cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wilarso
Contact Email
wilarso@umci.ac.id
Phone
+628119202134
Journal Mail Official
wilarso@umci.ac.id
Editorial Address
Universitas Muhammadiyah Cileungsi, Jl. Anggrek, No. 25, Perum PTSC, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Indonesia
Location
Kab. bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Cileungsi
ISSN : -     EISSN : 31247342     DOI : https://doi.org/10.37373/juril.v2i1
Core Subject :
Jurnal hukum sought to be a reputable source of information on legal and judicial research as well as a peer-reviewed platform. Juril covers material that is analytical, objective, empirical, and contributes to the growth and dynamics of legal studies, particularly in Indonesia-Universitas Muhammadiyah Cileungsi Civil law, criminal law, administrative law, military law, constitutional law, international law, judicial case management, and judicial apparatus management are among the legal and judicial topics that Junal hukum concentrates on. Jurnal hukum, however, gives greater weight to articles that concentrate on the sociology of law, living law, legal philosophy, history of national law, customary law, literature studies, international law, interdisciplinary studies, and empirical research out of that broad range of subjects. sought to be a reliable source of information on legal and judicial studies as well as a peer-reviewed platform. JHP covers material that is analytical, objective, empirical, and contributes to the growth and dynamics of legal studies, particularly in Indonesia.
Arjuna Subject : -
Articles 16 Documents
 1   2 
Tinjauan hukum terhadap penunjukan pengelola statuter oleh otoritas jasa keuangan dalam upaya perlindungan nasabah bank Ichsan Saputro
Jurnal Hukum Vol 1 No 1 (2025): Jurnal Hukum
Publisher : LPPMPK - Universitas Muhammadiyah Cileungsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37373/jh.v1i1.1849

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai apakah penunjukan pengelola statuter sebagai direksi oleh Otoritas Jasa Keuangan telah sesuai dengan mekanisme pengangkatan direksi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan apakah penunjukan pengelola statuter oleh Otoritas Jasa Keuangan sudah tepat sebagai upaya perlindungan terhadap nasabah bank. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah yuridis – normatif dan pendekatan yang digunakan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan doktrin. Hasil penelitian menunjukan secara prosedural penunjukan dan penetapan pengelola statuter adalah bertentangan dengan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa pengangkatan anggota direksi menjadi kewenangan mutlak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun demikian, penunjukan dan penetapan pengelola statuter dibentuk dalam kondisi insidental pada saat kondisi lembaga jasa keuangan bank tersebut dapat membahayakan kepentingan nasabah. Maka berdasar pada asas hukum lex specialis derogate legi generali dapat mengesampingkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pengelola statuter dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai upaya perlindungan terhadap nasabah bank. Perlindungan nasabah dimaksud adalah bukan perlindungan nasabah terhadap person by person seperti berkaitan komplain nasabah. Akan tetapi perlindungan nasabah melalui penunjukan pengelola statuter dimaksudkan sebagai upaya untuk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap bank yang mengalami kegagalan yang disebabkan oleh kegagalan manajemen bank.
Titik singgung korporasi dan hukum keuangan negara: Akuisisi PT TPPI oleh PT Pertamina (Persero) Bagus Satrio Utomo P; Caisa Aamuliadiga
Jurnal Hukum Vol 1 No 1 (2025): Jurnal Hukum
Publisher : LPPMPK - Universitas Muhammadiyah Cileungsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37373/jh.v1i1.1872

Abstract

Penelitian ini menganalisis akuisisi saham mayoritas PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) oleh PT Pertamina (Persero) dari dua perspektif utama: hukum korporasi dan hukum keuangan negara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini mengkaji kepatuhan prosedur akuisisi terhadap peraturan perundang-undangan serta kelayakan keputusan bisnis tersebut mengingat kondisi finansial TPPI yang negatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara prosedural, transaksi akuisisi telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP No. 27 Tahun 1998, terutama terkait perolehan persetujuan pemegang saham. Namun, dari perspektif hukum keuangan negara, akuisisi ini menghadirkan sebuah dilema. Di satu sisi, terdapat justifikasi strategis jangka panjang seperti penguasaan pasar, sinergi operasional, dan penguatan industri petrokimia nasional. Di sisi lain, akuisisi terhadap perusahaan dengan utang signifikan dan kinerja keuangan negatif menimbulkan risiko kerugian negara yang besar. Kelayakan keputusan ini sangat bergantung pada pembuktian manfaat yang melebihi risiko finansial yang ditanggung, serta penerapan doktrin Business Judgment Rule yang menuntut itikad baik dan kehati-hatian tingkat tinggi dari direksi Pertamina dalam menghadapi transaksi berisiko tinggi yang bersinggungan dengan kepentingan negara.
Wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutus perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah Muh. Arafah; Bagus Satrio Utomo Prawiraharjo
Jurnal Hukum Vol 1 No 1 (2025): Jurnal Hukum
Publisher : LPPMPK - Universitas Muhammadiyah Cileungsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37373/jh.v1i1.1879

Abstract

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) memiliki kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) berdasarkan diantaranya putusan MK RI No. 072-073/PUU-II/2004 dan Undang Undang RI No. 48 Tahun 2009. Namun, melalui putusan MK RI No. 97/ PUU-XI/ 2013, MK RI memutuskan menghapus kewenangannya dalam mengadili sengketa hasil pemilukada. Tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis mengenai, apakah MK RI sudah tepat atau tidak, memutuskan menghapus kewenangannya dalam mengadili sengketa hasil pemilukada. Jenis penelitian, yaitu menggunakan penelitian hukum normatif dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, hukum sekunder dan tersier. Hasil penelitian dan pembahasan, yaitu MK RI tidak tepat memutuskan menghapus kewenangannya dalam mengadili sengketa hasil pemilukada, karena: 1) Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan bagian dari pemilihan umum yang terdapat pada pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Putusan MK RI memutuskan menghapus kewenangannya dalam mengadili sengketa hasil pemilukada merupakan putusan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakkonsistenan.
Pentingnya klaim dalam permohonan paten sederhana menurut undang-undang paten Ichsan Saputro
Jurnal Hukum Vol 1 No 1 (2025): Jurnal Hukum
Publisher : LPPMPK - Universitas Muhammadiyah Cileungsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37373/jh.v1i1.1890

Abstract

Permasalahan mendasar bangsa Indonesia terhadap paten di Indonesia adalah terletak pada perlindungan invensi. Perlindungan invensi yang dimaksud bukan hanya peran serta pemerintah tetapi juga disebabkan oleh kesadaran inventor terhadap penemuannya. Sehingga banyak invensi yang tidak memiliki klaim di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis–normatif dan pendekatan yang digunakan menggunakan metode dengan tipe penulisan deskriptif – analitis. Untuk melakukan analisis, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan studi pustaka dan studi kasus hukum paten di Indonesia. Penelitian ini membahas tentang perbandingan perlindungan hukum terhadap paten sederhana dalam sistem hukum paten di indonesia. Adapun hasil penelitian ini penulis menemukan masih lemahnya perlindungan paten di Indonesia baik yang dilakukan oleh penemu dalam hal ini inventor maupun oknum yang terlibat dalam pengurusan paten di Indonesia. Di dalam penyelesaian sengketa hak paten sederhana indikator pelanggaran yang penting diketahui yaitu Pertama, identifikasi invensi dalam klaim yang didukung deskripsi paten sederhana Kedua, identifikasi invensi pembanding yang ada sebelum tanggal penerimaan; dan Ketiga, antisipasi invensi terdahulu terhadap invensi yang disangka tidak baru yang dilakukan atas setiap satuan klaim dari Paten yang hendak dibatalkan, sehingga apabila terdapat perkara paten dikemudian hari setidaknya dapat menjadi gambaran dalam proses penyelesaiannya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 295 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 tentang Bak Penampung Air untuk mengetahui pentingnya klaim paten sekalipun paten sederhana. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari informasi yang terdapat dalam putusan kasasi ini terhadap permasalahan adalah bahwa pembuktian ketidak-baruan dari paten sederhana dalam kasus ini didasarkan pada adanya dokumen brosur dan pemesanan barang yang sama oleh pihak ketiga sebelum tanggal permohonan paten sederhana diajukan. Dan kasus ini para pihak tidak menggunakan klaim sebagai basis untuk menguji kebaruan padahal klaim merupakan inti invensi yang diberikan perlindungan dalam paten.
Pertanggungjawaban pidana merugikan keuangan negara tanpa pengayaan pribadi: Kajian putusan Tipikor No. 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst Bagus Satrio Utomo P; Adam Suwahyo
Jurnal Hukum Vol 1 No 1 (2025): Jurnal Hukum
Publisher : LPPMPK - Universitas Muhammadiyah Cileungsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37373/jh.v1i1.1895

Abstract

Penelitian ini membahas problematika pertanggungjawaban pidana pejabat publik dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atas kebijakan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, namun tidak disertai dengan unsur pengayaan pribadi (personal enrichment). Dengan menggunakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa Thomas Trikasih Lembong sebagai studi kasus utama, penelitian ini menguji batas-batas antara kesalahan administratif, risiko bisnis, dan tindak pidana korupsi. Metodologi yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Analisis difokuskan pada 3 (tiga) isu: pembuktian unsur kesalahan (mens rea); penerapan dan batasan doktrin Business Judgment Rule (BJR); dan implikasi yuridis dari putusan tersebut terhadap kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst merefleksikan adanya pergeseran dalam peradilan pidana korupsi, di mana pelanggaran prosedur formal dan timbulnya kerugian negara menjadi faktor dominan yang mengesampingkan pembuktian mens rea. Hal ini menciptakan paradoks hukum dan mengaburkan prinsip geen straf zonder Schuld dan posisi doktrin BJR dalam sistem hukum Indonesia masih lemah dan ambigu, gagal memberikan perlindungan yang konsisten dan dapat diprediksi.
Presumed guilty: A juridical analysis of due process erosion in corruption cases involving indonesian state-owned enterprise executives Bagus Satrio Utomo Prawiraharjo
Jurnal Hukum Vol 1 No 2 (2026): Jurnal Hukum
Publisher : LPPMPK - Universitas Muhammadiyah Cileungsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37373/jh.v1i2.2181

Abstract

This paper investigates the systemic phenomenon of “presumed guilty before proven guilty” that plagues executives of Indonesian State-Owned Enterprises (BUMNs), particularly in strategic sectors such as energy (Pertamina), aviation (Garuda Indonesia), and electricity (PLN). The issue stems from a deep juridical conflict between the constitutional and procedural guarantee of the presumption of innocence under the Criminal Procedure Code (KUHAP, Law No. 8 of 1981) and the expansive, deterrence-driven application of the Anti-Corruption Law (Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001). Through a juridical-normative methodology and comparative case study analysis, the paper demonstrates how the vague and overbroad phrasing of “may cause state financial loss” in the Anti-Corruption Law has been weaponized to criminalize legitimate, risk-based business decisions. Although the Business Judgment Rule (BJR) implicitly recognized in the Limited Liability Company Law (Law No. 40 of 2007), is designed to protect directors acting in good faith, it is routinely overridden by criminal law enforcement. The analysis of three landmark cases: Karen Agustiawan (Pertamina), Emirsyah Satar (Garuda), and Nur Pamudji (PLN), exposes inconsistent judicial reasoning, with only the Supreme Court’s 2017 Nur Pamudji ruling offering a clear demarcation between civil-commercial liability and criminal culpability. This legal uncertainty generates a profound chilling effect, inducing extreme risk aversion, stifling strategic innovation, and ultimately undermining BUMN performance and national economic resilience. The paper concludes with targeted recommendations: (1) for the judiciary to harmonize jurisprudence around the BJR and state loss doctrine; (2) for the legislature to amend ambiguous provisions in the Anti-Corruption Law; and (3) for BUMN boards to institutionalize rigorous, documented decision-making protocols as a legal safeguard.
Rent-seeking, state capture, and governance failure: A juridical analysis of corruption within Indonesian state-owned enterprises Bagus Satrio Utomo Prawiraharjo
Jurnal Hukum Vol 1 No 2 (2026): Jurnal Hukum
Publisher : LPPMPK - Universitas Muhammadiyah Cileungsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37373/jh.v1i2.2182

Abstract

This paper offers a comprehensive juridical and political-economic analysis of the structural vulnerabilities that enable systemic corruption and rent-seeking within Indonesia’s State-Owned Enterprises (BUMNs). While Indonesia has established a formal governance framework centered on Good Corporate Governance (GCG) principles, these mechanisms often operate as a compliance façade, failing to counteract entrenched informal power dynamics and the ambiguous dual mandate that positions BUMNs as both commercial entities and instruments of state policy. Through a forensic examination of three landmark cases namely: the ‘Papa Minta Saham’ political capture scandal, the PT Asuransi Jiwasraya financial collapse (Rp16.8 trillion loss), and the PT Timah natural resource cartel (Rp300 trillion loss) as the study identifies recurring patterns of governance failure. These include compromised board oversight, symbiotic collusion between public officials and private actors, and the strategic exploitation of legal ambiguities. The analysis reveals an evolution in corrupt practices from direct political extortion toward sophisticated financial engineering and bureaucratic capture. In response, the paper proposes a multi-layered reform agenda: (1) legislative clarification of the BUMN mandate under Law No. 19 of 2003; (2) strengthening of evidentiary standards in anti-corruption prosecutions; (3) institutionalization of independent GCG audits; (4) empowerment of genuinely independent Boards of Commissioners; and (5) enhanced whistleblower protections. For foreign stakeholders, the findings underscore the critical need for rigorous political risk and integrity due diligence when engaging with Indonesian BUMNs.
Tanggung jawab hukum holding PT Pupuk Indonesia terhadap utang PT Rekayasa Industri dalam kepailitan dan proses PKPU Bagus Satrio Utomo Prawiraharjo; Ichsan Saputro; Caisa Aamuliadiga
Jurnal Hukum Vol 1 No 2 (2026): Jurnal Hukum
Publisher : LPPMPK - Universitas Muhammadiyah Cileungsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37373/jh.v1i2.2191

Abstract

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum perusahaan induk (holding company) atas utang anak perusahaannya yang mengalami kepailitan, dengan fokus pada doktrin piercing the corporate veil (PCV) dalam sistem hukum Indonesia. Menggunakan studi kasus proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Rekayasa Industri (Rekind) dan hubungannya dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai induk usaha BUMN, penelitian ini menelaah benturan antara prinsip perlindungan kreditor melalui PCV dan prinsip kepastian hukum yang lahir dari putusan homologasi. Analisis berpusat pada kelayakan penerapan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dalam konteks grup usaha BUMN yang penting bagi negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari laporan tahunan perusahaan, jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Meskipun kondisi finansial Rekind pra-PKPU secara teoretis membuka ruang bagi argumen PCV terhadap Pupuk Indonesia, putusan homologasi yang telah berkekuatan hukum tetap menciptakan hambatan yuridis. Putusan tersebut secara efektif membatasi ruang bagi kreditor untuk menembus selubung korporasi pasca-restrukturisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa inkonsistensi yurisprudensi dan kekosongan hukum terkait grup usaha di Indonesia menciptakan ketidakpastian. Direkomendasikan adanya reformasi yudisial dan legislatif untuk memperjelas parameter penerapan doktrin PCV demi memberikan kepastian hukum yang lebih besar bagi semua pihak.
Wewenang pengujian peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Muh. Arafah Arafah
Jurnal Hukum Vol 1 No 2 (2026): Jurnal Hukum
Publisher : LPPMPK - Universitas Muhammadiyah Cileungsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37373/jh.v1i2.2218

Abstract

Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki kewenangan melakukan pengujian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Namun, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur juga memiliki kewenangan melakukan pengujian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis lembaga negara atau pejabat manakah berwenang menguji Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Metode penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah lembaga yang berwenang menguji Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih tinggi derajatnya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24A ayat (1) dan berdasarkan asas hukum Lex Superior Derogat Legi Inferiori, yang artinya “hukum yang hierarkinya lebih tinggi menggantikan hukum yang lebih rendah, jika terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan, maka yang digunakan adalah peraturan lebih tinggi derajatnya”. Menteri Dalam Negeri dan Gubernur, apabila menginginkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur dapat mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebelum ditetapkan atau disahkan. Pembentuk undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden Republik Indonesia), dalam membentuk undang-undang harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lain agar sinkron atau harmoni, tidak saling bertentangan, sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum dan dapat memberikan kepastian hukum kepada warga negara.
Keabsahan perjanjian adat dalam perspektif kepastian hukum (studi kasus pada masyarakat adat baduy dalam di provinsi banten) Ichsan Saputro; Laila Yasir
Jurnal Hukum Vol 1 No 2 (2026): Jurnal Hukum
Publisher : LPPMPK - Universitas Muhammadiyah Cileungsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37373/jh.v1i2.2228

Abstract

Hukum adat merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai perwujudan living law yang memiliki peran penting dalam sistem hukum nasional Indonesia. Keberadaannya tetap eksis meskipun dihadapkan pada perkembangan hukum positif dan modernisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum perjanjian adat dalam masyarakat adat secara umum serta mengkaji secara khusus bentuk dan karakteristik perjanjian adat yang berlaku dalam Masyarakat Adat Baduy di Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan penelitian lapangan (field research) melalui pengumpulan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian adat dalam masyarakat Baduy pada umumnya dilakukan secara tidak tertulis, bersifat konkret dan riil, serta berlandaskan pada nilai kejujuran, kepercayaan, kekeluargaan, dan kepatuhan terhadap norma adat (pikukuh adat). Keabsahan perjanjian adat tidak hanya ditentukan oleh adanya kesepakatan para pihak, tetapi juga oleh pemenuhan asas-asas hukum adat, meliputi asas tunai, asas percaya, asas rukun, asas patut, dan asas laras. Perjanjian adat tersebut mencakup berbagai bidang kehidupan, seperti pengelolaan harta benda, kredit perorangan, perburuhan, dan perjanjian bagi hasil. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum adat Baduy merupakan sistem hukum yang otonom dan tidak sepenuhnya tunduk pada ketentuan hukum perdata positif, namun tetap memiliki legitimasi konstitusional sebagaimana diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, keberadaan dan keberlakuan perjanjian adat Baduy patut dihormati dan dilindungi sebagai bagian dari pluralisme hukum nasional Indonesia.

Page 1 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 1 (2026): Jurnal Hukum Vol 1 No 2 (2026): Jurnal Hukum Vol 1 No 1 (2025): Jurnal Hukum