cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
INFORMASI
ISSN : 01260650     EISSN : 25023837     DOI : -
Core Subject : Science, Education,
INFORMASI is an academic journal that centered in communication, is open and welcoming to contributions from the many disciplines and approaches that meet at the crossroads that is communication study. We are interested in scholarship that crosses disciplinary lines and speaks to readers from a range of theoretical and methodological perspectives. In other words, INFORMASI will be a forum for scholars when they address the wider audiences of our many sub-fields and specialties, rather than the location for the narrower conversations more appropriately conducted within more specialized journals. INFORMASI published twice a year (June and December) in Bahasa Indonesia or English.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol 29, No 1 (2003): INFORMASI" : 10 Documents clear
P2KP SEBAGAI SARANA PEMBERDAYAAN UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN Sukidjo sukidjo
Informasi Vol 29, No 1 (2003): INFORMASI
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4526.327 KB) | DOI: 10.21831/informasi.v1i1.7177

Abstract

Kemiskinan merupakan masalah utama dalam pembangunan ekonomi, sehingga pembangunan ekonomi selalu diarahkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang komplek yang bersifat multi dimensi. Kemiskinan dapat berdimensi ekonomi, budaya dan struktural. Oleh sebab itu dalam menanggulangi kemiskinan hendaknya tidak semata-mata dipecahkan dari aspek ekonomi saja, melainkan menggunakan pendekatan yang komprehensif, dan bertumpu pada akar permasalahan penyebab terjadinya kemiskinan tersebut. Banyak program Jaring pengaman Sosial yang telah dilaksanakan untuk menanggulangi kemiskinan, misalnya program bantuan pangan.Llrl', PDM-DKE, dan P2KP., Program P2KP dinilai lebih tepa! untuk masyarakat da/am pengestasan kemiskinan karena sasarannya kelompok, dan bersifat komprehensif baik dengan cara pemberian dana bergulir, dana hibah untuk pelatihan dan dana hibah untuk pembangunan infrastruktur, diberlakukannya prinsip-prinsip. demokrasi, partisipasi, transparansi dan desentralisasi. ' ' " Perwujudan pemberdayaan bagi kelompok miskin terlihat pada pendekatan pembangunan yang beriumpu puda kelompok serta diterapkannya strategi tribina, yang dijabarkan ke dalam pengorganisasian elompok masyarakat, pemberian bantuan dana untlfk modal bergulir, pelatihan dan pembangunan infrastruktur serta kegiatan pendampingan yang berkelanjutan. Kata kunci .' JPS-P2.KP pemberdayaan, kemiskinan
Penilaian Kinerja Perusahaan Melalui Pendekatan "Economic Value Added" Suatu Paradigma Baru Indarto Waluyo
Informasi Vol 29, No 1 (2003): INFORMASI
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3072.446 KB) | DOI: 10.21831/informasi.v1i1.6974

Abstract

Dalam beberapa tahun terakhir Indek Harga Saham Gabungan (IHSG) dan Kapitalisasi pasar di Bursa Efek Jakarta menunjukkan angka yang cukup berarti bila dibanding dengan tahun tahun sebelumnya, ini menunjukkan bahwa pasar modal mempunyai daya tarik tersendiri bag; para investor dewasa ini. Dengan semakin maraknya investor "bermain" di pasar modal, tentunya kompetisi menjadi semakin tajam, dengan semakin tajamnya kompetisi maka diperlukan alat yang lebih akurat dalam mengevaluasi tingkat hasil yang akan diperoleh. Sampat dengan tahun 90-an, alat yang digunakan oleh para investor dalam menilai "kelayakan" investasi mereka adalah ROI (return on investment) dan Rl (residual income). . Tetapi dalam kenyataannya alat penilai ini ban yak mengalami bias. Karena hasil analisanya bias maka mengakibatkan keputusan yang diambil oleh para investor mengalami distorsi. Berdasar pengalaman tersebut maka akhir-akhir ini muncul alat penilai investasi baru yang merupakan penyempurnaan dari alat ukur sebelumnya, yakni yang dikenal dengan nama EVA (Economic Value J4dded). Keistimewaan alat ini adalah tidak hanya semata-mata [nett "dewa "kan laba secara akuntansi, sebab perusahaan yang meraih un tung secara akuntansi belum tentu memberikan keuntungan bagi pemiliknya atau para pemegang sahamnya. Disamping itu alat penilai ini btsa juga digunakan oleh para komisaris untuk menentukan berapa kompensasi yang akan diberikan kepada manajemen atas kinerjanya selama ini,
EVENTSTUDYSEBUAHPENDEKATAN DALAM PENELITIAN AKUNTANSI Sukirno sukirno
Informasi Vol 29, No 1 (2003): INFORMASI
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4042.161 KB) | DOI: 10.21831/informasi.v1i1.7178

