cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suci Megawati
Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id
Phone
+6281342706458
Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Publika
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 2354600X     DOI : https://doi.org/10.26740/publika.v9n2
Core Subject : Social,
Social Sciences
PUBLIKA is available for free (open access) to all readers. The articles in PUBLIKA include developments and researches in Public Policy, Public Management, and Local Administration (theoretical studies, experiments, and its applications).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 9 No 2 (2021)" : 25 Documents clear
STRATEGI KOMPETITIF MELALUI PROGRAM PAHLAWAN EKONOMI DALAM PEMBERDAYAAN UMKM PASCA PANDEMI COVID-19 (Studi padaPemerintah Kota Surabaya) Ayu Aldania; Fitrotun Niswah
Publika Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n2.p137-148

Abstract

Pandemi COVID-19 berdampak pada ekonomi global dan menyebabkan resesi. Ketidakstabilan ekonomi yang disebabkan resesi mempengaruhi keberadaan UMKM. Pahlawan Ekonomi yang memberikan pelatihan dan pendampingan pada pemberdayaan UMKM dapat menjadi salah satu langkah untuk mendorong aktivitas ekonomi negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan strategi kompetitif melalui Pahlawan Ekonomi dalam pemberdayaan UMKM pasca pandemic COVID-19. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berfokus pada Strategi Kompetitif Generik yang dibagi menjadi tiga strategi yaitu kepemimpinan biaya, diferensiasi, dan fokus. Teknik analisis data menggunakan interaktif kualitatif, yaitu pengambilan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kepemimpinan biaya dan strategi diferensiasi efektif untuk diterapkan di Pahlawan Ekonomi dimasa pandemic COVID-19. Karena tidak hanya mempertahankan UMKM dari resesi, tetapi juga meningkatkan penjualan. Salah satu saran yang dapat diajukan adalah memberikan pelatihan yang berjenjang sesuai kondisi masing-masing UMKM. Kata Kunci: Strategi Kompetitif Generik, Pahlawan Ekonomi, COVID-19. The COVID-19 pandemic is impacting the global economy and causing a recession. Economic instability caused by recession affects the existence of MSMEs. Pahlawan Ekonomi provides training and assistance on empowering MSMEs to be one of the steps to encourage the country's economic activities. The purpose of this study is to describe a competitive strategy through Economic Heroes in empowering MSMEs after the COVID-19 pandemic. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Focusing on Generic Competitive Strategies which are divided into three strategies namely cost leadership, differentiation, and focus. The data analysis technique used interactive qualitative, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Collecting data in this study using interviews, observations, and documentation. The results showed that the cost leadership strategy and differentiation strategy were effective to be implemented in Pahlawan Ekonomi during the COVID-19 pandemic. Because it not only defends MSMEs from recession, but also increase sales. One suggestion that can be put forward is to provide tiered training according to the conditions of each UMKM. Keywords:Generic Competitive Strategy, Economic Hero Program, COVID-19
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN SAMPAH DI KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO Patria Adhi Baskoro; Badrudin Kurniawan
Publika Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n2.p149-158

Abstract

Penanganan sampah sangatlah penting untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan sampah di Indonesia. Dengan adanya penanganan sampah ini masyarakat merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjalankan Implementasi Kebijakan yang telah ditetapkan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Kebersihan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan penanganan sampah di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan untuk melakukan analisis adalah teori implementasi menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Widodo (2013), meliputi ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan sosial ekonomi politik. Penanganan sampah di Kecamatan Taman masih perlu banyak perbaikan di dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya implementasi kebijakan penanganan sampah bertujuan agar daerah Jl. Bringin Bendo bebas dari sampah liar dan bau sampah yang dapat mengganggu lingkungan warga. Bertujuan untuk mendisiplinkan masyarakat agar tidak ada TPS yang ilegal dan tidak ada pencemaran tempat maupun udara. Saran penelitian ini adalah Pemerintah memberikan pendekatan terhadap masing-masing organisasi pelaksana untuk saling bertukar pendapat dalam mencapai tujuan bersama, Kata kunci: implementasi kebijakan, penanganan sampah, pemerintah Waste handling is very important to assist the government in dealing with waste problems in Indonesia. With this waste management, the community is part of the government's efforts to carry out the implementation of policies that have been stipulated in the Sidoarjo Regency Regional Regulation Number 6 of 2012 concerning Waste Management and Cleaning Service Retribution. The purpose of this study was to determine the implementation of waste management policies in Taman Subdistrict, Sidoarjo Regency. The type of research used is descriptive, with a qualitative approach. The theory used to carry out the analysis is the theory of implementation according to Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn in Widodo (2013), which includes size and policy objectives, resources, characteristics of implementing agents, attitudes / trends of executing, communication between organizations and implementing activities, socio-economic and political environment. Waste handling in Taman Subdistrict still needs a lot of improvement in its implementation. The results showed that the implementation of waste management policies aimed at the Jl. Bringin Bendo is free from illegal trash and the smell of garbage that can disturb the environment of residents. Aim to discipline the community so that there are no illegal polling stations and no pollution of places or air. The suggestion of this research is that the government provides an approach to each implementing organization to exchange opinions in achieving common goals. Keywords: policy implementation, waste handling, government
IMPLEMENTASI PROGRAM BERBASIS INOVASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK) (STUDI PADA APLIKASI LAYANAN PENSIUN PEGAWAI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR) Zafrul Dedy Setyawan; Indah Prabawati
Publika Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n2.p159-170

Abstract

Electronic government telah banyak diimplementasikan di berbagai instansi seperti pemerintah / instansi pemerintah Negeri bagian maupun swasta. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan instansi pemerintah / Negeri bagian yang melaksanakan e-government. Sebagai lembaga pemerintah / Negeri yang mewadahi pejabat publik dalam pelayanan publik adalah Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan Sistem Aplikasi Layanan Kepegawaian (SAPK) khususnya penerapan layanan pensiun pegawai di BKD Provinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini, metode kualitatif digunakan untuk melakukan penelitian pustaka. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data tambahan yaitu studi tedahulu yaitu SAPK dalam peraturan BKD, SOP dan ASN di Provinsi Jawa Timur. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, representasi data, dan validasi data. Subjek kajiannya adalah keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: 1) Komunikasi ini bukan hanya layanan komunikasi, tetapi juga memperhitungkan data pegawai yang benar dan distribusi informasi jelas dan konsisten yang meminimalkan kurangnya komunikasi antara unit. 2) Sumber daya, yaitu pelaksana SAPK di Provinsi Jawa Timur adalah operator dalam aplikasi, terutama di bagian mutasi pegawai, serta asuransi komputer, aplikasi, softwear. 3) disposisi yaitu Sikap dan komitmen operator di BKD Provinsi Jatim khususnya dibagian mutasi dalam melaksanakan kebijakan tersebut sehingga kebijakan tersebut dapat tercapai sesuai dari sasaran kebijakan tersebut. dan 4) struktur birokrasi yaitu Tanggung jawab dan pembagian antar pelaksana kebijakan (SAPK) di BKD Provinsi Jatim khususnya di bagian Mutasi Pegawai berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dijalankan atas dasar aturan hukum peraturan perundang-undangan ASN. Adapun saran mengoptimalkan sosialisasi sehingga pegawai dapat memanfaatkan fungsi dari program SAPK tersebut secara optimal sehingga partisipasi pegawai dalam menggunakan program dapat berjalan sesuai sasaran kebijakan, kemudian agar data kepegawaian dapat diakses setiap waktu, maka setiap instansi memberikan fasilitas jaringan internet yang baik. Sehingga data kepegawaain dapat dikelola dengan baik serta tepat waktu. Kata Kunci : Implementasi, Inovasi Pelayanan, Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Electronic government has been implemented in various agencies such as government / state and private government agencies. The Regional Civil Service Agency of East Java Province is a state / government agency that implements e-government. As a government / state institution that accommodates public officials in public services is the Civil Service Application System (SAPK). The purpose of this study is to describe the application of the Employment Service Application System (SAPK), especially the application of employee retirement services in BKD, East Java Province. In this study, qualitative methods were used to conduct library research. Sources of data in this study use additional data sources, namely previous studies, namely SAPK in the BKD, SOP and ASN regulations in East Java Province. Data analysis techniques include data collection, data reduction, data representation, and data validation. The subject of the study is the success of policy implementation, namely: 1) This communication is not only a communication service, but also takes into account correct employee data and clear and consistent information distribution that minimizes the lack of communication between units. 2) Resources, namely SAPK implementers in East Java Province, are operators in applications, especially in the section for employee transfer, as well as computer insurance, applications, softwear. 3) disposition, namely the attitude and commitment of operators in the BKD of East Java Province, especially in the mutation section in implementing the policy so that the policy can be achieved in accordance with the policy objectives. and 4) bureaucratic structure, namely responsibility and distribution among policy implementers (SAPK) in the BKD of East Java Province, especially in the Division of Employee Movements based on Standard Operating Procedures (SOP) carried out on the basis of statutory rules and regulations of ASN. There are suggestions for optimizing socialization so that employees can take advantage of the functions of the SAPK program optimally so that employee participation in using the program can run according to policy goals, then so that employment data can be accessed at any time, each agency provides good internet network facilities. So that employee data can be managed properly and on time. Keywords: Implementation, Service Innovation, Personnel Service Application System.
MANAJEMEN STRATEGI DESA WISATA GRONJONG WARITI DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA MEJONO KABUPATEN KEDIRI FAHMI AFRIZAL; Trenda Aktiva Oktariyanda
Publika Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n2.p171-184

Abstract

Desa Wisata merupakan suatu terobosan bagi masyarakat di daerah untuk meningkatkan perekonomian, tata kelola Desa Wisata akan berjalan baik jika menerapkan manajemen publik dengan tepat, Manajemen publik diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan dengan serangkaian keterampilan (skill) serta gabungan antara fungsi manajemen seperti Planning, Organizing, Actuating, Controlling dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi, dan politik. Pertumbuhan sektor pariwisata di berbagai wilayah saat ini mulai meningkat, terutama didaerah pedesaan. Hal ini tidak terlepas dari kesadaran masyarakat desa untuk mengambangkan potensi wilayah yang mereka miliki, seperti halnya Desa Wisata Gronjong Wariti yang terletak di Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri. Tetapi dalam implementasinya masih terdapat berbagai macam kendala seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan pengembangan desa wisata, sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti wifi dan perbaikan jalan (paving), serta kurangnya perhatian dari pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Manajemen Strategi Desa Wisata Gronjong Wariti Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Mejono Kabupaten Kediri. Pendekatan yang digunakan penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan fokus penelitian ini menggunakan tahapan manajemen strategi menurut David, tentang perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah observasi, wawancara,dan, dokumentasi. Kata Kunci: Manajemen Publik, Manajemen Strategi, Desa Wisata Tourism Village is a breakthrough for people in the area to improve the economy, Tourism Village governance will run well if it applies public management appropriately, Public management is defined as an activity carried out with a series of skills and a combination of management functions such as Planning, Organizing, Actuating and Controlling with human, financial, physical, information and political resources.The growth of the tourism sector in various regions is starting to increase, especially in rural areas. This cannot be separated from the awareness of the village community to develop the potential of their territory, such as the tourist village of Gronjong Wariti which is located in Mejono Village, Plemahan Subdistrict, Kediri Regency, but in its implementation there are still various kinds of obstacles such as lack of community awareness of the development of tourism villages and inadequate infrastructure such as wifi and road repairs (paving), as well as a lack of attention from local governments. This study aims to describe the implementation of strategic management in the tourist village of Gronjong Wariti, the approach used by the author in conducting this research is a qualitative descriptive approach. Meanwhile, the focus of this research uses the stages of strategic management according to David 2011, regarding strategy formulation, strategy implementation, and evaluation and supervision. The data collection techniques used by the writer were observation, interview, and documentation. Keywords: Public Management, Strategic Management, Tourism Village
INOVASI APLIKASI SAMSAT RAME (SAMSAT RAMAH MERAKYAT) DALAM OPTIMALISASI PELAYANAN DI KANTOR BERSAMA SAMSAT GRESIK Shifani Fitri Sauli; Trenda Aktiva Oktariyanda
Publika Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n2.p185-200

Abstract

Pelayanan publik menjadi suatu tolok ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Seiring dengan perkembangan teknologi dan banyaknya tantangan yang harus dihadapi maka pelayanan publik harus diselaraskan dengan terobosan atau inovasi. Salah satu pelayanan publik yang perlu dioptimalkan adalah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Oleh karena itu, Kantor Bersama Samsat Gresik membuat aplikasi yang diresmikan pada tanggal 14 Juli 2020 adalah SAMSAT RAME (Samsat Ramah Merakyat) yaitu sebuah aplikasi pelayanan pajak serta informasi terkait pengurusan perpanjangan masa berlaku surat tanda nomor kendaraan (STNK) bermotor. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pelayanan Kantor Bersama Samsat Gresik melalui Inovasi Aplikasi Samsat Rame (Samsat Ramah Merakyat) sehingga mampu menjawab beberapa permasalahan pelayanan publik Teknik analisis data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi Samsat Ramah Merakyat (Samsat Rame) belum efisien karena input pelayanan masih memberatkan para pengguna jasa. Belum efektif karena tidak berhasil mencapai tujuan yang dikehendaki oleh penyelenggara. Serta kualitas hasil yang buruk dikarenakan faktor pendukung terkesan membuat aplikasi Samsat Rame di lakukan karena mendesak tanpa memikirkan jangka panjang. Sedangkan faktor penghambat lebih berpengaruh pada keberhentian inovasi Samsat Rame. Salah satu saran yang dapat diajukan yaitu meningkatkan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat Kabupaten Gresik. Kata Kunci : Pelayanan Publik, Inovasi Pelayanan Pajak, Samsat Rame (Samsat Ramah Merakyat) Public service becomes the most visible measure of government performance. Along with technological developments and the many challenges that must be faced, public services must be aligned with breakthroughs or innovations. One of the public services that need to be optimized is the One-Stop One-Stop Administration System (SAMSAT). Therefore, the Samsat Gresik Joint Office made an application that was inaugurated on July 14, 2020, namely SAMSAT RAME (Samsat Ramah Merakyat), which is a tax service application as well as information related to the extension of the validity period for motorized vehicle registration certificates (STNK). The purpose of this study is to find out how to optimize the services of the Samsat Gresik Joint Office through the Samsat Rame Application Innovation (Samsat Ramah Merakyat) so that it is able to answer several public service problems. Data analysis techniques are data collection, data reduction, data presentation, and conclusion / verification. Data collection techniques through interviews, observation, documentation and literature study. The results of this study indicate that the Peoples Friendly Samsat application (Samsat Rame) is not efficient because service inputs are still burdensome for service users. Not yet effective because it failed to achieve the goals desired by the organizers. As well as the poor quality of results due to supporting factors that seem to make the Samsat Rame application done because it is urgent without thinking about the long term. While the inhibiting factor has more influence on the discontinuation of the Samsat Rame innovation. One of the suggestions that can be put forward is to increase socialization and promotion to the people of Gresik Regency. Keywords: Public Service, Tax service innovation, Samsat Rame (Samsat Ramah Merakyat)
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DENGAN STRATEGI DIRECTLY OBSERVED TREATMENT SHORT-COURSE (DOTS) DI PUSKESMAS KECAMATAN BANGSAL KABUPATEN MOJOKERTO Febry Mega Kumalasari; Indah Prabawati
Publika Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n2.p201-214

Abstract

Data Dinas kesehatan Kabupaten Mojokerto, jumlah penderita TBC positif sepanjang tahun 2018 mencapai 1.436 orang, dari jumlah itu 177 penderita dinyatakan sembuh dan 4 orang meninggal dunia. Puskesmas Bangsal melaksanakan kebijakan Directly Observed Treatment Short-course (DOTS) untuk penanggulangan penyakit TB berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 67 Tahun 2016 tentang penanggulangan tuberkulosis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan tuberkulosis dengan strategi DOTS di Puskesmas Bangsal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif menggunakan studi kepustakaan dan wawancara menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman. Hasil penelitian pada implementasi kebijakan DOTS pada puskesmas Bangsal dalam lima ketepatan yaitu. Ketepatan Kebijakan sudah tepat, namun dalam pemecahan masalah masih kurang optimal pada kesadaran masyarakat dalam penghentian pengobatan sepihak jika sudah merasa sembuh oleh masyarakat dan ketakutan masyarakat terhadap ancaman virus COVID-19. Ketepatan pelaksanaan, pencapaian target strategi DOTS yang belum mencapai target karena dukungan pemerintah pada pendanaan untuk sosialisasi, penyuluhan dan promosi kesehatan terbatas. Ketepatan target belum optimal karena pada tahun 2020 Puskesmas Bangsal mendapatkan 43 kasus dan 250 orang yang diperiksa atausekitar 53% dari target yang telah ditetapkan. Ketepatan Lingkungan, komunikasi dengan Dinas Kesehatan belum optimal dalam monitoring dan evaluasi, pelaporan STIB. Ketepatan Proses, Puskesmas Bangsal mulai dari penemuan kasus, pengobatan hingga ke pelaporan sudah sesuai dengan SOP pelaksanaan kebijakan DOTS. Permasalahan yang terjadi adalah tenaga kesehatan kesulitan dalam melakukan pelaporan online (STIB). Saran yang dapat diberikan yaitu melakukan sosialisasi secara intensif. Dukungan pemerintah dalam menambah pendanaan untuk sosialisasi, penyuluhan dan promosi kesehatan. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dan memberikan pelatihan tentang tata cara pengisian SITB. Kata Kunci: Implementasi, Tuberculosis, Directly Observed Treatment Short-course (DOTS). Mojokerto District Health Office data, the number of positive TBC patients throughout 2018 reached 1,436 people, of which 177 patients were declared cured and 4 people died. Puskesmas Bangsal implements a Policy of Directly Observed Treatment Short-course (DOTS) for TB disease management based on Regulation of the Minister of Health No. 67 of 2016 on tuberculosis prevention. This study aims to analyze the implementation of tuberculosis control policies with the DOTS strategy at Puskesmas Bangsal, Mojokerto Regency. The research method used descriptive qualitative using literature study and interview with the analysis technique of Miles and Huberman. The results of research on the implementation of the DOTS policy at the Bangsal puskesmas were in five accuracy.The accuracy of the policy is right, but in managing the problemis not optimal in public awareness of treatment and the community's fear of the COVID-19. Accuracy of implementation, the DOTS target strategy has not yet reached the target due to the limited political commitment to budget funds for cadres, outreach, health education and promotion. The accuracy of the target is not optimal in 2020 the Puskesmas Bangsal received 43 cases and250 people were checked or about 53% of the target. Environmental accuracy, communication with the Dinas Kesehatan is not optimal in monitoring and evaluation, STIB reporting. Accuracy of Process, Puskesmas Bangsal starting from case finding, treatment to reporting are in accordance with the DOTS Policy. The problem is health workers have difficulty in conducting online reporting (STIB). The advice that can be given is to conduct intensive socialization. Government support in increasing funding for socialization, counseling, and health promotion. Improve cross-sectoral coordination and provide training on procedures for filling SITB application. Keywords: Implementation, Tuberculosis, Directly Observed Treatment Short-course (DOTS).
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA ALAM (STUDI KASUS WISATA BUKIT KAPUR SETIGI,DESA SEKAPUK,KECAMATAN UJUNG PANGKAH KABUPATEN GRESIK) Nofita Bobsuni; Muhammad Farid Ma’ruf
Publika Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n2.p215-226

Abstract

Wisata Alam Setigi merupakan wisata yang dibangun berdasarkan partisipasi masyarakat desa Sekapuk, memiliki keunikan tersendiri karena bekas galian tambang kapur yang sebelumnya tempat pembuangan sampah karena sudah tidak dipakai lagi untuk penambangan kapur. Kades Sekapuk melihat bahwa bukit tersebut akan menarik jika dikelola menjadi tempat wisata. Akhirnya lokasi bekas tambang kapur dan pembuangan sampah dikelola menjadi wisata Setigi yang selalu ingin dikunjungi,ditambah lagi dengan pahatan dari berbagai ornamen Pahatan yang menarik seperti Candi Topeng,Miniatur Masjid,dibangunnya jembatan peradaban,serta adanya tangga Derajat yang merupakan icon yang menambah keindahan wisata alam ini. Wisata Setigi merupakan potensi yang perlu dikembangkan,dapat membantu perekonomian warga Sekapuk yang mengelola objek wisata tersebut. Partisipasi masyarakat melalui pembentukan Taplus Invest,musyawarah bersama perwakilan masyarakat terkait persoalan di Sekapuk berupa dana untuk pengelolaan wisata setigi. Tujuan penelitian,untuk mengetahui paparan yang jelas terkait partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan Wisata Alam Setigi. Metode Penelitian, menggunakan penelitian metode deskriptif analisis dan jenis penelitiannya menggunakan metode pustaka dan penelitian lapangan, bahan-bahan pustaka yang didukung dengan wawancara dari beberapa narasumber terkait dengan pengelolaan wisata Setigi. Fokus penelitian,partisipasi masyarakat dari bentuk partisipasi Abu Huraerah:Partisipasi pemikiran, tenaga, harta benda, keterampilan dan kemahiran, partisipasi sosial. Hasil penelitian dari peneliti memperlihatkan bahwa dalam pengelolaan wisata Setigi ini masyarakat Sekapuk ikut antusias dalam pengelolaan wisata Setigi. Partisipasi masyarakat sekapuk juga membantu pertumbuhan perekonomian desa Sekapuk. Kata Kunci: Partisipasi , Masyarakat, Wisata Setigi Setigi Nature Tourism is a tour built based on the participation of the Sekapuk village community, which is unique because of the former excavation of a limestone mine that was previously a landfill because it is no longer used for limestone mining. Sekapuk village head sees that the hill will be attractive if it is managed as a tourist spot. Finally, the location of the former limestone mine and garbage disposal is managed to become Setigi tourism which is always wanted to be visited, coupled with carvings of various interesting carving ornaments such as Mask Temple, Mosque Miniature, construction of civilization bridge, and the existence of a Derajat staircase which is an icon that adds to the beauty of natural tourism this. Setigi tourism is a potential that needs to be developed, to help the economy of the Sekapuk residents who manage these tourist objects. Community participation through the formation of Taplus Invest, deliberations with community representatives regarding issues in Sekapuk in the form of funds for the management of Setigi tourism. The research objective was to determine a clear explanation regarding community participation in the management process of the Setigi Nature Tourism. Research Methods, using descriptive analysis method research and the type of research using library methods and field research, library materials supported by interviews from several sources related to the management of Setigi tourism. Research focus, community participation from the form of participation of Abu Huraerah: Participation of thoughts, energy, property, skills and skills, social participation. The results of the research from the researchers showed that in the management of Setigi tourism, the Sekapuk community was enthusiastic about managing Setigi tourism. The participation of the Sekapuk community also helps the economic growth of the Sekapuk village. Keywords: Participation,Community, Setigi Tourism
KUALITAS PELAYANAN PARKIR BERLANGGANAN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN RETRIBUSI PARKIR DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TUBAN Sevira Vipriyanti; Meirinawati Meirinawati
Publika Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n2.p227-240

Abstract

Pelayanan publik merupakan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi kepada masyarakat. Untuk melaksanakan hal tersebut, Dinas Perhubungan membenahi dirinya supaya target-target yang ditetapkan dapat tepenuhi, salah satunya diterapkan Parkir Berlangganan pada pertengahan tahun 2017 yaitu bulan september. Parkir Berlangganan ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir sekaligus memberikan kenyamanan pelayanan dalam penggunaan parkir. Namun hingga saat ini masih terdapat beberapa permasalahan pelayanan di lapangan, seperti juru parkir liar, menurunnya kapasitas jalan, protes pemilik bangunan atau usaha sekitar jalan, menyebabkan kemacetan yang signifikan dan masyarakat masih memberikan uang parkir pada juru pakir dinas. Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan kualitas pelayanan parkir berlangganan di Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban. Jenis penelitian menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian ini menggunakan teori dimensi kualitas pelayanan menurut Zeithaml, Berry dan Parasuraman (dalam Nurdin, 2019) yang meliputi: 1) Tangibles (Bukti Langsung); 2) Reliability (Keandalan); 3) Responsiveness (Daya Tanggap); 4) Assurance (Jaminan); dan 5) Emphaty (Empati). Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pada fokus pertama tangibles terbukti adanya penampilan petugas berseragam lengkap dan fasilitas penunjang layanan yang lengkap, kedua reliability menunjukkan adanya petugas memperhatikan kerahaman serta diterapkannya JUKIR SITOHA, ketiga responsiveness terbukti dengan profesionalisme kerja yang dilakukan petugas, keempat assurance menunjukkan bahwa pengguna parkir memiliki hak sesuai Perbup 38 Tahun 2017 pasal 16, dan kelima emphaty dibuktikan dengan adanya kepedulian petugas dan tidak ada tindakan diskriminatif pelayanan kepada pengguna parkir. Akan tetapi, pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala sehingga Dinas Perhubungan selalu berusaha membenahi pelaksanakan pelayanan Parkir Berlangganan. Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Retribusi, Parkir Berlangganan Public services are essential services in community-oriented government administration. To do this, the Department of Transportation is fixing itself so that the targets set can be met, one of which is the subscription parking in mid-2017, that is in September. Subscription Parking aims to increase local revenue (PAD) from the parking fee sector while providing service convenience in using the parking. However, there are still several service problems in the field, such as illegal parking attendants, decreased road capacity, protests from building owners or businesses around the road, causing significant congestion, and people still giving parking fees to official parking attendants. This study aims to describe the quality of subscription parking services at the Tuban Regency Transportation Service. This type of research uses a descriptive qualitative approach. The focus in this study uses the theory of service quality dimensions according to Zeithaml, Berry and Parasuraman (in Nurdin, 2019) which includes: 1) Tangibles; 2) Reliability); 3) Responsiveness; 4) Assurance; and 5) Empathy. The results of the research obtained indicate that the first focus of tangibles is evident in the appearance of officers in full uniform and complete service support facilities, second, reliability shows that officers pay attention to understanding and the application of JUKIR SITOHA, the third responsiveness is proven by the professionalism of the work performed by the officers, the fourth assurance shows that users parking has rights according to Perbup 38 of 2017 article 16, and the five empathy is proven by the care of officers and there is no discriminatory service to parking users. However, in its implementation there are still several obstacles so that the Transportation Agency is always trying to fix the implementation of Subscription Parking services. Keyword: Service Quality, Retribution, Parking Subscription
EVALUASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JAWA TIMUR Bella Pristika; Badrudin Kurniawan
Publika Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n2.p241-254

Abstract

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah aktivitas dengan menggunakan modal sedikit yang berusaha pada bidang produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam melakukan aktivitasnya sering memanfaatkan lokasi yang tidak diperuntukkan. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak asing lagi dan menjadi sorotan publik tertama dalam permasalahan dalam bidang tata kelola ruang kota. Hal ini dikarenakan para Pedagang Kaki Lima (PKL) sering menimbulkan kesemrautan dan membuat lingkungan di sekitar tempat tersebut menjadi kumuh. Tidak hanya itu keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sering menghambat jalannya lalu lintas dan merampas hak pejalan kaki. Dari permasalahan tersebut munculah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), yiatu Peraturan Presiden No. 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dengan adanya Peraturan Presiden tersebut maka setiap kabupaten atau kota memiliki kebijakan yang berberda-beda dalam pengimplementasiannya. Dalam pengimplementasian kebijakan tersebut masih terdapat kendala seperti kurangnya kesadaran dari pihak Pedagang Kaki Lima (PKL) akan adanya kebijakan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan hasil evaluasi kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jawa Timur dengan menggunakan Teori menurut William Dunn. Manfaat penelitian ini secara teoritis dapat memberikan konstribusi informasi kepada pemerintahan Provinsi Jawa Timur bahwa masih banyak hambatan dalam pengimplementasian Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Dan memberikan saran untuk mengatasi hambatan dalam proses pengimplementasiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan penelitian studi kepustakaan (library research) yang dimana data diperoleh dari literatur-literatur terkait dengan topik penelitian seperti makalah, artikel, jurnal dan berita dari internet (website). Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Penataan, Pedagang Kaki Lima (PKL), Jawa Timur
PERAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DIMASA PANDEMI COVID-19 Navy Sagita Pertiwi; Muhammad Farid Ma’ruf
Publika Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n2.p255-270

Abstract

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang keanggotaannya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Salah satu terkait fungsi BPD yaitu menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Didalam APBDes memuat berbagai sumber penerimaan dan pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. Sehingga pengawasan dalam pengelolaan APBDes oleh BPD sangat diperlukan, hal ini bertujuan agar perputaran dana yang terjadi dalam pemerintahan desa dapat dipertanggung jawabkan keabsahan data laporannya. Pengawasan pengelolaan APBDes oleh BPD tersebut menjadi lebih urgent akibat adanya pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19), pasalnya pada saat pandemi Covid-19 telah dilakukan perubahan terhadap APBDes yang sebelumnya telah ditetapkan. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif serta metode pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yaitu wawancara terbuka yang bersifat terstruktur, observasi, serta dokumentasi. Selain itu terdapat teknis analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan Model Spradley, sedangkan untuk sumber datanya yaitu data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini ialah BPD Tamanasri telah menjalankan peran pengawasannya dengan baik dalam roda pemerintahan Desa Tamanasri. Hal ini dapat dibuktikan selama periode tahun anggaran 2020 yang mengalami situasi pandemi Covid-19, pembuatan perubahan Perdes APBDes dilakukan dengan pertimbangan yang matang untuk kepentingan masyarakat desa dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahap I, II, dan III telah tersalurkan dengan semestinya melalui survei terlebih dahulu oleh tim suvei BLT-DD. Kata kunci: Peran BPD, Pengawasan, Pengelolaan APBDes, Covid-19 In Law no. 6/2014 explained that the Village Consultative Body (BPD) is an institution that carries out government functions whose membership is a representative of the village population based on regional representation and is determined democratically. One of the functions related to the BPD is to carry out the supervisory function of the management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes). The APBDes contains various sources of village revenue and expenditure within a period of one year. So that supervision in the management of APBDes by BPD is very necessary, this is intended so that the circulation of funds that occurs in the village administration can be accounted for the validity of the report data. Supervision of the management of the APBDes by BPD has become more urgent due to the Corona Virus Disease-19 (Covid-19) pandemic, because at the time of the Covid-19 pandemic, changes had been made to the APBDes that had previously been determined. In this study using descriptive research and qualitative approach methods. The data collection techniques are structured open interviews, observation, and documentation. In addition, there is technical data analysis in this study, namely using the Spradley Model, while the data sources are primary and secondary data. The result of this research is that Tamanasri BPD has carried out its supervisory role well in the government of Tamanasri Village. This can be proven during the period of the 2020 fiscal year which experienced a Covid-19 pandemic situation, the making of changes to the APBDes Perdes was carried out with careful consideration for the interests of the village community and the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-DD) stages I, II, and III had been distributed. properly through a survey by the BLT-DD survey team. Keyword: Role of BPD, Supervision, Management of APBDes, Covid-19

Page 2 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2026) Vol. 13 No. 1 (2025) Vol. 12 No. 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol. 8 No. 3 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 8 No 1 (2020) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 7 No 1 (2019) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol. 6 No. 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2018) Vol 5 No 6 (2017) Vol 5 No 5 (2017) Vol 5 No 4 (2017) Vol 5 No 3 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 11 (2016) Vol 4 No 10 (2016) Vol 4 No 9 (2016) Vol 4 No 8 (2016) Vol 4 No 7 (2016) Vol 4 No 6 (2016) Vol 4 No 5 (2016) Vol 4 No 4 (2016) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol 3 No 8 (2015) Vol 3 No 7 (2015) Vol 3 No 6 (2015) Vol 3 No 5 (2015) Vol 3 No 4 (2015) Vol 3 No 3 (2015) Vol 3 No 2 (2015) Vol 3 No 1 (2015) Vol 2 No 3 (2014) Vol 2 No 2 (2014) Vol 2 No 1 (2014) Vol 1 No 3 (2013) Vol 1 No 2 (2013) Vol 1 No 1 (2013) More Issue