cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pengelola Jurnal Penelitian Hukum De Jure Badan Strategi Kebijakan Hukum
Contact Email
jurnaldejure@kemenkum.go.id
Phone
+628119780028
Journal Mail Official
jurnaldejure@kemenkum.go.id
Editorial Address
Jalan Raya Gandul No.04 Gandul Cinere Depok 16512
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Published by Badan Strategi Kebijakan Hukum, Kementerian Hukum Republik Indonesia
ISSN : 14105632     EISSN : 25798561     DOI : 10.30641
Core Subject :
The De Jure Legal Research Journal, known as Jurnal Penelitian Hukum De Jure, is a legal publication issued three times a year in March, July, and November. It is published by the Law Policy Strategy Agency of the Ministry of Law of the Republic of Indonesia, in collaboration with the Indonesian Legal Researcher Association (IPHI). This association was legalized under the Decree of the Minister of Law and Human Rights Number AHU-13.AHA.01.07 in 2013, dated January 28, 2013. The journal serves as a platform for communication and a means of publishing diverse and relevant legal issues, primarily for Indonesian legal researchers and the broader legal community. In 2024, the management of the De Jure Legal Research Journal will include various stakeholders, as outlined in the Decree of the Head of the Law and Human Rights Policy Agency Number PPH-18.LT.04.03 for 2024, dated February 20, 2024, which establishes a publishing team for the journal. Based on the Decree of the Director General of Higher Education, Research and Technology, Ministry of Higher Education, Science and Technology of the Republic of Indonesia Number 177/E/KPT/2024 concerning the Accreditation Ranking of Scientific Journals Period II of 2024, dated October 15, 2024, the De Jure Legal Research Journal has received a Scientific Journal Accreditation Ranking of Rank 2 (Sinta-2 or S2). This re-accreditation at Rank 2 applies from Volume 23 Number 1 (2023) through Volume 27 Number 4 (2027), covering publications issued during this period.
Arjuna Subject : -
Articles 345 Documents
 1   2   3   4   5 
EKSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA (Existence of The Act Number 21/2001 On Special Authonomy of Papua Province) Rooseno Rooseno
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 16 No 1 (2016): Edisi Maret
Publisher : Law Policy Strategy Agency, Ministry of Law of The Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2016.V16.61-75

Abstract

There are 13 airports in Papua and West Papua provinces, its land was recorded in the Besluit van de Nederlands Nieuw Guenia Gouverneur Number 63 /1961, dated on February 22 ,however, it do not recognized by common law of Papuans because of having no transfer of right`s certificate`s on land and certificate of  right`s disengagement on customary land. Therefore, customary law communities want to replace the loss turn into money, also require compensation increasing their livelihoods, education,jobs, and many more. Hence, it will be wise, if provincial government of Papua, House of Regional Representatives (DPRD), and Indonesia Government c.q. the Ministry of Transportation of Indonesia agree and compromise after damages assesment of the Act No. 2/2012 provisions to pay compensation in order to improve the living standards of indigenous peoples, education, jobs, and providing airport manager of Corporate Social Responsibility (CSR). Keywords: 13 airports land, conflict of customary law communities, the Ministry of Transportation ofIndonesia ABSTRAK Ada 13 Bandara yang terletak di provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat tanah dimasukkan dalam Besluit van de Nederlands Nieuw Guenia Gouvernour nomor 63 tahun 1961 22 Februari 1961, tetapi itu tidak diakui oleh hukum masyarakat adat karena tidak ada transfer sertifikat hak atas tanah dan sertifikat pelepasan hak atas tanah adat. Jadi karena itu masyarakat hukum adat ingin mengganti kerugian dalam bentuk uang, juga memerlukan kompensasi yang meningkatkan mata pencaharian masyarakat adat,pendidikan, pekerjaan, dan banyak lagi. Oleh karena itu bijaksana jika pemerintah provinsi Papua, DPRP, dan pemerintah Republik Indonesia c. q Kementerian Perhubungan setuju dan dikompromikansetelah penilaian kerusakan dibawah ketentuan dari undang-undang 2/2012 - membayar ganti rugi,uang kompensasi untuk meningkatkan standar hidup masyarakat adat, pendidikan, pekerjaan, dan menyediakan manajer Bandara CSR (Corporate Social Responsibility) Komunitas hukum di tanah divan Besluit Belanda Nieuw Guenia Gouvernour nomor 63 tahun 1961 22 Februari 1961. Kata kunci: 13 Tanah Bandar Udara, konflik, masyarakat hukum adat, Departemen Perhubungan.
STRATEGI PENGEMBANGAN BUDAYA HUKUM (Strategy of Law Culture Development) Jawardi Jawardi
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 16 No 1 (2016): Edisi Maret
Publisher : Law Policy Strategy Agency, Ministry of Law of The Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2016.V16.77-93

Abstract

ABSTRACTTo build community law culture is one of national character building efforts.Some countries have succeded change  mindset, character,and law culture of their people become democratic and uphold human rights. It is a values, attitude and behavior of communities in law life. Legal and law culture in Indonesia, cannot be separated by Indonesian transformaton process into industrial-modern society based on Pancasila and the Constitution (UUD 1945).In globalization era, Indonesia have been achieved many progress, but also have many impacts, that is openness of information, world is borderless, so we can repress cultural infiltration from others countries. Sometimes, it is againts to our law culture.Therefore, law culture development must be done through targeted and measurable strategy by policy-making and law civilizing. It can be provided counselling of law, both direct and indirect way and some method. And it more important to do that is to prepare human resources as capable law counsellors with knowlegde in national and international scopes. Finally, some indicators of its success can be taken in society life.The problems of this writing are how the policy of law counsellors is that implemented by The Agency of National Legal Development(BPHN)can satisfy society`s need and what method used to do this law counselling. It aimed to describe about law culture development to people, clearly. Its onclusion, increasing of villages that inaugurated by the Ministry of Law and Human Rights as society of law`s  warness and it is needed to recruit number of law counselors Keywords: society law culture, law counselors ABSTRAKMembangun budaya hukum masyarakat merupakan bagian dari upaya nation character-building. Beberapa negara berhasil mengubah pola pikir, karakter, dan budaya hukum masyarakatnya menjadi demokratis dan menjunjung tinggi HAM. Budaya hukum adalah nilai-nilai, sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum. Hukum dan budaya hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses transformasi masyarakat Indonesia menuju masyarakat modern-industrial berdasarkan Pancasila dan  Undang-undang Dasar 1945. Pada era globalisasi yang berlangsung saat ini banyak kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia, namun ada juga dampak yang kita rasakan sebagai bangsa. Salah satunya adalah keterbukaan informasi yang tanpa batas sehingga masuknya budaya luar menjadi tidak terelakan, kadang-kadang tidak sesuai dengan budaya hukum yang berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu pengembangan budaya hukum harus dilakuan melalui strategi pengembangan yang terarah dan terukur melalui perumusan kebijakan, strategi pembudayaan hukum dan upaya pengembangan budaya hukum. Kebijakan itu antara lain melalui penyuluhan hukum langsung dan penyuluhan hukum tidak langsung serta beberapa metode yang akan dilakukan dalam pengembangan  pembudayaan hukum. Dan tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia sebagai tenaga fungsional penyuluh hukum yang handal dan berwawasan pengetahuan hukum yang luas baik nasional maupaun internasional. Akhirnya beberapa indicator keberhasilan dari strategi pengembangan budaya hukum dapat kita rasakan dalam kehidupan masyarakat.Adapun permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana kebijakan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang tidak tahu hukum dari berbagai komunitas budaya yang berbeda-beda dan bagaimana pula metode yang dipakai dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum ini sudah tepat sasaran atau belum. Tulisan ini dibuat dalam rangka mempersiapkan dan memberikan gambaran yang jelas kepada penyuluh hukum tentang strategi pengembangan budaya hukum dalam melaksanakan penyuluhann hukum kepada masyarakat.  Kesimpulan, Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat seberapa banyak desa/kelurahan yang telah diresmikan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ini perlu penambahan fungsional penyuluh hukum Kata kunci: Budaya Hukum masyarakat, Penyuluhan Hukum langsung danTidak Langsung.
MENYOAL KETENTUAN USUL PINDAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT (Questioning of Civil Servants Shift Appeal Provisions in Neighbourhood of Local Government of Nias Barat Regency) Eka N.A.M Sihombing
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 16 No 1 (2016): Edisi Maret
Publisher : Law Policy Strategy Agency, Ministry of Law of The Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2016.V16.95-104

Abstract

This research tried to elaborate implementation of human rights and principles of suitability types, hierarchy, and material of regional regulation making. The main problem was whether in the making regional regulation of Nias Barat Regency, No. 8 / 2014 on Provisions of shift appeal of Civil Servants in Nias Barat Local Government neighbourhood, have paid attention to human rights and the principles of suitability types, hierarchy, and material of regional regulation making. It aimed to find out the implementation of human rights principles, especially right to develop their potency and its implementation. Hopefully, it also could contribute and have the benefit of knowledge of legislation and understanding for lawmakers related to the implementation of human rights and the principles of suitability types, hierarchy, and material of regional regulation making. It was a normative legal research method with analytical descriptive type. The result of this research showed that the provisions of regional regulation No.8/2014 did not show the interest in human rights principles, especially right to develop their potency and the principles of suitability types, hierarchy, and material of regional regulation making. Keywords: Civil Servants, Local Government ABSTRAKTulisan ini mencoba untuk menguraikan implementasi penerapan hak asasi manusia dan asas kesesuaianjenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan daerah.Pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah apakah dalam membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Nias Barat telah memperhatikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan asas kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip hak asasi manusia khususnya hak untuk mengembangkan diri dan penerapan asas kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat tentang Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat. Tulisan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan perundang-undangan serta dapat memberikan pemahaman bagi organ pembentuk peraturan daerah terkait penerapan prinsip HAM maupun asas kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deksriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Nias Barat tidak memperhatikan prinsip HAM khususnya hak untuk mengembangkan diri dan tidak memperhatikan asas kesesuaian jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Pegawai Negeri Sipil; Pemerintah Daerah
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (DJBC) DALAM BIDANG PELAYANAN KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR (KITE) DI INDONESIA (Institutional Perspective of Directorate General of Customs And Excise in Ease of Import For Export Purposes (KITE), In Indonesia) Djafar Albram
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 16 No 1 (2016): Edisi Maret
Publisher : Law Policy Strategy Agency, Ministry of Law of The Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2016.V16.105-118

Abstract

The policy of free trading can be observed by promoting the economy competitiveness of a country through global market integration. One of the integrations that is dynamic of service policy in ease of import for export purposes (KITE) of business interests to those who invest in Indonesia which managed by Directorate General of Customs and Excise (DJBC) that facility return of import duty (BM), or Customs and value-added tax (PPn) and value-added tax of import duty especially other commodities for export purposes. By facilitating that, it is hoped can improve and increase the trading value of export tax revenues,create jobs and then, it makes technology transformation exchange for development of human resources quality of manufacturing industry which running the business in ease of import for export purposes (KITE), in Indonesia. Keywords: KITE, customs and excise, ABSTRAKAdanya kebijakan Perdagangan bebas dapat dilihat dengan upaya peningkatan daya saing ekonomi suatunegara, melalui integrasi pasar global. Salah satu bentuk integrasi dimaksud yaitu adanya dinamika kebijakan pelayanan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor yang dikenal dengan istilah (KITE) bagi kepentingan kelancaran usaha bisnis para Investor yang menanamkan Investasinya di Indonesia yang penangganannya ditangani  oleh Institusi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang memberikan kemudahan fasilitas dalam bidang Pengembalian Bea Masuk (BM), atau Cukai serta PPn dan PPn BM terutama bagi komoditas lainnya yang hasil akhirnya adalah tujuan Ekspor. Dengan pemberian fasilitas tersebut, diharapkan terjadinya peningkatan nilai perdagangan dari penerimaan Pajak Ekspor, Membuka usaha lapangan kerja dan pada gilirannya akan terjadi alih transformasi tehnologi bagi kepentingan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pekerja  Industri Manufaktur yang bergerak di bidang usaha   KITE di Indonesia. Kata Kunci: KITE menciptakan Iklim Usaha Kondusif.
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM UPAYA PENARIKAN ASSET (Criminal Act of Money Laundering in order to Withdraw Asset) Hibnu, Budiyono Nugroho, Pranoto
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 16 No 1 (2016): Edisi Maret
Publisher : Law Policy Strategy Agency, Ministry of Law of The Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2016.V16.1-14

Abstract

ABSTRACTCriminal Act of Money Laundering (TPPU) is a new criminal act, so its regulation still found constraints that lead pros and cons in neighborhood law enforcer themselves. Could corruption criminal act investigators of police and attorney reveal Criminal Act of Money Laundering (TPPU) that occured in central java and how the model of it that could take back assets of criminal in corruption cases. Until now, the high prosecutor of central java had investigated one case in Criminal Act of Money Laundering (TPPU).It usedempirical juridical and qualitatif discriptive analytical method and contain analytical. It could be found a model that eliminate existing constraints, so it was hoped to seize criminal`s assets of money laundering back.Keywords: money laundering, constraints, modelABSTRAKSebagai tindak pidana yang masih cukup baru didalam pengaturannya TPPU masih menemukan kendala yang menimbulkan pro dan kontra dilingkungan penegak hukum sendiri. Apakah penyidik Tipikor Kepolisian dan Kejaksaan mampu mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Tipikor yang terjadi di Jawa Tengah dan bagaimanakah model penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang mampu merampas asset-asset pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam perkara korupsi tersebut. Hingga saat ini penyidikan terhadap TPPU korupsi di Jawa Tengah baru dilakukan terhadap satu kasus dan penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan metode analisis diskriptif kualitatif dan analisis isi . Dapat ditemukan model yang mampu mengeliminir kendala yang ada sehingga diharapkan dapat merampas asset-asser pelaku TPPU.Kata Kunci: Pencucian uang, kendala, model
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia: Studi di Batam Eko Noer Kristiyanto
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 17 No 1 (2017): Edisi Maret
Publisher : Law Policy Strategy Agency, Ministry of Law of The Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2017.V17.48-56

Abstract

Pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk nyata pelaksanaan otonomi daerah, di mana rakyat dapat langsung memilih para pemimpin yang dikehendaki secara langsung. Mekanisme kampanye dan proses lain akan membuat para calon pemimpin daerah dikenal lebih baik oleh rakyatnya. Berbagai pertimbangan rasional membawa Indonesia menuju ke era pilkada serentak yang dimulai pada Desember 2015. Batam salah satu daerah yang melaksanakan pilkada serentak. Tulisan ini mencoba menggambarkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Batam yang menggunakan perangkat hukum baru dan mekanisme baru. Penulis mengolah data-data normatif kepustakaan juga mewawancarai langsung pihak-pihak terkait pelaksanaan pemilu di kota Batam. Ternyata pelaksanaan secara prosedural formil yang berlangsung baik tak selaras dengan demokrasi substantif yang ingin dicapai.
Kepastian Hukum Bagi Pengguna Penyalahgunaan Narkotika: Studi Kasus Di Provinsi Jawa Timur Tony Yuri Rahmanto
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 17 No 2 (2017): Edisi Juni
Publisher : Law Policy Strategy Agency, Ministry of Law of The Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2017.V17.265-282

Abstract

Penyalahguna narkotika tidak menutup kemungkinan dapat diancam dengan ancaman pidana penjara namun dalam peraturan masih terdapat cara yang lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk pertama, mengetahui sejauhmana pidana kurungan dan program rehabilitasi dapat memberikan kepastian hukum terhadap pengguna; dan kedua, mengetahui alternatif penanganan yang diberikan kepada pengguna. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang dilihat dari aspek hukum. Hasil analisis: pertama, terdapat polemik tentang kepastian hukum terhadap sanksi pidana kurungan atau program rehabilitasi pada Undang-Undang tentang Narkotika. Kedua, sanksi tindakan rehabilitasi masih tepat bagi pengguna, namun diperlukan pengawasan yang serius agar pengguna penyalahguna mendapatkan haknya sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Saran yang diberikan adalah pertama, dari jalur regulasi sebaiknya dipertegas bahwa hukuman bagi pengguna adalah rehabilitasi berdasarkan bukti-bukti yang jelas; kedua, keterpaduan pola pikir yang sama antara Aparat Penegak Hukum dalam memandang pengguna penyalahgunaan narkotika dimana jangan lagi diposisikan sebagai pelaku tindak pidana namun sebagai korban yang membutuhkan tindakan untuk penyembuhan.
Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Acara Cepat Henry Donald
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 17 No 1 (2017): Edisi Maret
Publisher : Law Policy Strategy Agency, Ministry of Law of The Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2017.V17.74-91

Abstract

Indonesia merupakan salah satu anggota WTO yang telah telah meratifikasi perjanjian WTO. Dengan menggunakan prinsip kesesuaian penuh maka negara-negara peserta persetujuan WTO/TRIPs wajib menyesuaikan peraturan nasional bidang HKI mereka secara penuh terhadap perjanjian dimaksud. Salah satu bagian terpenting dari perjanjian tersebut adalah ketentuan mengenai penegakan hukum berikut mekanisme penyelesaian sengketa yang harus dilakukan dengan mekanisme peradilan yang cepat, sederhana dan murah tetapi putusannya mengikat para pihak yang berperkara. Pemerintah bersama legislatif telah menyesuaikan peraturan di bidang HKI, seperti UU Desain Industri, UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, UU Paten, UU Merek dan UU Hak Cipta. Dalam ketentuan tersebut telah diatur tata cara penyelesaian sengketa HKI dengan cepat, sederhana dan murah dengan menunjuk pengadilan niaga sebagai tempat penyelesaian perkara sesuai persetujuan tersebut. Untuk mengakomodir penyelesain sengketa HKI di pengadilan niaga, pemerintah telah merevisi UU Nomor 4 Tahun 1998 dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Mahkamah Agung yang memiliki otoritasi pada peradilan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana. Oleh karena itu menjadi pertanyaan bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa HKI terkait SCC, bagaimana karakteristik sengketa HKI dan peradilan mana yang menanganinya dan apakah Perma tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman penyelesaian perkara HKI?. Adapun metode yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah penelitian normatif dengan didukung bahan primer seperti perundang-undangan dan bahan sekunder berupa literatur yang terkait dengan pembahasan.  
Penerapan Asas Oportunitas oleh Kejaksaan Agung Bertentangan dengan Asas Legalitas dan "Rule Of Law" Muhaimin Muhaimin
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 17 No 1 (2017): Edisi Maret
Publisher : Law Policy Strategy Agency, Ministry of Law of The Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2017.V17.108-122

Abstract

Hukum Acara Pidana terdapat asas-asas berlaku spesifik, asas peradilan berimbang ini tidak dapat dilepaskan dari asas equity before the law yang merupakan asas hukum dan dasar dari prinsip antara hak-hak seorang tersangka, terdakwa dan terpidana untuk membawa dirinya menakala hak asasinya dilanggar.Kelancaran proses pelaksanaan penegakan hukum di dalam masyarakat sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang dianut dan berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Asas oportunitas yang secara implisit terkandung dalam wewenang dan posisi (kedudukan) dari Penuntut Umum (PU), adanya kewenangan untuk menuntut perkara kejahatan dan pelanggaran itu, tidak mengurangi kewenangan untuk bentindak karena jabatannya. Kebijaksanaan penuntutan untuk kepentingan umum dipercayakan dan dipertanggungjawabkan kepada Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi, dan adanya asas oportunitas merupakan lembaga yang dibutuhkan dalam penegakan hukum demi menjamin stabilitas dalam suatu negara hukum seperti halnya negara Republik Indonesia. Tampak jelas bahwa salah satu asas dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan lahir dan batin, Ini berarti bahwa budaya hukum masyarakat sangat penting sebagai sarana penegakan hukum lingkungan. Salah satu penyebab merosotnya kualitas peradilan adalah tidak kuatnya (powerless) fungsi kontrol eksternal atau publik terhadap seluruh proses peradilan. Penegakan hukum lebih menekankan pada upaya-upaya untuk menyerasikan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat dengan nilai-nilai yang dijabarkan dalam hukum.
Relevansi Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Nevey Varida Ariani
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 17 No 1 (2017): Edisi Maret
Publisher : Law Policy Strategy Agency, Ministry of Law of The Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2017.V17.29-47

Abstract

Desa/kelurahan merupakan miniatur dari Negara, bagian dari organisasi  terkecil dalam pemerintahan menunjukkan potret kehidupan termasuk kesadaran akan hukum di masyarakat. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, sejak Tahun 1986 sampai sekarang baru 4,57% dari total desa/kelurahan sadar hukum kurang efektif dan perlu dilakukan revisi berdasarkan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan hanya merupakan ceremonial belaka. Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: Apakah ketentuan kriteria Desa/Kelurahan sadar hukum masih releven dengan perkembangan saat ini dan kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menciptakan kesadaran hukum masyarakat? Berdasarkan hasil Penelitian ini dapat disimpulkan permasalahan sebagai berikut : Diperlukan 7(tujuh) kriteria sebagai berikut : Angka kriminalitas rendah termasuk semua jenis kejahatan yang diatur dalam KUHP termasuk konflik sosial, Rendahnya kasus narkoba; Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan; Kekerasan dalam rumah tangga, Korupsi, Tingkat Pendidikan Masyarakat Minimal SMA, Kriteria lain yang ditetapkan daerah, Dengan perkembangan dalam masyarakat Pencantuman Usia Pernikahan dibawah umur, dan PBB sudah tidak relevan lagi. Revisi terhadap Peraturan Kepala BPHN menjadi Peraturan Menteri atau Peraturan Presiden dan Perlu ada program terpadu untuk menentukan program yang berkelanjuatan dan dievaluasi setiap tahunnya dalam hal sinergi antar kementerian sehingga diharapkan progam itu fokus dan tidak tumpang tindih. 

Page 2 of 35 | Total Record : 345

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 26 No 2 (2026): Edisi Juli Vol 26 No 1 (2026): Edisi Maret Vol 25 No 3 (2025): Edisi November Vol 25 No 2 (2025): Edisi Juli Vol 25 No 1 (2025): Edisi Maret Vol 24 No 3 (2024): Edisi November Vol 24 No 2 (2024): Edisi Juli Vol 24 No 1 (2024): Edisi Maret Vol 23 No 4 (2023): Edisi Desember Vol 23 No 3 (2023): Edisi September Vol 23 No 2 (2023): Edisi Juni Vol 23 No 1 (2023): Edisi Maret Vol 22 No 4 (2022): Edisi Desember Vol 22 No 3 (2022): Edisi September Vol 22 No 2 (2022): Edisi Juni Vol 22 No 1 (2022): Edisi Maret Vol 21 No 4 (2021): Edisi Desember Vol 21 No 3 (2021): Edisi September Vol 21 No 2 (2021): Edsi Juni Vol 21 No 1 (2021): Edisi Maret Vol 20 No 4 (2020): Edisi Desember Vol 20 No 3 (2020): Edisi September Vol 20 No 2 (2020): Edisi Juni Vol 20 No 1 (2020): Edisi Maret Vol 19 No 4 (2019): Edisi Desember Vol 19 No 3 (2019): Edisi September Vol 19 No 2 (2019): Edisi Juni Vol 19 No 1 (2019): Edisi Maret Vol 18 No 4 (2018): Edisi Desember Vol 18 No 3 (2018): Edisi September Vol 18 No 2 (2018): Edisi Juni Vol 18 No 1 (2018): Edisi Maret Vol 17 No 4 (2017): Edisi Desember Vol 17 No 3 (2017): Edisi September Vol 17 No 2 (2017): Edisi Juni Vol 17 No 1 (2017): Edisi Maret Vol 16 No 4 (2016): Edisi Desember Vol 16 No 3 (2016): Edisi September Vol 16 No 2 (2016): Edisi Juni Vol 16 No 1 (2016): Edisi Maret More Issue