dan online dengan menerapkan sistem zonasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017. Fokus penelitian ini menggunakan teori Van Metter dan Van Horn yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karateristik agen pelaksana, sikap/ kecenderungan (disposition) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian Implementasi Kebijakan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017 secara umum telah berjalan dengan baik. Dari variabel ukuran dan tujuan kebijakan pelaksanaan PPDB telah berjalan dengan baik, meski terdapat perubahan sistem pada pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 4 Kota Madiun. Dari variabel sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, finansial dan waktu tidak terdapat hambatan. Untuk variabel karakteristik agen pelaksana pihak sekolah maupun cabang dinas pendidikan juga telah melakukan tugas dan fungsinya serta menaati aturan dan mendukung dengan adanya segala ketentuan yang ada dalam pelaksanaan PPDB. Untuk variabel sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana telah bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Sedangkan untuk variabel komunikasi antar organisasi dan aktivis pelaksana, pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 4 Kota Madiun tidak terdapat kendala dalam berkomunikasi dan koordinasi dengan pihak pelaksana yang terlibat. Sedangkan dari lingkungan ekonomi, sosial, politik terdapat pengaruh atau hambatan dalam pelaksanaan PPDB. Secara ekonomi berdampak positif karena membantu siswa dan orang tua untuk menghemat biaya sekolah. Namun secara sosial terdapat kendala yaitu orang tua kurang mendukung dengan mengeluh terkait sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB dan menganggap bahwa SMA Negeri 4 Kota Madiun tidak tergolong favorit. Sedangkan dari segi politik dilihat dari kebijakannya, terkait sistem zonasi yang mengalami perubahan dan juga cukup mendadak untuk diterapkan. Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Abstract The implementation of the Acceptance of New Learners (PPDB) is one of the mechanisms of the Organization of education ahead of the new school year in which the onset of would-be learners against the selection made by the education unit. Implementation of PPDB in SMA Negeri 4 Madiun City based on the Governors Rule Number 23 years 2017 about PPDB Implementation Guidelines on SMA, SMK and SLB in the province of East Java and the Technical execution of the acceptance of the new high school Learners, SMK and SLB Land Office Education 2017/2018 Years of East Java province. The implementation of PPDB held in two mechanisms they are offline and online by applying a system of zoning. The purpose of this research is to describe how the implementation of the policy on the Acceptance of New Learners (PPDB) in SMA Negeri 4 Madiun City Year 2017. The purpose of this study is to describe how the implementation of the policy on the acceptance of New Learners (PPDB) in SMA Negeri 4 Madiun City Year 2017. The focus of this research is to using the theory that Van Metter and Van Horn it is about size and the purpose of policy, resources, the characteristic of the implementing agent, attitudes/trend (disposition) the executor, the communication between the organization and the implementor activity, environment of economic, social, and political. The type of research used in this research is descriptive research with qualitative approach. Techniques of collecting data in this research is observation, interview and documentation. Technical analysis is reduction of the data, the presentation of the data and the withdrawal of the conclusion. The results of the research implementation of Policy the new Learners (PPDB) in SMA Negeri 4 Madiun City Year 2017 in generaly has been going well. Of variable size and purpose of policy implementation of the PPDB has gone well, though there is a change in the system in the implementation of the PPDB in SMA Negeri 4 Madiun City. Of variable resources that include human resources, financial and time there are no barriers. For the variable characteristics of the implementing agent of the school as well as a branch office of education have also been performing the duties and functions as well as obeying rules and supports the existence of all the provisions that exist in the implementation of PPDB. For variable posture/trend (disposition) the executor has been responsible in carrying out the task. As for the variable communication between the organization and the implementor activity, the implementation of PPDB in SMA Negeri 4 Madiun City there are no barriers in communicating and coordinating with the implementing parties involved. While environment of economic, social, and political influence or obstacles in the implementation of PPDB. Economic impact is positive because it helps students and parents to save on fees. But socially, there is a constraint that is less supportive parents with zoning system related to complain in PPDB and considers that the implementation of SMA Negeri 4 Madiun City does not belong to your Favorites. Whereas in terms of the political views of its policies, related system changing zoning and also quite suddenly to be applied. Keywords: Implementation, Policy, Acceptance of New Learners (PPDB)

ANALISIS KESIAPAN PELAYANAN PEMBAYARAN TOL ELEKTRONIK (E-TOLL) DI PT. JASA MARGA (PERSERO) TBK. CABANG SURABAYA RONI AWALUDIN AKBAR; MEIRINAWATI
Publika Vol 6 No 5 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n5.p%p

Abstrak Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pengelolaan jalan tol, PT. Jasa Marga (Persero) cabang Surabaya menerapkan pelayanan pembayaran tol secara elekronik (E-Toll). Pelaksanaan E-Toll sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Non Tunai di jalan tol. Pelayanan pembayaran tol elektronik (E-Toll) sangat banyak manfaatnya, tetapi dalam penerapan awal masih terdapat beberapa kekurangan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan analisis kesiapan pelayanan pembayaran tol elektronik (E-Toll) di PT. Jasa Marga (Persero) cabang Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 aspek kesiapan pemanfaatan teknologi informasi berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government: E-Leadership, Infrastruktur Jaringan Informasi, Pengelolaan Informasi, Lingkungan Bisnis, dan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Lokasi penelitian yaitu di PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Surabaya. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, Purposive sampling dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Jasa Marga (Persero) cabang Surabaya sudah siap untuk menyelenggarakan pelayanan pembayaran tol elektronik (E-Toll). Berdasarkan aspek E-Leadership, pimpinan sudah menerapkan E-Toll di beberapa GTO dari 2012. Untuk Infrastruktur Jaringan Informasi, sudah tersedia mesin reader kartu E-Toll di setiap gerbang tol. Dalam Pengelolaan Informasi semua sudah dilakukan secara otomatis. Lingkungan Bisnis, Jasa Marga bekerja sama dengan pihak bank dan PT. Delameta Bilano. Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, sudah melakukan sosialisasi penerapan E-Toll ke masyarakat. Saran yang diberikan peneliti adalah memberikan pelatihan khusus kepada para pegawai terkait E-Toll. Kata kunci : Pelayanan, E-Toll, Kesiapan

FAKTOR-FAKTOR KESUKSESAN PENERAPAN APLIKASI TAPROSE (TUBAN PUBLIC REPORT SERVICES) TEMANKU DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TUBAN MAIMONAH; EVA HANY FANIDA
Publika Vol 6 No 5 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n5.p%p

