cover
Contact Name
Suci Megawati
Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id
Phone
+6281342706458
Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Publika
ISSN : -     EISSN : 2354600X     DOI : https://doi.org/10.26740/publika.v9n2
Core Subject : Social,
PUBLIKA is available for free (open access) to all readers. The articles in PUBLIKA include developments and researches in Public Policy, Public Management, and Local Administration (theoretical studies, experiments, and its applications).
Articles 1,286 Documents
EFEKTIVITAS SITEM ELECTRONIC MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN (E- Musrenbang) DI KECAMATAN TAMBAKSARI KOTA SURABAYA RENY DWI KARUNIAWATI
Publika Vol 4 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n4.p%p

Abstract

Abstrak E-musrenbang merupakan sistem perencanaan pembangunan nasional yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dimana usulan pembangunan dari masyarakat tidak dilakukan secara manual tetapi difasilitasi oleh sistem aplikasi (online) yang bisa diakses di website musrenbang.surabaya.go.id. Munculnya e-musrenbang ditandai dengan banyaknya permasalahan tentang banyaknya usulan yang masuk dalam bentuk cetak (hard copy), proses rekapitulasi yang lama dan anggaran yang diberikan tidak tepat sasaran. Oleh karena itu mulai Tahun 2009 Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya menciptakan inovasi berbentuk electronic government yang disebut dengan e- musrenbang untuk membantu merencanakan pembangunan di Kota Surabaya yang mengacu pada Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tantang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Salah satu instansi pemerintahan yang menerapkan sistem e- musrenbang adalah Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas sistem e-musrenbang di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya yang mengacu pada variabel pengukuran efektivitas yang meliputi sistem quality, information quality, service quality, user, user satisfaction, dan net benefits (DeLone & McLean, 2003). Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 51 orang dari populasi 104 orang. Sedangkan Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner, observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sistem e-musrenbang di kecamatan Tambaksari Kota Surabaya dapat dikatakan sangat efektif. Hal ini dapat dilihat dari penilaian setiap sub variabel dengan rincian skor sistem quality 87,7%, information quality 87,2%, service quality 87,1%, user 87,8%, user satisfaction 86,5%, dan net benefits 88,2%. Berdasarkan hasil prosentase nilai responden tersebut maka efektivitas sistem e-musrenabng di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya dapat diakatakan sangat efektif. Kata Kunci : Efektivitas, Electronic Government, Electronic Musrenbang
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU KHADIJAH KELURAHAN KEJAWANPUTIH TAMBAK KECAMATAN MULYOREJO KOTA SURABAYA SULUSI MAIZU
Publika Vol 4 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n4.p%p

Abstract

Abstrak Kebijakan Pos Paud Terpadu adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak usia nol sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Program Pos PAUD Terpadu diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2008 tentang Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu. Pos PAUD Terpadu Khadijah dipilih karena permasalahan implementasinya yang komplek, permasalahan tersebut menyangkut ketepatan fasilitas pembelajaran serta kurang dukungan dari masyarakat untuk berjalannya program. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program Pos PAUD Terpadu Khadijah Kelurahan Kejawanputih Tambak Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Sementara itu, fokus penelitian ini menggunakan model implementasi Edward III yang meliputi: 1) Variabel Komunikasi; 2) Variabel Sumber Daya; 3) Variabel Disposisi atau Sikap; 4) Variabel Struktur Birokrasi; Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Program Pos PAUD Terpadu Khadijah cukup berhasil, ini dapat dilihat dari 1) Variabel Komunikasi, dalam penyampaian informasi program Pos PAUD Terpadu disampaikan melalui sosilasisasi dilakukan rutin setiap satu bulan sekali terkait dengan informasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. 2) Sumber daya manusia, para pendidik sebanyak 8 orang, hal tersebut sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Sumber daya anggaran terdapat dari berbagai pihak yaitu PNPM Mandiri, orangtua melalui SPP, BOP Provinsi dan BOP Kota. Sumber daya fasilitas, sarana dan prasarana yang digunakan untuk ruangan pembelajaran berada dilantai dua sehingga membahayakan peserta didik. Peralatan menunjang untuk pembelajaran seperti Alat Pembelajaran Edukasi (APE) terlihat berserakan digudang. 3) Variabel Disposisi atau sikap, sikap bunda sangat kreatif dalam memberikan pmbelajaran 4) Variabel Struktur Birokrasi, Standar Operating Prosedures (SOPs) yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Terdapat variabel yang dominan untuk menyukseskan Pos PAUD Terpadu Khadijah ialah variabel Disposisi atau sikap. Kendala yang terjadi seputar kurangnya fasilitas yang disediakan serta permasalahan bunda yang membawa anaknya untuk mengajar. Dengan demikian, sebaiknya ada pergantian ruangan dilakukan ditempat yang aman untuk anak-anak serta lebih berkomitmen lagi dalam melaksanakan program, sehingga dapat sesegera mungkin untuk mencapai tujuannya. Kata Kunci: Implementasi, program Pos PAUD Terpadu
PENERAPAN KECAMATAN INTRANET DI KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO IZZATUL MUFIDAH
Publika Vol 4 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n4.p%p

Abstract

Abstrak Tuntutan akan penyelenggaran pemerintah yang baik diarahkan pada terwujudnya efisiensi, efektivitas, dan clean government. Selaras dengan hal tersebut, pemerintah menyadari bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien harus dilakukan langkah-langkah perubahan salah satunya dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi komunikasi. Kecamatan Sukodono membuat inovasi Kecamatan Intranet yang merupakan “website internal” antara kecamatan Sukodono dan 19 desa. Inovasi ini ditujukan untuk memberikan pelayanan administrasi agar lebih mudah dan untuk mewujudkan penyampaian informasi dan komunikasi, e-mailing dan sharing data antara pemerintah desa dengan kecamatan secara elektronik, serta mewujudkan pengelolaan surat menyurat dan pengarsipan secara elektronik di sekretariat Kecamatan Sukodono. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan fokus yang digunakan pada penelitian penerapan kecamatan intranet di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo adalah delapan elemen sukses manajemen proyek e-Government yaitu political environment, leadership, planning, sstakeholders, budget, technology dan innovation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kecamatan intranet di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo sudah berjalan dengan baik meskipin belum maksimal karena masih terdapat beberapa kendala. Hal ini dilihat dari elemen political environtment yang termasuk dalam tipe proyek Buttom Up Project (BUP), elemen leadership yaitu peran dan tanggung jawab camat sebagai pemimpin sudah cukup baik, elemen planning yaitu perencanaan awal penerapan kecamatan intranet berasal dari masalah administrasi pemerintahan di kecamatan dan desa, elemen stakeholders yang mendukung penuh dan menjalankan perannya dengan baik, elemen transparency/visibility dibuktikan dengan adanya rapat koordinasi satu minggu sekali, elemen budget yaitu anggaran yang berasal dari kecamatan dan APBDes, elemen technology sudah baik meskipun jaringan terkadang mengalami trouble, dan elemen innovation yaitu akan dikembangkan lagi menjadi pelayanan online. Kata Kunci: electronic government, intranet.
MODEL  PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KONSEP PERTANIAN PERKOTAAN (URBAN FARMING)  (Studi Pada Kelompok Tani Elok Mekar Sari Kelurahan Semolowaru Kota Surabaya) ATIKA KRISNAWATI
Publika Vol 4 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n4.p%p

Abstract

Abstrak Pemberdayan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pertanian mencanangkan konsep pertanian perkotaan (urban farming) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep pertanian perkotaan merupakan program yang dicetuskan sebagai upaya untuk tetap menjaga kualitas hidup yang memang didesain untuk dikembangkan di perkotaan padat yang tidak mempunyai jumlah lahan kosong yang besar. Konsep pertanian perkotaan telah menyebar di 31 Kecamatan di Surabaya, termasuk juga pada Kelompok Tani Elok Mekar Sari Kelurahan Semolowaru. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengamati dan mendeskripsikan suatu keadaan tentang model pemberdayaan masyarakat melalui konsep urban farming pada Kelompok Tani Elok Mekar Sari Kelurahan Semolowaru Kota Surabaya dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara itu untuk pengambilan sumber data menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data yang dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk mendeskripsikan model pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan model agen pembaharu dengan pendekatan CIPOO (context-input-process output dan outcome). Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pemberdayaan masyarakat jika dilihat dengan pendekatan CIPOO beberapa pendekatan belum terpenuhi. Jika dilihat dari segi aspek kelembagaan, aspek sistem manajemen, aspek organisasi dan aspek penguasaan materi pemberdayaan pada Kelompok Tani Elok Mekar Sari sebagai agen pembaharu sudah berjalan dengan baik hal ini ditandai dengan telah tersusunnya program kerja. Berdasarkan input-process dan output-outcome sudah baik hal ini ditandai dengan peningkatan produktivitas, akan tetapi masalahnya adalah minimnya sumberdaya manusia dan tempat yang digunakan sebagai tempat produksi. Sebagai agen pembaharu Kelompok Tani Elok Mekar Sari berada pada tahap keberdayaan II, yaitu sebagai mitra/pendamping dalam implementasi program pendampingan masyarakat. Hal ini ditandai dengan terus berjalannya kegiatan pemberdayaan dan telah menjalin kemitraan dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta. Adapun rekomendasi yang bisa diberikan adalah seharusnya Kelompok Tani Elok Mekar Sari bekerja sama dengan kelurahan untuk membentuk susunan AD/ART. Selain itu sebaiknya pemerintah dalam memberikan sosialisasi urban farming kepada masyarakat lebih ditingkatkan, serta lebih berusaha memberikan fasilitas berupa tempat yang digunakan oleh Kelompok Tani Elok Mekar Sari sebagai rumah produksi. Kata Kunci: Model Pemberdayaan, Agen Pembaharu, Urban Farming
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PRODAMAS) KELURAHAN BUJEL KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI (Studi pada RT: 01 RW: 05 Kelurahan Bujel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri) ADE IRAMEIMUNA
Publika Vol 4 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n4.p%p

Abstract

Abstrak Keberhasilan program pembangunan bukan hanya didasarkan pada peran pemerintah, tetapi juga menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Masyarakat perlu diberikan kesempatan untuk memberikan masukan untuk mengurus kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam program fasilitasi pemberdayaan masyarakat (PRODAMAS) di RT: 01 RW:05 Kelurahan Bujel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu pada kegiatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari dokumentasi, arsip – arsip, literature, dan buku yang berkaitan dengan focus penelitian. Teknik pegumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: 1) tahap perencanaan, masyarakat aktif memberikan ide – ide, usulan, dan saran. 2) pada tahap pelaksanaan, masyarakat mempunyai rasa pemilik proyek sehingga masyarakat gotong – royong membantu pekerja, meskipun sudah ada tukang untuk mengerjakannya. 3) pada tahap pemanfaatan, PRODAMAS tidak hanya dalam bentuk pembangunan saja, namun juga pengadaan barang. Dari pembangunan pavingisasi, penerangan lampu masuk gang, dan penutupan saluran air sangat bermanfaat bagi semua warga bukan hanya warga RT: 01, selain itu pengadaan barang berupa tenda, sound sistem, tikar, dan sajadah masjid juga sangat bermanfaat untuk warga RT:01. Ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki yaitu masih perlu bentuk sumbangan dalam bentuk sumbangan lahan untuk tempat barang – barang PRODAMAS, keaktifan partisipasi perempuan dapat ditingkatkan lagi, dan untuk pengadaan barang sebaiknya berupa barang yang dapat digunakan sebagai peluang usaha. Kata kunci: partisipasi masyarakat, program fasilitasi pemberdayaan masyarakat (PRODAMAS)
DAMPAK KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DI SMPN 1 KAUMAN KABUPATEN TULUNGAGUNG MENTARI OKTA WIJI U
Publika Vol 4 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n4.p%p

Abstract

Abstrak Kebijakan sertifikasi guru adalah suatu program yang dilaksanakan melalui LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah dengan pemberian sertifikat kepada guru yang telah berhasil mengikuti program tersebut. Kebijakan sertifikasi guru diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan. Kebijakan sertifikasi guru di SMPN 1 Kauman dipilih karena merupakan salah satu SMPN yang memperoleh penghargaan sebagai sekolah berintegritas yang diberikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak kebijakan sertifikasi guru SMPN 1 Kauman Kabupaten Tulungagug. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Sementara itu, fokus penelitian ini menggunakan model analisis dampak riset kebijakan publik Thomas J. Cook dan Frank P. Schioli Jr yang menganalisis dampak dengan menelusuri program, tujuan, kegiatan yang dilakukan, dan kriteria efektifitas. Berdasarkan hasil penelitian dampak kebijakan sertifikasi guru SMPN 1 Kauman terdapat dampak yang dikehendaki yaitu; 1) kemampuan dan kompetensi guru menjadi lebih baik; 2) guru lebih profesional dan disiplin dalam profesinya; 3) kesejahteraan guru menjadi lebih meningkat; 4) guru lebih termotivasi meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi; 5) pengakuan atas kinerja guru. Sedangkan dampak yang tidak dikehendaki dari kebijakan sertifikasi guru ialah guru lebih banyak menuruti keinginannya sebagai individu konsuntif dan guru cepat berpuas diri dengan apa yang telah dicapai sehingga tidak mengembangkan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki. Dengan demikian, asumsi guru yang menganggap sertifikasi sebagai tujuan akhir dari kemampuan guru mengakibatkan guru cepat puas setelah menerima sertifikasi tersebut. Sebaiknya, kedepannya guru menganggap sertifikasi guru sebagai titik awal dalam peningkatan kemampuan dan ketrampilan profesional sebagaimana standar dari pemerintah bagi guru yang diharapkan mampu diaplikasikan untuk sekolahnya guna meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan.Kata Kunci: Dampak Kebijakan, Sertifikasi Guru
DAMPAK PROGRAM KAMPUNG BERSIH DI KABUPATEN TULUNGAGUNG (Studi Pada RW 03 Dusun Ngreco Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung) ADILINA PUTRI DAMAYANTI
Publika Vol 4 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n4.p%p

Abstract

Abstrak Program Kampung Bersih adalah program kerja pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam rangka upaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup. Tujuan Program Kampung Bersih adalah untuk mengubah pola dan perilaku masyarakat dalam mengelola kebersihan, keteduhan dan kesehatan di lingkungan tempat tinggalnya, serta mewujudkan lingkungan permukiman yang bersih, teduh, indah, sehat dan nyaman. Program Kampung Bersih diatur dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Program Kampung Bersih. Program Kampung Bersih di RW 03 Dusun Ngreco Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung dipilih karena merupakan salah satu RW yang ada di Desa Sobntoro dengan pengelolaan lingkungan yang sangat baik, dibuktikan bahwa RW 03 Dusun Ngreco menjadi pemenang peringkat pertama Program Kampung Bersih secara berturut-turut pada tahun 2014 dan 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dampak Program Kampung Bersih di Kabupaten Tulungagung (Studi pada RW 03 Dusun Ngreco Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purpose sampling. Sementara itu, fokus penelitian ini menggunakan model analisis dampak kebijakan publik yang meliputi: 1) Dampak Individual; 2) Dampak Organisasional; 3) Dampak terhadap Masyarakat; 4) Dampak terhadap Lembaga dan Sistem Sosial. Berdasarkan hasil penelitian Dampak Program Kampung Bersih di RW 03 Dusun Ngreco cukup berhasil, dilihat dari: 1) Dampak Individu, meningkatkan kesadaran masing-masing individu terhadap pengelolaan lingkungan dan meningkatkan tingkat pendapatan, kenyamanan serta kesehatan terhadap masing-masing individu di RW 03 Dusun Ngreco. 2) Dampak Organisasional, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan kelompok pengrajin sampah bekas. Adanya kelompok pengrajin sampah bekas di RW 03 Dusun Ngreco, menjadikan lingkungan menjadi bersih. 3) Dampak Masyarakat, mempengaruhi semangat dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar tempat tinggal dan meningkatkan pendapatan, kesehatan serta kekompakan masyarakat RW 03 Dusun Ngreco. 4) Dampak Lembaga dan Sistem Sosial, meningkatkan pendapatan lembaga ekonomi yaitu masyarakat dan kelompok pengrajin sampah bekas dan lembaga sosial yaitu rukun sosial yang ada di RW 03 Dusun Ngreco. Hambatan yang terjadi seputar kurangnya pelatihan-pelatihan bagi para kelompok pengrajin sampah bekas di RW 03 Dusun Ngreco. Dengan demikian, diharapkan pemerintah desa maupun pemerintah daerah memberikan pelatihan-pelatihan bagi para kelompok pengrajin sampah bekas, sehingga dapat segera mungkin untuk mencapai tujuannya. Kata Kunci: Dampak Kebijakan, Program Kampung Bersih
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)  BIDANG KESEHATAN DI DESA KALIANYAR KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN NGANJUK RIZAL NUR ARDIANSYAH
Publika Vol 4 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n4.p%p

Abstract

ABSTRAK Salah satu program pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan. Program ini dikeluarkan berdasarkan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Desa Kalianyar Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu Desa yang mempunyai jumlah KSM yang cukup banyak yakni sejumlah 113 orang dan adanya jumlah penderita anak dengan kategori batas garis merah (BGM) yakni sejumlah 20 orang. Hal ini perlu diadakan sebuah kajian yang mendalam tentang pelaksanaan PKH di Desa Kalianyar, mengingat program ini telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) bidang kesehatan di Desa Kalianyar Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk. Jenis pendekatan yang digunakan adalah deskriptif. Subjek penelitian ini terdiri dari Pendamping PKH Desa Kalianyar, Bidan Desa Kalianyar, dan masyarakat penerima PKH di Desa Kalianyar. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini mendeskripsikan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) bidang kesehatan di Desa Kalianyar Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk dapat dilihat dari enam indikator keberhasilan implementasi yaitu, standar, tujuan, dan sasaran kebijakan belum sesuai dengan standar, tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kedua, masih terdapat kendala pada sumber daya manusia yaitu partisipasi Pemerintah Desa dan jumlah Bidan Desa yang kurang, sumber daya finansial yaitu perlu adanya penambahan sumber dana, dan sumber daya waktu yang sering mengalami keterlambatan dalam penyaluran dana bantuan. Ketiga, karakteristik agen pelaksana sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Keempat, disposisi implementor adanya dukungan positif dari para pelaksana program. Kelima, koordinasi yang dilakukan oleh para pelaksana program sudah berjalan dengan baik, komunikasi yang disampaikan implementor sudah dilaksanakan dengan baik terbukti dengan adanya sosialisasi yang dilakukan. Keenam, lingkungan sosial dalam penelitian ini adalah respons positif yang diberikan oleh warga Desa Kalianyar, lingkungan politik yaitu adanya dukungan dari Kepala Desa, Camat dan Bupati, dan lingkungan ekonomi sangat memberi pengaruh. Saran Pendamping dan Bidan Desa lebih intensif dan tegas dalam memberikan sosialisasi kepada KSM, Kepala Desa dan Pamong Desa harus mendukung PKH di Desa Kalianyar dan perlu adanya tambahan dana dalam PKH di Desa Kalianyar. Kata kunci : Implementasi, Program Keluarga Harapan, Kesehatan
EFEKTIVITAS PELAYANAN TRANSPORTASI DI DJAWATAN ANGKOETAN MOTOR REPOEBLIK INDONESIA (DAMRI) SURABAYA (STUDI KASUS PADA BUS DAMRI ANGKUTAN PEMADU MODA RUTE GRESIK – BANDARA JUANDA PULANG PERGI) SEPTIN AUKHAINA YUSLIKA
Publika Vol 4 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n4.p%p

Abstract

Abstrak Pelayanan transportasi darat merupakan sarana pelayanan umum yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk memudahkan mobilisasi masyarakat dalam menjalankan setiap kegiatan yang dilakukan. Pada dasarnya angkutan umum berorientasi pada kenyamanan dan keamanan sehingga dapat bersaing dengan pengguna angkutan pribadi sebagai solusi alternatif sarana transportasi. Seperti dalam Undang – Undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 3 yang mendefinisikan bahwa transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan Nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Sebagai pelopor utama munculnya pelayanan umum angkutan darat yakni Perum Damri telah memberikan berbagai macam bentuk pelayanan angkutan darat seperti menciptakan bus khusus bandara. Bus bandara merupakan salah satu segmen pelayanan yang berorientasi dari dan ke Bandara. Tujuan munculnya bus bandara ini adalah untuk memudahkan akses masyarakat yang ingin menuju bandara khususnya yang tidak mempunyai kendaraan pribadi dengan biaya yang relatif terjangkau serta keamanan maupun kenyamanan yang terjamin. Pengukuran efektivitas pada penelitian ini menggunakan enam indikator yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan yaitu keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkaua, kesetaraan , dan keteraturan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik random sampling dengan menggunakan rumus slovin dengan mengambil sampel sebanyak 98 penumpang dari 7.080 populasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah kuesioner, observasi dan wawancara. Hasil dalam tiap indikator penelitian ini yaitu keamanan (81,73%), keselamatan (77,71%), kenyamanan (74,94%), keterjangkauan (87,55%), kesetaraan (59,28%), dan keteraturan (84,28%). Dari keenam indikator tersebeut diperoleh nilai sebesar 78,65% yang berada dalam kelas interval 61% - 80% dengan kategori efektif. Sehingga hasil dalam penelitian efektivitas pelayanan transportasi di DAMRI Surabaya studi kasus pada bus khusus bandara rute Gresik – Bandara Juanda PP dapat dikatakan sudah berjalan efektif. Kata Kunci: Efektivitas, Pelayanan, Bus Bandara
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DI KOTA MALANG (STUDI PADA KUBE WARATAMA 1 DI KELURAHAN BURING KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG) PRANESTITI EMBANARAS
Publika Vol 4 No 5 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n5.p%p

Abstract

Abstrak Partisipasi masyarakat merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Suatu program dinyatakan berhasil apabila masyarakat yang bersangkutan ikut berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan pemerintah. Asumsi dasar pentingnya partisipasi masyarakat dalam suatu program pembangunan yaitu karena masyarakat merupakan pihak yang paling mengetahui masalah yang sedang dihadapi dan kebutuhan yang diperlukan. Begitu juga dalam menentukan keberhasilan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di KUBE Waratama 1 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, partisipasi anggota KUBE sangat diperlukan untuk menentukan keberhasilan program tersebut, sehingga tujuan dari program KUBE dapat tercapai dengan baik. tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendiskripsikan Partisipasi Masyarakat dalam program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kota Malang (Studi pada KUBE Waratama 1 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengambilan sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik Purposive Sampling. Sementara itu, fokus penelitian ini adalah Partisipasi Masyarakat dalam program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kota Malang (Studi pada KUBE Waratama 1 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang) yang dilihat dari macam-macam partisipasi yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat dan partisipasi dalam evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sudah cukup optimal. Namun, perlu adanya beberapa perbaikan dalam beberapa hal antara lain perlu adanya koordinasi jadwal rapat kembali bagi KUBE Waratama 1 agar semua anggota KUBE Waratama 1 dapat hadir, perlu adanya pembentukan kepengurusan kembali bagi KUBE Waratama 1 agar tidak terjadi penumpukan tanggungjawab pada satu pihak, perlu adanya sosialisasi kembali mengenai arti penting KUBE, perlu adanya kegiatan monitoring dan evaluasi yang terjadwal dari pihak Kementrian Sosial Republik Indonesia, dan perlu adanya perhatian lebih dalam proses evaluasi di KUBE Waratama 1 sehingga partisipasi masyarakat selaku anggota KUBE Waratama 1 dapat lebih meingkat. Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Page 54 of 129 | Total Record : 1286