cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suci Megawati
Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id
Phone
+6281342706458
Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Publika
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 2354600X     DOI : https://doi.org/10.26740/publika.v9n2
Core Subject : Social,
Social Sciences
PUBLIKA is available for free (open access) to all readers. The articles in PUBLIKA include developments and researches in Public Policy, Public Management, and Local Administration (theoretical studies, experiments, and its applications).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 8 No 3 (2020)" : 12 Documents clear
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARKIR PARK AND RIDE MAYJEND SUNGKONO PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA BANGKIT KRISNADY; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n3.p%p

Abstract

Kota Surabaya termasuk dalam salah satu kota dengan penggunaan kendaraan bermotor paling tinggi. Salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan lahan parkir masyarakat yakni dengan menyelenggarakan fasilitas parkir “Park and Ride” Mayjend Sungkono Kota Surabaya yang didasari pada Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018. Tujuan penyelenggaraan fasilitas parkir tersebut adalah sebagai solusi dari beberapa permasalahan lalu lintas diantaranya maraknya tempat parkir illegal, trotoar jalan yang dialih fungsikan sebagai lahan parkir. Selain itu juga dipergunakan sebagai tempat transit masyarakat yang akan melakukan perpindahan moda transportasi umum. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang tidak mentaati aturan rambu lalu lintas dengan memarkir kendaraan pada tempat yang tidak diperbolehkan serta masih banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait tujuan penyelenggaraan “Park and Ride” dan menganggap letak lokasi yang terlalu jauh. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi kebijakan parkir “Park and Ride” Mayjend Sungkono Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan teori Implementasi Kebijakan Jan Merse dengan indikator antara lain informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat serta pembagian potensi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan apabila dilihat berdasarkan penyampaian informasi dirasa sudah cukup baik, Namun perlu dilakukan beberapa upaya pendekatan. hal tersebut dibuktikan masih banyak masyarakat yang belum memahami terkait tujuan penyelenggaraan “Park and Ride” Mayjend Sungkono tersebut. Selain itu, isi kebijakan terkait penyelenggaraan fasilitas parkir telah dilakukan sesuai berdasarkan pedoman yang diberlakukan namun, perlu adanya aturan penguat atas terselenggaranya fasilitas “Park and Ride” tersebut. Pada dukungan masyarakat, partisipasi kelompok sasaran menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam penyelenggaraan fasilitas parkir Mayjend Sungkono. Dalam implementasi kebijakan parkir Park and Ride Mayjend Sungkono, partisipasi masyarakat sudah cukup baik. Namun masih perlu dilakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan fasilitas parkir tersebut. Sedangkan pada pembagian potensi pada tanggung jawab dan wewenang pelaksana dirasa kurang efektif sebab pembagian pengelolaan tersebut tidak berada pada satu wewenang dan tanggung jawab. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah melakukan sosialiasi kepada masyarakat serta melakukan penyesuaian kapasitas parkir agar masyarakat memanfaatkan fasilitas parkir tersebut serta perlu adanya penetapan peraturan berupa Perwali terkait penyelenggaraan tempat khusus parkir. Kata Kunci : Implementasi kebijakan parkir, Park and Ride, Fasilitas transit.
IMPLEMENTASI PROGRAM INKUBASI USAHA MANDIRI DI KELURAHAN BULAK KECAMATAN BULAK KOTA SURABAYA HENDRO ADI WIBOWO; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n3.p%p

Abstract

Program Inkubasi Usaha Mandiri adalah salah satu upaya dari Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak kota Surabaya guna menekan dan menanggulangi angka kemiskinan di kota Surabaya. Program Inkubasi Usaha Mandiri adalah sebuah program berupa fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan ekonomi berbasis usaha mandiri yang ditujukan khusus kepada para ibu rumah tangga dari keluarga miskin. Pada tahun 2019 program ini dilaksanakan di tiga kecamatan dan Kelurahan Bulak dipilih sebagai lokus penelitian karena Kelurahan Bulak memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak diantara kelurahan lainnya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi program inkubasi usaha mandiri di Kelurahan Bulak, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualtitatif. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan publik dari Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam indikator yakni tujuan dan ukuran kebijakan, sumber daya, karakteristik dari agen pelaksana atau implementor, kecenderungan dan sikap dari para pelaksana, komunikasi antarorganisasi pelaksana, dan lingkungan politik, ekonomi, dan sosial. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah berjalan dengan cukup baik. Selama pelaksanaan program para ibu rumah tangga diberikan pelatihan yang mencukupi mulai dari pelatihan pembuatan berbagai jenis produk yang memiliki nilai jual sampai dengan dibantu untuk memasarkan produk yang dihasilkan. Akan tetapi program belum bisa berjalan secara maksimal karena terdapat beberapa kendala yang masih terjadi seperti tingkat partisipasi yang cenderung menurun di pertengahan pelaksanaan program dan masih rendahnya komitmen dari para peserta program, sehingga banyak peserta yang tidak melanjutkan mengikuti program sampai tuntas.
PENERAPAN ELECTRONIC GOVERNMENT MELALUI SISTEM LAYANAN SURAT KETERANGAN ELEKTRONIK (E-SUKET) DI KELURAHAN POJOK KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI REGITA ADE IRAWAN; EVA HANY FANIDA
Publika Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n3.p%p

Abstract

Seiring perkembangan teknologi, Walikota Kota Kediri bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri menciptakan dan mengembangkan sebuah inovasi dalam pelayanan publik yaitu Surat Keterangan Elektronik (E-Suket) yang berbasis aplikasi dan website. E-Suket merupakan sistem layanan pembuatan surat keterangan online yang dapat digunakan oleh seluruh warga di Kota Kediri tanpa harus datang dan mengantri di kantor Kelurahan. Tidak hanya digunakan oleh warga, E-Suket juga digunakan oleh petugas kelurahan dalam pembuatan surat keterangan. Salah satu kelurahan di Kota Kediri yang menerapkan E-Suket adalah Kelurahan Pojok. Kelurahan Pojok merupakan kelurahan pertama yang berhasil dalam uji coba penerapan E-Suket di Kota Kediri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan Sistem Layanan Surat Keterangan Elektronik (E-Suket) di Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk menganalisis penelitian ini digunakan 3 faktor keberhasilan penerapan electronic government oleh Hafid (2017) yang meliputi Institutional Success Factor, Organizational Success Factor, Technological Success Factor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Suket di Kelurahan Pojok sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut didukung berdasarkan faktor-faktor keberhasilan penerapan electronic government menurut Hafid (2017). Pada faktor otoritas pemimpin, seorang pemimpin di Kelurahan Pojok memiliki pengaruh yang begitu besar dalam memberikan pelayanan melalui E-Suket. Selanjutnya pada faktor Standard Operating Procedur (SOP), penerapan E-Suket di Kelurahan Pojok telah dilakukan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan. Faktor selanjutnya yaitu keahlian teknologi dan infrastruktur teknologi. Penerapan E-Suket di Kelurahan Pojok telah didukung dengan sumber daya manusia dan peralatan yang memadai. Namun pada fiturnya, tidak semua jenis surat keterangan ada pada aplikasi E-Suket. Pada faktor manajemen proyek dan finansial sudah berjalan dengan baik dan tidak ada masalah terhadap anggaran. Kata Kunci:Pelayanan Publik, Electronic Government, E-Suket.
PENERAPAN ELECTRONIC GOVERNMENT MELALUI APLIKASI SIMPADU-PMI DI UPT PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PROVINSI JAWA TIMUR APRILIA SURYA TRIPRASTIWI; FITROTUN NISWAH
Publika Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n3.p%p

Abstract

Laporan UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Tahun 2018 mengenai 10 permasalahan yang dialami oleh pekerja migran di Jawa Timur menunjukkan bahwa 41,36% didominasi oleh problematika pekerja migran nonprosedural. Di sisi lain diketahui bahwa Jawa Timur menjadi provinsi pertama sebagai penyumbang pekerja migran terbesar di Indonesia, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 68,78%. Hal ini dipicu karena anggapan bahwa bekerja ke luar negeri rumit serta birokratis sehingga menyebabkan masyarakat memanfaatkan jasa calo. Permasalahan inilah yang kemudian mendorong diterapkannya aplikasi simPADU-PMI. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan electronic government melalui aplikasi simPADU-PMI di UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis dilakukan menggunakan teori menurut Olusoyi Richard Ashayea dan Zahir Irani (2019) mengenai faktor eksternal dan internal yang memengaruhi penerapan electronic government dengan meliputi faktor organisasi, politik, ekonomi, hukum, tingkat kekritisan, kepemimpian, kondisi keuangan, tujuan, sikap, serta faktor kolaborasi. Teknis analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan melalui wawancara serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi simPADU-PMI sudah cukup baik yang dipengaruhi oleh fungsi UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur sebagai organisasi penyedia layanan publik, komitmen politik dari jajaran pusat dalam menerapkan electronic government, proses pembiayaan yang memadai, adanya kerangka hukum sebagai landasan penerapan layanan electronic government, kegiatan pengembangan kapabilitas pegawai, komitmen dan dukungan penuh dari pimpinan instansi, proses penganggaran yang tepat, penjabaran dan pelaksanaan strategi dalam mencapai tujuan diterapkannya layanan, dukungan dari pegawai dalam menerapkan layanan electronic government, serta partisipasi dan kerja sama dari pihak eksternal maupun internal dalam membangun sistem layanan yang maksimal. Beberapa hal yang terjadi dalam proses penerapan seperti minimnya jumlah pengguna aplikasi dalam memanfaatkan fitur melamar pekerjaan secara daring yang tercatat masih menembus angka 643 orang, ketergantungan dengan pihak swasta dalam sistem pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi, sistem keamanan yang masih standar, tidak adanya follow-up mengenai status pelamar kerja pada aplikasi menjadi alasan simPADU-PMI belum berjalan secara maksimal.Kata Kunci: Pelayanan Publik, Electronic Government, simPADU-PMI
INOVASI PELAYANAN PECEL ANDOK (PELAYANAN CEPAT KELILING ADMINISTRASI DOKUMEN KEPENDUDUKAN) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MADIUN PURI KARNIA; EVA HANY FANIDA
Publika Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n3.p%p

Abstract

Inovasi pelayanan Pecel Andok (Pelayanan Cepat Keliling Administrasi Dokumen Kependudukan) merupakan sebuah inovasi yang diciptakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun dalam memberikan pelayanan pengurusan semua dokumen kependudukan dan akta-akta pencatatan sipil yang dapat langsung diterbitkan ditempat dengan keliling ke setiap kelurahan dan tempat umum menggunakan sarana mobil keliling di Kota Madiun. Pelayanan ini diciptakan untuk mengatasi permasalahan pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang dirasa masih kurang maksimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan inovasi pelayanan Pecel Andok (Pelayanan Cepat Keliling Administrasi Dokumen Kependudukan) di Dispendukcapil Kota Madiun. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori komponen kapasitas inovasi menurut Prof. Y. Emery et al., dalam Trends And Challenges Towards Innovative Public Services (2015:4-10) yang memiliki 5 (lima) indikator antara lain, Innovative Culture, Leadership, Expert Knowledge,Stake Holder Engagement, Innovative Work Design. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan adalah dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Dinas Kependudukan da Pencatatan Sipil Kota Madiun telah memenuhi lima komponen kapasitas inovasi serta dalam pelaksanannya sudah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanannya baik dari faktor internal maupun eksternal. Budaya inovatif telah diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Kepemimpinan memiliki andil yang besar dengan menempatkan diri sebagai contoh, koordinator dan motivator. Pengetahuan ahli menunjukkan bahwa penanggungjawab serta pelaksananya cukup mumpuni. Keterlibatan pemangku kepentingan semua mendukung tetapi terkadang pihak RT lupa untuk memberitahukan jadwal pelaksanaan dan juga terkadang masih ada trouble jaringan dari pusat. Desain kerja yang inovatif telah diterapkan dengan baik. Kata kunci: Pelayanan Publik, Inovasi Pelayanan, Pecel Andok
IMPLEMENTASI PROGRAM BINA KELUARGA REMAJA (STUDI PADA KELOMPOK BKR MENTIKAN II KELURAHAN MENTIKAN KECAMATAN PRAJURIT KULON KOTA MOJOKERTO) MOCHAMAD DOHAN; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n3.p%p

Abstract

Abstrak Permasalahan remaja menjadi isu kompleks dan memerlukan kajian pemerintah untuk penyelesaiannya. Salah satu respon pemerintah dalam mengatasi permasalahan remaja yakni dengan membentuk Program Bina Keluarga Remaja (BKR) melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan berlandaskan hukum pada Peraturan Kepala BKKBN 109/PER/F2/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Program BKR. Pelaksanaan Program BKR pada BKR Mentikan II diketahui masih terdapat kendala yakni keterbatasan hubungan kerja sama / MoU kelompok BKR dengan lembaga terkait, keterbatasan alat peraga dan keterbatasan kemampuan kader membuat materi penyuluhan yang menarik. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Implementasi Program BKR (Studi pada Kelompok BKR Mentikan II Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto). Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target dan ketepatan lingkungan. Subyek penelitian ini yaitu Kepala sub bidang ketahanan keluarga sejahtera dan pengarusutamaan gender kantor BKBPP Kota Mojokerto, PKB Kelurahan Mentikan, Ketua BKR Mentikan II, dan Anggota BKR Mentikan II. Hasil penelitian secara umum masih belum berhasil. Pada Indikator ketepatan kebijakan, BKKBN kurang mengatur secara terperinci mengenai MoU lembaga terkait dengan kelompok BKR sehingga menyebabkan keterbatasan layanan penyelesaian kasus anggota BKR. Pada Indikator ketepatan pelaksanaan, menunjukkan kesesuaian pelaksanaan dengan Peraturan Kepala BKKBN 109/PER/F2/2012. Sedangkan pada indikator ketepatan target, tingkat kesiapan target sasaran masih rendah. Pencapaian target sasaran hanya mencapai 57% dari total keseluruhan target. Pada kriteria ketepatan lingkungan, variabel endogen mampu menunjang dengan baik Program BKR. Namun pada variabel eksogen diketahui Program BKR tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan dengan adanya variabel eksogen. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program BKR, RemajaAbstract Adolescent problems become complex issues and require government studies to solve them. One of the governments responses in overcoming adolescent problems is by establishing the Youth Family Development Program (BKR) through the National Population and Family Planning Agency (BKKBN) based on the law based on the Regulation of the Head of BKKBN 109 / PER / F2 / 2012 concerning Guidelines for Management of the BKR Program. The implementation of the BKR Program at the BKR Mentikan II is known to still have constraints, namely the limited cooperation or MoU cooperation between BKR groups with related institutions, limited props and the limited ability of cadres to make interesting counseling material. This study aims to describe the Implementation of the BKR Program (Study in the BKR Mentikan II Group, Mentikan Sub District, Prajuritkulon District, Mojokerto City). This research is a qualitative descriptive study. The focus of this research is the accuracy of the policy, the accuracy of implementation, the accuracy of the target and the accuracy of the environment. The subjects of this study were the Head of Sub-Division of Prosperity in Prosperous Families and Gender Mainstreaming of the Mojokerto City BKBPP Office, PKB Kelurahan Mentikan, Chairman of BKR Mentikan II, and Members of BKR Mentikan II. Research results in general are still unsuccessful. In terms of policy accuracy, the BKKBN does not regulate in detail the relationship between the MoU of institutions related to the BKR group, which results in limited services for resolving BKR members cases. The indicator of the accuracy of the implementation shows the suitability of the implementation with the Regulation of the Head of BKKBN 109 / PER / F2 / 2012. Whereas in the target accuracy indicator, the level of target readiness is still low. Achievement of targets is only 57% of the total target. In terms of environmental accuracy, endogenous variables are able to support the BKR program well. However, in the exogenous variables it is known that the BKR Program is neither disadvantaged nor disadvantaged by the exogenous variable. Keywords: Policy Implementation, BKR Program, Adolescent
IMPLEMENTASI PROGRAM SENTRA PELAYANAN KEPOLISAN TERPADU (SPKT) DOOR TO DOOR OLEH KEPOLISIAN RESOR PELABUHAN TANJUNG PERAK KOTA SURABAYA YULI YANA WULANSARI; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n3.p%p

Abstract

Abstrak Pelayanan publik dalam lingkup kepolisian dapat direalisasikan melalui pelayanan SPKT yang merupakan cara strategis untuk lebih mendekatkan hubungan antara Polisi dengan masyarakat. Seperti halnya Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang menciptakan terobosan baru yaitu program SPKT door to door yang merupakan wujud dari Surat Perintah Kepala Polres Nomor: Sprin/84/I/REN.1.3./2019. Melalui program tersebut, masyarakat tidak perlu datang ke kantor polisi untuk mengurus surat kehilangan, melainkan petugas yang akan mendatangi rumah masyarakat untuk membuatkan surat kehilangan. Tujuan dari penelitian ini yaitu mendiskripsikan implementasi Program SPKT door to door oleh Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu analisis berdasarkan model implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edward III yang terdiri dari 4 variabel diantaranya, komunikasi; sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3 cara antara lain, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapaun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu: (1) proses komunikasi dalam menyalurkan informasi mengenai program SPKT door to door dengan melaksanakan sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan; (2) sumber daya terdiri dari, sumber daya manusia yang terdapat 4 personil untuk menjalankan program SPKT door to door, sumber daya anggaran yang didapat sebagian besar dari Dipa Polres Pelabuhan Tanjung Perak, fasilitas berupa alat transportasi dan alat yang dibutuhkan untuk membuat surat laporan kehilangan; (3) disposisi, perekrutan petugas pelaksana dipilih melalui seleksi ketat yang diikuti oleh anggota Polres maupun Polsek; (4) penyebaran tanggung jawab terdiri dari penanggung jawab tertinggi yaitu Kepala Polres, Kepala SPKT, hingga petugas pelaksana program SPKT door to door. Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Program SPKT door to door Abstract Public services within the scope of the police can be realized through SPKT services which is also a strategic way to get closer to the relationship between the police and the community. Like the Pelabuhan Tanjung Perak Regional Police that created a new breakthrough, namely the SPKT door to door program which is a manifestation of a warrant from the Police Chief Number: Sprin / 84 / I / REN.1.3. / 2019. Through this program, people do not need to come to the Police Station to take care of the loss letter, but the officer who will come on the people home to make the lost letter. The purpose of this study is to describe the implementation of the SPKT door to door program by the Pelabuhan Tanjung Perak Police. This research uses descriptive qualitative research type. The focus of this research is the analysis based on the implementation model proposed by George C. Edward III which consists of 4 variables including, communication; resources, disposition, and bureaucratic Structure. the process of collecting data in this study using 3 ways, among others, interviews, observation, and documentation. The results obtained in this study are: (1) the communication process in distributing information about the SPKT door to door program by conducting ongoing socialization; (2) resources consist of, human resources with 4 personnel to run the SPKT door to door program, budget resources obtained mostly from the Tanjung Perak Port Police Dipa, facilities in the form of transportation equipment and tools needed to make a lost report; (3) disposition, recruitment of executive officers is selected through a strict selection followed by members of the Polres and Polsek; (4) the distribution of responsibilities consists of the highest person in charge, namely the Head of the Police Station, the Head of SPKT, and the door to door implementing officers. Keywords: Policy Implementation, SPKT door to door
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) DI DESA BANDUNGREJO KECAMATAN NGASEM KABUPATEN BOJONEGORO (STUDI PADA PEMERINTAH DESA BANDUNGREJO, PT. PERTAMINA EP CEPU, DAN INSTITUTE DEVELOPMENT OF SOCIETY) NININ ERNIA SAHITA; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n3.p%p

Abstract

Abstrak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menempatkan desa sebagai dasar pembangunan suatu negara yang membawa ke arah kesejahteraan masyarakat berkelanjutan, melalui pembagunan Badan Usaha Milik Desa. Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Bandungrejo dalam membangun BUM Desa mengalami kendala seperti tidak adanya entitas bisnis, dan kapasitas sumber daya manusia dan modal belum memadai. Ketidakmampuan Pemerintah Desa Bandungrejo, sehingga dilakukannya collaborative governance oleh PT Pertamina EP Cepu, Institute Development of Society dan Pemerintah Desa Bandungrejo untuk melakukan pengembangan BUM Desa. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis collaborative governance dalam pengembangan BUM Desa di Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitian pada proses collaborative governance menurut Ansell dan Gash (2007) yang terdiri dari face to face dialogue, trust building, commitment to the process, share understanding, dan intermediate outcomes. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap tahapan pengembangan BUM Desa tidak lepas dari adanya face to face dialogue dan non face to face dialogue juga penting dalam kolaborasi. Trust building dilakukan dengan membangun citra yang baik, pemahaman bersama dan potensi yang mendukung. Commitmen to the process dilakukan dengan menggugah komitmen, memberikan motivasi, dan pemahaman bersama. Share understanding dilakukan dengan pemahaman tujuan, peran stakeholders, dan pembagian hasil keuntungan, dan Intermediate outcomes yaitu hasil ternak ayam petelur mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Hambatan yang dihadapi adalah pengelolaan dan perawatan faktor produksi yang tidak mudah. Sehingga disarankan untuk menjalin kerjasama dengan entitas bisnis lainnya. Kata Kunci: Collaborative Governance, Desa, Pengembangan BUM Desa. Abstract Law No. 6 of 2014 concerning Villages, places villages as the basis for the development of a country that leads to sustainable community welfare, through the development of Village-Owned Enterprises. Efforts made by the Bandungrejo Village Government in developing BUM Desa experienced constraints such as the absence of business entities, and inadequate human and capital capacity. The inability of the Bandungrejo Village Government, so that collaborative governance was carried out by PT Pertamina EP Cepu, the Institute of Development of Society and the Bandungrejo Village Government to develop the BUM Desa. The purpose of this research is to describe and analyze collaborative governance in the development of BUM Desa in Bandungrejo Village, Ngasem District, Bojonegoro Regency. This research uses descriptive research with a qualitative approach. While the focus of research on the collaborative governance process according to Ansell and Gash (2007) consists of face to face dialogue, trust building, commitment to the process, share understanding, and intermediate outcomes. The results of this study indicate that each stage of BUM Desa development cannot be separated from face to face dialogue and non-face to face dialogue is also important in collaboration. Trust building is done by building a good image, mutual understanding and supporting potential. Commitment to the process is done by inspiring commitment, providing motivation, and mutual understanding. Share understanding is done by understanding the objectives, the role of stakeholders, and profit sharing, and Intermediate outcomes, namely the results of laying hens are able to meet the needs of the community. Constraints faced are the management and maintenance of factors of production that are not easy. So it is advisable to collaborate with other business entities. Keywords: Collaborative Governance, Village, BUM Desa Development.
IMPLEMENTASI KLINIK LAYANAN KONSULTASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA (KLINIK LAKON PENGGODA) DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MOJOKERTO (STUDI PADA DESA KENANTEN) DIAZ ASTIZA; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n3.p%p

Abstract

Klinik Layanan Konsultasi Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (Klinik Lakon Penggoda) dibentuk oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Nomor 118/110/416-112/2017 tentang Pembentukan Klinik Layanan Konsultasi Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (Klinik Lakon Penggoda). Program ini dibentuk tahun 2017 dengan tujuan melayani konsultasi penggunaan ADD dan DD oleh 299 kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Mojokerto dengan harapan dapat mendorong peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa untuk membangun kapasitas desa yang berkelanjutan dan mewujudkan kemandirian desa dalam pengelolaan tata kelola pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Fokus penelitian yaitu implementasi Klinik Lakon Penggoda, menggunakan teori George Edward III dengan 4 indikator yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian yaitu Kepala dan Staf Pelaksana Klinik Lakon Penggoda, Kepala Desa Kenantem, Perangkat Desa Kenanten dan Pendamping Desa Kenanten. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah sudah cukup baik dalam pelaksanaannya. Komunikasi yang dilakukan sudah baik dengan dilakukannya sosialisasi program melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis. Komunikasi dilakukan secara langsung dan melalui media sosial. Sumberdaya pelaksana program berjumlah tiga konsultan. Namun terjadi ketimpangan antara jumlah kepala desa dan perangkat desa dengan jumlah pelaksana program. Untuk meningkatkan kualitas pelaksana program dilakukan kegiatan pelatihan secara rutin. Kesimpulannya adalah program berjalan dengan baik, namun terkendala dengan belum tercukupinya sumberdaya pelaksana program yang menghambat pelayanan konsultasi.
PENGARUH EVALUASI PROGRAM BIDIKMISI TERHADAP KOMPETENSI MAHASISWA PRODI S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA NORI KARTIKA TUNGGAL STELA DHARA; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n3.p%p

Abstract

Bidikmisi adalah pemberian beasiswa terhadap calon mahasiswa dengan prestasi baik namun memiliki keterbatasan ekonomi yang dilaksanakan secara nasional sejak 2010. Beberapa tujuan bidikmisi di antaranya adalah membuka peluang dan akses pendidikan tinggi, menjamin kelangsungan dan penyelesaian studi tepat waktu, meningkatkan motivasi belajar dan prestasi mahasiswa di berbagai bidang, dll. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa masalah seperti mahasiswa tidak lulus tepat waktu, motivasi belajar yang rendah, dan tingkat partisipasi yang minim di bidang apa pun. Masalah ini juga muncul di prodi S1 Ilmu Administrasi Negara UNESA, yang menjadi salah prodi dengan mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi yang aktif berkegiatan organisasi maupun lomba akademik dalam jumlah cukup banyak. Untuk itulah dilakukan penelitian untuk menguji pengaruh evaluasi program bidikmisi terhadap kompetensi mahasiswa prodi S1 Ilmu Administrasi Negara UNESA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisa regresi linear sederhana terhadap dua variabel yakni variabel evaluasi bidikmisi (variabel independen) dan variabel kompetensi mahasiswa (variabel dependen). Hasil penelitian menunjukkan variabel evaluasi bidikmisi berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kompetensi mahasiswa, di mana nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel (8,663 > 1,668) atau nilai F hitung lebih besar dari F tabel (75,054 > 3,98) sehingga Ho diterima atau variabel independen dinyatakan berpengaruh simultan terhadap variabel dependen.

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2025) Vol. 12 No. 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol. 8 No. 3 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 8 No 1 (2020) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 7 No 1 (2019) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol. 6 No. 3 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2018) Vol 5 No 6 (2017) Vol 5 No 5 (2017) Vol 5 No 4 (2017) Vol 5 No 3 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 11 (2016) Vol 4 No 10 (2016) Vol 4 No 9 (2016) Vol 4 No 8 (2016) Vol 4 No 7 (2016) Vol 4 No 6 (2016) Vol 4 No 5 (2016) Vol 4 No 4 (2016) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol 3 No 8 (2015) Vol 3 No 7 (2015) Vol 3 No 6 (2015) Vol 3 No 5 (2015) Vol 3 No 4 (2015) Vol 3 No 3 (2015) Vol 3 No 2 (2015) Vol 3 No 1 (2015) Vol 2 No 3 (2014) Vol 2 No 2 (2014) Vol 2 No 1 (2014) Vol 1 No 3 (2013) Vol 1 No 2 (2013) Vol 1 No 1 (2013) More Issue