Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONBILITY) OLEH PT. PERTAMINA (PERSERO) DI DESA SEMAMPIR , KECAMATAN SEDATI , KABUPATEN SIDOARJO TEGUH SUPRAYOGI; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 6 No 7 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n7.p%p

ABSTRAK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONBILITY) OLEH PT. PERTAMINA (PERSERO) DI DESA SEMAMPIR , KECAMATAN SEDATI , KABUPATEN SIDOARJO Nama : Teguh Suprayogi NIM : 13040674008 Program Studi : S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas : FISH Nama Lembaga : Universitas Negeri Surabaya Pembimbing : M.Farid Ma’ruf, S.Sos., M.AP. Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat telah dilakukan sejak lama dengan berbagai program peningkatan perekonomian masyarakat. Pemerintah mencanangkan program Corporate Social Responbility (CSR) bagi perusahaan mulai tahun 2007. Program CSR (Corporate Social Responbility) ini bertujuan untuk mengembangkan potensi setiap kampung untuk mengembangkan usahanya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memahami lebih jauh terhadap proses pemberdayaan yang ada di program CSR oleh PT. PERTAMINA (persero) di Desa Semampir , Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah pemberdayaan yang dilakukan PT Pertamina (Persero) dalam mengatasi permasalahan yang ada di Desa Semampir yang dilihat dari lima fase pendekatan pemberdayaan yakni pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat oleh PT Pertamina dilihat dari aspek pemungkinan yakni diberikannya bantuan alat-alat untuk membantu proses usaha yang dijalankan, aspek penguatan yakni diberikan pelatihan pemanfaatan barang bekas, aspek perlindungan berupa kesempatan yang sama terhadap masyarakat dan tidak saling membedakan satu sama lain., aspek penyokongan yakni dengan diadakannya pameran di Sidoarjo maupun luar Sidoarjo. aspek pemeliharaan yakni pengawasan rutin datang ke desa semampir. Saran yang diberikan oleh peneliti yaitu untuk aspek pemungkinan diharapkan melanjutkan fasilitas yang sampai saat ini tidak ada kelanjutan. Pada aspek penguatan, diharapkan lebih banyak memberikan pelatihan-pelatihan. Pada aspek perlindungan, diharapkan PT Pertamina (Persero) memberikan keseriusan dalam peningkatan mutu supaya produk yang telah dibuat tidak ditinggalkan Pada aspek penyokongan diharapkan diharapkan PT Pertamina (Persero) lebih memberi keluasan ke berbagai kota. Pada aspek pemeliharaan diharapkan .PT Pertamina Persero dapat memelihara bantuan yang telah diberikan Kata Kunci : Pemberdayaan , Masyarakat, Corporate Social Responbility ABSTRACT COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH CSR PROGRAM (CORPORATE SOCIAL RESPONBILITY) BY PT. PERTAMINA (PERSERO) AT THE VILLAGE VILLAGE, SEDATI DISTRICT, SIDOARJO REGENCY Name: Teguh Suprayogi NIM: 13040674008 Study Program: S1 State Administration Science Faculty: FISH Name of Institute: Universitas Negeri Surabaya Advisor: M. Farid Maruf, S.Sos., M.AP. Community Empowerment is one effort undertaken by the Government in an effort to improve the welfare of the community. Efforts to improve the social welfare of the community have been done for a long time with various programs to improve the economy of the community. The government launched the Corporate Social Responbility (CSR) program for the company starting in 2007. The Corporate Social Responsibility (CSR) Program aims to develop the potential of each kampong to develop its business. The purpose of this research is to understand more about empowerment process that exist in CSR program by PT. PERTAMINA (Persero) in Semampir Village, Sedati District, Sidoarjo Regency. The type of research used in this research is descriptive with qualitative approach. The focus of this research is empowerment conducted by PT Pertamina (Persero) in overcoming the problems in Semampir Village which is seen from five phases of empowerment approach that is possibility, strengthening, protection, support and maintenance. The result of the research shows that community empowerment by PT Pertamina is seen from the aspect of the possibility which is given the aid of tools to assist the business process that is run, the strengthening aspect is given training the utilization of second-hand goods, protection aspect in the form of equal opportunity to society and not distinguish each other ., aspects of the support that is with the holding of exhibitions in Sidoarjo and outside Sidoarjo. the maintenance aspect is routine supervision coming to the village at least. The suggestion given by the researcher is for the aspect of the possibility is expected to continue the facility which until now there is no continuation. On the strengthening aspect, it is expected to provide more training. On the aspect of protection, PT Pertamina (Persero) is expected to give seriousness in improving the quality so that the product that has been made is not left On the aspect of the support expected PT Pertamina (Persero) gives more extent to various cities. On the aspect of maintenance is expected. Pertamina Pertero PT can maintain the assistance that has been given Keywords: Empowerment, Society, Corporate Social Responbility

EFEKTIFITAS KERJASAMA ANTAR DAERAH (STUDI TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH KOTA SURABAYA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DALAM PENGELOLAAN TERMINAL PURABAYA) QURANIN RIEDHA HIDAYATI; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 6 No 7 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n7.p%p

ABSTRAK Efektifitas Kerjasama Antar Daerah (Studi tentang Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam Pengelolaan Terminal Purabaya) Nama : Qur’anin Riedha Hidayati NIM : 140406740456 Program Studi : S1 Administrasi Negara Jurusan : Administrasi Publik Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Nama Lembaga : Universitas Negeri Surabaya Pembimbing : Muhammad Farid Ma’ruf, S.Sos., M.AP. Penyelenggaraan otonomi pemerintah daerah memberikan manfaat adanya otoritas pemerintah daerah untuk menjalin hubungan dengan pemerintah daerah lainnya. Pentingnya kerjasama pada hakekatnya adalah sebuah interaksi yang bersifat dinamis untuk mencapai tujuan bersama. Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam hal pelayanan dan penyediaan Terminal Purabaya. Tujuan dari diselenggarakan kerjasama tersebut ialah untuk mengisi konsep pengembangan wilayah GERBANGKERTOSUSILA. Pengelolaan atau penyediaan fasilitas umum diruang publik khususnya di perkotaan pada dasarnya terkendala ketersediaan lahan. Tujuan penelitian adalah mengukur seberapa efektif pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan Terminal Purabaya. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini dilihat dari indikator-indikator efektifitas kerjasama antar daerah yaitu: Transparansi, kekokohan dan keluwesan, perubahan aturan, kapasitas pemerintah, distribusi kekuasaan, tingkat ketergantungan, ide intelektual. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif meliputi reduksi, data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Pada kerjasama pengelolaan Terminal Purabaya. Mengukur pelaksanaan kerjasama berdasarkan variabel efektifitas. Pada variable efektifitas transparansi dijabarkan kerjasama ini tidak efektif, karena tidak adanya laporan secara periodik kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengenai aktifitas operasional maupun pendapatan. Pada variabel kekokohan dan keluwesan pada pelaksanaan kerjasama kedua belah pihak masih berpegang teguh pada naskah perjanjian yang lama dengan tujuan konsistensi pada masing-masing anggota yang bekerjasama. Pada Indikator perubahan aturan menilai kerjasama berdasarkan banyaknya perubahan aturan. Dalam perkembangan perubahan aturan selama menjalankan kerjasama terdapat perubahan aturan kerjasama yang signifikan. Pada indikator kapasitas pemerintah dalam pengelolaan Terminal Purabaya telah diberikan hak dan kewajiban pada masing-masing anggota. Pada indikator distribusi kekuasaan, dalam pengelolaan Terminal Purabaya terjadi ketimpangan kekuasaan pihak yang berperan adalah Pemerintah Kota Surabaya. Pada indikator tingkat ketergantungan antar anggota, kedua pihak Pemerintah sering merasa rugi. Pada indikator ide intelektual diukur mempertimbangkan peran strategis antar pihak dalam pengelolaan Terminal Purabaya. Peneliti menyarankan pada aspek transparansi UPTD Terminal melakukan pelaporan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Kota Surabaya dengan berbagai ruang lingkup. Indikator kekokohan dan keluwesan mengajukan adanya norma baru dalam peraturan perundang-undangan. Indikator Perubahan aturan usulan addendum perjanjian Pemerintah Kota Surabaya ke Pemerintah Kabupaten Sidoarjo disertai pengajuan penghentian perjanjian sementara hingga selesainya permasalahan. Indikator kapasitas pemerintah, dalam pelaksanaan pengelolaan Terminal Purabaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo lebih meningkatkan kapasitasnya dalam kerjasama pengelolaan Terminal Purabaya. Indikator distribusi kekuasaan, perlunya peninjauan ulang komposisi pengelolaan Terminal Purabaya sebaiknya menimbang kesetaraan kewenangan. Indikator tingkat ketergantungan, Sebaiknya antara kedua daerah menimbangkan keuntungan namun, dalam hal jasa transportasi publik menyesuaikan kondisi sosial masyarakat. Indikator Ide Intelektual, dalam kerjasama pengelolaan Terminal Purabaya para pihak teknis pelaksana sebaiknya diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan. Kata Kunci: Efektifitas, Kerjasama Antar Daerah, Pengelolaan Terminal ABSTRACT Effectiveness of Inter-Regional Cooperation (Study of Surabaya City Government Cooperation with Government of Sidoarjo Regency in Purabaya Terminal Management) Name : Qur’anin Riedha Hidayati NIM : 14040674056 Study Programme : S1 Science of Public Administration Departement : Public Administration Faculty : The Faculty of social and law Institution : Universitas Negeri Surabaya Lecturer : Muhammad Farid Ma’ruf, S.Sos., M.AP. Implementation of local government autonomy provides the benefit of local government authorities to establish relationships with other local governments. The importance of cooperation is essentially a dynamic interaction to achieve a common goal. Surabaya City Government and Sidoarjo Regency Government have agreed to cooperate in service and provision of Terminal Purabaya. The purpose of the organized cooperation is to fill the concept of development of GERBANGKERTOSUSILA region. The management or provision of public facilities in public spaces, especially in urban areas, is basically constrained by land availability. The purpose of this study is to measure how effective the implementation of cooperation between the Government of Surabaya and the Government of Sidoarjo Regency in the management of Purabaya Terminal. At the management of Terminal Purabaya. Measuring the implementation of cooperation based on effectiveness variables. In variable of transparency effectivity, this cooperation is not effective, because there is no periodical report to Sidoarjo Regency Government about operational activity and income. On the variables of robustness and flexibility in the implementation of cooperation both parties still cling to the old agreement with the goal of consistency in each member who cooperate. In the indicator of change rules assess the cooperation based on the many changes in the rules. In the development of regulatory changes during the implementation of cooperation there is a significant change of cooperation rules. In the indicator of government capacity in the management of Purabaya Terminal has been granted rights and obligations on each member. In the power distribution indicator, in the management of Purabaya Terminal, there is an imbalance of power of the party that plays the role of Surabaya City Government. In the indicator of the level of interdependence between members, both sides of the Government often feel the loss. In intellectual idea indicator is measured considering strategic role between parties in management of Terminal Purabaya. Researcher suggest on transparency aspect UPTD Terminal do reporting to Government of Sidoarjo Regency and Surabaya City Government with various scope. The indicators of robustness and flexibility suggest a new norm in legislation. Indicators The proposed amendments to the proposed amendment of the Surabaya City Government to the Sidoarjo Regency Government together with the submission of a temporary agreement to the completion of the matter. Indicator of government capacity, in the management of Purabaya Terminal Government of Sidoarjo regency further increase its capacity in Purabaya terminal management cooperation. The power distribution indicator, the need to review the management composition of Purabaya Terminal should weigh the equality of authority. Indicators of degree of dependence, It is preferable between the two regions to consider the benefits but, in the case of public transportation services adjust the social conditions of the community. Intellectual Idea indicator, in cooperation of terminal management Purabaya the executing technical party should be included in decision making process. Keywords: Effectiveness, Cooperation

INOVASI PEMBAYARAN RETRIBUSI E-NYANK (NDELOK PELAYANAN KOMPLIT) MENGGUNAKAN T-CASH DI PASAR GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO FEBBY RAMADHANI; EVA HANY FANIDA
Publika Vol 6 No 7 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n7.p%p

Abstrak Instansi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan dituntut untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Salah satu instansi pemerintah yang menerapkan inovasi pelayanan publik adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sidoarjo. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi pembayaran retribusi yang dilakukan dengan T-Cash dari Telkomsel. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitiannya menggunakan teori atribut inovasi menurut Halvorsen, yakni technology procurement, technology development, bureucratic and organizational reform, dan new policies. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pembayaran retribusi E-Nyank (Ndelok Pelayanan Komplit) menggunakan T-Cash di Pasar Gedangan Kabupaten Sidoarjo sudah berjalan dengan baik serta dapat diterima oleh masyarakat khususnya para pedagang. Hal tersebut dapat dilihat dari dimensi atribut technology procurement yakni pengadaan teknologi baru yang didapatkan dari Telkomsel dan menggunakan sumber dana APBD Kabupaten Sidoarjo. Kemudian atribut technology development menjelaskan bahwa adanya teknologi baru yang digunakan mengubah cara pembayaran retribusi pasar yang lama menggunakan karcis kemudian diganti dengan T-Cash melalui mesin EDC. Atribut bureucratic and organizational reform menjelaskan bahwa telah dilakukan perbaikan pada sumber daya manusia serta bekerjasama dengan pihak-pihak swasta yaitu Telkomsel dan Bank Jatim. Pada atribut new policies dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi telah dilakukan sesuai dengan petunjuk tata cara yang tertera dalam dasar hukum yang sudah ditetapkan. Selain itu, terdapat macam-macam respons dari pedagang, ada yang menolak dan ada yang menerima. Namun dengan berjalannya waktu banyak pedagang yang mulai belajar dan beralih menggunakan T-Cash untuk membayar retribusi. Saran yang dapat diberikan yaitu perlu dilaksanakannya sosialisasi kembali kepada pedagang untuk segera menggunakan T-Cash sebagai alat pembayaran retribusi pasar mengingat pembayaran retribusi elektronik tersebut diwajibkan untuk seluruh pedagang yang ada di pasar. Kata Kunci: Inovasi, retribusi, T-Cash.

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PADA ANTI PROVERTY PROGRAM (APP) (Studi Pada Kelompok Masyarakat “Tapak Emas” di Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun) RIKA ARINDA; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 6 No 7 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n7.p%p

Abstrak Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh setiap pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan di daerahnya. Begitu pula Pemerintah Jawa timur menerapkan Porgram Anti Kemiskinan (Anti Proverty Program). Salah satu daerah yang menjadi lokasi penerapan program APP yaitu Desa Tawangrejo. Untuk memberdayakan masyarakat Desa Tawangrejo dibentuk Pokmas Tapak Emas yang bergerak di industri rumahan berupa pembuatan sandal dan sepatu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan CIPOO (context, input, process, output, dan outcome) oleh Sulistiyani (2017). Teknik pengambilan data dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara dan catatan lapangan. Analisis data dilakukan dengan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat dilihat dari pendekatan CIPOO (Sulistiyani, 2017) belum terpenuhi. Dalam aspek context baik dari segi aspek kelembagaan, aspek sistem manajemen, aspek kinerja organisasi dan aspek penguasaan materi pemberdayaan belum berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari belum adanya struktur organisasi yang jelas serta belum adanya penguasaan materi yang baik dari anggota Pokmas. Dalam aspek input sudah berjalan dengan baik dengan adanya pemilihan ketua sesuai kemampuan serta adanya bantuan fasilitas dari pemerintah. Aspek process belum sepenuhnya berjalan dengan baik dilihat dari sosialisasi dan pelatihan yang kurang dimanfaatkan dengan baik oleh Pokmas Tapak Emas. Pada aspek output pokmas Tapak Emas mampu untuk menghasilkan sandal dan sepatu. Terakhir pada aspek outcome, Pokmas Tapak Emas berada pada pemberdayaan tingkat I dimana berdaya sebagai mitra kerja/pendamping dalam evaluasi program pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilihat dari belum adanya struktur organisasi yang jelas serta belum menguasai materi pemberdayaan. Kata Kunci: pemberdayaan ekonomi masyarakat, Anti Proverty Program (APP), Pokmas Tapak Emas

IMPLEMENTASI PERSYARATAN PERMOHONAN PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN SEKTOR INDUSTRI DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK MARIYA ULFA; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 6 No 7 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n7.p%p

Seiring dengan perkembangan Kabupaten Gresik menuju kearah yang lebih baik terutama dalam sektor pembangunan fisik, maka perlu adanya peningkatan kegiatan pemerintah untuk menertibkan dan mengatur bangunan. Salah satunya dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2017 tentang IMB. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk untuk mewujudkan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan tata ruang yang diselenggarakan secara tertib untuk menjamin keandalan teknis bangunan gedung serta mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan IMB. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi persyaratan permohonan penerbitan IMB sektor industri di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik. Pelaksana kebijakan IMB adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan dibantu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Satuan Polisi Pamong Praja. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan fokus penelitiannya menggunakan variable menurut Van Metter dan Van Horn yang meliputi Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumberdaya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana, Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana, serta Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan sudah tercapai karena dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2017 tentang IMB, jumlah industri yang sudah memiliki IMB semakin meningkat. Sumber daya manusia yang tersedia sudah cukup untuk mendukung implementasi kebijakan dan pemahaman terhadap tupoksi, sumber daya anggaran sudah cukup dan digunakan secara maksimal dalam penyelenggaraan kebijakan, dan sumber daya waktu terkendala oleh pemohon dalam melengkapi berkas persyaratan dalam pengajuan perizinan, karena berkas persyaratan yang kurang tidak bisa langsung jadi. Karakteristik agen pelaksana sudah menjalankan sesuai dengan tupoksinya. Sikap dan kecenderungan pelaksana sudah memberikan respon yang baik kepada pemohon. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelasana dilakukan dengan mengadakan rapat satu minggu satu kali, tetapi masih terkendala terhadap penindakan kepada industri yang belum memiliki IMB namun sudah melakukan produksi. Lingkungan ekonomi tidak terlalu menjadi masalah karena ada penghapusan denda, sedangkan lingkungan sosial masih menghambat karena pelaku industri kurang merespon himbauan yang diberikan, dan lingkungan politik cukup mendukung kebijakan. Dengan demikian maka perlu adanya sosialisasi secara kontinyu baik melalui program kegiatan maupun media massa agar dapat memberikan pemahaman dan merubah sikap dan perilaku masyarakat untuk segera mengurus IMB, adanya ketegasan dalam memberikan sanksi kepada palaku industri yang melanggar peraturan. Kata Kunci: Implementasi, Izin Mendirikan Bangunan

PELAKSANAAN PRINSIP AKUNTABILITAS PADA KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM PENGELOLAAN TERMINAL PURABAYA VIDYA DWI SULISTYOWATI; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 6 No 7 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n7.p%p

Abstrak Kerjasama antar daerah dalam pengelolaan Terminal Purabaya merupakan wujud kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam memperoleh lahan di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kerjasama pengelolaan Terminal Purabaya ini bertujuan untuk melakukan pengembangan fasilitas transportasi publik di Kota Surabaya ke arah luar kota sehingga tidak terjadi pemusatan kendaraan di dalam kota. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan prinsip akuntabilitas pada kerjasama antar daerah dalam pengelolaan Terminal Purabaya. Pelaksana prinsip akuntabilitas adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya melalui UPTD Terminal Kota Surabaya, serta pihak yang yang bersangkutan dalam urusan kerjasama tersebut yaitu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Bagian Pemerintahan (Sub Bagian Kerjasama) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian deskripstif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan prinsip akuntabilitas pada kerjasama antar daerah dalam pengelolaan Terminal Purabaya. Dengan menggunakan enam indikator yaitu Legitimasi Pembuat Kebijakan, Perilaku Moral, Responsivitas, Keterbukaan, Penggunaan Sumberdaya Secara Optimal, dan Perbaikan Efisiensi dan Efektivitas. Data yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data tersebut digunakan untuk memperoleh data yang mendalam dari para informan dan kondisi sebenarnya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip akuntabilitas pada kerjasama tersebut belum semua mampu dilaksanakan. Permasalahan muncul ketika defisit pendapatan yang diakui oleh pihak pengelola, menyebabkan pelaksanaan tanggungjawab lain untuk membayarkan bagi hasil ke Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum terlaksana dari tahun 2013-2018. Prinsip akuntabilitas yang belum terlaksana adalah dari segi penggunaan sumberdaya secara optimal, karena dalam isi perjanjian kerjasama (MoU) yang disepakati tidak mengatur dan melaksanakan keikutsertaan sumberdaya manusia dan lainnya dari pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sehingga pengelola utama dan satu-satunya adalah Pemerintah Kota Surabaya. Kerjasama yang dianggap berat sebelah oleh Pemerintah Kota Surabaya karena minimnya peran dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tersebut. Selain itu, dari segi pelaksanaan prinsip akuntailitas yaitu perbaikan efsiensi dan efektivitas juga belum mampu dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah bagi hasil tersebut. Upaya untuk merubah isi perjanjian yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sulit dilakukan karena masing-masing pihak menuntut prosentasi bagi hasil yang berbeda. Namun dari segi legitimasi pembuat kebijakan, perilaku moral, responsivitas, serta keterbukaan masing-masing pihak pada hubungan kerjasama tersebut sudah sangat baik dan masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini diakui pihak pengelola tidak mengganggu kinerja dan pelayanan kepada masyarakat di Terminal Purabaya. Kata Kunci:Akuntablitas,Terminal, KAD Abstract Intergovernmental Networks or cooperation between the regions in the management of Purabaya Terminal is the realization of cooperation was conducted between The City Government of Surabaya with The District Government of Sidoarjo as an effort to The City Government of Surabaya in obtaining the land in Sidoarjo. The cooperation to manage Purabaya Terminal is aimed at the development of facilities public transport in Surabaya throughout surabaya toward out of town so does not occur centralization of vehicles in the city. The purpose of this research is to analyze the implementation of the principle of accountability for cooperation between the regions in the management of Purabaya Terminal. Implementing the principle of accountability is Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Surabaya Transport Department) through the UPTD Terminal Kota Surabaya , as well as parties concerned in cooperation affairs are The District Government of Sidoarjo through The Regional Secretariat of Sidoarjo part of Government Work Unit (sub-unit of cooperation) and Financial Management and Local Assets (BPPKAD) Sidoarjo. The research method used is deskripstif research with a qualitative approach. This study focused on implementation of accountability for cooperation between the regions in the management of Purabaya Terminal. Using the six indicators of the legitimacy policymakers, moral conduct, responsiveness, openness, use of resources optimally, and improved efficiency and effectiveness. The data collected used technique interview, observation, and study documentation .The data collection techniques used to obtain deep data from informants and the true conditions on the ground. The result showed that implimintation of accountability for the cooperation not all capable of being implemented. The problem appears while lower or deficit income recognized by the management, causing the other responsibility to pay for The District Government of Sidoarjo the not been undertaken from year 2013-2018. The accountability that have not yet done it is in terms of use of resources optimally, because in terms of cooperation (MoU) approved not regulate and implement the participation of human resources and other from The District Government of Sidoarjo so management that main and only is The City Government of Surabaya. Cooperation considered impartial by The City Government of Surabaya due to lack of the role of The District Government of Sidoarjo. In addition, in terms of implementation of the principle of accountability promised to supply for the improvement of efsiensi and effectiveness of also have not been able to be implemented in an attempt to resolve a problem for the result. However been several attempts to a matter of tuning up its terms with that is considered no appropriate for the conditions in right now it is hard to be done immediately since each of the parties demand of percentage a share of the revenue different. However from both legitimacy policymakers, moral conduct, responsiveness, and openness of each parties to the relationship has been very well and issue that unresolved until now recognized managers does not affect performance and public services in Purabaya Terminal. Keywords: Accountability, Terminal, KAD (IntergovernmentalNetworks)

PELAYANAN PRIMA DALAM PERPANJANGAN IZIN PEMAKAIAN TANAH (IPT) ATAU SURAT HIJAU DI UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP (UPTSA) KOTA SURABAYA ALFINA NUR FAUZIYAH; FITROTUN NISWAH
Publika Vol 6 No 7 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n7.p%p

ABSTRAK Pelaksanaan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan ditujukan kepada terciptanya fungsi pelayanan publik (public service).Pemerintah sebagai public service harus dapat mewujudkan tugas pelayanan yang prima dalam kinerjanya agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sehubungan dengan pelayanan prima,UPTSA Kota Surabaya sebagai instansi yang mengurusi pelayanan pada perpanjangan IPT atau surat hijau maka menyediakan pelayanan prima kepada masyarakat. Dokumen IPT bukanlah dokumen kepemilikan tanah seperti halnya sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan, melainkan dokumen izin untuk memakai tanah yang penggunaannya dibatasi oleh waktu. Pemkot Surabaya memanfaatkan tanah tersebut dengan menyewakannya kepada masyarakat, kemudian dalam penggunaan tanah aset Pemkot Surabaya masyarakat dibebankan dengan perpanjangan IPT atau surat hijau terkait pelaksanaan pelayanan permohonan perpanjangan IPT atau surat hijau terdapat di UPTSA Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelayanan prima dalam perpanjangan IPT atau surat hijau di UPTSA Kota Surabaya.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara,observasi, dokumentasi. Fokus penelitiannya adalah penerapan pelayanan prima dalam perpanjangan izin pemakaian tanah (IPT) atau surat hijau di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kota Surabaya yang dilihat dari empat konsep pelayanan prima (Daryanto dan Setyobudi, 2014): faktor Sikap, Perhatian, Tindakan, dan Antisipasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pelayanan Prima Dalam Perpanjangan Izin Pemakaian Tanah (IPT) Atau Surat di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kota Surabaya dapat dikatakan sudah menjalankan konsep pelayanan prima.Namun ada kekurangan pada konsep sikap dan antisipasi. Pada konsep sikap dalam kekurangannya selalu tergantung mood petugas pelayanan, sehingga masyarakat merasakan tidak puas. Sedangakan pada konsep sikap kekurangannya masyarakat tidak tau apa yang ada di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kota Surabaya mengenai antisipasi yang ada. Kata Kunci: Pelayanan Prima, Perpanjangan Izin Pemakaian Tanah (IPT) Atau Surat Hijau. ABSTRACT Public service delivery in governance aimed at the creation of a public service functions (public service).Government as a public service should be able to realize the task performance and service excellence in order to provide the best service to the community. In connection with excellent service, UPTSA Surabaya as the institution in charge of the service on the extension of the IPT or green letters providing excellent service to the community. IPT document is not a document of land ownership as well as ownership certificates and land rights certificates, but documents permission to use the land restricted by time. Surabaya City Government used the land to rent it out to the public, then the use of public land assets Surabaya City Government charged with the extension of IPT or green letters on the implementation of IPT service extension request or green letters contained in UPTSA Surabaya. This study aims to identify and describe the excellent service in an extension of IPT or green letters on UPTSA Surabaya. This type of research used in this research is descriptive qualitative approach. The data collection techniques in this research conducted through interviews, observation, documentation. The focus of research is the application of excellent service in the license renewal of land use (IPT) or letters of green in Integrated Service Unit One Roof (UPTSA) Surabaya seen four concepts excellent service (Daryanto and Setyobudi, 2014): factor Attitude, Caring, Action, and Anticipation. The results showed that the implementation of Service Excellence In a Land Use Permit extension (IPT) or letter at One-Stop Integrated Service Unit (UPTSA) in Surabaya can be said to have run a service concept prima.Namun there is a shortage on the concept of attitude and anticipation. On the concept of the attitude of the drawbacks always depends on the mood of service personnel, so that people feel dissatisfied. While the concept of attitude in society drawbacks do not know what is in the One-Stop Integrated Service Unit (UPTSA) in Surabaya on existing anticipation. Keywords: Excellent Service Extension Land Use Permit (IPT) or Letter Green.

STRATEGI MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PADA PROGRAM MATERNAL DAN NEONATAL EMERGENCY SMS GATEWAY (Si MaNEiS) DI RSUD SIDOARJO SISKA WULANDARI; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 6 No 7 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n7.p%p

Abstrak Penyelenggaraan pelayanan publik dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Salah satu penyelenggara pelayanan publik yang berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo dengan meningkatkan kualitas pelayanan pada program Simaneis (Sidoarjo Maternal dan Neonatal Emergency SMS Gateway) serta berpegangan pada Manajemen strategi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi meningkatkan kualitas pelayanan pada program Si MaNEiS di RSUD Sidoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling. Adapun fokus penelitian ini yaitu strategi meningkatkan kualitas pelayanan pada program Simaneis di RSUD Sidoarjo. Indikator yang digunakan ialah 8 strategi meningkatkan kualitas jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi meningkatkan kualitas pelayanan pada program Simaneis di RSUD Sidoarjo telah dijalankan sesuai dengan SOP dan beberapa komponen sudah baik. Namun dalam pelaksanaannya, indikator menciptakan automating quality dan indikator menindaklanjuti jasa masih terdapat kendala. Pada indikator menciptakan automating quality terdapat kendala pelaksanaan yang dikarenakan oleh koneksi internet yang terkadang mengalami kendala atau error, serta pada indikator menindaklanjuti jasa masih belum adanya kotak kritik dan saran sebagai media masukan dari pihak pengguna Si MaNEiS yang dapat digunakan untuk melakukan perbaikan pelayanan kedepannya. Saran dari peneliti yaitu kapasitas kecepatan intenet diperbesar pada ruang MNE agar saat aplikasi Simaneis sedang dijalankan tidak terhambat karena terputusnya koneksi internet, serta disediakannya kotak kritik dan saran pada ruang MNE, dan mungkin RSUD Sidoarjo dapat mengembangkan untuk memberikan terobosan dengan mekanisme pemberian saran dengan sistem online, sehingga masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah. Kata Kunci: Pelayanan, Strategi, Si MaNEiS Abstrack The Organization of the public service is required to provide a quality service. One of the organizers of the public service who are working to improve the quality of service is the area of Sidoarjo General Hospital by improving the quality of service on the program Si MaNEiS (Sidoarjo Maternal dan Neonatal Emergency SMS Gateway) as well as holding on to Management strategies as a guide in decision making in an effort to improve the quality of service. The purpose of this study is to describe the strategy of improving the quality of service in Si MaNEiS program in RSUD Sidoarjo. This research is descriptive research with qualitative approach. The retrieval of the data sources in this study using snowball sampling. As for the focus of the research is to improve service quality strategies on Si MaNEiS program in RSUD Sidoarjo. The indicator used is the 8 strategies to improve the quality of services. The results showed that the strategy of improving the quality of service on Si MaNEiS program in RSUD Sidoarjo has been run in accordance with SOP and some components are already good. But in practice, indicators created automating quality indicators and follow up services there are still constraints. Automating creating indicators on quality there is the implementation constraints due to internet connection sometimes experience the constraints or error, as well as on indicators of follow up services are still not the existence of the box as a media criticism and suggestions input from the users of Si MaNEiS that can be used to perform repair services in the future. The advice of researchers that is magnified in internet speed capacity space MNE so that when the application is running Si MaNEiS not hampered due to the disconnection of the internet connection, as well as providing a feedback box on the MNE, and space may be RSUD Sidoarjo can be developed to deliver breakthrough with advising mechanism with the online system, so that the public can access it easily. Keywords: Service, Strategy, Si MaNEiS

Pengembangan Kawasan Jagung Modern di Desa Banyubang Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan (Studi Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lamongan) SUCI ALFUFAH; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 6 No 7 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n7.p%p

Abstrak Potensi jagung yang begitu besar saat ini, membuat pemerintah harus melakukan upaya agar potensi jagung dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Salah satu daerah yang cukup mmperhatikan komoditas jagung adalah Kabupaten Lamongan Salah satu daerah yang cukup mmperhatikan komoditas jagung adalah Kabupaten Lamongan, hal ini ditunjukkan dengan dibentuknya kawasan jagung modern, dan kawasan jagung modern ini sedang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan yakni Dinas Tanaman Pangan, Hortikutura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengembangan kawasan jagung modern di Desa Banyubang Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitiannya menggunakan teori pengembangan kawasan menurut Setiyanto dan Adji (2015:259) yang memiliki tujuh prinsip yaitu penguatan sarana dan prasarana, penguatan perencanaan pengembangan kawasan, percepatan adopsi teknologi, penguatan kelembagaan, penguatan sumber daya manusia, penguatan kerjasama dan kemitraan, pengembangan industri hilir. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan, pada aspek penguatan sarana dan prasarana yakni diberikan sarana produksi, alat mesin pertanian, dan akses jalan yang baik. pada penguatan perencanaan pengembangan kawasan adalah, sudah adanya peta jalan pengembangan kawasan jagung modern, adanya dana, kegiatan evaluasi, dan panen raya. Pada percepatan adopsi teknologi, dibagikannya peta jalan pengembangan kawasan jagung modern kepada ketua kelompok tani, didukung alsintan. Pada penguatan kelembagaan, adanya kelembagaan pembinaan dari Bank Indonesia, dan Badan Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur. Penguatan sumber daya manusia, yakni adanya kegiatan penyuluhan dan pembinaan, dibentuknya TIM Penyuluh, peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengolahan, pemasaran, dan budidaya. Kerjasama dan kemitraan, adanya kerjasama finansial dengan Bank Indonesia, serta Kerjasama legalitas dengan Badan Pengkajian Teknologi Jawa Timur. Pengembangan industri hilir, sudah adanya produk olahan jagung. Saran yang diberikan adalah, perlu adanya peningkatan pembinaan dalam penggunaan alsintan, kerjasama dan kemitraan perlu adanya kesepakatan tertulis, pembiayaan dalam perawatan alat mesin pertanian, perlu disediakannya pasar dalam pengembangan industri hilir, perlu adanya kelembagaan pelayanan dan usaha. Kata Kunci: Pengembangan, Kawasan, Jagung.Abstract Potential of corn is so great right now, make the government must do some effort so that the potential of corn can be utilized with the maximum, One of the regions that has quite attention toward corn commodity is Lamongan, this is indicated by the establishment of modern corn area, and this modern corn area is being developed by the government of Lamongan, especially food crop service, Hortikutura and plantation of Lamongan district. The purpose of this research is to describe the development of modern corn area in Banyubang, Solokuro, Lamongan, by food crops, hotikultura, and plantation of Lamongan district. The type of research used in this research is descriptive with qualitative approach. While the focus of research using the theory of regional development according to Setiyanto and Adji (2015: 259), which has seven indicators, among others, strengthening facilities and infrastructure, strengthening the planning of the area development, acceleration of technology adoption, institutional strengthening, strengthening human resources, strengthening cooperation and partnership,developing downstream industry. Technique of the collecting data used is interview, observation and documentation. The analysis is done by data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. This research results indicate, on the aspect of strengthening facilities and infrastructure that is given production facilities, agricultural machinery, and good road access. on the strengthening of regional development planning is, the existing road map development of modern corn area, the existence of funds, evaluation activities, and harvest highway. At the acceleration of technology adoption, the road map of the development of modern corn area is given to the head of the farmer group, supported by alsintan. On institutional strengthening, the existance of the institutional development by Bank of Indonesia, and the Agency for Agricultural Technology Assessment of East Java. Strengthening of human resources, namely the extension and coaching activities, the establishment of extension team, improvement of community ability in processing, marketing, and cultivation. Cooperation and partnership, financial cooperation with Bank Indonesia, and Legality Cooperation with East Java Technology Assessment Board. The development of downstream industry, the existence of processed corn products. The advice given is that there needs to be more guidance in the use of machinery (alsintan), cooperation and partnership, it is necessary to have a written agreement, financing in the maintenance of agricultural machine tools, the need to provide a market in the development of downstream industry, the need for institutional services and business. Keywords: development, area, corn

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NO 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (STUDI PADA PROGRAM BIKE TO WORK DI JALAN JIMERTO-JALAN SEDAP MALAM KOTA SURABAYA) NILA PUTRI RAHAYU; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 6 No 7 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n7.p%p

Abstrak Peraturan Walikota Surabaya No 1 Tahun 2017 tentang penyelenggaran hari bebas kendaraan merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk mengurangi tingkat polusi udara. Kegiatan Hari Bebas Kendaraan atau yang sering kita kenal Car Free Day (CFD) ini memiliki perbedaan dengan kegiatan CFD pada umumnya, dimana dalam pelaksanaanya dilakukan tidak hanya di Hari Minggu, namun untuk di Jalan Jimerto-Jalan Sedap Malam CFD justru di laksanakan di Hari Jum’at minggu terakhir. Didalam kegiatan ini juga terdapat Program Bike To Work yaitu program yang dilaksanakan bersamaan dengan CFD di Jalan Jimerto-Jalan Sedap Malam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Walikota Surabaya No 1 Tahun 2017 tentang penyelenggaran hari bebas kendaraan studi pada program Bike To Work di Jalan Jimerto-Jalan Sedap Malam Kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Implementasi Peraturan Walikota Surabaya No 1 Tahun 2017 tentang penyelenggaran hari bebas kendaraan studi pada program Bike To Work di Jalan Jimerto-Jalan Sedap Malam Kota Surabaya secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan indikator-indikator dari variabel isi kebijakan dan lingkungan kebijakan tetapi dalam implemetasinya masih ditemukan beberapa kendala yaitu masih ditemukan pegawai yang tidak berpartisipasi dalam melaksanakan program Bike To Work, adanya keterbatasan jarak antara rumah dengan kantor sehingga pegawai Pemerintah Kota Surabaya kesulitan untuk ikut melaksanakan serta adanya parkir ilegal dikarena penetapan zona pengganti ketika pelaksanaan program Bike To Work berjalan di sebabkan keterbatasan wilayah zona parkir. Saran dari peneliti Perlu adanya komunikasi lebih maksimal antara tim pelaksana dengan kelompok sasaran agar program dapat berjalan serta tumbuh rasa solidaritas yang lebih besar, tidak hanya sebatas pada kelompok sasaran guna meningkatkan angka partisipasi program Bike To Work agar kedepannya dapat menjadi contoh bagi masyarakat yang tengah bekerja. Perlu adanya pengarahan secara berkala terhadap para pegawai maupun masyarakat sekitar guna memberi informasi keberadaan program pada kawasan tersebut, serta mengedukasi terkait tujuan serta manfaat yang dirasa baik secara langsung maupun jangka panjang untuk mendukung keberadaan Peraturan Walikota No 1 Tahun 2017. Disediakan dan koordinasi dengan pihak terkait tentang penetapan pengalihan zona parkir khusus pegawai yang mengendarai kendaraan pribadi mereka dikarena jarak tempuh antara rumah dan kantor yang sulit dijangkau dengan hanya menggunakan sepeda kayuh serta masyarakat yang akan beraktifitas di kawasan Jalan Jimerto-Jalan Sedap Malam. Kata Kunci: Implementasi

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Suci Megawati

Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id

Phone
+6281342706458

Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id

Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Suci Megawati

Contact Email sucimegawati@unesa.ac.id

Phone +6281342706458

Journal Mail Official publika@unesa.ac.id

Editorial Address Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Suci Megawati

Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id

Phone
+6281342706458

Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id

Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA