Garuda - Garba Rujukan Digital

EFEKTIFITAS PROGRAM PEMBERIAN KERINGANAN INSENTIF PAJAK DAERAH TAHUN 2017 DI KABUPATEN MOJOKERTO (Studi Tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Pada Pemilik Kendaraan Bermotor Roda 2 di Kecamatan Kranggan) ARIN FITRIANI; WENI ROSDIANA
Publika Vol 6 No 8 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n8.p%p

Pajak merupakan salah satu unsur untuk membiayai pembangunan nasional.Untuk meningkatkan pendapatan daerah pemerintah berusaha memaksimalkan sgala potensi daerah termasuk dalam hal ini pajak daerah.Penyumbang terbesar pajak asli daerah adalah pajak kendaraan bermotor. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pembayaran pajak asli daerah dan memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak asli daerah Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 67 tahun 2017 tentang Pemberian Keringanan, Pembebasan dan Insentif Pajak Daerah Untuk Rakyat Jawa Timur Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Efektifitas Program Pemberian Keringanan Insentif Pajak Daerah di Kecamatan Kranggan Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini berlokasi di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif.Metode analisis data yang digunakan melalui kusioner, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti menyimpulkan tingkat efektifitas program pemberian keringanan insentif pajak daerah berdasarkan kategori penilain William N. Dunn sebagai berikut, hasil kategori penilaian indikator efisiensi memperoleh persentase skor total 75% yang termasuk dalam kategori efektif, indikator kecukupan memperoleh persentase skor total 75% yang termasuk dalam kategori efektif, indikator perataan memperoleh persentase skor 77% yang termasuk dalam kategori efektif, indikator responsivitas memperoleh skor 78% yang termasuk dalam kategori efektif, dan indikator ketepatan memperoleh skor 83% yang termasuk dalam kategori sangat efektif. Saran yang bisa diberikan peneliti sebagai berikut perlunya peningkatan sosialisasi di titik-titik yang yang banyak dikunjungi masyarakat dan tempat-tempat yang jauh dari pusat kota. Perlunya peningkatan sistem dan persiapan secara menyeluruh sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program. Dan sebaiknya pengawasan tentang pelaksanaan program lebih ditingkatkan, disarankan pula ditahun-tahun berikutnya dikelurkan program yang serupa. Kata Kunci: Efektifitas, Keringanan, Insentif Pajak Tax is one of elements to fund National development. To increase regional income, government tries to maximize all regional potential including local tax. The biggest contributor of local taxes is vehicle tax. In order to increase people awareness to conduct payment of local taxes and maximize income from local tax sector. Governor of East Java revealed East Java Governor Regulation Number 67 Year 2017 about Granting Relief, Local Tax Exemption and Incentives for East Java People Year 2017. This research aimed to describe and analyze effectiveness of Provision of Incentive Tax Incentives Area in Sub-District of Kranggan, Mojokerto District. This research was located in technical implementation unit (UPT) in Department of Income Office Region of East Java in Mojokerto District by using research type of quantitative descriptive. Method of analysis data used questioner, observation and documentation. Based on the result of the result done by researcher, it is concluded effectiveness level of provision of local tax incentives relief program based on the assessment category of William N. Dunn as follow; result of efficiency indicator assessment category obtains percentage total score 75% in effective category, adequacy category obtains percentage total score 75% in effective category, alignment indicators obtain percentage score 77% in effective category, responsiveness category obtains score 78% in effective category, and accuracy indicator obtains score 83% in very effective category. Suggestions that can be given as follow; it needs the enhancement for socialization in areas that people mostly visit and areas which are far from the city. It needs to enhance system and preparation thoroughly for infrastructure to support program implementation. And it is better that supervision for implementing the program can be improved more and for next year, it will be better to do the same things. Keywords: Effectiveness, relief, tax incentives

IMPLEMENTASI BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) MELALUI E-WARUNG DI KELURAHAN SIDOSERMO KECAMATAN WONOCOLO KOTA SURABAYA IKA SURYA KHARISMAWATI; WENI ROSDIANA
Publika Vol 6 No 8 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n8.p%p

Abstrak Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya SEBESAR Rp. 110.000,- melalui Mekanisme akun Elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di E-Warung /pedagang bahan pangan yang bekerja sama dengan Bank Himbara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya.Pelaksana program ini adalah Menteri Sosial RI.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi.Penelitian ini berfokus pada Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya.Dengan menggunakan enam indikator.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan belum tercapai secara maksimal karena terdapat masalah pada mesin EDC sehingga dapat menghambat penyaluran bantuan. Sumber daya manusia, finansial dan dana yang tersedia cukup untuk mendukung implementasi program. Karakteristik agen pelaksana masih ada yang bersikap tidak ramah sehingga tidak menerapkan sikap pelayanan publik yang baik.Kondisi sosial, ekonomi masyarakat yang pengetahuannya kurang sehingga tidak mendukung program bantuan.Disposisi implementor terjadi beberapa sikap pelaksana yang tidak bertanggung jawab atas tugas yang diembannya sehingga dapat menghambat jalannya program ini.Dengan ini saran yang dapat diberikan adalah Perlu adanya koordinasi yang baik oleh pihak pelaksana sehingga tidak akan terjadi ketidakvalidan data. Perlu adanya tanggapan yang cepat oleh petugas tekait dalam menangani masalah fasilitas mesin EDC.Perlu adanya evalusi terkait implementor yang tidak dapat menerapkan sikap pelayanan publik yang baik. Perlu adanya pendampingan yang lebih mengenai kondisi sosial yang kurang mendukung dengan diadakannya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Perlu adanya transparansi dan pangawasan yang lebih ketat agar tidak terjadi penyimpangan Kata Kunci: Impelementasi, Bantuan Pangan Non Tunai, Sidosermo Abstract Food Aid Non-Cash is food aid from the government given to KPM monthly OF Rp. 110.000, - through the mechanism of Electronic account to be used only to buy food in the E-shop / traders of foodstuffs which cooperate with the new joint Bank. The purpose of this research is to describe Implementation of Non-Cash Food Assistance (BPNT) through E-Warung in Sidosermo Village, Wonocolo Sub-District, Surabaya City. The executor of this program is the Minister of Social Affairs. This research is a descriptive research with qualitative approach. Data collected through interview techniques and documentation. This research focuses on Implementation of Non-Cash Food Assistance (BPNT) through E-Warung in Sidosermo Village, Wonocolo Sub-District, Surabaya City. Using the six indicators of Size and Purpose of Policies, Resources, Characteristics of Implementing Agent, Inter-Organization Communication, Social Conditions, Economics and Politics and Implementor Disposition. The results show that the size and policy objectives have not been reached maximally because there are problems with EDC machines that may inhibit the distribution of aid. The human, financial and funding resources available are sufficient to support the implementation of the program. Characteristics of implementing agents are still being unfriendly and not applying a good public service attitude. The social, economic condition of the people whose knowledge is lacking so as not to support the aid program. The disposition of the implementor happens to some executors attitude which is not responsible for the duties so that it can hamper the program. With this advice can be given is Need a good coordination by the implementer so that there will be no unvalidity of data. It needs a quick response by the relevant officers in dealing with EDC machine facility problem. There needs to be an evalution related to an implementor who can not implement a good public service attitude. There needs to be more assistance on social conditions that are less supportive with the holding of the program of Non-Cash Food Assistance (BPNT). There needs to be more strict transparency and supervision to avoid irregularities. Keywords: Impelementation, Non-Cash Food Assistance, Sidosermo

IMPLEMENTASI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI JAWA TIMUR NO. 903/16029/108.3/2015 TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA COOPERATIVE TRADING HOUSE (CTH) ENDAH WIDANINGSIH; MEIRINAWATI
Publika Vol 6 No 8 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n8.p%p

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Jawa Timur sebagai penyelenggara pelayanan public membuat suatu trobosan baru untuk mewadahi UMKM khususnya Provinsi Jawa Timur, yaitu lembaga Cooperative Trading House (CTH). Cooperative Trading House (CTH) adalah lembaga yang dibentuk oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dengan tujuan mewadahi dan memediasi antara produsen dengan calon buyer potensial. Penelitian ini bertujuan mengetahui Implementasi Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur No. 903/16029/108.3/2015 Tentang Pendirian Lembaga Cooperative Trading House (CTH). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun focus penelitian yang mengacu pada model implementasi George C. Edward III, yang terdiri dari empat variable yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birikrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Cooperative Trading House (CTH) mendapat respon baik oleh masyarakat khususnya yang bergerak di bidang UMKM dalam pelaksanaannya. Saran yang dapat diberikan terkait dengan penelitian ini adalah terkait adanya kendala tentang sumberdaya manusia yang kurang, maka sebaiknya pihak Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Jawa Timur untuk menambah tenaga kerja lagi untuk membantu dalam pelaksanaan Cooperative Trading House (CTH). Kata kunci: Implementasi, Trading House, pemasaran

PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF NEW PUBLIC SERVICE (STUDI PADA PERAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KALIOMBO KOTA KEDIRI) DWI PURNANI; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 6 No 8 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n8.p%p

Kekerasan seksual pada perempuan dan anak saat ini banyak sekali ditemukan. Pelaku dan korban banyak ditemui dimana saja. Pelaku kekerasan seksual tidak mengenal tempat untuk melakukan kekerasan seksual sedangkan korbannyapun dapat terjadi pada siapa saja tidak hanya kaum perempuan melainkan juga kaum laki laki dan anak anak dibawah umur. Sehingga perlu adanya tindakan dari Pemerintah Kota Kediri untuk menangani permasalahan tersebut. Dibentuknya Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak di setiap Kelurahan di Kota Kediri ini merupakan ujung tombak dan jejaring koordinatif Pemerintah Kota Kediri dalam upaya perlindungan perempuan dan anak yang berbasis masyarakat dimana satgas PPA tersebut memiliki tugas, pokok, dan fungsi masing masing sesuai dalam Surat Keputusan Walikota Kediri yang mengatur tentang Satgas PPA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran Satgas PPA dalam menangani permasalahan kekerasan seksual di Kelurahan Kaliombo Kota kediri Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian ini menganalisis peran satgas PPA menggunakan tujuh prinsip paradigma New Public Service menurut Denhardt dan Denhardt (2003), yang terdiri dari melayani warga bukan customer, mengutamakan kepentingan publik, kewarganegaraan lebih berharga daripada kewirausahaan, berpikir strategis bertindak demokratis, tahu kalau akuntabilitas bukan hal sederhana, melayani ketimbang mengarahkan, dan menghargai manusia bukan sekedar produktivitas. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari ke 10 peran satgas PPA yang ada di Kelurahan Kaliombo belum semuanya terlaksana secara optimal, terdapat beberapa peran satgas PPA yang masih kurang maksimal seperti dalam melakukan pemetaan, menjaga lingkungan dari segala bentuk kekerasan dan memunculkan sifat peduli di masyarakat serta dalam pelaksanaan pelaporan dan evaluasi. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang ada di lapangan seperti satgas PPA Kaliombo yang memiliki kesibukan dalam pekerjaannya masing masing sehingga pertemuan kurang rutin, kurang mengetahuinya satgas PPA Kaliombo akan tupoksinya. Satgas PPA merupakan bagian dari aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparatur negara satgas PPA seharusnya juga berlandaskan pada ke 7 prinsip Paradigma New Public Service yang berfokus pada pengoptimalan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga terciptanya pelayanan prima yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Kata Kunci: Penanganan, Kekerasan Seksual, New Public Service.

INOVASI APLIKASI E-SMART SAMSAT JATIM DI DIREKTORAT LALU LINTAS (DITLANTAS) KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR DANI SYAHPUTRA; MEIRINAWATI
Publika Vol 6 No 8 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n8.p%p

Besarnya angka pelayanan yang dilakukan per harinya pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di Provinsi Jawa Timur, maka perlu dilakukan pengembangan dan peningkatan pelayanan Samsat kepada masyarakat. Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur (Polda Jatim) melalui Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jatim menciptakan sebuah aplikasi yang bernama E-Smart Samsat Jatim. Namun, dalam penerapannya masih ditemui kendala, sehingga hal ini menarik bagi peneliti untuk meneliti tentang Inovasi Aplikasi E-Smart Samsat Jatim di Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Kepolisian Daerah Jawa Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Fokus penelitian dalam penelitian ini menggunakan teori menurut Cook, Mattews dan Irwin tentang Faktor Keberhasilan Inovasi yang terdiri dari Leadership, Management/Organization, Human Capital dan Technology. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi aplikasi E-Smart Samsat Jatim di Ditlantas Polda Jatim sudah baik. Hal tersebut dibuktikan dari faktor Leadership yang ditunjukkan dengan adanya peran dan tanggung jawab yang besar dari seorang pemimpin (Direktur Lalu Lintas Polda Jatim) mulai dari kontribusi ide, pemikiran, materiil, dan arahan kepada staf dibawahnya untuk mewujudkan aplikasi E-Smart Samsat Jatim hingga aplikasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Faktor Management/Organization, adanya sosialisasi kepada masyarakat serta adanya jaringan kerjasama dengan pihak internal maupun eksternal. Faktor Risk Management, masih terdapat kendala dalam sistem pembayaran melalui perbankan yang disebabkan belum terintegrasi sempurna antara sistem Ditlantas Polda Jatim dengan sistem perbankan, kendala lain terjadi karena faktor teknis yaitu jaringan dan server. Faktor Human Capital, adanya pelatihan untuk pemahaman kepada petugas Samsat yang dilakukan sebelum launching aplikasi E-Smart Samsat Jatim. Faktor Technology, aplikasi E-Smart Samsat Jatim memanfaatkan fasilitas aplikasi smartphone (android dan ios) dengan keamanan sistem yang dibuat berlapis. Saran yang diberikan yaitu dilakukan segera pembenahan sistem terutama pada sistem pembayaran melalui perbankan. Kata Kunci: inovasi, aplikasi, E-Smart Samsat Jatim

MANAJEMEN STRATEGI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PAMEKASAN DALAM PENGEMBANGAN PETERNAKAN SAPI MELALUI PROGRAM SIGAP SRATUS (Aksi Tanggap Pada Sapi Bunting dan Partus) TAUFAN TANJUNG; FITROTUN NISWAH
Publika Vol 6 No 8 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n8.p%p

Peternakan adalah salah satu bagian dalam sektor pertanian yang merupakan bagian penting dari keberhasilan sektor pertanian di Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan sektor peternakan diarahkan untuk meningkatkan perekonomian peternak dan meningkatkan kualitas pangan serta pemenuhan kebutuhan daging masyarakat Indonesia sehingga pemerintah tidak perlu melakukan impor daging yang bisa merugikan peternak lokal. Akan tetapi tidak semua peternakan bisa mampu berkembang dengan sesuai yang diharapkan, hal ini disebabkan oleh permasalahan peternakan seperti Kematian induk sapi dan calon pedet, oleh karena itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Pamekasan membuat dan melaksanakan program SIGAP SRATUS (aksi tanggap pada sapi bunting dan partus) agar permasalahan tersebut bisa diatasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Manajemen strategi yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Pamekasan dalam melakasanakan program SIGAP SRATUS (aksi tanggap pada sapi bunting dan partus). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan focus penelitiannya menggunakan teori proses manajemen strategi menurut J. David Hunger dan Thomas Wheelen yang meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi serta pengendalian. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan melalui wawancara dan dokumentasi.Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Pamekasan berusaha keras dalam memaksimalkan kekuatan yang dimiliki berupa struktur organisasi, budaya kerja, sumberdaya manusia yang berkompeten, adanya kerja dengan kelompok lokal serta memiliki kelompok binaan yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan dan membesar peluang yang ada yaitu jumlah populasi sapi yang tinggi agar supaya bisa memenuhi kebutuhan daging nasional, selain itu juga didukung oleh komunitas-komunitas lokal dan didukung juga dengan adanya penghargaan dari pemerintah Kabupaten, provinsi dan nasional.Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kekurangan yaitu jumlah pegawai atau petugas yang dimilki masih kurang, fasilitas seperti UPTD atau puskeswan yang dimilki belum tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan dan sering bermasalah dengan anggaran karena program SIGAP SRATUS belum menjadi program prioritas Kabupaten Pamekasan. Sehingga peneliti memberi saran yaitu supaya menambah jumlah pegawai atau petugas dan jumlah fasilitas yang dimilki dan juga melakukan kesepakatan dan kepastian terkait anggran progam. Kata Kunci : Manajemen, Strategi, SIGAP SRATUS

IMPLEMENTASI PROGRAM DESA MELANGKAH DI DESA MODONG KECAMATAN TULANGAN KABUPATEN SIDOARJO ARVIN MAKSUM; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 6 No 8 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n8.p%p

Abstrak Instansi perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan yang menerapkan tujuan dalam bermasyarakat, dituntut bisa memahami dan mengetahui situasi yang ada. Sebagai wujud nyata dari instansi perguruan tinggi berusaha untuk menerapkan dalam bermasyarakat. Salah satu perguruan tinggi yang menerapkan kepedulian terhadap masyarakat yaitu Universitas Muhammadiyah Sidoarjo(Umsida) membuat sebuah kebijakan yaitu Implementasi Program Desa Melangkah yang di terapkan di Desa Modong Kecamatan Tulangan. Tujuan Penelitian ini dilakukan yaitu untuk lebih mengembangkan potensi sesuai keadaan desa masing-masing dan mengembangkan produk unggulan bagi setiap desa yang bergabung di program desa melangkah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitiannya menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian bahwa implementasi program desa melangkah di desa Modong Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo sudah cukup baik dan respon masyarakat bisa menerima dengan sikap positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program desa melangkah di desa Modong Kecamatan Tulangan sudah berjalan cukup baik, serta dapat di respon oleh masyarakat khususnya Pemerintah Desa Modong. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan yang sudah dillaksanakan oleh pihak pembuat kebijakan, mulai dari pelatihan kewirausahaan, pelatihan Badan Usaha Milik Desa(BUMDes), pendampingan secara langsung ke Desa Modong. Diharapkan dengan adanya implementasi program desa melangkah ini, bisa memberikan hal yang positif dan menjadikan Desa Modong lebih baik dalam hal pembangunan. Kata kunci :Implementasi, Desa Melangkah, Pembangunan Desa

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN POS PEMBINAAN TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR (POSBINDU PTM) DI DESA GEMURUNG KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO FITRIA ULFA; WENI ROSDIANA
Publika Vol 6 No 8 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n8.p%p

ABSTRACT THE IMPLEMENTATION OF INTEGRATED COUNSELING CENTRE OF NON-COMMUNICABLE DISEASE (ICCNCD) POLICY IN THE GEMURUNG VILLAGE, GEDANGAN SUB-DISTRICT, SIDOARJO REGENCY Name : Fitria Ulfa NIM : 13040674084 Study Program : S-1 Science of Public Administration Department : Public Administration Faculty : Social Science and Law Faculty Institution : State University of Surabaya Advisor : Weni Rosdiana, S.Sos. M.AP Integrated Counseling Centre of Non-Communicable Disease (ICCNCD) is one form of community-based health efforts in controlling non-communicable disease risk factors through early detection and monitoring activities conducted in an integrated, routine, and periodic manner by the community. The target of this activity is healthy and risky people and also people with Non-Communicable Disease (NCD) age 15 and above. One of the villages which has ICCNCD is Gemurung in Gedangan Sub-district, Sidoarjo Regency. Problems that exist in the implementation of ICCNCD policy are the lack of public participation in following the activities of ICCNCD, the service that has not been implemented in ICCNCD, moreover the public complaints about the cost of replacement blood check. The purpose of this study is to describe The Implementation of Integrated Counseling Centre of Non-Communicable Diseases in the Gemurung Village Gedangan Sub-District Sidoarjo Regency. This research uses descriptive qualitative method in its implementation. The data collection techniques in this study use interview techniques, observation, and documentation. Data analysis technique is carried out by data reduction, data presentation and conclusion. In examining the implementation of ICCNCD policy in Gemurung Village, Gedangan Sub-District, Sidoarjo Regency the researcher uses the implementation model proposed by Van Metter and Van Horn. The variables are the size and objectives of policies, resources, characteristics of implementing agents, dispositions, inter-organizational communication and implementing activities as well as the social and political economic environment. The result shows that the implementation of ICCNCD policy in the Gemurung Village Gedangan Sub-District Sidoarjo Regency are still have some obstacles. The obstacles faced in the variable of size and policy objectives are unimplemented service which are found i.e there is no tool for simple lung function checks so that the activity is not implemented; examination of IVA (Visual Inspection of Acetic Acid) for cervical cancer detection, as well as joint sporting activities, lack of public awareness of the importance of early detection of NCD risk factors. In the resource variables, there is a lack of funds provided. As the result, there are replacement costs of blood check and lack of health. In communication variable, communication between executor is good, but for communication between executor with society is less thus information activity of ICCNCD is not conveyed to all society. In environment variable, socioeconomic society is not accustomed to have medical check-up when healthy. And also, in economic, existence of cost replacement stick which is complained by society in the political point of view gets support from village government intensive for cadre of ICCNCD. The suggestions for optimizing the implementation of ICCNCD are planning the execution of services that do not exist and the purchase of tools for simple lung function checks, increasing the number of health personnel in one work area of the Centre of Public Health. As the result, there is one officer in one village, the decrease in blood examination costs by subsidizing the examiner stick blood, increasing socialization of ICCNCD policy, improving communications with the community through personal approaches and other village activities. Keywords: Implementation, Policy, Integrated Counseling Centre ABSTRAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN POS PEMBINAAN TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR (POSBINDU PTM) DI DESA GEMURUNG KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO Nama : Fitria Ulfa NIM : 13040674084 Program Studi : S-1 Ilmu Administrasi Publik Jurusan : Administrasi Publik Fakultas : Ilmu Sosial dan Hukum Nama Lembaga : Universitas Negeri Surabaya Pembimbing : Weni Rosdiana, S.Sos. M.AP Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) merupakan salah satu bentuk usaha kesehatan berbasis masyarakat dalam pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular melalui kegiatan deteksi dini dan pemantauan yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik oleh masyarakat. Sasaran dari kegiatan ini adalah kelompok masyarakat sehat, berisiko dan penyandang PTM berusia 15 tahun ke atas. Salah satu desa yang memiliki Posbindu PTM adalah Desa Gemurung di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Masalah yang ada dalam implementasi kebijakan Posbindu PTM adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan Posbindu PTM serta terdapat layanan Posbindu PTM yang belum terlaksana. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular di Desa Gemurung Kecamatan Gedangan. Kabupaten Sidoarjo Penelitian ini mengguna.kan metode desktiptif kualitatif dalam pelaksanaannya. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam meneliti implementasi kebijakan Posbindu PTM di Desa Gemurung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo menggunakan model implementasi yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn. Variabel yang digunakan yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana serta lingkungan ekonomi sosial dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Posbindu PTM di Desa Gemurung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo terdapat beberapa kendala. Kendala yang dihadapi pada variabel ukuran dan tujuan kebijakan adalah terdapat layanan yang belum terlaksana yaitu pemeriksaan fungsi paru sederhana dikarenakan tidak adanya alat pemeriksa fungsi paru; tidak adanya pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) untuk deteksi kanker mulut rahim di Posbindu PTM Gemurung; serta belum terlaksana kegiatan olahraga bersama. Pada variabel sumber daya, tidak ada dana untuk pembelian stik pemeriksa darah serta kurangnya tenaga kesehatan. Untuk variabel komunikasi, komunikasi antar pelaksana terjalin baik, namun untuk komunikasi antara pelaksana dengan masyarakat kurang sehingga informasi kegiatan Posbindu PTM tidak tersampaikan pada seluruh masyarakat. Pada variabel lingkungan sosial ekonomi masyarakat belum terbiasa untuk memeriksakan kesehatan ketika kondisi sedang sehat dan untuk ekonomi adanya biaya pengganti stik yang dikeluhakan masyarakat. Dari segi politik mendapat dukungan dari pemerintah desa berupa intensif untuk kader Posbindu PTM. Saran untuk pelaksanaan Posbindu PTM yaitu mengagendakan pelaksanaan layanan yang belum ada serta pembelian alat pemeriksa fungsi paru, menambah jumlah tenaga kesehatan Posbindu PTM dalam satu wilayah kerja Puskesmas sehingga terdapat satu petugas pada satu desa, pemberian subsidi untuk stik pemeriksa darah, meningkatkan sosialisasi tentang kebijakan Posbindu PTM, meningkatkan komunikasi dengan masyarakat melalui pendekatan personal serta kegiatan desa lainnya. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pos Pembinaan Terpadu

Evaluasi Program Gerakan Pendampingan Ibu Hamil dan Bayi Risiko Tinggi di Puskesmas Ngronggot Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk SINCE PUSPITA DESIANA YANS KOLLY; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 6 No 8 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n8.p%p

ABSTRAK Evaluasi Program Gerakan Pendampingan Ibu Hamil dan Bayi Risiko Tinggi di Puskesmas Ngronggot Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Masalah tingginya angka kematian ibu dan bayi masih menjadi perhatian bagi setiap pemerintah daerah. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Nganjuk berupaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Program yang diusung untuk menanggulangi masalah tersebut adalah program Gerakan Pendampingan Ibu Hamil dan Bayi Risiko Tinggi (Gerdaristi) yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2014. Sasarannya adalah seluruh ibu hamil yang tergolong risiko tinggi. Selama pelaksanaannya, ibu hamil risiko tinggi akan didampingi oleh satu orang kader pendamping. Ibu hamil risiko tinggi akan didampingi selama satu periode untuk memeriksakan kehamilannya setiap sebulan sekali di Puskesmas. Tujuannya agar ibu hamil mendapat perhatian dari kader pendamping serta pengawasan dari Puskesmas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada evaluasi program Gerakan Pendampingan Ibu Hamil dan Bayi Resiko Tinggi (Gerdaristi) di Puskesmas Ngronggot Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan teori dari William N. Dunn yang memiliki 6 indikator yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas dan Ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Gerdaristi di Puskesmas Ngronggot sebagian besar sudah mencapai tujuan yang ditentukan. Sebagian besar kelompok sasaran merasa terbantu dan puas selama menjadi peserta program. Disisi lain masih terdapat beberapa kendala berupa masih ada kelompok sasaran yang kurang aktif, masih terlambatnya Biaya Operasional Kesehatan (BOK) bagi Puskesmas dan kurangnya partisipasi Tim Gerdaristi dalam pelaksanaannya. Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah agar penyaluran (Biaya Operasional Kesehatan (BOK) tepat waktu di Puskesmas Ngronggot dan meningkatkan koordinasi dengan kader PKK yang berada di wilayah kerja Puskesmas Ngronggot. Kata Kunci: evaluasi, ibu hamil risiko tinggi, Gerdaristi. ABSTRACT EVALUATION OF MATERNAL AND HIGH-RISK MENTORING ADVOCACY MOVEMENT PROGRAM AT PUSKESMAS NGRONGGOT NGRONGGOT SUB-DISTRICT NGANJUK DISTRICT The problem of high maternal and infant mortality rates is still a concern for every local government. In response, Nganjuk District Government seeks to reduce maternal and infant mortality rates. The preparation that was carried out to overcome this problem is the Maternal and High-Risk Mentoring Advocacy Movement program (Gerdaristi) which has been implemented since 2014. The target is all pregnant women who are classified as high risk. During its implementation, high risk pregnant women will be accompanied by one assistant. High risk pregnant women will be accompanied for one period to check their pregnancy once a month at the Puskesmas The purpose so that pregnant women can get attention from the assistant and control of the puskesmas itself. This research is a descriptive research with qualitative approach. This research focuses on the evaluation of the Maternal and High-Risk Mentoring Advocacy Movement (Gerdaristi) Program at Ngronggot’s Puskesmas Ngronggot Sub-district Nganjuk District. using the theory of William N. Dunn which has 6 indicators of Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness and Accuracy. The results showed that the Gerdaristi program at the Ngronggot’s Puskesmas has largely reached the stated objectives. Most of the target groups feel helpful and satisfied during the program. On the other hand There are still some of target groups who are less active, slow distribution of the Operational Cost of Health (BOK) for Puskesmas and lack of Gerdaristi’s Team participation in the implementation. The advice in this research is to distribute Operational Cost of Health (BOK) on time at Ngronggot’s Puskesmas and improve the coordination with PKK organization located in Ngronggot’s puskesmas.Keyword : Evaluation, high risk pregnant woman, Gerdaristi

IMPLEMENTASI PROGRAM DESA MASLAHAT DI DESA WONOSARI KECAMATAN GONDANGWETAN KABUPATEN PASURUAN (Studi Kasus Pada Kelompok Batik Jaya Asri Kreasi Wonosari) YUDHA ERICHASARI; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 6 No 8 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n8.p%p

Abstrak Program Desa Maslahat adalah program inovasi daerah yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi-potensi ekonomi yang ada di desa tertinggal dengan memaksimalkan potensi desa tersebut. Konsep “One Village One Product” dasar pelaksanaan Program Desa Maslahat dengan memaksimalkan potensi desa dan memprioritaskan satu produk unggulannya. Program Desa Maslahat dilaksanakan dengan harapan dapat dapat mempercepat pengentasan kemiskinan dan dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada di desa tertinggal untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang sejahtera, produktif, berdaya saing dan mandiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi Program Desa Maslahat Di Desa Wonosari Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan Pada Kelompok Batik Jaya Asri Kreasi . Adapun narasumber dari penelitian ini adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pasuruanm Tim pelaksana Desa Wonosari dan Anggota Kelompok Batik Jaya Asri Kreasi Desa Wonosari. Jenis penelitian yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ditinjau dari teori George C. Edward dengan menggunakan empat indikator yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan Program Desa Maslahat dengan menggunakan model implementasi George C. Edward III . Dinas Koperasi dalam menyampaikan isi dan tujuan dari Program Desa Maslahat yaitu melalui sosialisasi dan penyuluhan secara langsung di Desa Wonosari. Sumber daya dalam pelaksanaan Program Desa Maslahat di Desa Wonosari secara kualitas pelaksana program sudah memadai..Dalam penempatan pelaksana program, seperti petugas lapangan dan pengawas lapangan sudah sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing. Struktur birokrasi merupakan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Program Desa Maslahat, seperti petugas lapangan, kepala bidang, dan staff. Namun pada kenyataannya masih ditemukannya kendala pada penelitian ini adalah masih kurang memadai yang ada di Desa Wonosari baik manusia dan infrastruktur, serta masih belum adanya mitra usaha untuk mengembangkan batik tulis tersebut. Seharusnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro lebih aktif lagi dalam pemberian pelatihan agar masyarakat Desa Wonosari memiliki keahlian dan menyediakan mitra usaha agar produk batik tulis Jaya Asri Kreasi Desa Wonosari mampu berkembang lebih maju. Kata Kunci: Implementasi, Program, Desa Maslahat Abstact Village Affairs program is a program for regional innovation which aims to maximize the potential economic potential that exists in the village left behind by maximize the potential of the village. The concept of "One Village One Product" Basic Program execution the village Affairs by maximizing the potential of the village and prioritize a superior product. Village Affairs program implemented in hopes can accelerate poverty reduction and can reduce the number of unemployed in the village left behind to realize a prosperous community conditions, productive, competitive and independent power. The purpose of this study was to describe the implementation of the programme of the village Affairs in the Wonosari village Sub Gondangwetan Regency Pasuruan On Batik Jaya Group Beautiful Creations. As for the interviewees of this study is the head of Department of cooperatives and micro-managing Team Pasuruan Regency Wonosari village and Batik group member Jaya Beautiful Creations Wonosari village. The type of research that is descriptive qualitative approach. Data collected using interviews, observation, and documentation. Technique of data analysis was performed with data collection, data presentation, data reduction, and the withdrawal of the conclusion. Review of the theory of George C. Edward by using four indicators, namely Communication, resources, Disposition, bureaucratic structure. The results of this research explains that the implementation of the programme of Village Affairs by using the implementation model George c. Edward III. Department of Cooperatives in conveying the content and goals of the Program the village Affairs namely through dissemination and outreach directly at the village of Wonosari. Resources in the implementation of the programme of the village Affairs in the Wonosari village in implementing quality programs already adequate.. In implementing such a programme, placement officers and supervisors of field field field and is in compliance with their respective expertise. Bureaucratic structure was collaboration between the parties involved in the implementation of the programme of the village Affairs, as officers of the Court, the head of the field, and staff. But in fact still awaited the constraints on research is still inadequate in the Wonosari village both human and infrastructure, as well as still not the existence of the business partners to develop batik. Should the service of cooperatives and micro enterprises more active again in training delivery in order for the Wonosari village community have expertise and provides business partners so that products batik Jaya Beautiful Creations Wonosari village are able to develop further. Keywords: Implementation, Program, village affairs

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Suci Megawati

Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id

Phone
+6281342706458

Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id

Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Suci Megawati

Contact Email sucimegawati@unesa.ac.id

Phone +6281342706458

Journal Mail Official publika@unesa.ac.id

Editorial Address Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Suci Megawati

Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id

Phone
+6281342706458

Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id

Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA