cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jonaedi Efendi
Contact Email
judiciary@ubhara.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
judiciary@ubhara.ac.id
Editorial Address
Jl. Ahmad Yani No.114, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Judiciary ( Jurnal Hukum dan Keadilan )
Published by Universitas Bhayangkara Surabaya
ISSN : 18583865     EISSN : 30633869     DOI : -
Core Subject :
JUDICIARY ( Jurnal Hukum & Keadilan ) diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya secara berkala 2 kali dalam setahun (Juni dan Desember). Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran hasil penelitian orisinal, para akademisi yaitu mahasiswa maupun dosen yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Perdata Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Hukum Pidana Hukum Internasional Hukum Acara Hukum Adat Hukum Bisnis Hukum Kepariwisataan Hukum Lingkungan Hukum Dan Masyarakat Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "vol. 14 issue 1 (2025)" : 9 Documents clear
ARAH POLITIK HUKUM DAN IMPELEMENTASINYA DALAM PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM INDONESIA Aini Shalihah; Fahrizal Nur Mahali; Ahmadi Ahmadi
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 14 Issue 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v14i1.138

Abstract

Setiap negara memiliki politik hukum yang berperan sebagai kebijakan dasar bagi penyelenggara negara untuk bagaimana menentukan arah serta isi hukum yang akan dibentuk. Penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya tentu memiliki sistem politik hukum. Hal inilah yang kemudian perlu dikaji lebih dalam mengenai arah politik hukum Indonesia serta implementasinya dan ini tidak akan terlepas dari konteks historis bagaimana arah kebijakan hukum nasional. Tujuan dari kajian ini untuk menganalisi bagaimana arah politik hukum di Indonesia dan implementasinya dalam membangun sistem hukum. Metode yang digunakan yuridis empiris dan dianalisis dengan analisis deskriptif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kedudukan politik hukum dalam arah pembangunan sistem hukum Indonesia sudah menunjukkan bahwa pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan yang dalam hal ini kaitannya hukum sudah mengalami kemajuan dari era sebelumnya. Khususnya pada era reformasi, pemerintah dengan sekuat tenaga merancang kebijakan maupun politik hukum yang selaras dengan tujuan negara meskipun ada beberapa aturan yang masih saja bersifat belum melibatkan partisipasi masyarakat seperti halnya UU Cipta Kerja. Dengan adanya UU RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) Tahun 2005-2025 memberikan titik terang terhadap pembangunan dibidang hukum Indonesia. Dengan harapan, UU tersebut bisa terealisasi penuh dalam implementasinya.
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM MELINDUNGI ANAK KORBAN PENGANIAYAAN OLEH ORANG TUA DI KABUPATEN BANTUL Mutiara Nur Cahyaningrum; Yeny Widowaty
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 14 Issue 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v14i1.290

Abstract

Anak adalah individu yang berhak mendapatkan perlindungan hukum, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, kasus penganiayaan anak oleh orang tua masih menjadi permasalahan serius, termasuk di Kabupaten Bantul. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab anak menjadi korban penganiayaan dan mengeksplorasi bentuk perlindungan hukum yang tersedia. Metode penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus yang kemudian dianalasis dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui studi literatur, wawancara, dan analisis kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bantul. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab penganiayaan meliputi aspek internal, seperti emosi tidak terkontrol dan pola asuh buruk, serta aspek eksternal, seperti tekanan ekonomi dan lingkungan sosial tidak kondusif. Perlindungan hukum melibatkan upaya preventif, seperti edukasi masyarakat, serta represif melalui penegakan hukum dan rehabilitasi korban.Pendekatan yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan pemerintah diperlukan untuk memastikan perlindungan anak dan menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang mereka.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP INTEGRASI INTERKONEKSI KEILMUAN EKONOMI DAN ISLAM (STUDI KASUS TAWURAN) Aristyo Prathama Ramadhan
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 14 Issue 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v14i1.297

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji integrasi interkoneksi antara ilmu ekonomi dan Islam dalam perspektif hukum, dengan mengambil tawuran sebagai studi kasus untuk memahami dinamika sosial yang terkait. Tawuran merupakan fenomena yang sering terjadi di masyarakat, terutama di kalangan pelajar atau kelompok masyarakat tertentu, yang dapat mengarah pada kerugian material dan sosial yang besar. Melalui pendekatan hukum Islam dan ekonomi, penelitian ini berfokus pada bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berlandaskan pada keadilan dan kesejahteraan dapat berkontribusi dalam mencegah dan menyelesaikan konflik sosial yang muncul akibat tawuran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menganalisis literatur hukum Islam, ekonomi, serta data terkait kasus tawuran yang terjadi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai ekonomi Islam, seperti keadilan distribusi, eliminasi ketimpangan sosial, dan penegakan hukum yang adil, dapat memberikan solusi preventif terhadap fenomena tawuran. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang pentingnya pendekatan hukum Islam yang berbasis pada integrasi ilmu pengetahuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih damai dan sejahtera.
PENGERTIAN TINDAK PIDANA DAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA Andin Dwi Safitri; Khalimatuz Zuhriyah
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 14 Issue 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v14i1.310

Abstract

Tindak pidana adalah tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni Menurut sistem KUHP, Menurut cara merumuskan, Berdasarkan betuk kesalahan, berdasarkan macam perbuatannya, Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, Berdasarkan Sumbernya, Dilihat dari sudut subjeknya, Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, dan Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan. Tindak pidana juga dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu kejahatan, pelanggaran, delik aduan, dan tindak pidana khusus. Subjek tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana. Subjek tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu orang tersebut harus mampu bertanggung jawab secara hukum. Jarimah adalah istilah yang digunakan dalam hukum Islam untuk menyebut tindak pidana. Jarimah memiliki unsur-unsur yang sama dengan tindak pidana, yaitu unsur formal, unsur material, dan unsur moral. Jarimah dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu jarimah hudud, jarimah qishash, dan jarimah takzir.
TINJAUAN PENERAPAN TEKNIK OMNIBUS DALAM PEMBUATAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Muhammad Hadi Alfianto
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 14 Issue 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v14i1.312

Abstract

Artikel ini mengkaji penerapan teknik omnibus dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai respons terhadap tumpang tindih dan fragmentasi regulasi di Indonesia yang dinilai menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Teknik omnibus, yang lazim digunakan di negara-negara common law, memungkinkan penyederhanaan berbagai regulasi lintas sektor dalam satu regulasi terintegrasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun teknik omnibus memiliki potensi untuk menyelaraskan kebijakan dan mempercepat reformasi regulasi, pelaksanaan UU Cipta Kerja justru menimbulkan berbagai kritik dan penolakan karena dianggap melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama asas keterbukaan dan partisipasi publik. Artikel ini menyoroti ketimpangan antara desiderata (harapan normatif) dan realita (praktik aktual) dari penerapan omnibus law di Indonesia, serta urgensi reformasi dalam proses legislasi agar lebih partisipatif dan sesuai dengan prinsip negara hukum.
EKSISTENSI SAKSI VERBALISAN DALAM MENAKAR KESEIMBANGAN ANTARA EFISIENSI PEMBUKTIAN DAN HAK TERDAKWA Nadia Rosandi
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 14 Issue 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v14i1.324

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan saksi verbalisan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, di mana keberadaan saksi verbalisan yang merupakan penyidik memiliki peran penting dalam menjelaskan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), akan tetapi ketergantungan pada kesaksian penyidik sebagai alat bukti berisiko menciptakan pembuktian yang kurang objektif dan berpotensi melanggar prinsip due process of law. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk mengevaluasi eksistensi saksi verbalisan dalam hukum pidana di Indonesia, penelitian ini juga membahas terkait urgensi reformasi hukum dalam membatasi peran penyidik sebagai saksi, dengan tujuan meningkatkan independensi pembuktian di pengadilan serta memastikan bahwa hak terdakwa tetap terlindungi secara proporsional. Apabila hal ini tidak diatur dengan jelas, tentu dapat menjadi alat yang membatasi jaminan objektivitas bagi terdakwa.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI DAN UPAYA PENGUATAN LAYANAN 112 DALAM PENANGANAN STREET CRIME DI WILAYAH KOTA BESAR Shelma Shetty Pinem
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 14 Issue 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v14i1.338

Abstract

Layanan darurat 112 memiliki peran strategis dalam menunjang efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya pada tahap pra-adjudikasi. Sebagai titik awal pelaporan tindak kejahatan, layanan ini memungkinkan masyarakat untuk segera berinteraksi dengan aparat penegak hukum, sehingga proses identifikasi, penyelidikan, hingga penegakan hukum dapat berjalan secara sistematis. Dari perspektif kriminologi, layanan 112 berfungsi sebagai capable guardian dalam pendekatan situational crime prevention, yaitu strategi pencegahan kejahatan yang menekankan pada respons cepat dan penguatan kontrol sosial formal. Namun, implementasi layanan ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya regulasi teknis, rendahnya kompetensi sumber daya manusia, serta lemahnya koordinasi antar-lembaga penegak hukum. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji implementasi layanan 112 serta upaya penguatan sistem dan regulasi dalam mendukung penanganan street crime di kota besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam mengumpukkan teori-teori dan studi literatur yang ada dari sudut pandang kriminologi dan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah strategis berupa penguatan regulasi, peningkatan infrastruktur, dan sinergi antarsektor agar layanan darurat 112 mampu berfungsi secara optimal. Dengan demikian, penguatan layanan ini diharapkan dapat menjadi instrumen penanggulangan street crime yang lebih efektif dan efisien di wilayah kota besar.
KONSEKUENSI HUKUM PELANGGARAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN FRASA BERSIFAT MENDESAK Miftakhul Fuadi; Indi Nuroini
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 14 Issue 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v14i1.345

Abstract

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021, tepatnya pada Pasal 52, terdapat frasa yang berpotensi menimbulkan tafsir ganda, yaitu "pelanggaran mendesak." Frasa ini tidak disertai dengan definisi atau penjelasan yang memadai. Ketiadaan aturan yang jelas berpotensi menimbulkan berbagai persoalan dalam penegakan hukum, khususnya terkait pemutusan hubungan kerja.Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif. Penelitian hukum ini bersifat normatif, karena berlandaskan pada norma-norma dan asas-asas dalam hukum positif. Fokus penelitian terletak pada kajian terhadap bahan pustaka dan data sekunder lainnya, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada aspek pembentukan dan penerapan hukum. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan analitis dengan cara menafsirkan istilah-istilah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang relevan. Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat normatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, karena fokus kajiannya terletak pada berbagai peraturan hukum yang menjadi tema sentral penelitian.Pengaturan mengenai pemutusan hubungan kerja telah diatur secara jelas dan rinci didalam Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dimana didalam Undang-Undang no.6 Tahun 2023 itu juga sudah diatur mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan adanya pemutusan hubungan kerja dan juga salah satunya alasan yang biasanya digunakan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pelanggaran bersifat mendesak. Adapun konsekuensi hukum yang terjadi ketika adanya pemutusan hubungan kerja dengan alasan pelanggaran yang bersifat mendesak maka pihak pekerja tidak berhak mendapatkan uang pesangon hanya mendapatkan uang pengganti hak ataupun uang penghargaan masa kerja.
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN APLIKASI MICHAT SEBAGAI MEDIA PROSTITUSI - 2025 Mohammad Zidan Al Akbar; Sholehuddin
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 14 Issue 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v14i1.347

Abstract

Penyalahgunaan aplikasi MiChat sebagai media prostitusi menjadi fenomena yang mengkhawatirkan di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tindak pidana yang terjadi melalui aplikasi tersebut serta efektivitas penegakan hukumnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik prostitusi melalui MiChat melanggar Pasal 296 dan 506 KUHP serta UU ITE, namun penegakan hukum masih terkendala oleh bukti digital, anonimitas pengguna, dan keterbatasan regulasi terhadap platform asing. Diperlukan sinergi antar lembaga dan pembaruan regulasi untuk menanggulangi penyalahgunaan aplikasi secara lebih efektif.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 Issue 2 (2025) Vol. 14 Issue 1 (2025) Vol. 13 Issue 2 (2024) Vol. 13 Issue 1 (2024) Vol. 12 Issue 2 (2023) Vol. 12 Issue 1. (2023) Vol. 11 Issue. 2 (2022) Vol. 11 Issue. 1 (2022) Vol. 10 Issue. 1 (2021) Vol. 9 Issue. 1 (2020) Vol.7 Issue. 2 (2018) Vol.7 Issue. 1 (2018) Vol. 6 Issue. 2 (2017) Vol. 6 Issue. 1 (2017) Vol. 5 Issue. 2 (2016) Vol. 5 Issue. 1 (2016) Vol. 4 Issue. 1 (2013) Vol. 3 Issue. 1 (2012) Vol. 2 Issue. 1 (2011) Vol. 1 Issue. 1 (2010) More Issue