Abstrak Pemerintah sebagai pihak yang melayani masyarakat berkewajiban memberikan berbagai pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, diantaranya dengan menciptakan pelayanan terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi (E-government). Maka dari itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban berinisiatif mengeluarkan aplikasi Taprose (Tuban Public Report Service) Temanku. Aplikasi Taprose (Tuban Public Report Services) Temanku merupakan aplikasi berbasis android dan website yang memberikan kemudahan dalam melakukan pengaduan maupun mendapatkan pelayanan secara langsung oleh Pemerintah Kabupaten Tuban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui maupun mendeskripsikan mengenai apa saja faktor-faktor kesuksesan penerapan aplikasi Taprose (Tuban Public Report Services) Temanku Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan fokus penelitian yang digunakan yaitu teori menurut Chairina (2014:73-77), yang meliputi kepemimpinan/komitmen, dukungan dari masyarakat, peraturan, sumberdaya manusia, kelembagaan/struktur, nilai dan tujuan, sumberdaya keuangan dan waktu, teknologi, informasi, serta proses. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi Taprose (Tuban Public Report Services) Temanku di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban sudah cukup baik, yaitu sesuai dengan tujuan awal yakni memberikan pelayanan pada bidang pengaduan masyarakat, transparansi dan akuntabilitas publik. Namun kurangnya sosialisasi yang mendalam kepada masyarakat Kabupaten Tuban mengenai fungsi dari aplikasi Taprose Temanku dinilai membuat aplikasi Taprose Temanku menjadi kurang efektif. Hal ini dilihat dari kondisi dimana masyarakat hanya mengetahui fungsi dari aplikasi Taprose Temanku sebagai layanan pengaduan masyarakat, sedangkan untuk transparansi kegiatan OPD dan layanan destinasi, masyarakat masih jarang yang mengetahui dan mengaksesnya. Selain itu juga terdapat permasalahan dalam indikator sumberdaya manusia. Kata Kunci: Aplikasi Taprose (Tuban Public Report Services) Temanku, Pelayanan, E-Government Abstract The government as a party serving the community is obliged to provide various public services needed by the community, among others, by creating the best service to all levels of society. Communication Department and Informatics of Tuban District which has the main duty to conduct government affairs in the field of communications and informatics, statistics and coding and assistance tasks given to the region is required to improve the quality of service by utilizing information technology (E-government). Therefore, The Communication Department and Informatics of Tuban District initiative issued a Taprose (Tuban Public Report Service) Temanku. Taprose (Tuban Public Report Services) Temanku application is an android-based application and website that provides ease in making complaints and get services directly by the Government of Tuban District. This study aims to determine and describe what are the success factors of Taprose (Tuban Public Report Services) Temanku application in the Communication Department and Informatics of Tuban District. The Research method in this research is descriptive qualitative. The techniques collection of data in this study through interview, observation, and documentation. While the focus of research used is the theory by Chairina (2014: 73-77), which includes leadership/commitment, support from society, regulations, human resources, institutional/structure, values and objectives, financial resources and time, technology, information, process. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and conclusion/verification. The result of the research shows that the implementation of Taprose (Tuban Public Report Services) Temanku application in Communication Department and Informatics of Tuban District is quite good, that is in accordance with the initial goal of providing services on public complaints, transparency and public accountability. But the lack of deep socialization to the Tuban District people about the function of the Taprose Temanku application assessed making Taprose Temanku application to be less effective. This is seen from the condition where people only know the function of Taprose Temanku application as a public complaint service, while for transparency of OPD activities and destination service, people still rarely know and access it. There are also problems in human resource indicators. Keywords : Taprose (Tuban Public Report Services) Temanku Application, Service , E-Government

ANALISIS KESIAPAN INOVASI LAYANAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN PELAYANAN PERIZINAN ELEKTRONIK (SIMPPEL) DI DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TUBAN SUSIANAWATI; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 6 No 5 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n5.p%p