Abstract

Event study merupakan . suatu jenis penelitian yang kelahirannya diilhami oleh penelitian Dolley pada tahun 1930. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui reaksi pasar atas terjadinya peristiwa tertentu baik peristiwa ekonomis, politis, sosial, maupun peristiwa lainya. Dalam kaitannya dengan. efisiensi pasar . modal dan teknik analisis pasar, maka event study dapat digunakan untuk menguji hipotesis pasar efisien bentuk semi strong dengan teknik analisis fundamental. Event study dimulai ketika seorang peneliti berusaha 'mencari tahu apakah suatu peristiwa yang terjadi memiliki kandungan informasi ataukah tidak. Apakah peristiwa yang terjadi itu mengakibatkan pasar bereaksi baik reaksi positip atau negatip. Untuk itu seorang peneliti dengan model event study dituntut mampu melakukan identifikasi peristiwa baik peristiwa ekonomis maupun peristiwa nonekonomis secara benar. Walaupun jenis peneluian ini seeara material sudah lahir sejak 1930, namun aplikasi metodologinya tidak ada keseragaman, karena adanya perbedaan beberapa hal dalam penelitian yang menyangkut aspek jenis peristiwa, tujuan penelitian, jenis dan ukuran perusahaan, teknik sampling, jenis data, lingkungan, ketersediaan data dan sebagainya.
PENGARUH JUMLAH UANG YANG BEREDAR, TINGKAT BUNGA, NILAI TUKAR RUPIAH, DAN PENDAPATAN NASIONAL TERHADAP INFLASI DI INDONESIA Ali Muhson
Informasi Vol 29, No 1 (2003): INFORMASI
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3677.589 KB) | DOI: 10.21831/informasi.v1i1.6975

Abstract

Inflasi merupakan gejala ekonomi yang keberadaannya diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebaliknya jika inflasi tidak dapat dikendalikan secara baik dapat berdampak pada merosotnya perekonomian bangsa. Untuk itu kebijakan pengendalian inflasi perlu dilakukan secara tepat. Berkaitan dengan permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengarub jumlah uang yang beredar mempunyai terhadap inflasi, (2) pengaruh nilai tukar rupiah terhadap inflasi, (3) pengaruh tingkat bunga terhadap inflasi, dan (4) pengaruh pendapatan nasional terhadap inflasi. Penelitian ini merupakan penelitian ex post facto yang pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik dokumentasi. Periode data yang diambil antara tahun J 980 sampai dengan 1999. Data tersebut diperoleh dari Laporan Tahun Bank Indonesia dalam terbitan beberapa tahun. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi yang menggunakan model yang dikembangkan oleb Cobb Dauglas. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dengan analisisi regresi metode enter ditemukan bahwa secara bersama-sama terdapat hUDungan yang signifikan antara jUmlah uang yang beredar, tingkat bunga. nilai tukar rupiah. PDB. dan tingkat inflasi. Kontribusi bersamanya sebesar 74% dengan harga F sebesar 9,942 dan pO, 05. Namun demikian secara sendiri-sendiri (parsial) yang memiliki kontribusi yang signifikan terhadap tingkat inflasi hanyalah variabel PDB (t=3.206; po, 05), sedangkan variabel lainnya tidak memiliki kontribusi parsial yang signifikan. Model regresi tersebut juga sudah memenuhi asumsi klasik, yang meliputi asumsi normalitas, homosedastisitas, multikolinearitas, dan otokorelasi. Berdasarkan hasil analisis regresi dengan metode steprwise ditemukan bahwa variabel yang secara nyata berkontribusi terhadap tingkat inflasi adalah PDB (t=3.861; pO, 05) dan nilai tukar rupiah (t=Z, 324; pO, 05). sedangkan variabel lainnya tidak memiliki kontribusi yang signifikan. Variabel yang paling besar k~ntribusinya adalah variabel PDB dengan kontribusi sebesar 62,9%, sedangkan kontribusi tambahan yang dihasilkan oleh variabel nilai tukar rupiah adalah sebesar 9,4%. Dengan demikian, secara 'bersama-sama kedua variabel tersebut memiliki kontribusi sebesar 72,3% dengan harga F = 20,854 dan p'O, 05. Untuk model regresi yang ditemukan inijuga telah memenuhi persyaratan asumsi klasik yang meliputi asumsi normalitas, homosedastisitas, multilwlinearitas, dan otokorelasi. Kata kunci: Inflasi, jumlah uang yang beredar, tingkat bunga, nilai tukar rupiah, dan pendapatan nasional
INDUSTRIALISASI DI KASONGAN suyato, Suyato
Informasi Vol 29, No 1 (2003): INFORMASI
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3841.68 KB) | DOI: 10.21831/informasi.v1i1.7179

Abstract

Industrialisasi atau proses menuju masyarakat industri dapat dijelaskan dari dua sisi, yaitu struktural dan kultural. Secara struktural, semakin terdiferensiasi suatu masyarakat karena tingginya spesialisasi kerja, semakin modern masyarakat tersebut. Sedangkan secara kultural , semakin rasional tindakan sosial dalam masyarakat, semakin modern masyarakat tersebut. Pembahasan ini mencoba memadukan kedua perspektif tersebut dengan asumsi bahwa bila proses diferensiasi secara struktural tidak diikuti rasionalisasi tindakan . secara kultural maka proses industrialisasi akan terhenti pada masa transisi. Desa Kasongan sebagai salah satu sentra industri tengah mengalami proses tersebut. Namun demikian, proses diferensiasi secara struktural dan rasionalisasi tindakan secara kultural belum mampu menyebabkan tererosinya ikatan patron-klien yang ada dalam desa tersebut sehingga menyebabkan desa tersebut berhenti pada masa transisi. Dengan kata lain, proses transformasi menuju masyarakat industri baik dari aspek struktural maupun kultural . belum mampu menghasilkan tipe tindakan sosial yang bersifat elektif yang mempertimbangkan kesesuairU"! antnra tujuan dan cara mencapai Faktor-faktor yang menyebabkan desa Kasongan berada pada tahap transisi antara lain .' Kuatnya ikatan patron-klien, rigiditas ruang normatif, rasionalisasi tindakan tidak sebanding dengan laju diferensiasi struktural, dan tipe masyarakat industri yang diharapkan tidak jelas. Dengan demikian, banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi sebagaimana banyaknya kemungkinan araii perubahan sosiai.
PERADILAN AGAMA SEBAGAI INSTITUSI PENEGAK HUKUM ISLAM DI INDONESIA Marzuki Marzuki
Informasi Vol 29, No 1 (2003): INFORMASI
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3819.901 KB) | DOI: 10.21831/informasi.v1i1.7174

Abstract

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia di samping tiga peradilan yang lain, yakni Peradilan Negeri, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Keberadaan Peradilan Agama di Indonesia sudah dimulai sejak Indonesia belum merdeka, yaitu sejak masa pemerintahan kolonial Be/anda. Dalam perjalanan sejarahnya, Peradilan Agama menempuh proses yang cukup panjang hingga dimantapkannya kedudukan Peradilan Agama oleh pemerintah Indonesia, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor7 Tahun 1989 ten tang Peradilan Agama (UUP A). Dengan UUPA ini maka kedudukan Peradilan Agama sama dan setingkat dengan tiga peradilan lainnya dalam lingkup peradilan nasional. Peradilan Agama memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara­perkara umat Islam. dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Dengan kedudukan dan wewenang Peradilan Agama seperti di atas, Peradilan Agama dapat dikatakan sebagai salah satu institusi penegak hukum di Indonesia khususnya dalam bidang hukum Islam. Namun, harus diakui. bahwa jangkauan Peradilan Agama masih sangat terbatas. Peradilan Agama baru menangani perkara-perkara umat Islam dalam ketiga hukum keperdataan seperti di alas, be/um menjangkau bidang hukum yang lain, seperti hukum pidana dan hukum-hukum lainnya.
PENGEMBANGAN LIFE SKlLLS EDUCATION PADA KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI ILMU SOSIAL suhadi Purwantara
Informasi Vol 29, No 1 (2003): INFORMASI
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3305.343 KB) | DOI: 10.21831/informasi.v1i1.7176

Abstract

Hasil pembelajaran yang dirasakan selama ini untuk siswa dinilai kurang memberikan bekal hidup para lulusan, baik SD, SLTP, maupun SMU. Peserta didik lebih disibukkan pada kemampuan aspek kognitif saja. Guru juga hanya terpaku memberikan bekal pengetahuan, karena memang materi yang digariskan . dalam kurikulum sangat padat. Akibatnya banyak siswa setelah mendapat pelajaran hanya hafal dan tahu, tetapi tidak terampilmenerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak SD tahu betul ten tang ciri-ciri anak soleh, tetapi kurang dapat menerapkan dalam kehidupan sehari­hari. ltu sekedar contoh gamlang yang dapat dilihat setiap hari. Untuk itu Kurikulum Berbasis Kompetensi diharapkan dapat menjawab kegalauan masyarakat dengan membekali peserta didik dengan life skills education atau pendidikan kecapakan hidup.
PENILAIAN KUALITAS PERMUKIMAN KOTA BERDASARKAN FOTO UDARA,DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS bambang saeful hadi
Informasi Vol 29, No 1 (2003): INFORMASI
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5459.961 KB) | DOI: 10.21831/informasi.v1i1.6973

Abstract

Permukiman kota sebagai bagian dan. penggunaan lahan kota tumbuh secara cepat akibat bertambahnya penduduk dan makin beragamnya aktivitas penduduk. Untuk itu para pengelola dan perencana kota perlu mengantisipasi dan memantau kualitas permukiman agar tidak terjadi penurunan kualitas permukiman yang telah ada akibat pendirian bangunan baru maupun akibat kurangnya pemeliharaan terhadap fasilitas-fasilitas permukiman. . Untuk melakukan langkah-langkah itu diperlukan sejumlah peta-peta tematik aktual kota. Hanya saja untuk membuat peta-peta tersebut secara terestnial dipenlukan biaya, tenaga, dan waktu yang tidak sedikit karena kondisi kota yang ramai, bentuk dan luas penggunaan lahan yang vaniasinya kompleks, dan hanyak daerah psdat yang sulit untuk diukur. Untuk mengatasi kendala dan keterbatasan cara terrestrial dalam pembuatan peta-peta aktual, dapat dilakukan altematif teknik Penginderaan Jauh sistem fotografik, dengan , pendekatan­multitemporal, foto skala besar. Pemanfaatan foto udara tersebut memungkinkan tersajinya data fisik kola secara detail dan dua atau lebih tahun pemotretan. Variabel tisik permukiman yang cukup banyak dan berbagai verst dapat diadopsi setelah dilakukan seleksi .. Variabel permukiman yang memungkinkan untuk disadap dan foto udara, diantaranya: kepadatan bangunan, keteraturan bangunan, ukuran bangunan, aksesibilitas, lebar jalan masuk/jalan lingkungan, persil-persil, fasilitas-fasilitas umum permukiman, dan tutupan vegetasi. Variabel-variabel tersebut diinterpretasi dari foto udara,untuk dijadikan peta-peta tematik. Kemudian untuk menilai dan menganalisis kualitas permukiman, peta-peta tematik tersebut diolah dengan perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIC). Hasil analisis itu dapat dig- • unakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan dan kebijakan tentang permukiman kota. Kata kunci : Penginderaan Jauh, SIG, kualitas permukiman
PENTINGNYA PENDIDlKAN GENERASI MUDA DALAM ERA INDUSTRI Nurhadi nurhadi
Informasi Vol 29, No 1 (2003): INFORMASI
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4553.199 KB) | DOI: 10.21831/informasi.v1i1.7175

Abstract

Dalam era industri ini semakin nampak jelas bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Tanpa adanya partisipasi masyarakat; pembangunan nasional tidak akan berhasil sebab masyarakat berperan sebagai obyek sekaligus subyek pembangunan. Di dalam pembangunan, orang dewasa mempunyai peranan penting yang berkaitan dengan regenerasi dan penggerak pembangunan. Regenerasi adalah suatu proses yang mesti dialami oleh setiap masyarakat. Proses regenerasi ini tidak sekedar pergantian personal saja, tetapi lebih menunjuk pada pelimpahan tugas-tugas perjuangan bangsa, pewarisan dan pelestarian nilai­nilai luhur budaya bangsa yang bersendikan Pancasila dan UUD 1945. Agar pembangunan nasional dapat berhasil maka dibutuhkan orang dewasa yang berfungsi sebagai penggerak pembangunan sehingga dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pem-bangunan bangsa. Oleh karena itu, untuk mensukseskan proses industrialisasi, diperlukan keberhasilan antara lain di bidang pembangunan penauukan. Pendidikan, di satu sisi dapat menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas, dan di sisi lain sendiri.dapat mengatasi dampak negatif dart proses industrialisasi itu Kata-Kata Kunci: Pendidikan, industrialisasi
POSISI HUKUM TRADISIONAL DALAM PERKEMBANGAN MENUJU HUKUM MODERN Priyanto, Ananng
Informasi Vol 29, No 1 (2003): INFORMASI
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4332.693 KB) | DOI: 10.21831/informasi.v1i1.6972

Abstract

Pembicaraan hukum tradisional saat ini menjadi bahan kajian penting karena terkait dengan keberadaan hukum modern yang berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat Namun keberadaan hukum tradisional ini semakin terdesak dengan berkembangnya hukum modern yang dianggap lebih dapat memenuhi kebutuhan hubungan antar bangsa di dunia ketimbang hukum tradisional yang lebih bersifat kolektivitas kuat. Selama upaya pembentukan hukum nasional modern dilakukan, kekosongan hukum yang terjadi diisi dengan hukum kolonial yang masih berkembang yang tentunya kurang sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini. Pada situasi seperti ini hukum tradisional menjadi sangat penting dalam mengupayakan 'p~mbentukan konsep hukum modern guna menampilkan ciri atau identitas bangsa. Kesulitan timbul manakala hukum tradisional yang beraneka ragam jumlah dan jenisnya merupakan bahan kajian dan konsep material dari pembentukan hukum modern yang lebih bersifat universal. . Pelaksanaan hukum modern secara nasional sangat tergantung dari heterogeniias sosial dun politik, strukiur elite, perkembangan birokratis dan kemungkinan penerimaan kebudayaan. Oleh karena itulah tujuan pembentukan sistem hukum nasional Yang modern .. hams mendasarkan pada kepentingan akan rasa persatuan dan' kesatuan bangsa sebagia simbol nasionalitas, serta penghindaran adanya perasaan perbesaan kesukuan dan kedaerahan yang berpotensi sparatisme.

Page 1 of 1 | Total Record : 10