cover
Contact Name
Suci Megawati
Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id
Phone
+6281342706458
Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Publika
ISSN : -     EISSN : 2354600X     DOI : https://doi.org/10.26740/publika.v9n2
Core Subject : Social,
PUBLIKA is available for free (open access) to all readers. The articles in PUBLIKA include developments and researches in Public Policy, Public Management, and Local Administration (theoretical studies, experiments, and its applications).
Articles 15 Documents
Search results for , issue "Vol 6 No 8 (2018)" : 15 Documents clear
PENGARUH PEMEKARAN KECAMATAN TERHADAP EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN KRANGGAN KOTA MOJOKERTO RIZA IMTIKHANA; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 6 No 8 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n8.p%p

Abstract

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mojokerto tahun 2017 menyebutkan bahwa jumlah penduduk Kota Mojokerto ialah 140.161 jiwa dan luas wilayah hanya 16,47 kilometer. Sehingga hal tersebut menyebabkan kepadatan penduduk yang tinggi yaitu 8.511 penduduk per kilometer persegi (km2) yang dapat menghambat pelayanan publik. Selain itu pemekaran daerah dilakukan karena Kota Mojokerto tidak memenuhi persyaratan sebagai kota dikarenan hanya mempunyai 2 kecamatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pemekaran kecamatan terhadap efektivitas pelayanan di Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto. Jenis penelitian yang digunakan yaitu asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik Pengambilan Sampel yang dilakukan dengan metode cluster random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemekaran kecamatan (X) tidak berpengaruh terhadap variabel efektivitas pelayanan public (Y). Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji t dan uji F yaitu hasil uji nilai t hitung sebesar -1,611 dengan p-value sebesar 0,110. Nilai tersebut lebih besar dari yang ditetapkan untuk tingkat signifikan 5%, yaitu apabila hasil signifikansi kurang dari 5% maka H0 diterima. Namun pada hasil uji t nilai signifikasi lebih besar dari 5% (0,110 > 0,05). Sedangkan hasil uji F yaitu Fhitung sebesar 2,596 yang berarti kurang dari Ftabel. Sehingga dapat disimpulkan variabel independen (pemekaran kecamatan) secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (efektivitas pelayanan publik).Kata Kunci : Pemekaran, Pelayanan Publik.
IMPLEMENTASI ELEKTRONIK PEMILIHAN KEPALA DESA (E-PILKADES) OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK (Studi di Desa Panjunan, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik) ARJUNA DWI AMARTA PUTRA; FITROTUN NISWAH
Publika Vol 6 No 8 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n8.p%p

Abstract

ABSTRAK IMPLEMENTASI ELEKTRONIK PEMILIHAN KEPALA DESA (E-PILKADES) OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK (Studi di Desa Panjunan, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik) Nama : Arjuna Dwi Amarta Putra NIM : 14040674118 Program Studi : S1 Ilmu Administrasi Negara Jurusan : Administrasi Publik Fakultas : Ilmu Sosial dan Hukum Nama Lembaga : Universitas Negeri Surabaya Pembimbing : Fitrotun Niswah, S.AP., M.AP. Implementasi kebijakan e-Government dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di 5 Desa di Kabupaten Gresik merupakan tindakan pemerintah Kabupaten Gresik dalam menindaklanjuti munculnya data ganda pada penyelenggaraan pemilihan kepala desa, untuk mengantisipasi kecurangan dengan menyalahgunakan data ganda tersebut. Sehingga dapat mencapai tujuan pelaksanaan pemilihan kepala desa yang teratur, bebas dan adil. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana Implementasi Elektronik Pemilihan Kepala Desa (E-pilkades) oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik di Desa Panjunan, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Narasumber penelitian ini terdiri dari Ketua dan staff Bidang Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, perangkat Desa Panjunan, warga Desa Panjunan, panitia pelaksanaan pemilihan kepala Desa Panjunan. Analisis yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan indikator Aspek-aspek dalam implementasi e-Government untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik menurut Rianto dan Lestari (2012:43) antara lain Perangkat Keras (Hardware), Perangkat Lunak (Software), Human Resources (SDM), Data dan Informasi, Struktur Organisasi, Komunikasi, dan Sikap Pelaksana. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan E-Pilkades cukup direspon dengan baik oleh masyarakat Desa Panjunan, insfrastruktur yang diberikan dari segi hardware masih banyak permasalahan yang muncul. Software yang digunakan dapat berjalan dengan baik. SDM yang ada tidak berdasarkan latar belakang pendidikan, tetapi hal tersebut dapat diatasi oleh Dispendukcapil Kabupaten Gresik. Selain itu Sikap pelaksana yang diberikan oleh operator pelaksanaan E-Pilkades merupakan yang terbaik dalam melayani masyarakat, dan telah direspon baik oleh masyarakat Desa Panjunan yang menggunakan program E-Pilkades. Kata Kunci: Implementasi, E-Government, E-PilkadesABSTRACT ELECTRONIC E-PILKADES BY DEPARTMENT of POPULATION and CIVIL REGISTRY GRESIK REGENCY (Study in Panjunan Village, Duduksampeyan Sub-District, Gresik Regency) Name : Arjuna Dwi Amarta Putra NIM : 14040674118 Study Program : S1 State Administration Science Major : Public Administration Faculty : Social and Law Sciences Name of Institute : Universitas Negeri Surabaya Advisor : Fitrotun Niswah, S.AP., M.AP. Implementation of e-Government policy in the implementation of Village Head Election in 5 Villages in Gresik Regency is an action of Gresik Regency government in following up the emergence of double data on the implementation of village head election to anticipate cheating by misusing the double data. So as to be able to achieve the goal of conducting regular, free and fair village head elections. This research describes how Electronic Implementation of Village Head Election (E-Pilkades) by the Department of Population and Civil Registry of Gresik Regency in Panjunan Village, Sampeyan Sub-District, Gresik Regency. The research method used is descriptive with qualitative approach. The resource persons of this research consist of Chairman and staff of Cooperation and Innovation of Service Department of Population and Civil Registration of Gresik Regency, Panjunan Village Device, Panjunan Village Residents, Panjunan Village Head Election Committee. The analysis done in this research use indicator Aspects in e-Government implementation to realize better service according to Rianto and Lestari (2012: 43) such as Hardware, Software, Human Resources (SDM) , Data and Information, Organizational Structure, Communication, and Implementing Attitude. Data collection techniques in this study through interviews, observation and documentation. Data analysis techniques are data collection, data reduction, data presentation, conclusion drawing. The results show that the implementation of E-Pilkades policy is quite well responded by the people of Panjunan Village, the infrastructure provided in terms of hardware is still a lot of problems that arise. Software used can run well. The existing human resources are not based on educational background, but they can be solved by Department of Population and Civil Registry of Gresik Regency. In addition, the implementation attitude given by the operators of the implementation of E-Pilkades is the best in serving the community, and has been responded well by the people of Panjunan Village who use the E-Pilkades program. Keywords: Implementation, E-Government, E-Pilkades
TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KTP-el DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TUBAN ACHMAD HINADA MILATUS S; EVA HANY FANIDA
Publika Vol 6 No 8 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n8.p%p

Abstract

KTP-el adalah tanda bukti identitas diri resmi sebagai bukti kependudukan. KTP-el diterbitkan oleh dispenduk. salah Dispenduk yang memfasilitasi pelayanan KTP-el yaitu Dispenduk Kabupaten Tuban. dalam memberikan pelayanan KTP-el, Dispenduk dituntut untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat. dalam hal ini pemerintah mengatur aaspek penilaian kepuasan itu melalui survei kepuasan masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Insonesia Nomor 16 Tahun 2017 yang memuat 9 aspek penilaian yaitu persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi, jenis pelayanan, kompetebnsi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan saran dan masukan, serta sarana dan prasarana.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESAA SEPPONG KECAMATAN TAMMERODO SENDANA KABUPATEN MAJENE MUHAMMAD AKBAR; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 6 No 8 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n8.p%p

Abstract

Dana desa sepenuhnya ditujukan untuk memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan desa sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan ketetapan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Walaupun demikian terdapat ketidakmerataan pembangunan di desa, khususnya di Desa Seppong dimana prasarana pendidikan dan kesehatan lebih lengkap dibandingkan prasarana ekonomi, terutama akses jalan yang masih rusak, padahal jalan merupakan hal fatal, jika jalan rusak maka akan menghambat aksessibilitas masyarakat desa bahkan bisa menghambat laju perkembangan ekonomi, selain itu akses air bersih masih sulit untuk kebutuhan sehari-hari, masyarakat masih mengandalkan sumur dan sungai yang ada di desa tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses Implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Seppong, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, dianalisis menggunakan model implementasi Donald Van Metter dan Carl Van Horn dengan enam variabel yaitu Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber daya, Karakteristik agen pelaksana, Sikap/Kecenderungan para pelaksana, Komunkasi antar organisasi dan Lingkungan sosial, Ekonomi dan Politik.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan dana desa di Desa Seppong masih berjalan dengan baik. Hal ini terlihat bahwa pembangunan dalam bidang pendidikan dan kesehatan tidak jalan berdampingan denga bidang ekonomi yang sangat tertinggal, kebutuhan dasar seperti air bersih masih susah dan jalan masih rusak, hal ini juga disebabkan karena kurangnya sumber daya finansial yang menyebabkan program pembangunan terhambat, disebabkan karena desa tidak memiliki penghasilan sendiri yang dapat menopang penyelenggaraan pemerintah desa.Kata Kunci: Implementasi, Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA KRADINAN KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN Clara Cahyaning Mustoko Weni; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 6 No 8 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n8.p%p

Abstract

Abstrak Dalam rangka pelaksanaan otonomi, perencanaan pembangunan desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah (kabupaten/kota) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Masyarakat diberi kesempatan untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan melalui forum-forum musyawarah dan rapat yang di selenggarakan Desa. Persoalan terkait partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) terjadi di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADDdapat di katakan rendah, hal tersebut terlihat dari dokumentasi daftar hadir pada rapat RKPD Desa tahun 2016, menurut wawancara dengan Kepala Desa Kradinan menyatakan bahwa masyarakat yang tidak merasa berkepentingan enggan hadir dalam rapat Desa. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis factor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD yang bertujuan untuk perencanaa, pelaksanaan, pengawasan, dan pengevaluasian pembangunan di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun narasumber penelitian ini terdiri dari Kepala Desa Kradinan, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Kradinan, Ketua Badan Perwakilan Desa Kradinan, masyarakat yang hadir dalam musrenbang desa, dan masyarakat yang tidak hadir dalam undangan acara musrenbang desa sebanyak. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD desa adalah tingkat pendidikan dan pekerjaan, sedangkan dengan pengalaman berkelompok yang dimiliki tidak membuat masyarakat aktif menghadiri Musrenbang desa. Pada faktor eksternal, kepemimpinan, komunikasi, gagasan-gagasan, ide, kebijaksanaan, dan rencana-rencana baru menentukan masyarakat berperan aktif atau tidaknya dalam pelaksanaan ADD di Desa Kradinan. Saran yang diberikan penulis yaitu dalam peningkatan partisipasi masyarakat untuk menghadiri rapat desa yang membahas pelaksanaan ADD, pemerintah Desa Kradinan mengundang melalui undangan tertulis. Dalam proses sosialisasi kepada masyarakat desa, aparatur desa harus dapat menyampaikan informasi tentang keadaan desa, penyampaian itu harus dapat dipahami oleh masyarakat Desa Kradinan. Kata Kunci : Partisipasi, Masyarakat, Alokasi Dana Desa (ADD) Abstract In order to apply autonomy, the planning of building the village is a unity from the system of development region planning (district/city) and a part of the system of national development. The people are given the chance to get involved with the process of development planning through meeting forums and this meeting is organized by the village. The problem comes from the participation of citizen in doing Village Allocation Grant in the Kradinan Village Subsdistrict of Dolopo District of Madiun. The participation of citizen on doing Village Allocation Grant can be said with low, this can be seen from the documentation of attendance list in RKPD Village meeting at 2016, according an interview with a Headman of Kradinan says that the citizen who do not have important thing reject to came in village meeting forum. This research has objective to describe and analyze the factors which influence the participation of citizens in doing Village Allocation Grant in order to planning, action, monitoring, and evaluating the development in Kradinan Village Subsdistrict Dolopo District of Madiun The method which is used on this research is descriptive with qualitative approach. In hands with it, the interviewees of this research are the Headman of Kradinan Village, The Chairman of Citizen Enpowerment Instution in Kradinan Village, The Chairman of Representative Board Kradinan Village, the citizen who attend the meeting forum village , and the citizen who do not attend the invitation for the meeting. The technique of collecting data which is used on this research is interview, observation, and documentation. The analyzing data which are done with collecting data, reduction data, presenting data, and taking conclusion. The result of this research shows that the intenal factors which influence the participation of citizens on doing Village Allocation Grant are the degree of education and job, while the experience in groups that are already had do not make the citizens want to came to the invitation for Musrenbang (Meeting of Village Forum). In external factors, the factors which are seen are leadership, communication, ideas, wisdom, and the new plannings decide the citizens whether active or not in Village Allocation Grant in Kradinan Village. The advices that the researcher want to give are, first, the goverment of Kradinan Village should invite with the official writing invitation if they want to the citizens came to their meeting, this invitation has objective to increase the participation of citizens in order to talk about applying Village Allocation Grant, second, in process of socialiszation to citizens of village, apparatus of village should give information about village condition, the information should be understood by citizens of Kradinan Village. Key Words: Participation, Citizen, Village Allocation Grant

Page 2 of 2 | Total Record : 15