Abstrak SIMPPEL merupakan inovasi layanan yang diluncurkan oleh Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Naker Kabupaten Tuban pada Januari 2017. Namun dari awal pelaksanaannya hingga sampai saat ini masih belum ada masyarakat yang tercatat mengajukan perizinan melalui SIMPPEL, kondisi tersebut sangat disayangkan mengingat banyaknya anggaran yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Naker Kabupaten Tuban dalam mewujudkan sistem perizinan online tersebut, namun masyarakat masih belum memanfaatkan inovasi layanan SIMPPEL dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui serta mendeskripsikan sejauh mana kesiapan inovasi layanan SIMPPEL di Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Naker Kabupaten Tuban. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknis analisis data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi layanan SIMPPEL di Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Naker Kabupaten Tuban dapat dikatakan belum sepenuhnya siap, indikator ketidaksiapan dapat di lihat dari beberapa indikator meliputi: Kualitas layanan, menunjukkan bahwa daya tanggap yang dimiliki pegawai belum sepenuhnya baik karena tidak adanya verifikasi balasan setelah melakukan pendaftaran. Difusi inovasi, menunjukkan bahwa adanya kendala yang masih dihadapi pemohon adalah membutuhkan scanner untuk mengupload beberapa berkas penunjang. Literasi komputer dan teknologi, menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan masih belum menyeluruh. Budaya, masih memperlihatkan bahwa kondisi masyarakat belum sepenuhnya bisa beralih dari pelayanan manual. Kurangnya kesadaran, menunjukkan bahwa masyarakat masih belum ada kemauan untuk mencoba memanfaatkan SIMPPEL padahal sudah mengetahui layanan tersebut. Infrastruktur teknis, menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Naker Kabupaten Tuban masih belum memiliki server utama. Keamanan, menunjukkan bahwa masih belum adanya peraturan intern dari dinas. Oleh karena itu, peneliti dapat memberikan saran agar pihak dinas dapat lebih responsif dalam melayani perizinan online khususnya dalam tahap verifikasi pendaftaran, sosialisasi secara berkelanjutan, dibentuknya peraturan intern mengenai SIMPPEL, pemeliharaan dan perawatan perangkat secara berkala agar tidak terjadi trouble serta dapat memiliki server utama sendiri agar menghindari gangguan akses internet. Kata Kunci : Analisis, Inovasi, SIMPPEL Abstract SIMPPEL is a service innovation launched by Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu and Tenaga Kerja at Tuban Regency in January 2017. But from the start of its implementation up until this moment there is still no community recorded doing licensing through SIMPPEL, the condition is unfortunate given the large number of budgets that have been issued by the Government of Tuban through the Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu and Tenaga Kerja at Tuban Regency in realizing the online licensing system, but the public is still not harnessing innovation SIMPPEL with good service. This research aims to be able to know and describe the extent to which innovation readiness service SIMPPEL in Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu and Tenaga Kerja at Tuban Regency. This research method used in the descriptive method is qualitative approach. Technical data analysis in this research was the collection of data, data presentation, data reduction and withdrawal of the conclusion or verification. The results showed that service innovation SIMPPEL in Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu and Tenaga Kerja at Tuban Regency and can be said to have not been fully prepared, indicators of unpreparedness could be seen from some indicators include: Quality of service, shows that the responsiveness that employee has not fully owned either due to lack of verification reply after registration. Diffusion of innovation, showing that the existence of the obstacles still faced by the applicant is in need of scanners to upload multiple file support. Computer and information literacy, shows that socializing is done still not thoroughly. Culture, still showed that the condition of the community has not been fully able to switch from manual service. Lack of awareness, suggests that the community there is still no willingness to try to capitalize on SIMPPEL but already know the service. Technical infrastructure, shows that Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu and Tenaga Kerja at Tuban Regency still not have a main server. Security, shows that it is still not the existence of the internal regulations of the Department. Therefore, researchers can give advice so that the parties can service more responsive in serving licensing online registration verification phase in particular, socializing continuously, make regulations regarding the intern SIMPPEL, maintenance and care of the device at regular intervals so as not to trouble occurs and can have its own primary server in order to avoid the interruption of internet access. Keywords: Analysis, Innovation, SIMPPEL

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP (OGP) DI PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO (STUDI KASUS DIALOG PUBLIK) ACHMAD IRGI RIZA ARTANDI; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 6 No 5 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n5.p%p

Abstrak Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dalam kebijakan Open Government Partnership memiliki inovasi program dialog publik. Gambaran umum dialog publik yaitu diawali penjelasan seputar isu terkini yang disampaikan oleh OPD terkait, kemudian dilanjut dengan penyampaian ide gagasan maupun kritikan dari masyrakat. Program dialog publik terdapat masalah terkait partisipasi masyarakat menurun. Tujuan Penelitian untuk menggambarkan partisipasi Masyarakat dalam kebijakan Open Goverment Partnership (OGP) pada Dialog Publik di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitian yang terdiri dari partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, Partisipasi dalam pengambilan manfaat, partisipasi dalam evaluasi. Teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman, antara lain pengumpulan data, reduksi data atau pengolahan data, penyajian data serta pemaparan dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis tentang partisipasi dalam pengambilan keputusan masyarakat sebagai peserta dialog publik telah berpatisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam pengambilan keputusan dialog. Partisipasi dalam pelaksanaan masyarakat menyampaikan gagasan ide kritikan kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Partisipasi masyarakat terhadap dialog publik selama ini mengalami naik turun karena ada beberapa faktor. Pertama dikarenakan cuaca tidak menentu seperti hujan deras yang menyebabkan masyarakat hanya mendengarkan lewat radio. Kedua, aspirasi sifatnya kelompok golongan atau individu. Biasanya kalau kelompok datangnya bersamaan contoh dari paguyuban parkir Desa Ledok, disabilitas Bojonegoro. Partisipasi dalam pengambilan manfaat pertama, masyarakat lebih berani menyampaikan gagasan, ide maupun kritikan kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Kedua, ada keberanian Pemerintah menanggapi dengan baik dan cerdas. Ketiga, pemerintah bisa lebih mudah mendengar penyampaian gagasan ide maupun kritikan dari masyarakat. Partisipasi dalam evaluasi penyampaian evaluasi kepada masyarakat Dinas Kominfo dilaksanakan pada pertemuan Jumat berikutnya. Harapan disampaikan masyarakat berkali-kali siapapun yang akan melanjutkan pemimpin Kabupaten Bojonegoro agar tetap melanjutkan tradisi keterbukaan antara pejabat dengan rakyat melalui dialog publik. Adapun saran dari penelitian ini yaitu perlu adanya sosialisasi kembali terhadap pentingnya dialog publik terhadap masyarakat. Tanggapan ataupun jawaban yang diberikan oleh OPD terkait tindak lanjut pada dialog publik harus terdapat kepastian agar masyarakat yang memberikan gagasan, ide, maupun kritikan tidak disampaikan berulang-ulang pada pertemuan dialog publik yang mendatang. Kekhawatiran masyarakat terhadap dialog publik yaitu agar tetap diselenggarakan dan direncanakan, walaupun pada masa mendatang akan ada pergantian Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bojonegoro Kata Kunci : Partisipasi masyarakat, Dialog publik Abstract Office of communications and Informatics in Bojonegoro Regency policy Open Government Partnership has a public dialog program innovation. An overview of the public dialogue that is preceded explanations regarding current issues presented by OPD are related, then dilanjut with the submission of the idea of the idea as well as criticism from people. The program of public dialog there is a problem regarding public participation is declining. Research objectives to describe the public participation in the policy of Open Government Partnership (OGP) on Public Dialogue in Bojonegoro regency Government.This type of research is descriptive research with qualitative approach. While the focus of the research consisted of participation in decision-making, participation in the implementation of, the participation in the taking of benefits, participation in the evaluation. Engineering data collection i.e., interview techniques, observation, and documentation that can be analyzed using techniques of data analysis according to Miles and Huberman, among others, data collection, data processing or data reduction, the presentation of data as well as exposure and the withdrawal of the conclusion.The results of the analysis of the participation in decision-making of the community as a participant in the public dialogue has participated directly or indirectly in the decision-making dialogue. Participation in the implementation of the community delivered the idea the idea of criticism to the Government District Bojonegoro. Public participation against public dialogue over this experience up and down because there are a number of factors. First because of the uncertain weather as heavy rain which caused the community just listen by radio. Second, the aspirations of the group or individual nature. Usually when a group coming of concurrent instances of associations Ledok Village parking, disability Bojonegoro. Participation in the taking of the first benefits, more daring society conveys ideas, ideas or criticism to the Government District Bojonegoro. Second, there is the courage of the Government responding with good and smart. Third, the Government can more easily hear submission idea ideas or criticism from the community. Participation in the evaluation of the submission Evaluation Service to the community at a meeting held Friday Kominfo next. Hope community delivered many times anyone that County leaders will continue the Bojonegoro still continue the tradition of openness between officials with the people through public dialogue. As for the suggestion of the study i.e. need for socializing back against the importance of the public dialogue on the community. Responses or answers given by OPD related follow-up on public dialogue must be certainty so that communities that give you an idea, ideas, criticism or not delivered over and over again at the next meeting of the public dialogue. Community concerns against the public dialogue that is to keep organized and planned, even if in the future there will be a changing of the Regent and Vice Regent Kabupaten Bojonegoro Keywords: public participation, public Dialogue

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERLAMBATAN PENYERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KOTA SURABAYA (Studi pada SKPD Dinas PU Bina Marga dan Pematusan) DESI ENDANG SUWARNI; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 6 No 5 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n5.p%p

Abstrak Setiap daerah memiliki anggaran yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak swasta. Anggaran tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pertumbuhan ekonomi. Sehingga perlu adanya penyerapan anggaran yang optimal untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Adapun penyerapan anggaran yang terjadi di Kota Surabaya pada tahun 2016 menunjukkan adanya keterlambatan penyerapan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya keterlambatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya pada tahun 2016 khususnya penyerapan anggaran yang terjadi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian ini menggunakan empat faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapana anggaran daerah milik Halim (2014:91), yang terdiri dari lemahnya perencanaan anggaran, lamanya proses pembahasan anggaran di DPRD, lambannya proses tender dan ketakutan menggunakan anggaran. teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pemngumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lemahnya perencanaan anggaran yakni pada perencanaan operasionalnya merupakan faktor yang dominan menjadi penyebab keterlambatan penyerapan anggaran yang terjadi di SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya 2 program kegiatan yang tidak dapat terealisasi pada tahun anggaran 2016. Yakni program Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Air Minum) dan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih. Sedangkan untuk faktor lamanya proses pembahasan anggaran, lambannya proses tender dan adanya ketakutan menggunakan anggaran tidak ditemukan permasalahan yang dapat mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran pada tahun 2016. Untuk meningkatkan kualitas perencanaan operasioanl ke arah yang lebih baik perlu adanya peningkatan etos kerja dalam proses penelaahan program sehingga kesalahan seperti tidak terealisasinya program tidak terulang kembali di tahun anggaran berikutnya. Kata Kunci: Penyerapan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Satuan Kerja Perangka Daerah (SKPD) Abstract Each area has a budget which is used to finance local government spending in order to meet the basic needs of the community which cannot be met by private parties. The budget aims to improve the welfare of communities through the improvement of economic growth. So the need for the optimal absorption of the budget to achieve the desired economic growth targets. As for the absorption of the budget took place in the city of Surabaya in the year 2016 showed a delay in absorption. This research aims to describe and analyze on what are the factors that affect the occurrence of delays the absorption of Budget income and Expenditure area (APBD) Surabaya city in 2016 in particular absorption the budget that occur in the Work Unit (SKPD) Area Device Public Works Agency Bina Marga and Pematusan the city of Surabaya. The research method used is descriptive qualitative approach. The focus in this study using four factors that affect the delay absorption of the budget area belongs to Halim (2014:91), which consists of low budget planning, the length of the process of discussion of the budget in peoples representative Council District (DPRD), the sluggish process of tenders and fear of using the budget. data collection techniques are used in the form of observation, interview and documentation. Data analysis was performed with data collection, data presentation, data reduction, and the withdrawal of the conclusion. The results of this research show that the weak budget planning in operational planning is the dominant factor in the cause of the delay in the absorption of the budget that is happening in SEGWAY Bina Marga public works and Pematusan The City Of Surabaya. It can be seen from the presence of 2 programs of activities that cannot be realized in fiscal year 2016. I.e. the network development programme clean water/drinking water (NOT drinking water) and the activities of the Monitoring, evaluation and reporting of network development of clean water. As for the length of the process factors discussion of the budget, the sluggish process of tenders and the fear of using the budget not found problems that can affect the delay absorption of the budget by the year 2016. To improve the quality of operational planning to the better need for improved work ethic in the process of review of the program so that a mistake like not realized his program do not happen again in the next fiscal year. Key Word: Absorption, Budget income and expenditure areas (APBD), The Unit Of Work Device Area (SKPD)

UPAYA PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM PENYEDIAAN PEDESTRIAN YANG LAYAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA SURABAYA BIANCA ANDRIANI VIANTO; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 6 No 5 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n5.p%p

AbstrakProgram Penyediaan pedestrian di Kota Surabaya merupakan program yang dibuat oleh Pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya dari tahun 2010 yaitu dilakukan pembenahan pedestrian pada jalan protocol di Kota Surabaya dengan secara bertahap dan memberikan fasilitas pedestrian untuk penyandang disabilitas. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada pejalan kaki khususnya penyandang disabilitas melalui fasilitas pedestrian yang telah disediakan seperti ramp, ubin pemandu, lantai landai. Penelitian ini menggunakan penelitian deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada upaya pemerintah kota Surabaya dalam penyediaan pedestrian yang layak untuk penyandang disabilitas dengan menggunakan empat kriteria asas fasilitas dan aksesbilitas yaitu kemudahan, kegunaan, keselamatan dan kemandirian. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif meliputi reduksi, data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manfaat dan tujuan belum sepenuhnya tercapai bahwa 1. Asas Kemudahan, dalam penyediaan pedestrian di Kota Surabaya sudah memberikan kemudahan kepada penyandang disabilitas karena pemerintah memberikan fasilitas seperti ubin pemandu, ramp, lantai landai untuk penyandang disabilitas agar memudahkan dalam mengakses pedestrian. 2. Asas Kegunaan, dalam penyediaan pedestrian di Kota Surabaya sudah cukup menciptakan kegunaan pedestrian. Hal tersebut dikarenakan masih adanya pedestrian yang beralih fungsi dan tidak seutuhnya digunakan oleh penyandang disabilitas di kota Surabaya. 3. Asas Keselamatan, dalam penyediaan pedestrian di Kota Surabaya fasilitas sudah cukup menjamin keselamatan bagi penyandang disabilitas karena fasilitas yang disediakan pemerintah masih belum sepenuhnya memenuhi syarat keselamatan masih ditemukan pedestrian yang rusak dan pedestrian yang memiliki ramp. 4. Asas Kemandirian, dalam pelaksanaanya pedestrian sudah cukup memberikan kemandirian untuk penyandang disabilitas karena dalam pelaksanaanya dibantu dengan Satpol PP dan Linmas kota Surabaya. Kata Kunci : Upaya, Pedestrian, Disabilitas Abstrack Pedestrian provisioning program in Surabaya is a program made by the Government through the Public Works Department of Bina Marga and Pematusan Kota Surabaya from 2010, which is done by improving pedestrian on the protocol road in Surabaya City by gradually providing pedestrian facilities for persons with disabilities. The purpose of this program is to provide pedestrian accessibility especially for people with disabilities through pedestrian facilities that have been provided such as ramp, guiding tiles, sloping floors.. This research uses descriptive research with qualitative approach. This study focuses on Surabaya city government efforts in providing pedestrian worthy for persons with disabilities by using four criteria of facilities and accessibility ie convenience, usability, safety and independence. Data collection techniques through observation, interview while data analysis techniques in this study using qualitative analysis techniques include reduction, data, data presentation and conclusion. Based on the results of this study indicate that the benefits and objectives have not been fully achieved that 1. Principle of Convenience, in the provision of pedestrian in the city of Surabaya already provides facilities for people with disability because the government provides facilities such as guiding tiles, ramps, sloped floors for disabled people to facilitate access to pedestrian . 2. Principle Usefulness, in the provision of pedestrian in the city of Surabaya is enough to create the use of pedestrian. This is because there are still pedestrian who switch function and not fully used by people with disability in the city of Surabaya. 3. The principle of safety, in providing pedestrian in the city of Surabaya facilities is sufficient to ensure the safety of people with disability because the facilities provided by the government still not fully meet the safety requirements are still found damaged pedestrian and pedestrian who have ramp. 4. Principle of Independence, in the implementation of pedestrian is enough to provide independence for people with disability because in the implementation assisted by Satpol PP and Linmas Surabaya. Keywords : Effort, Pedestrian, Disability

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Suci Megawati

Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id

Phone
+6281342706458

Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id

Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Suci Megawati

Contact Email sucimegawati@unesa.ac.id

Phone +6281342706458

Journal Mail Official publika@unesa.ac.id

Editorial Address Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Suci Megawati

Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id

Phone
+6281342706458

Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id

Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA