Articles
19 Documents
Search results for
, issue
"Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022"
:
19 Documents
clear
<![CDATA[IMPLEMENTASI SISTEM PAJAK ONLINE DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KOTA SEMARANG (Studi pada pajak parkir di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang) ]]>
<![CDATA[Vashya, Bivelly Anggitha]]>;
<![CDATA[-, turtiantoro -]]>;
<![CDATA[Erowati, Dewi -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The Semarang City Government has made innovations while also utilizing EGovernment by implementing an online system for local tax collection in the City of Semarang, especially on taxes that are paid with a self-assessment system such as parking taxes. This research was conducted in order to find out and analyze the implementation of the online tax system in collecting local taxes in the parking tax sector at the Semarang City Regional Revenue Agency and to determine the supporting factors and inhibiting factors that influence the implementation of the online tax system in collecting local taxes on parking taxes in Semarang. Semarang city. This research is a type of qualitative research using a descriptive approach. The location of the research was carried out at the Regional Revenue Agency of Semarang City. The research subject of Semarang City Regional Revenue Agency and parking tax payers. Data collection techniques were carried out through interviews, observations, and documentation. Data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. While checking the validity of the data is done by using the triangulation method. The results of this study indicate that the implementation of local tax collection on parking taxes using an online system for monitoring, reporting, and payment has not been going well. The supporting factors of the implementation of local tax collection in the electronic system-based parking tax sector in Semarang City are adequate human resources and have a good understanding and attitude, adequate facilities and budget, the existence of SOPs and organizational structures as guidelines in carrying out their respective duties. Inhibiting factors such as the lack of socialization so that the lack of information received by parking taxpayers, software that often errors due to system differences, the limitations of inputting online tax payments due to differences in the cut off owned by the Semarang City Bapenda with the cut off owned by the taxpayer]]>
<![CDATA[FENOMENA KETERPILHAN KEPALA DESA BERLATAR BELAKANG MILITER DALAM PILKADES SERENTAK KABUPATEN PATI TAHUN 2019 ]]>
<![CDATA[Yulida Ahmad Yusuf]]>;
<![CDATA[puji - Astuti]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya keikutsertaan calon kepala desa berlatar belakang TNI dalam pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahun kabupaten Pati pada tahun 2019. Sebanya 4 calon berlatar belakang TNI militermaju dalam kontestasi Pilkades Serentak dan 3 diantaranya meraih kemenangan. Tujuan penelitian ini untuk menggali fenomena pencalonan berlatarbelakang TNI dalam pilkades, menggali sejauh mana faktor figuritas dan modalitas militer dapat mempengaruhi keterpilihan dan kemenangan calon Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Dalam pengambilan data yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara dilakukan di kediaman ketiga narasumber di Kota Pati. Hasil peneltian menunjukkan fenomena pencalonan kepala desa berlatarbelakang TNI Militer secara regulasi sudah diakomodur dari regulasi internal TNI Militer dan juga regulasi Pilkades. Para Calon TNI berani maju mencalonkan diri bukan dari doronngan mereka sendiri tapi berasal dari keinginan masyarakat desa yang menghendaki adanya suatu perubahan yang lebih baik. Faktor figur dan citra Militer yang terkesa gagah, tegas, berkarakter kuat selalu melekat dalam diri calon – calon tersebut. Selain bergagai pendekatan sosial politik mereka yang mengena di hati masyarakat figur militer yang kuat juga membantu mereka mendapatkan kemenangan di desa pilihannya masing - masing Saran dari penulis adalah perlu adanya regulasi yang lebih tegas dan jelas lebih jelas terkait aturan Anggota TNI ataupun Polisi yang akan maju dalam ajang Pilkades]]>
<![CDATA[PERSEPSI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP KEPEMIMPINAN BUPATI HJ. SRI MULYANI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN KLATEN PADA PERIODE 2017-2021 ]]>
<![CDATA[Nadyla Ayu Suci Rahmadhani]]>;
<![CDATA[Kushandajani - -]]>;
<![CDATA[Nunik Retno Herawati]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemimpin pemerintahan berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bupati merupakan pemimpin pemerintahan di tingkat Kabupaten memiliki kedudukan dan kedekatan emosional yang lebih kuat dengan daerah beserta masyarakatnya. Pada hakekatnya Bupati sebagai pemimpin memiliki korelasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan seluruh bawahannya yang bekerja di lingkungan organisasi yang sama sehingga pada akhirnya hubungan antara Bupati dengan seluruh birokrasi maupun stakeholders di luar birokrasi, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat menimbulkan persepsi diantara mereka sebagai pihak yang bekerja dalam ranah yang sama yakni dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya melaksanakan tugas pemerintahan di Kabupaten. Hj. Sri Mulyani sebagai Bupati Kabupaten Klaten selama menyelenggarakan pemerintahannya dengan posisi kekosongan wakil bupati hingga masa kepemimpinannya berakhir. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi birokrasi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap kepemimpinan Bupati Hj. Sri Mulyani dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Klaten pada periode 2017-2021. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kuantitatif, data penelitian diperoleh melalui kuesioner, dokumen, dan beberapa sumber yang relevan seperti jurnal dan berupa teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Lokasi penelitiannya di Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten. Subyek dalam penelitian ini Sekretaris Daerah, Staf Sekretariat Pemerintah Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yakni persepsi Birokrasi dilihat dari indikator pengarahan, motivasi, dan pengambilan keputusan dikategorikan baik, kemudian untuk persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilihat dari indikator membangun networking (jejaring kerja) dan akuntabilitas juga dikategorikan baik.]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF GENDER DALAM PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA PEREMPUAN ]]>
<![CDATA[Anisa Maulina Rahma]]>;
<![CDATA[Laila Kholid Alfirdaus]]>;
<![CDATA[Fitriyah - -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini membahas bagaimana kebijakan yang responsif gender jika diaplikasikan dalam proses penanganan penyalahguna narkoba pada perempuan. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan kesesuaian penerapan perspektif gender jika diaplikasikan dalam proses penanganan penyalahgunan narkoba pada perempuan sehingga penyalahguna perempuan bisa mendapatkan konsekuensi yang adil dan tidak mendiskriminasi. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan metode fenomenologi yaitu memahami atau mempelajari pengalaman hidup manusia berdasarkan permasalahan yang dialaminya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan kebijakan yang responsif gender mutlak telah diterapkan dan dijalankan baik dari prosedur rehabilitasi yang sifatnya memulihkan dan prosedur hukum yang sifatnya memberikan keadilan terhadap perempuan korban penyalahguna, mulai dari proses penangkapan, penyidikan, penahanan, dan pemberian vonis sesuai dengan regulasi yang dinilai sensitif terhadap perempuan dan sejumlah aturan-aturan umum yang telah disusun sebelumnya. BNN juga telah melakukan upaya kerjasama dalam mempermudah penerapan kebijakan yang responsif gender agar lebih mudah tersebar secara menyeluruh di setiap wilayah hingga pelosok wilayah guna meminimalisir adanya bentuk ketidakadilan]]>
<![CDATA[PERANAN ‘RELAWAN DEMOKRASI’ KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019 DI PROVINSI JAWA TENGAH ]]>
<![CDATA[Theresia Bayu Ester K]]>;
<![CDATA[Nur Hidayat - Sardini]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indonesia’s voter participation rate in the General Election years ago tends to decrease. Because of this situation, the General Election Commissions of Indonesia create a program namely the Democratic Volunteers for every region in Indonesia. The Democratic Volunteers become the extensions of the hand of the General Election Commissions to educate and give socialization about the General Election that has the main purpose to increase the community participation in using their voting rights. The purpose of this research is to analyze the role of the Democratic Volunteers in the socialization of the 2019 simultaneous General Election in Salatiga and Brebes. This research uses the theory of political participation, political socialization, and volunteerism by using the descriptive qualitative method. The data collection was done by using in-depth interviews as the primary data and the secondary data obtained through study documentation reports. The result of the research shows that the Democratic Volunteers of the General Election Commissions in Salatiga and Brebes had done their role and duty to give the socialization of the voter education to the society. By applying several methods of socialization such as using media as equipment for the socialization and also setting socialization goals, to make these activities more attractive to educate the society. With good cooperation, the Democratic Volunteers activities for the General Election in 2019 have increased the voter participation rate in Salatiga and Brebes. There are several obstacles encountered by the Democratic Volunteer in socializing the 2019 simoltaneous General Election, but they are always trying their best and find solutions for the socialization activities that can go well in society]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI KOTA LAMA SEMARANG SEBAGAI WORLD HERITAGE SITE VERSI UNESCO ]]>
<![CDATA[Salsabilla Alya Putri]]>;
<![CDATA[Budi - Setiyono]]>;
<![CDATA[Hendra Try Ardianto]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan hasil dari implementasi kebijakan revitalisasi Kota Lama Semarang yang terdaftar sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. Untuk menganalisis hal tersebut, penelitian ini menggunakan variabel-variabel seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu implementasi kebijakan publik dari George C. Edwards III dan menggunakan indikator-indikator sebagai tolak ukur pencapaian dalam situs warisan dunia UNESCO. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif disertai dengan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil survei menunjukkan bahwa renovasi berkelanjutan di Kota Lama Semarang telah menghasilkan banyak perubahan baik pada lingkungan maupun pada bangunannya. Menurut prakiraan, pada tahun 2020 silam Kota Lama Semarang akan masuk dalam Daftar Warisan Dunia UNESCO, namun pada kenyataannya baru selesai di pertengahan tahun 2021. Revitalisasi Kota Lama Semarang dilakukan dalam dua tahap pada tahun 2017 dan 2020. Tidak ada kendala besar dalam revitalisasi Kota Lama, semuanya berjalan dengan lancar]]>
<![CDATA[Kebijakan Penutupan Lokalisasi Sunan Kuning Kota Semarang Tahun 2019 ]]>
<![CDATA[Ariyo - Mukti]]>;
<![CDATA[Nur - Hidayat]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kuning adalah bentuk solusi untuk penempatan Wanita Pekerja Seks (WPS) di Kota Semarang. Setelah beroperasi cukup lama dengan jumlah WPS 478 orang, pada 18 Oktober 2019 lokalisasi resmi ditutup oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang. Pemerintah daerah berperan menjadi pihak yang meresmikan penutupan. Penelitian bertujuan menjelaskan proses berjalannya penutupan serta menganalisa faktor utama dan dampak yang ditimbulkan. Penelitian menggunakan metode kualitatif sebagai dasar pencarian data untuk meneliti variabel yang diperlukan sesuai dengan langkah-langkah yang tepat dari panduan penelitian. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh dapat memberi gambaran mendalam dan dapat menggunakan multi sumber informasi berupa wawancara, observasi, serta telaah data dengan tujuan agar dapat menggambarkan secara sistematis dengan menguji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi yaitu membandingkan dan meninjau kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh sesuai situasi dan kondisi di lapangan. Hasil dari penelitian menunjukkan jika Penutupan Lokalisasi Sunan Kuning berjalan dengan beberapa permasalahan rumit terutama sebelum penutupan. Beberapa warga cukup kooperatif menerima dengan beberapa syarat-syarat tertentu yang tidak merugikan mereka. Faktor utama sebab dari penutupan dikarenakan program pemerintah daerah yang sudah memiliki perencanaan sejak lama didukung oleh pemerintah pusat yang juga memiliki target yang sama. Penutupan tersebut berdampak postitif dan negatif terutama pihak yang paling dipengaruhi yaitu WPS dan pekerja di Lokalisasi Sunan Kuning Kota Semarang. Sesuai dengan analisis dari penelitian perlu adalanya langkah pemerintah untuk terus mengawasi serta integrasi dengan daerah lain demi menjaga agar terbebas dari penyakit masyarakat ini dengan cara terus memantau keberadaan WPS serta saling memberikan informasi terkait dengan jumlah dan aktivitas prostitusi di daerah masing-masing. Karena saat ini yang terpenting adalah mencegah kembalinya prostitusi di Kota Semarang]]>
<![CDATA[Analisis Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Menekan KDRT Terhadap Perempuan di Kota Semarang Tahun 2020 ]]>
<![CDATA[Amira Lathiva Riyanto]]>;
<![CDATA[Nunik Retno Herawati]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan kesengsaraan bagi korban yang mayoritas adalah perempuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peranan DP3A Kota Semarang sebagai badan perlindungan perempuan dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan untuk menekan tingginya tingkat KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kegiatan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Adapun analisis data dalam penelitian ini terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3A Kota Semarang berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 dalam mengimplementasikan kebijakan untuk mengatasi persoalan KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang. Dalam fakta empirisnya, sepanjang tahun 2020 DP3A Kota Semarang belum berhasil untuk mengimplementasikan kebijakan melalui program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di seluruh kelurahan dan kecamatan Kota Semarang dikarenakan kurangnya komitmen DP3A Kota Semarang dalam memfasilitasi seluruh pelaksanaan program sehingga target penanganan KDRT belum tercapai. Penelitian ini merekomendasikan agar DP3A Kota Semarang berupaya meningkatkan pemahaman terhadap pemenuhan fasilitas pelaksanaan program melalui pembaharuan standart operasional prosedur untuk penguatan koordinasi antar anggota dan memperkuat sistem agar lebih responsif dalam mengelola anggaran yang ditujukan untuk mengimplementasikan kebijakan agar pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dalam upaya menekan tingginya angka KDRT di Kota Semarang dapat dijalankan secara merata dan menyeluruh dengan fasilitas yang memadai]]>
<![CDATA[KRITIK SOSIAL POLITIK DALAM MUSIK: STUDI KASUS GRUP MUSIK EFEK RUMAH KACA ]]>
<![CDATA[Cantona, Septian Reva]]>;
<![CDATA[Alfirdaus, Laila Kholid]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Grup music Efek Rumah Kaca dalam menciptakan karya yang penuh dengan kritik dan perlawanan terhadap penguasa dan membela rakyat. Grup music ERK juga sering mengekspresikan ide, ekpresi, juga gagasan yang di dalamnya mengandung kritik sosial tentang hak asasi manusia, budaya, politik, kekuasaan dan isu-isu lain di dalam lagu-lagu merek, bukan hanya dari lagu-lagu dan karya-karya nya, Efek Rumah Kaca juga sering menyampaikan Kritik Sosial Politik dan mempelopori serta ikut aktif dengan gerakan-gerakan sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam skripsi ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap peran grup musik Efek Rumah Kaca lewat karya dan aksi-aksinya yang secara khusus mempunyai signifikansi dan konsisten dengan tema sosial, politik, dan syarat akan kritikkritik sosial yang memberikan kontribusi pada kesadaran masyarakat akan masalah-masalah dan isuisu yang ada di Indonesia dan bagaimana akibat dari bentuk-bentuk gerakan sosial terhadap kebijakankebijakan pemerintah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Fokus penelitian adalah bagaimana kritik dan gerakan yang mengadvokasi masalah yang disampaikan leh ERK. Penelitian ini menggunakan metode keabsahan data yaitu Triangulasi dan data yang terkumpul akan dianalisis. ERK terus mengedukasi masyarakat lewat kritik-krtitik yang disampaikan dan mengajarkan untuk meningkatkan kesadaran politik dalam masyarakat luas agar tercipta Indonesia yang lebih demokratis. Fenomena bagaimana sebuah kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah bisa berubah seiring waktu karena adanya tekanan dari masyarakat lewat Gerakan-gerakan yang diprakarsai oleh para musisi, yang kemuddian menjadi gerakan nasional yang massive yang mengadvokasi suara rakyat]]>
<![CDATA[UANG DAN HAL - HAL LAIN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) TAHUN 2017 ]]>
<![CDATA[Femila Rizky Damayanti]]>;
<![CDATA[Wijayanto - -]]>;
<![CDATA[Puji - Astuti]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The election of the village headman is a representation of electoral democracy that is closely related to the real life of the community. Voters are relatively more acquainted with and know the candidates who competed in this election compared to candidates at other higher level elections because they live in the same environment. This condition makes voter behavior at the village headman election interesting to study. This research aims to examine voter behavior and the phenomenon of money politics at the Bungo Village Headman Election in Demak Regency in 2017. Through a series of interviews and documentation, the researcher tries to present an analysis of the factors that influence the Bungo Village community in determining their choice in the Bungo Village Headman Election, Demak Regency 2017. This research confirms that there are several factors that influence the community in choosing candidates for village heads such as, these factors include; money politics factors, sociological factors, psychological factors, and rational choice factors]]>
