cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suci Megawati
Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id
Phone
+6281342706458
Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Publika
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 2354600X     DOI : https://doi.org/10.26740/publika.v9n2
Core Subject : Social,
Social Sciences
PUBLIKA is available for free (open access) to all readers. The articles in PUBLIKA include developments and researches in Public Policy, Public Management, and Local Administration (theoretical studies, experiments, and its applications).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 1,286 Documents
 48   49   50   51   52 
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA MELALUI MUSRENBANG(Studi Kasus Pada Pembangunan Japordes Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan) MERRY AGUSTIN
Publika Vol 4 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n1.p%p

Abstract

Partisipasi masyarakat adalah sebagai bentuk keterlibatan anggota masyarakat dalam seluruh pembangunan yang meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Keikutsertaan masyarakat dalam bentuk partisipasi merupakan penunjang keberhasilan program yang di berikan oleh pemerintah. Program Pembangunan Jalan Poros Desa (Japordes) di Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat yaitu dengan membuat akses masyarakat menjadi lebih mudah dalam melakukan aktifitasnya yang awalnya kondisi jalan tidak layak untuk dilewati saat musim hujan oleh karena itu di harapkan partisipasi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desanya.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa melalui Musrenbang di Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun narasumber penelitian ini diantaranya adalah aparat Desa serta warga Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan telah memberikan partisipasi dan dukungannya dalam pembangunan Jalan Poros Desa ( Japordes).Warga Desa Tunggunjagir bersedia memberikan partisipasinya dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan yaitu partisipasi dalam perencanaan yang diwujudkan dengan kehadiran masyarakat dalam menghadiri musyawarah yang diselenggarakan oleh aparat Pemerintah Desa Tunggunjagir, partisipasi dalam pelaksanaan diwujudkan dalam bentuk tenaga, uang, bahan(marerial), partisipasi dalam kemanfaatan diwujudkan dalam bentuk kegiatan pemeliharaan lingkungan, dan partisipasi dalam evaluasi diwujudkan dalam bentuk musyawarah perencanaan pembangunan untuk perbaikan Japordes. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat dinilai baik yang ditunjukkan dengan peran serta masyarakat yang aktif dalam pembangunan Japordes meskipun perlu adanya evaluasi dalam pembangunan Jalan Poros Desa (Japordes) agar dapat terselesaikan dengan baik.Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah Agar program dapat terlaksana dengan baik yaitu dengan mengrkoordinir dengan masyarakat agar nantinya masyarakat mendukung sepenuhnya dalam kelancaran pembangunan Jalan Poros Desa (Japordes).Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat dan Perencanaan Pembangunan
Upaya Pemeliharaan Jalan Kabupaten Melalui Unit Reaksi Cepat Bina Marga (URC BIMA) Dalam Mewujudkan Responsivitas Pemerintah Daerah Di Kabupaten Gresik DILLA SEVTIANA
Publika Vol 4 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n1.p%p

Abstract

Pemeliharaan jalan merupakan upaya untuk pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk memepertahankan kondisi jalan agar tetap optimal. Untuk melakukan pemeliharaan, diperlukan adanya sebuah unit yang dapat bekerja sepanjang tahun seperti Unit Reaksi Cepat Bina Marga (URC BIMA) yang didirikan oleh Bupati Gresik bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum. Tujuannya adalah agar dapat melaksanakan tugas secara cepat dan tepat sesuai dengan perkembangan kondisi kerusakan jalan.Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis upaya pelaksanaan pemeliharaan jalan kabupaten melalui URC BIMA dalam mewujudkan responsivitas pemerintah daerah di kabupaten Gresik. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah kepala seksi bidang pemeliharaan jalan dan bina manfaat jalan dan jembatan, camat/pegawai kecamatan di kecamatan Menganti, Wringin Anom, Balong panggang dan Kedamean. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.Hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana upaya pemeliharaan jalan kabupaten melalui URC BIMA dalam mewujudkan responsivitas pemerintah daerah. Secara umum, upaya pemeliharaan yang dilakukan sudah cukup bagus dan responsive dalam menanggapi segala bentuk keluhan. Akan tetapi, penanganan yang cepat ini tidak diimbangi dengan tersedianya material dan peralatan yang selalu tercukupi sehingga penanganan jalan yang normalnya 1x24 jam bisa menjadi lebih. Harapan dari kelanjutan unit ini adalah terciptanya sebuah sistem kerja yang jelas sehingga pemeliharaan jalan dapat terus bekelanjutan.Kata kunci : pemeliharaan, URC BIMA, responsivitas
EVALUASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH (BOPDA) DI SDN TEMBOK DUKUH SURABAYA DINDA SUKMAWATI
Publika Vol 4 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n1.p%p

Abstract

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar 9 tahun. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan kepada semua siswa-siswi baik anak orang mampu ataupun anak orang tidak mampu. Dananya di ambil dari dana APBN. Kemudian, daerah-daerah telah berinovasi untuk memberikan bantuan dana yang biayanya diambil dari dana APBD. Hal ini yang telah dilakukan oleh kota Surabaya dengan memberikannya dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) kepada masyarakat yang asli kota Surabaya.Dana BOPDA ini diberikan kepada semua siswa siswi dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat menengah atas. Terkait hal ini, semua sekolah dasar baik negeri maupun swasta telah menerima dana BOPDA dari pemerintah kota Surabaya, termasuk SDN Tembok Dukuh. Program BOPDA ini diberikan kepada sekolah yaitu bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 12 tahun yang bermutu. Diharapkan adanya program BOPDA juga dapat ikut berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal di sekolah.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi pelaksanaan program pemberian BOPDA bagi SDN Tembok Dukuh Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun narasumber penelitian ini diantaranya adalah Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Bendahara dana BOPDA dan Orang tua murid di SDN Tembok Dukuh Surabaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, metode observasi, dan metode dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDN Tembok Dukuh telah menerima dana BOPDA sejak tahun 2008. Program BOPDA muncul karena adanya sumber anggaran yang berasal dari dana Anggararan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana BOPDA dialokasikan kepada seluruh penyelenggara pendidikan yang berada di kota Surabaya. Dana BOPDA dipakai untuk melaksanakan setiap program/ kegiatan yang di adakan oleh sekolah. Besaran dana BOPDA untuk para murid SDN Tembok Dukuh adalah Rp,29.000/murid setiap bulannya. Di SDN Tembok Dukuh ini telah mengalami kendala dalam proses pencairan yaitu adanya keterlambatan pencairan dana BOPDA dari pemerintah kota Surabaya kepada SDN Tembok Dukuh. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi program BOPDA di SDN Tembok Dukuh sudah baik, karna komite sekolah di SDN Tembok Dukuh telah menjalankan penyaluran dana BOPDA sesuai dengan peraturan Walikota Surabaya yang berlaku.Saran yang diberikan untuk penelitian ini adalah agar program bisa berjalan baik, maka sebagai pemerintah kota Surabaya perlu mewujudkan dengan baik adanya sekolah gratis yang dananya diambil dari dana APBD kota Surabaya. Sehingga, masyarakat yang asli KK Surabaya dapat menjangkau dan menerima dana bantuan BOPDA untuk kepentingan pendidikan yang ada di sekolah.Kata kunci: Pendidikan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA)
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NO 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT RINO SUBANGKIT
Publika Vol 4 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n1.p%p

Abstract

Keberadaaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Indonesia sering menjadi sorotan publik, khususnya dalam bidang tata kelola ruang kota. Untuk itu, dibutuhkan peran pemerintah dalam menata dan mengatur keberadaan PKL, khususnya di Kota Surabaya yang jumlahnya tiap tahun semakin bertambah dan melanggar Perda Kota Surabaya No 2 tahun 2014. Salah satu upaya Pemkot Surabaya adalah dengan melakukan relokasi PKL di Sentra Ikan Bulak pada tahun 2012. Tujuannya adalah mengatur para PKL untuk berjualan ditempat yang legal, lebih tertib, teratur. Ditambah dengan beberapa fasilitas dan kemudahan yang diberikan secara gratis di Sentra Ikan Bulak. Setelah 2 tahun pasca relokasi dilakukan, program relokasi tidak berjalan maksimal, karena kondisi SIB yang sepi ditinggal para pedagang. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana implementasi relokasi PKL di SIB, Kecamatan Bulak.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan data kualitatif berdasarkan konsep Miles dan Huberman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi program relokasi PKL di Sentra Ikan Bulak, Kecamatan Bulak Surabaya yang dapat dilihat dari empat faktor yaitu faktor komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi.Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi relokasi PKL di Sentra Ikan Bulak dilihat dari faktor komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi sudah berjalan dengan baik dan diwujudkan dalam bentuk penyampaian informasi yang terarah, sumber daya yang mencukupi dan dilakukan dengan pendekatan yang persuasif. Sehingga berdampak pada lancarnya proses relokasi PKL yang berlangsung secara tertib, aman dan tidak menimbulkan korban jiwa antara Petugas Aparat dengan Pedagang, meskipun memakan waktu yang lama dan terdapat reaksi penolakan yang keras dari pedagang pada awalnya.Kata kunci: Implementasi Relokasi, Pedagang Kaki Lima, Sentra Ikan Bulak.
EFEKTIVITAS PELAYANAN ANGKUTAN BUS SEKOLAH GRATIS OLEHDINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BLITAR USWATUL FITROH
Publika Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n2.p%p

Abstract

Salah satu bentuk pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah pelayananjasa transportasi/angkutan. Namun saat ini, angkutan umum (angkutan kota) cenderungditinggalkan oleh masyarakat dikarenakan minimnya tingkat pelayanan yang diberikan olehoperator angkutan kota. Melihat kondisi pelayanan angkutan kota yang semakin rendah,sehingga mempengaruhi para pelajar yang lebih memilih menggunakan sepeda motor saat kesekolah daripada menggunakan angkutan kota. Semakin banyaknya para pelajar yangmengendarai sepeda motor menyebabkan angka pelanggaran lalu lintas dan angka kecelakaanyang semakin tinggi. Menanggapi fenomena tersebut, Pemerintah Kota Blitar dan DinasPerhubungan Kota Blitar menyediakan sarana angkutan bus sekolah gratis. Dalam pelaksanaanpelayanan angkutan bus sekolah gratis tersebut, perlu diukur keefektifannya denganmenggunakan indikator-indikator dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015yang terdiri dari: (1) Keamanan, (2) Keselamatan, (3) Kenyamanan, (4) Keterjangkauan (5)Kesetaraan, dan (6) Keteraturan. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat rumusan masalahmengenai efektivitas pelayanan angkutan bus sekolah gratis oleh Dinas PerhubunganKomunikasi dan Informatika Kota Blitar.Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dan penelitian ini dilakukan diAngkutan Bus Sekolah Gratis dengan teknik pengumpulan data kuesioner, observasi danwawancara. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Insidental.Sampel yang digunakan berjumlah 81 penumpang angkutan bus sekolah gratis. Teknik analisisdata yang digunakan dalam penelitian ini antara lain analisis data kuantitatif dan analisis datadeskriptif.Hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa indikator yang memiliki nilai prosentasetertinggi adalah indikator keterjangkauan (96,8%), yang kedua adalah indikator keamanan(87,9%), selanjutnya indikator kenyamanan (86,2%), indikator keteraturan (84%), indikatorkeselamatan (82,3%) dan indikator kesetaraan (61%). Sehingga diperoleh prosentase rata-rataefektivitas pelayanan sebesar 83,5% yang berada pada kategori sangat efektif, yang artinyapelayanan angkutan bus sekolah gratis oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaKota Blitar telah berjalan baik dan sangat efektif.Kata Kunci: Efektivitas, Pelayanan, Angkutan Bus Sekolah Gratis
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT DI DESA BAJULAN KECAMATAN LOCERET KABUPATEN NGANJUK WELLA REGA EVTASARI
Publika Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n2.p%p

Abstract

Partisipasi masyarakat menjadi prasyarat utama yang mencakup semua aspek pelaksanaan pembangunan daerah mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Masyarakat menjadi posisi yang penting dalam proses pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Demikian pula untuk program pemerintah seperti Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Di Desa Bajulan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik Snowball Sampling. Sementara itu, fokus penelitian ini adalah Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Di Desa Bajulan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk yang dilihat dari bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat dan partisipasi dalam evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Di Desa Bajulan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk sudah cukup baik dilihat dari pelibatan masyarakat dalam dalam terbentuknya suatu lembaga masyarakat, serta adanya sumbangsih pemikiran dari para anggota untuk memajukan suatu program/kegiatan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan seperti partisipasi tenaga dalam pembersihan semak, pemanenan getah pinus, pengamanan hutan, dan partisipasi harta benda secara swadaya. Partisipasi dalam pengambilan manfaat mendapatkan tambahan penghasilan dari tanaman yang dikelolanya untuk dijual sendiri. Pada partisipasi dalam evaluasi, pihak yang berwenang menilai yaitu dari tingkat Perhutani KPH Kediri bersama Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM). Namun, dari beberapa kegiatan masih terdapat beberapa kekurangan terkait program ini seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan dalam pengambilan keputusan terlalu didominasi oleh pihak perhutani dalam pembentukan perjanjian kerjasama dan lebih mengutamakan SOP daripada kebutuhan masyarakat. Kata Kunci : Partisipasi, Partisipasi Masyarakat, Program
PERAN DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH (DEKRANASDA) KABUPATEN JOMBANG DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) TERRY LAUNA ERMALIA
Publika Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n2.p%p

Abstract

Pembangunan nasional pada bidang ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. Sejalan dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam membangun potensi daerahnya. Salah satu yang menjadi potensi di tiap daerah adalah keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Jombang menjadikan UMKM sebagai potensi unggulan daerah. Upaya pengembangan UMKM di Jombang selain dilakukan oleh SKPD terkait juga dilaksanakan oleh Dekranasda. Dekranasda Jombang berperan sebagai mitra pemerintah dalam membina dan mengembangkan UMKM khususnya di bidang kerajinan. Atas dasar inilah, maka perlu dideskripsikan mengenai peran Dekranasda Jombang dalam mengembangkan UMKM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada pada anggota UMKM yang secara langsung merasakan peran Dekranasda. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah Ketua dan pegawai Dekranasda Jombang, anggota UMKM, Ketua ataupun staf dari Dinas Koperasi dan UMKM serta Ketua ataupun staf dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu peran Dekranasda Jombang sudah dilaksanakan sesuai dengan fungsinya yaitu yaitu Merumuskan Rencana dan Penyusunan Program Kerja Kegiatan bidang-bidang, Pengembangan usaha kerajinan, Mengkoordinasi usaha promosi dan pemasaran, Pelatihan pendidikan sumber daya potensi di bidang kerajinan, Perencanaan, pengumpulan data anggota, Pembinaan terhadap peningkatan dan pengembangan usaha kerajinan, dan Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan instansi Pemerintah Kabupaten Jombang. Dekranasda sudah melakukan pembinaan dan pelatihan kepada anggota UMKM melalui anggota SKPD terkait. Dekranasda Jombang juga memfasilitasi UMKM dalam hal promosi produk UMKM baik melalui showroom, pameran dan even serta mengkoordinasikan semua SKPD yang ada disesuaikan dengan bidangnya untuk mengembangkan UMKM. Kata kunci : peran Dekranasda, pengembangan UMKM
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PEMBUATAN SURAT PINDAH DATANG ANTAR KABUPATEN/KOTA ATAU ANTAR PROVINSI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDOARJO SINDY YULIA ROSALINDA
Publika Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n2.p%p

Abstract

Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Sidoarjo, setiap penduduk yang bermaksud pindah datang dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo wajib melaporkan diri ke Satuan Kerja Urusan Administrasi Kependudukan. Surat Pindah Datang ini akan dijadikan dasar dalam pembuatan KTP baru dan KK (Kartu Keluarga). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dituntut untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat untuk mewujudkan kepuasan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah mengatur aspek penilaian kepuasan melalui Survei Kepuasan Masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 yang memuat 9 aspek penelitian yakni Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Maklumat Pelayanan, dan Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 93 orang pemohon. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan pembuatan surat pindah datang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara garis besar dapat dikatakan baik karena perolehan nilai dalam masing- masing indikator yakni pada Persyaratan Pelayanan 77,96%, Prosedur pelayanan 79,64%, Waktu Pelayanan 78,12%, Biaya/Tarif 83,76%, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 82,8%, Kompetensi Pelaksana 81,67%, Perilaku Pelaksana 83%, Maklumat Pelayanan 81,07%, Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 80,86%. Secara keseluruhan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan sebesar 81,05% atau dinyatakan “Puas”. Kata Kunci: Surat Pindah Datang, Pelayanan Publik, Survei Kepuasan Masyarakat, Kepuasan Masyarakat.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEMITRAAN USAHA PADA PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN MINIMARKET DI KABUPATEN SIDOARJO (Studi Kasus Di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo) VINA RACHMAYA
Publika Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n2.p%p

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan kemitraan usaha pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan Minimarket di Kabupaten Sidoarjo Studi Kasus di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling dan Accidental Sampling. Sementara itu, fokus penelitian ini yaitu dua variabel dari Merilee S. Grindle meliputi isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan mencakup: 1) Kepentingan- kepentingan yang mempengaruhi; 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan; 3) Derajat perubahan yang diinginkan; 4) Kedudukan pembuat kebijakan; 5) Pelaksana program; dan 6) Sumberdaya yang dikerahkan. Sementara itu, konteks implementasinya terdiri dari: 1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat; 2) Karakteristik lembaga dan penguasa; 3) Kepatuhan dan daya tanggap.Hasil penelitian dari variabel isi kebijakan menunjukkan bahwa: 1) kepentingan dari pelaksana kemitraan usaha yakni pihak minimarket sesuai keputusan dari kantor pusat yang berlokasi di Jalan Erlangga Sidoarjo; 2) Manfaat dari kemitraan usaha ini sepenuhnya belum bisa dirasakan oleh pedagang kecil eceran di sekitar minimarket; 3) Derajat perubahan yang diinginkan dari sisi pedagang menginginkan agar tarif sewa ruang usaha tidak semakin mahal; 4) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2011 menjadi instrumen bagi pemerintah dalam mengatur urusan kemitraan usaha; 5) Pelaksana program kemitraan usaha ini adalah Diskoperindag dan ESDM Kabupaten Sidoarjo, pihak minimarket, dan pedagang kecil eceran disekitar lokasi minimarket; 6) Sumberdaya yang dikerahkan masih sangat terbatas. Sedangkan dari variabel lingkungan kebijakan menunjukkan bahwa: 1) kekuasaan, kepentingan dan strategi Diskoperindag adalah sebagai instansi yang melakukan pembinaan dan pengawasan, dan tidak ada strategi khusus untuk menegakkan kemitraan usaha di Kecamatan Sidoarjo; 2) Karakteristik Diskoperindag cenderung pasif dalam melakukan tugas pembinaan kemitraan usaha sedangkan rezim yang berkuasa mempengaruhi kebijakan kemitraan usaha ini dengan adanya mandat dari bupati agar tidak membatasi investor yang masuk; 3) Kepatuhan dan respon pihak minimarket masih rendah dalam menjalankan kemitraan usaha di Kecamatan Sidoarjo. Kata Kunci: Implementasi, Minimarket, Kemitraan Usaha
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH No 07 TAHUN 2012 KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BOJONEGORO (Studi Kasus Penanggulangan Bencana Banjir Bengawan Solo) HERU INDRA KISWANTO
Publika Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n2.p%p

Abstract

Bojonegoro merupakan daerah yang tingkat kerawanan bencananya tinggi, karena hampir setiap wilyahnya rawan terjadi bencana. Bencana banjir bengawan solo merupakan bencana dengan tingkat kerugian tertinggi diantara jenis kebencanaan lain yang melanda Kabupaten Bojonegoro. Hal inilah yang mendorong pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerbitkan Peraturan Daerah no 07 tahun 2012 tentang penanggulangan bencana. Dengan tujuan agar terselengaranya penanngulangan bencana yang sistematis terpadu dan terkordinasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh diskripsi tentang implementasi peraturan daerah no 07 tahun 2012 Kabupaten Bojonegoro Tentang Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Penanggulangan Bencana Banjir Bengawan Solo) Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini terdiri dari Kepala beserta staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro dan masyarakat yang diambil dengan metode Snowball Sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data yaitu wawancara semi terstruktur, observasi langsung, dan dokumentasi,. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan perda tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bojonegoro yang dilihat dari 6 variabel Van Matter dan Van Horn yaitu 1) ukuran dan tujuan kebijakan yang dicapai belum sesuai dengan target yang ditetapkan, karena penanggulangan bencana yang dilakukan hanya mampu menurunkan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana dan belum mampu menurunkan jumlah kejadian bencana 2) sumber daya manusia masih kurang, sedangkan keuangan maupun sumber daya waktu telah tercukupi, 3) karakteristik agen pelaksana baik pelaksana utama maupun pelaksana pendukung sudah mengerjakan tugas sesuai dengan tugasnya masing-masing., 4) disposition BPBD Bojonegoro mendukung secara maksimal pelaksanaan Penanggulangan Bencana, 5) komunikasi antara organisasi sudah berjalan baik hanya saja komunikasi dengan masyarakat belum berjalan baik dan 6) lingkungan eksternal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan adalah lingkungan ekonomi adanya aktivitas penambangan pasir ilegal di sepanjang aliran bengawan solo, lingkungan sosial keenganan masyarakat untuk dievakuasi dan lingkungan politik dukungan dari Bupati Bojonegoro serta anggota DPR Bojonegoro. Saran yang dapat diberikan yaitu menambah jumlah petugas BPBD Bojonegoro, melakukan sosialisasi lebih lebih intensif, mengagendakan simulasi bencana secara rutin, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan, dan memberlakukan sanksi yang tegas terhadap aktivitas penambangan pasir ilegal. Kata kunci : Implementasi, Penanggulangan Bencana

Page 50 of 129 | Total Record : 1286

 48   49   50   51   52 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2026) Vol. 13 No. 1 (2025) Vol. 12 No. 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol. 8 No. 3 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 8 No 1 (2020) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 7 No 1 (2019) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol. 6 No. 3 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2018) Vol 5 No 6 (2017) Vol 5 No 5 (2017) Vol 5 No 4 (2017) Vol 5 No 3 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 11 (2016) Vol 4 No 10 (2016) Vol 4 No 9 (2016) Vol 4 No 8 (2016) Vol 4 No 7 (2016) Vol 4 No 6 (2016) Vol 4 No 5 (2016) Vol 4 No 4 (2016) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol 3 No 8 (2015) Vol 3 No 7 (2015) Vol 3 No 6 (2015) Vol 3 No 5 (2015) Vol 3 No 4 (2015) Vol 3 No 3 (2015) Vol 3 No 2 (2015) Vol 3 No 1 (2015) Vol 2 No 3 (2014) Vol 2 No 2 (2014) Vol 2 No 1 (2014) Vol 1 No 3 (2013) Vol 1 No 2 (2013) Vol 1 No 1 (2013) More Issue