Garuda - Garba Rujukan Digital

MANAJEMEN STRATEGI SENTRA KREATIF DAN TEKNOLOGI MELALUI INOVASI CAK EMUS DALAM KORIDOR COWORKING SPACE PEMERINTAH KOTA SURABAYA Alda Cyrilla Putri Larasati; Meirinawati Meirinawati
Publika Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n5.p%p

Revolusi industri 4.0 melahirkan banyak harapan baru pada sektor inovasi, salah satunya yakni sektor industri kreatif yangmenghasilkan banyak pelaku usaha yang didominasi oleh pemuda dalam bentuk startup. Startup sebagai inovasi industrikreatif memiliki kecenderungan untuk mencari tempat bekerja bersama tim dengan menekan biaya. Sehingga ini menjadisebuah tantangan yang dihadapi adalah memenuhi kebutuhan disertai suasana kondusif dan fasilitas yang memadai.Melihat tantangan ini, Pemerintah Kota Surabaya menghadirkan CAK eMUS (CAngKrukan entrepreneur MUda Surabaya)dalam KORIDOR Coworking Space. Tujuan Penelitian adalah untuk mendeskripsikan manajemen strategi sentra kreatifdan teknologi melalui inovasi CAK eMUS dalam KORIDOR Coworking Space Pemerintah Kota Surabaya. Jenispenelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif-kualitatif dengan fokus penelitian berdasarkan Teori ProsesManajemen Strategi oleh Hitt (2001). Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAK eMUS dalam KORIDOR CoworkingSpace sebagai sentra kreatif dan teknologi di Kota Surabaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, yaitu AnalisaLingkungan, Pemerintah Kota Surabaya menemukan peluang dari kebutuhan serta kemajuan yang terjadi, beserta ancaman,kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh CAK eMUS; Misi dan Tujuan Perusahaan, berdirinya serta tujuan dari CAKeMUS sendiri sesuai dengan misi dan tujuan dari Pemerintah Kota Surabaya; Perumusan Strategi, dengan banyaknyastartup yang berkembang maka penting adanya bagi pengelola untuk mengukur startup tersebut sesuai dengan ketentuan;Implementasi Strategi, kegiatan yang diadakan oleh startup dibawah CAK eMUS yang sesuai dengan ketentuan dalamkeanggotaan; Evaluasi dan monitoring dilakukan Pemerintah Kota Surabaya selaku penyedia ruang kerja. Salah satu saranyang dapat diajukan adalah memberbanyak sosialisasi secara digital dan berkolaborasi bersama pihak startup.Kata Kunci: manajemen strategi, industri kreatif, coworking space, cak emus. The 4.0 industrial revolution gave birth to many new hopes in the innovation sector, one of which was the creative industrysector which produced many businesses dominated by youth in the form of startups. Startups as creative industryinnovations have a tendency to find places to work with teams at reduced costs. So that this is a challenge faced by meetingthese needs accompanied by a conducive atmosphere and adequate facilities. Seeing this challenge, the Surabaya CityGovernment presented CAK eMUS (CangKrukan entrepreneur MUda Surabaya) in the KORIDOR Coworking Space. Thepurpose of this research is to describe the management of creative and technological center strategies through CAK eMUS innovations in the Surabaya City Government's KORIDOR Coworking Space. The type of research used is descriptive-qualitative research with a focus of research based on the Theory of Process Management Strategy by Hitt (2001). The results showed that CAK eMUS in the KORIDOR Coworking Space as a creative and technological center in the City ofSurabaya conducted by the City Government of Surabaya, namely Environmental Analysis, the City Government ofSurabaya found opportunities seen from the needs and progress that occurred, along with threats, strengths andweaknesses owned by CAK eMUS; The Company's mission and objectives, the establishment and objectives of the CAKeMUS itself are in accordance with the mission and objectives of the Surabaya City Government; Strategy Formulation,with any startup that develops, it is important for managers to measure the startup in accordance with the provisions;Implementation of Strategies, activities carried out by startups under CAK eMUS in accordance with the provisions inmembership; Evaluation and monitoring is carried out by the Surabaya City Government as a provider of work space. Oneof the suggests that can be submitted is to digitally disseminate information and collaborate with startups.Keywords: strategy management, creative industry, coworking space, cak emus.

KUALITAS PELAYANAN LESUNG SI PANJI (LENYAPKAN PASUNG DAN MEMANUSIAKAN PASIEN JIWA) DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN (Studi Kasus pada Puskesmas Laren) Devi Widoanti; Meirinawati Meirinawati
Publika Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n5.p%p

Pelayanan publik merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat terutama untuk mengatasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Salah satunya yaitu pelayanan kepada orang-orang yang mempunyai penyakit gangguan jiwa yang di sisi lain juga masih kurang penanganannya dari pihak keluarga. Salah satu contoh kabupaten/kota di Jawa Timur yang masih terdapat banyak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dipasung yaitu Kabupaten Lamongan. Masyarakat di sana menganggap cara tersebut adalah cara yang efisien untuk menangani para ODGJ. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan kualitas pelayanan Lesung Si Panji di Puskesmas Laren. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, triangulasi data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian Kualitas Pelayanan Lesung Si Panji di Puskesmas Laren jika dilihat dari standar kualitas pelayanan menurut Kotler (2012), yang meliputi tangible, empathy, reliability, responsiveness, assurance, pelayanan Lesung Si Panji di Puskesmas Laren sudah cukup baik, namun masih terdapat kekurangan pada kesediaan tempat yang diberikan untuk poli jiwa. Saran yang dapat diberikan diantaranya perlu adanya kesadaran dari pihak puskesmas untuk lebih inovatif dalam memberikan pelayanan. Selain itu, pihak Dinas Kesehatan sebagai pelopor adanya layanan ini baiknya melakukan kunjungan langsung ke puskesmas-puskesmas agar mengetahui dan mengawasi langsung perkembangan program layanan ini. Kemudian tidak adanya ruangan khusus untuk poli jiwa juga harus diperhatikan karena itu juga merupakan salah satu penunjang pelaksanaan poli jiwa di Puskesmas Laren. Kata kunci: Kualitas Pelayanan, Orang Dengan Gangguan Jiwa, Lesung Si Panji Public service is a form of government responsibility to the community, especially to overcome the problems and needs of the community. One of them is service to people who have mental illness which on the other hand is still lacking of handling from the family. One example of a regency / city in East Java where there are still many people with mental disorders (ODGJ) installed in Lamongan Regency. The community there considers this method as an efficient way to deal with ODGJ. The purpose of this study is to describe the quality of Lesung Si Panji services at the Laren Community Health Center. The type of research used is descriptive using a qualitative approach. Data collection techniques in this study through interviews, observation and documentation. Data analysis techniques are performed by data collection, data reduction, data presentation, data triangulation and drawing conclusions. Based on the results of the study of the Quality of Lesung Si Panji at the Laren Health Center when viewed from the service quality standards according to Kotler (2012), which includes tangible, empathy, reliability, responsiveness, assurance, the service of Lesung Si Panji at the Laren Health Center is quite good, but there are still shortages on the availability of space given to poly souls. Suggestions that can be given include the need for awareness of the health center to be more innovative in providing services. In addition, the Health Office as a pioneer of this service should make direct visits to the puskesmas in order to know and directly monitor the development of this service program. Then the absence of a special room for poly people must also be considered because it is also one of the supports for the implementation of poly people in the Laren Community Health Center. Keywords: service quality, People with Mental Disorders, Lesung Si Panji

EVALUASI PROGRAM ANGKUTAN CERDAS SEKOLAH (ACS) BERBASIS APLIKASI DI KABUPATEN PONOROGO Mario Kushadianto; Weni Rosdiana
Publika Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n5.p%p

Program “Angkutan Cerdas Sekolah (ACS) Berbasis Aplikasi adalah Program yang diciptakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo sebagai upaya untuk mempermudah para pelajar dalam mengakses angkutan sekolah secara gratis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan Evaluasi Program Angkuatan Cerdas Sekolah (ACS) Berbasis Aplikasi Di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif.Tahap analisa data kualitatif dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Program ACS berbasis aplikasi di Kabupaten Ponorogo masih belum memenuhi kriteria efektivitas yang ditunjukkan. Pada segi efisiensi sudah baik program angkutan cerdas sekolah berbasis aplikasi. Dalam hal kecukupan masih belum tercukupi karena terbatasnya armada serta belum ada Standar Oprasional Prosedur (SOP) tentang layanan angkutan cerdas sekolah. Dalam hal perataan masih belum merata, karena masih banyak sekolah yang belum memperoleh akses layanan program ACS. Pada responsivitas program angkutan sekolah mendapat respon yang positif dari pengguna angkutan ACS serta juga mendapatkan respon yang baik dari tingkat provinsi jawa timur yaitu mendapatkan penghargaan sebagai Top 25 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) pada 2018. Dari ketepan program ACS ini sudah tepat sasaran karena memang di peruntukan untuk mereka para pelajar yang khususnya belum memiliki surat izin mengemudi (SIM). Diharapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo segera melakukan usaha dalam penambahan armada ACS, menambahkan fungsi ACS sehingga tidak hanya sebagai program angkutan antar jemput sekolah saja tetapi juga sebagai bagian dari fasilitas untuk pendidikan, program ACS di harap menjalin kerjasama dengan pihak terkait supaya didalam programnya mendapat prioritas utama, perlunya dibuatkan Standar Oprasional Prosedur (SOP). Kata kunci : Pelayanan Publik, Evaluasi Program, Angkutan Cerdas Sekolah (ACS) Application-based school Intelligent Transport (ACS) program is a Program created by the District Transportation Agency Ponorogo as an effort to facilitate students in accessing school transportation for free. The purpose of this research is to describe the evaluation of the school intelligent Angkuatan Program (ACS) based on the application in Ponorogo district. This research is a qualitative descriptive research. The stage of qualitative data analysis is conducted through data collection, data reduction, data presentation, and withdrawal of conclusions. The research showed that the ACS Program based on the application in Ponorogo District still does not meet the effectiveness criteria indicated. In terms of efficiency is already a good intelligent school based transport program application. In terms of adequacy is still not fulfilled due to the limited fleet and there is no standard oprational procedures (SOP) about the school Smart transport Service. In terms of alignment is still not even evenly, because there are still many schools that do not have access to the ACS program services. At the responsiveness of the school transport program received a positive response from the ACS transport users as well as getting a good response from the East Java provincial level was awarded as the Top 25 Public Service Innovation Competition (Kovablik) in 2018. From the time of the ACS program has been targeted because of the allocation for those students who do not have a driver license. It is hoped that Ponorogo District Transportation Agency immediately made efforts in the addition of the ACS fleet, adding the ACS function so that not only as a school shuttle transportation program but also as part of the facility for Education, the ACS program in the hope of establishing cooperation with the related parties so that in the program got the first priority, the need for the oprational procedures (SOP). Keywords: Public Services, Program evaluation, School Intelligent Transport (ACS)

IMPLEMENTASI PROGRAM KEGIATAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG (Studi pada RT 02 RW 04 dan RT 02 RW 02 Kelurahan Dalpenang) Rizki Wahyu Amanta; Indah Prabawati
Publika Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n5.p%p

Upaya strategis Pemerintah Kabupaten Sampang dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu dengan proses pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sampang mengeluarkan kebijakan Program Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang Tahun 2018. Program tersebut dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan bagi masyarakat di tingkat RT untuk mengajukan kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Program Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan pada RT 02 RW 04 dan RT 02 RW 02 Kelurahan Dalpenang, ditinjau berdasarkan teori implementasi Bottom Up yaitu identifikasi jaringan aktor yang terlibat, jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintah di level bawah, kebijakan yang dibuat sesuai dengan harapan keinginan publik yang menjadi target, prakarsa masyarakat secara langsung atau melalui lembaga swadaya masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan, implementasi program tersebut telah dilaksanakan dengan jaringan aktor yang terlibat yaitu Tim Fasilitasi Kegiatan, Lurah Dalpenang, Ketua RT, dan tokoh masyarakat setempat. Jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya ditunjukkan dengan pekerja yang dapat diambil dari lingkungan RT setempat sedangkan birokrat level bawah yaitu Lurah Dalpenang hanya sebagai fungsi koordinasi. Adanya Musrembang di RT 02 RW 04 terkait program pemasangan penerangan jalan umum dan RT 02 RW 02 terkait program rehab jalan rabat beton menunjukkan program tersebut disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat setempat. Saran peneliti dalam penelitian ini yaitu diharapkan kedepan Pemerintah Kabupaten Sampang dapat mengalokasikan anggaran kegiatan yang lebih besar, memperkuat tugas, tanggung jawab serta koordinasi pelaksana kegiatan dengan Tim Fasilitasi kegiatan, sehingga kebijakan program ini dapat dilaksanakan secara masif di tahun-tahun selanjutnya. Kata Kunci: Implementasi, Program Peningkatan Sarana Prasarana Strategic effort of Sampang Regency Givernment in improving the quality of Human Resources (HR) is through the process of community empowerment, in this case Sampang district givernment issued a program of Activities to Increase Facilities and Infrastructure Supporting the Healthy Environment for Housing in Sampang District, Sampang Regency in 2018. The program was intended to provide flexibility for the community at the RT level to propose community empowerment based activities. The purpose of this study is to analyze and describe the Implementation of the Program for the Improvement of Facilities and Infrastructure of Supporting Healthy Environments for Housing in RT 02 RW 04 and RT 02 RW 02 Dalpenang, reviewed based on Bottom Up implementation theory, namely identification of the network of actors involved, types of public policies that encourage people do their own policy implementation by themselves or still involve government officials at lower levels, policies made in accordance with the expectations of target public, community initiatives directly or through nongovernmental organizations. This research uses descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results shows that the implementation of the program had been carried out with a network of actors involved, namely the Activity Facilitation Team, Dalpenang Village Chief, RT Chairperson, and local community leaders. The type of public policy that encourages the community to carry out its own policy implementation is shown by workers who can be taken from the local RT environment while the lower level bureaucrats namely the Dalpenang urban village leaders are only a function of coordination. The existence of Musrembang in RT 02 RW 04 related to the public street lighting installation program and RT 02 RW 02 related to the concrete rebate road rehabilitation programs show that the program is adjusted to the real needs of the local community. Researcher's suggestion in this research is that in the future the Sampang Regency Government can allocate a larger budget for activities, strengthen its tasks, responsibilities and coordinate the implementation of activities with the Facilitation Team of activities, so that this program's policies can be carried out massively in the following years. Keywords: Implementation, Infrastructure Facility Improvement Program.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) (STUDI BUMDes MAWAR DESA KEPEL, KECAMATAN NGETOS, KABUPATEN NGANJUK) Syndi Dwi Purnamasari; Muhammad Farid Ma’ruf
Publika Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n5.p%p

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Mawar Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk. BUMDes Mawar berdiri bulan November tahun 2016 dan memiliki dua program menarik yaitu peternakan dan pembuatan krecek. Namun masyarakat yang mengikuti kedua program terbilang sedikit, hanya 12 orang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan empat prinsip pemberdayaan meliputi prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa Kepel melalui BUMDes dengan menggunakan empat prinsip pemberdayaan berjalan dengan baik. Prinsip kesetaraan, BUMDes memberikan masyarakat hak suara dan kebebasan untuk mengikuti program yang ada tanpa membedakan gender ataupun golongan. Prinsip partisipasi, BUMDes melakukan pendampingan dan mengadakan sosialisasi dengan mendatangkan narasumber dari dinas terkait. Namun adanya sosialisasi tersebut tidak di imbangi dengan adanya praktik, sehingga masyarakat menjadi kurang beminat untuk mengikuti program. Selain itu BUMDes juga menyediakan ternak, kandang, dan pakan. Prinsip keswadayaan atau kemandirian, BUMDes memberikan hak masyarakat untuk memberikan usulan mengenai program yang akan di adakan. BUMDes juga memberikan dana serta bantuan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan program tersebut. Prinsip berkelanjutan, bertambahnya jumlah anggota serta ternak pada program peternakan dapat menjadi kemajuan yang baik untuk program ini kedepannya. Sehingga peneliti memberikan saran untuk mengadakan pelatihan pembuatan pakan serta mewajibkan setiap warga yang memiliki kambing untuk mengikuti program peternakan. Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) This study aims to describe community empowerment through BUMDes Mawar, Kepel Village, Ngetos District, Nganjuk Regency. BUMDes Mawar was established in November 2016 and has two interesting programs, namely animal husbandry and manufacturing of krecek. But there were only a few people who participated in the two programs, only 12 people. This research is a descriptive study and uses a qualitative approach, namely by means of researchers jumping directly into the field to conduct observations, interviews and documentation. The focus of this research is community empowerment by using the four principles of empowerment including the principles of equality, participation, self-sufficiency or independence, and sustainability. Data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the empowerment of the Kepel Village community through BUMDes by using the four empowerment principles went well. The principle of equality, BUMDes gives the community the right to vote and freedom to participate in existing programs regardless of gender or class. The principle of participation, BUMDes provides assistance and conducts socialization by inviting speakers from related agencies. However, the socialization was not balanced with the practice, so that the community became less interested in participating in the program. Besides BUMDes also provides livestock, cages, and feed. The principle of self-reliance or independence, BUMDes gives the community the right to make proposals regarding the program to be held. BUMDes also provides funds and assistance with facilities and infrastructure needed by the program. The principle of sustainability, increasing the number of members and livestock in the livestock program can be a good progress for this program going forward. So the researchers gave advice to conduct training on feed making and required every citizen who had a goat to join the animal husbandry program. Keywords: Community Empowerment, Village-Owned Enterprises (BUMDes)

STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA PUNCAK TAPAN ANDONGSARI OLEH BUMDES NGANDONG JAYA MAKMUR DI DESA NGANDONG KECAMATAN GRABAGAN KABUPATEN TUBAN Muhammad Bagas Purnama; Meirinawati Meirinawati
Publika Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n5.p%p

Wisata Puncak Tapan Andongsari merupakan objek wisata yang mempunyai konsep wisata alam yang dikelola langsung oleh BUMDes Ngandong Jaya Makmur. Banyak wahana wisata yang menarik, diantaranya adalah pemandangan alam yang indah, tempat foto yang bagus, tempat permainan anak-anak, taman bunga warnawarni, spot sunrise dan sunset, warung yang dilengkapi fasilitas wifi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi pengembangan Wisata Puncak Tapan Andongsari yang dilaksanakan oleh BUMDes Ngandong Jaya Makmur. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengembangan wisata dari Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata, dalam Rencana strategis pengembangan destinasi dan industri pariwisata 2015-2019 yang memiliki 3 (tiga) indikator yaitu Atraksi, Aksebilitas, dan Amenitas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang dilakukan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengembangan wisata menurut teori pengembangan wisata oleh Deputi Bidang Pengembangan Wisata dan Industri Pariwisata KEMENPAR Tahun 2015-2019 telah dijalankan dengan baik oleh BUMDes Ngandong Jaya Makmur sebagai penggerak dari Objek Wisata Tapan Andong Sari, Namun ada beberapa kendala dalam proses pengembangan wisata Tanpan Andong Sari diantaranya Sumber Daya Manusia yang masih kurang memadahi, sumber dana serta akses jalan menuju ke lokasi objek Wisata Tapan Andongsari dari pusat Kabupaten Tuban yang masih kurang memadahi. Kata Kunci : Manajemen Strategi, Pengembangan Wisata, Objek Wisata Puncak Tapan Andongsari Tourism is a tourist attraction that has the concept of natural tourism which is managed directly by BUMDes Ngandong Jaya Makmur. Many interesting tourist rides, including beautiful natural landscapes, good photo spots, children's playgrounds, colorful flower gardens, sunrise and sunset spots, food stalls equipped with wifi. The purpose of this study is to describe the development strategy of Puncak Tapan Andongsari Tourism carried out by BUMDes Ngandong Jaya Makmur. This type of research is descriptive with a qualitative approach. The theory used in this study is the theory of tourism development from the Deputy for the Development of Destinations and the Tourism Industry Ministry of Tourism, in the strategic plan for the development of tourism destinations and the 2015-2019 industry that has 3 (three) indicators, namely Attractions, Accessibility, and Amity. Data collection techniques are done through interviews, observation, documentation, and literature study. Data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the tourism development strategy according to the theory of tourism development by the Deputy for Tourism Development and the Tourism Industry KEMENPAR in 2015-2019 has been carried out well by BUMDes the Ngandong Jaya Makmur as a driver of Puncak Tapan Andongsari Tourism, however there are several obstacles in the process Puncak Tapan Andongsari Tourism development including Human Resources which are still lacking. Keywords : Strategic Management, Tourism Development, Tourism Object

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA MELALUI PROGRAM LAMONGAN GREEN AND CLEAN DI DESA SURABAYAN KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN Viranti Aulia Rahma; Fitrotun Niswah
Publika Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n5.p%p

Partisipasi masyarakat diperlukan dalam menentukan kebijakan dan keputusan dan sering diperbincangkan diberbagai wilayah, baik didaerah kota maupun pedesaan karena dapat kita lihat begitu besar pengaruh dari partisipasi tersebut, partisipasi masyarakat ini sangat menentukan suatu program yang ada disekitar mereka, keberhasilan suatu program tanpa adanya partisipasi masyarakat tidak akan berjalan dengan baik, keikutsertaan masyarakat akan sangat dibutuhkan dalam perencanaan, agar program berjalan dengan semestinya. Peran masyarakat dalam pembangunan sekarang ini bukan hanya sebagai objek saja, tetapi juga sebagai subjek dari pembangunan tersebut. Prinsip pembangunan yang berpusat pada rakyat menegaskan masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan pembangunan di Desa Surabayan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sementara itu, teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa di Desa Surabayan, terdapat beberapa tahapan pembangunan, yaitu: Proses pembuatan Keputusan, Pelaksanaan, Proses Pengambilan manfaat serta Evaluasi. Partisipasi masyarakat Desa Surabayan dalam pembangunan desa dapat berjalan dengan lancar dan baik, terlaksananya pembangunan tersebut selain ikut terlibat masyarakat memberikan bantuan berupa tenaga, dan pemikiran. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat ikut andil dan aktif dalam rangkaian kegiatan pembangunan desa. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Kata kunci: Partisipasi masyarakat, Pembangunan Desa, Lamongan Green and Clean Community participation is needed in determining policies, decisions and is often discussed in various regions, both in the city and rural areas because we can see the influence of such participation, community participation is determining a program that is around them, the success of a program without the participation of the community is not will run well, community participation will be needed in the planning or program, so that the program runs properly. The role of society in development now is not only as an object, also as a subject of development. Principle of people-centered development emphasizes that the community must be the main actor in development. This study aims to find how community participation in the planning, implementation, and maintenance process of development. Method used is descriptive qualitative. Meanwhile, data collection techniques used in this study are interviews and documentation. The results of this study indicate that community participation in the process development in Surabayan Village, there are several stages of development, namely: Decision Making, Implementation, Utilization of Development Results, and Evaluation. Society participation in the village development can run smoothly and well, the implementation of the development in addition to involving the community to provide assistance in the form of energy, and thought. This shows that the community participates and is active in a series of village development activities. Therefore, community participation is one of the factors that influence the success of development programs and rural community development. Keywords: Society Participation, Village Development, Lamongan Green and Clean

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN DESA LEWOMADA KECAMATAN TALIBURA KABUPATEN SIKKA Imelda Melina Sari; Indah Prabawati
Publika Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n5.p%p

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan bukan berarti masyarakat menanggung tugas pembangunan dan tanggung jawab pelaksanaannya tetapi harus menerima dan memanfaatkan kembali dampak dari pembangunan itu sendiri. Keberadaan delegasi masyarakat dalam pembangunan sangat krusial dimana bisa membuka kesempatan masyarakat untuk ikut menentukan dan mengawasi kebijakan pembangunan daerahnya. Penelitian dilakukan karena masih belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat terkait infrastruktur terutama jalan lingkungan yang ada di Desa Lewomada, meskipun pembangunan jalan lingkungan di Desa Lewomada dalam pelaksanaan pembangunan telah medapatkan porsi penganggaran, maka dari itu partisipasi masyarakat dalam pembangunnan jalan lingkungan perlu diteliti lebih mendalam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui paparan yang jelas terkait keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan jalan lingkungan dalam upaya membangunan jalan lingkungan . Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat yang dilihat dari bentuk partisipasi pikiran, partisipasi tenaga, partisipasi harta benda, partisipasi keterampilan dan kemahiran, dan partisipasi sosial. Subyek yang digunakan adalah dengan teknik Purpose Sampling. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti memperlihatkan bahwa antusias masyarakat dalam pembangunan jalan lingkungan sesuai dengan besarnya keinginan masyarakat akan ketersediaan pembangunan yang lebih baik di Desa Lewomada. Proses pembangunan jalan lingkungn di Desa Lewomada berorientasi pada kepentingan dan partisipasi masyarakat, sehingga dalam pembangunan jalan lingkungan masyarakat diberikan otoritas yang sebesar-besarnya sesuai dengan pengetahuan, keterampilan dan pendidikan yang mendukung pembangunan jalan lingkungan di Desa Lewomada. Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pembangunan. Community involvement in development does not mean that the community bears the task of development and its implementation responsibilities but must accept and reuse the effects of development itself. The existence of a community delegation in development is very crucial where it can open up opportunities for the community to participate in determining and overseeing regional development policies. The research was conducted because the community's needs related to infrastructure were still not fulfilled, especially the environmental roads in Lewomada Village, although the construction of environmental roads in Lewomada Village in the implementation of the development had obtained the budgeting portion, therefore community participation in the construction of environmental roads needed to be investigated more deeply. The purpose of this study is to find out clear exposures related to community involvement in the process of building environmental roads in an effort to build environmental roads. This research uses descriptive research with a qualitative approach. The focus of research used in this study is community participation as seen from the form of mind participation, labor participation, property participation, skill and skill participation, and social participation. The subject used was the Purpose Sampling technique. Data collection by interview, observation and documentation. Data analysis uses data collection techniques, data presentation, and drawing conclusions. The results of research conducted by researchers showed that the enthusiasm of the community in the construction of environmental roads is in accordance with the magnitude of the community's desire for better development availability in Lewomada Village. The process of building an environmental road in Lewomada Village is oriented to the interests and participation of the community, so that in the construction of environmental roads the community is given the maximum possible authority in accordance with the knowledge, skills and education that supports the construction of environmental roads in Lewomada Village. Keywords: Community Participation, Development.

Inovasi Layanan e-SIM (Elektronik Surat Izin Mengemudi) Sebagai Upaya Meningkatkan Pelayanan di Kepolisian Resort Kota Sidoarjo Vivi Fidianingsih; Eva Hany Fanida
Publika Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n5.p%p

Polresta Sidoarjo selaku badan keamanan negara yang memiliki wewenang untuk menjaga keamanan negara serta memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Polresta Sidoarjo menciptakan suatu inovasi e-SIM yang berguna untuk memudahkan masyarakat dalam proses pembuatan dan perpanjangan SIM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menjelaskan serta menggambarkan bagaimana inovasi layanan e-SIM di Polresta Sidoarjo. Metode yang digunakan dalam penelitin ini yaitu deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini fokus penelitian pada teori adopsi inovasi pemerintah oleh Taehyon Choi dan Susan Mayers Chandler yaitu: latar belakang terjadinya inovasi e-government, pendahulu inovasi e-government yang terdiri dari struktur pendahulu dan perilaku pendahulu, serta faktor impelementasi e-government. Latar belakang terjadinya inovasi e-SIM Polresta Sidoarjo yaitu adanya perkembangan teknologi yang pesat serta masalah pelayanan SIM seperti terjadi antri panjang selama pembuatan SIM manual sehingga Polresta Sidoarjo menciptakan inovasi aplikasi e-SIM untuk memudahkan layanan SIM. Struktur pendahulu merupakan hasil inovasi yang diciptakan yaitu berupa aplikasi berbasis android yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan layanan SIM, aplikasi ini yaitu e-SIM yang dapat digunakan setelah para pengguna mengunduh aplikasi tersebut di smartphone. Perilaku terdahulu merupakan upaya tindakan yang dilakukan untuk keberhasilan inovasi dari pihak sumber daya manusia, dalam inovasi e-SIM ini dilakukan pelatihan terlebih dahulu kepada para pegawai dan simulasi untuk meluncurkan aplikasi e-SIM. Faktor implementasi dari aplikasi e-SIM yaitu sering terjadinya antrian panjang serta adanya percaloan dalam pembuatan SIM di Polresta Sidoarjo. Kata Kunci: Inovasi Pelayanan, Pelayanan e-SIM dan Adopsi inovasi. Abstract Polresta Sidoarjo as the state security agency which has the authority to maintain state security and provide services to the community. The Sidoarjo Police Department created an e-SIM innovation that is useful to facilitate the community in the process of making and extending SIM. This study aims to determine, describe and explain and describe how the e-SIM service innovation in the Sidoarjo Police. The method used in this research is descriptive qualitative. In this study, the focus of research on the theory of government innovation adoption by Taehyon Choi and Susan Mayers Chandler is: the background of the occurrence of e-government innovation, the predecessors of e-government innovation which consists of predecessor structures and predecessor behaviors, as well as e-government implementation factors. The background for the innovation of e-SIM at the Sidoarjo Police is the rapid development of technology and SIM service problems such as long queues during manual SIM creation so that the Sidoarjo Police has created an e-SIM application innovation to facilitate SIM services. The predecessor structure is the result of an innovation created in the form of an android-based application that can be used to apply for SIM services, this application is an e-SIM which can be used after users download the application on a smartphone. The previous behavior is an action taken for the success of innovation on the part of human resources, in this e-SIM innovation, prior training is carried out for employees and a simulation to launch the e-SIM application. The implementation factor of the e-SIM application is the frequent occurrence of long queues and brokering in making SIM at the Sidoarjo Police. Keywords: Service Innovation, e-SIM Service and Innovation Adoption.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDOARJO Mohammad Rizqi Haji Ega Firnanda; Indah Prabawati
Publika Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n5.p%p

Kartu Identitas Anak di singkat menjadi KIA merupakan kartu yang secara resmi diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) sebagai bukti diri atau identitas untuk anak usia 16 tahun dan belum menikah. KIA memiliki tujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. Untuk itu peneliti melakukan penelitian di Dispendukcapil Sidoarjo sebagai Dinas yang mengelola atau menjalankan penerbitan KIA.Berkenaan dengan hal tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan dari Kartu Identitas Anak Dispendukcapil Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatna kualitatif, dan subjek dalam penelitian ini adalah aparatur Dispendukcapil bagian Daftar Penduduk. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga data dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan. Penelitian ini menunjukan bahwa hasil dari implementasi Kebijakan KIA yang di berlakukan oleh Dispendukcapil telah sesuai dengan teori yang diterapkan untuk penelitian ini, yaitu teori George C.Edward III dimana terdapat empat indikator yang digunakan sebagai bahan acuan penelitian berupa kominikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Implementasi kebijakan KIA di dispendukcapil berdasarkan keempat indikator telah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya karena dalam pelaksanaannya mengikuti SOP dan Undang-undang yang mengatur KIA. Peneliti menemukan adanya hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan sebagai bahan penilaian agar suatu kebijakan dapat lebih baik dan efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Kebijakan tersebut terdapat pada indikator komunikasi dimana dalam implementasinya masyarakat masih ada yang belum mengetahui adanya kebijakan KIA serta bagaimana penerapan dan fungsi KIA yang diberlakukan di daerah Sidoarjo, kemudian ada pada sumber daya fasilitas dimana perlu adanya penambahan pada sarana dan prasarana untuk memberikan kenyamanan bagi pendaftar. Disarankan untuk memberlakukan pendaftaran KIA secara online agar dapat memberikan kemudahan bagi orang tua dan sebagai wadah informasi bagi orang tua serta perlu ada perbaikan dan penambahan fasilitas agar dapat memberikan kenyamanan bagi pendaftar kartu Identitas Anak. Kata kunci : Implementasi, Administrasi Kependudukan, Kartu Identitas Anak The Child Identity Card, shortened to KIA, is a card officially issued by the Sidoarjo Regency Population and Civil Registration Service (Dispendukcapil) as proof of identity or identity for 16 year olds and unmarried children. The Child Identity Card aims to increase data collection, protection, and fulfillment of the constitutional rights of citizens as stipulated in the Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016. For this reason, researchers conducted research at the Sidoarjo Regional Office as the Agency that manages or runs the KIA issuance, so that the formulation The problem of this research is how the implementation of the Child Identity Card Policy is carried out at Dispendukcapil implemented or run. In this regard, the purpose of this study is to determine the implementation of policies from the Sidoarjo Dispendukcapil Child Identity Card. This research used a descriptive research type with a qualitative approach, and the subjects in this study were the Dispendukcapil Apparatus in the Population List. This study uses observation data collection techniques, interviews, and documentation, so that data can be analyzed and conclusions drawn. This study shows that the results of the implementation of the MCH Policy implemented by the Ministry of Civil Service and Civil Registration are in accordance with the theory applied for this research, namely the theory of George C. Edward III where there are four indicators used as research reference materials in the form of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Researchers found that there are things that need to be improved or improved as an assessment material so that a policy can be better and more effective in achieving the desired goals. This policy is found in the communication indicators where in its implementation there are still people who do not know about the MCH policy and how the MCH implementation and function is enforced in the Sidoarjo area. It is recommended to apply online MCH registration in order to provide convenience for parents and as a forum for information for parents. Keyword : implementation, population Administration, MHC

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Suci Megawati

Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id

Phone
+6281342706458

Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id

Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Suci Megawati

Contact Email sucimegawati@unesa.ac.id

Phone +6281342706458

Journal Mail Official publika@unesa.ac.id

Editorial Address Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Suci Megawati

Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id

Phone
+6281342706458

Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id

Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA