cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 51 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023" : 51 Documents clear
Representasi Unsur Keterwakilan Perempuan dalam Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Karangsari Ahmad Zein Abdurrahman; Nunik Retno Herawati; Neny - Marlina
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keterlibatan perempuan dalam penyelenggaran pemerintahan desa telah dijamin dalam undang- undang, termasuk di lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Rendahnya representasi perempuan di BPD berdampak pada kepentingan perempuan menjadi kurang diperhatikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengisian anggota BPD unsur keterwakilan perempuan di Desa Karangsari, peran dan dampak yang telah dilakukan untuk mewakili kepentingan perempuan, serta faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan fungsinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara langsung dan dokumentasi tertulis. Analisis data menggunakan tahapan analisis kualitatif Milles dan Huberman. Teori pada penelitian ini adalah demokrasi desa, representasi perempuan dalam politik, dan peran perempuan dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan pengisian keanggotaan BPD unsur keterwakilan perempuan di Desa Karangsari berjalan dengan baik. Mekanisme pengisian keanggotaan BPD unsur keterwakilan perempuan dilakukan dengan pemilihan langsung. Pada tahapan tersebut ditemui kendala pada proses pendaftaran bakal calon anggota BPD unsur ketertwakilan perempuan yang masih minim pendaftar. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut dengan melakukan perpanjangan masa pendaftaran. Hasil pengisian keanggotaan BPD berdampak signifikan terhadap kenaikan jumlah perempuan di BPD pada tingkat kabupaten. BPD unsur keterwakilan perempuan Karangsari melalui perananannya berdampak kepada naiknya anggaran pada program perempuan dan anak, tersampaikannya aspirasi perempuan, terbentuknya kelompok pemberdayaan perempuan, munculnya alternatif ide bagi pembangunan desa, serta adanya program peningkatan kapasitas perempuan. Faktor pendukung bagi BPD unsur keterwakilan perempuan yaitu jiwa sosial untuk mengabdi kepada masyarakat, pengalaman sebagai pensiunan BKKBN sehingga memiliki pemahaman dan kedekatan mengenai permasalahan perempuan, hubungan yang harmonis dengan pemerintah desa, anggota BPD, dan kader perempuan. Sementara untuk faktor penghambat tidak ditemui kendala yang signifikan. Pelaksanaan rapat pada malam hari bukan menjadi kendala bagi BPD perempuan untuk terlibat di dalamnya. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa representasi perempuan yang ada di lembaga BPD melalui kehadiran dari BPD unsur keterwakilan perempuan memberikan dampak terhadap kebijakan yang berkaitan dengan perempuan antara lain pada aspek anggaran program, aspirasi perempuan yang terwakilkan, terbentuknya kelompok pemberdayaan perempuan, alternatif ide bagi pembangunan desa, dan program peningkatan kapasitas perempuan. Faktor pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPD unsur keterwakilan perempuan (1) Jiwa sosial untuk mengabdi kepada masyarakat (2) Pengalaman sebagai pensiunan BKKBN (3) Hubungan yang harmonis dengan aktor pemerintahan desa dan kader perempuan. Faktor penghambat bagi BPD unsur keterwakilan perempuan dalam menjalankan tugas dan fungsi tidak ada yang signifikan
STRATEGI MOBILISASI DUKUNGAN TIKUS PITHI HANATA BARIS DALAM PENCALONAN PASANGAN CALON PESEORANGAN BAGYO–SUPARDJO DI PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2020 Nadia - Sukmawati; Fitriyah - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bagyo-Supardjo dinyatakan sebagai calon kepala daerah yang lolos jalur peseorangan dalam pilkada serentak di Jawa Tengah 2020 dan calon kepala daerah jalur peseorangan pertama di Kota Surakarta setelah berhasil mengumpulkan 38.831 dukungan KTP sebagai syarat administrasi. Keberhasilan tersebut menunjukan pasangan tersebut memiliki masa pendukung yang berasal dari organisasi Tikus Pithi Hanata Baris. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi organisasi Tikus Pithi Hanata Baris dalam mendapatkan dukungan pemilih dalam pencalonan maupun mendapatkan dukungan suara pada Pilkada Kota Surakarta tahun 2020 dan menganalisis praktik jaringan Tikus Pithi Hanata Baris dalam mobilisasi dukungan pemilih pasangan Bagyo-Supardjo, dengan menggunakan teori strategi mobilisasi elektoral, calon independen dalam pemilihan kepala daerah, jaringan sosial, dan kelompok kepentingan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam dan mengumpulkan dokumen terkait penelitian. Peran jaringan Tikus Pithi Hanata Baris menjadi kekuatan dalam keberhasilan pencalonan Bagyo-Supardjo sebagai pasangan calon melalui jalur peseorangan. BagyoSupardjo menggunakan metode sekasur, sedapur, dan sesumur dalam melakukan mobilisasi dukungan administrasi KTP sebagai syarat pencalonan dan menggunakan metode door to door dalam melakukan mobilisasi dukungan suara di TPS. Selisih dukungan yang diperoleh disebabkan adanya masyarakat yang menolak memberikan dukungan KTP namun menolak form (Model B.1.2.KWK-Peseorangan), strategi mobilisasi suara yang dilakukan hanya berfokus pada push marketing yakni secara door to door, selain itu Bagyo-Supardjo juga kalah dalam modal ekonomi, sosial, dan budaya
STRATEGI DIGITAL CAMPAIGN PASANGAN GIBRAN – TEGUH DALAM PEMILUKADA SURAKARTA 2020 (STUDI KASUS VIRTUAL BOX) Aldio Tubagus Dewantoro Jati; Muhammad - Adnan; Wijayanto - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini dilakukan pada masa Pemilihan Umum Kepala Daerah ( Pemilukada ) serentak yang diadakan pada tahun 2020. Pelaksanaan pemilukada ini diadakan ditengah pandemi Covid-19. Hal ini yang menyebabkan adanya peraturan baru yang dimunculkan untuk membatasi pelaksanaan pemilukada agar tidak menambah angka tingginya penyebaran Covid-19. Kegiatan kampanye pasangan dalam pemilukada tahun 2020 dilakukan pembatasan interaksi dengan masyarakat yang memaksa setiap calon untuk menemukan cara baru agar bisa berkampanye secara efektif ke masyarakat. Studi dilakukan untuk mengetahui penerapan strategi kampanye digital dengan media virtual box campaign pasangan Gibran – Teguh ketika pandemi dalam Pemilukada Surakarta 2020. Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan wawancara. Observasi, dan dokumentasi untuk menggali data. Data diolah berdasarkan teori pemasaran politik dan kampanye digital. Adapun bentuk analisi data mengguanakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan penerapan strategi virtual box campaign ini sama dengan kampanye blusukan. Pelaksanaan strategi kampanye ini dilakukan dengan cara mendatangi rumah masyarakat dengan bantuan alat virtual box yang nanti akan digunakan dalam pemaparan kampanye Gibran – Teguh. Alat Virtual Box Campaign digerakkan oleh tim pemenangan pasangan Gibran – Teguh, dalam alat ini selain digunakan untuk pemaparan visi dan misi juga sebagai sarana komuniakasi dialog dengan masyarakat terkait permasalahan yang ada di sekitar tempat tinggal. Dampak pengunaan kampanye virtual box memudahkan pasangan Gibran – Teguh untuk menjangkau wilayah – wilayah ditengah keterbatasan pandemi Covid. Penelitian ini juga menemukan tantangan didalam pelaksanaannya yang meliputi faktor cuaca, faktor goegrafis, faktor jaringan, dan faktor kepuasan masyarakat
ANALISIS TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN BRT TRANS SEMARANG TAHUN 2022 Piqri - Rahmadan; rina - Martini; Nur Hidayat - Sardini
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transportasi umum merupakan sarana penunjang mobilitas yang sangat penting bagi masyarkat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Transportasi publik umumnya disediakan oleh pihak swasta dan juga pemerintah melalui kebijakan pelayanan publik. Transportasi umum sebagai produk pelayanan publik oleh pemerintah diharapkan dapat memenuhi kepentingan rakyat dan juga dalam operasionalnya berorientasi pada kepentingan rakyat. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam memprioritaskan kepentingan rakyat salah satunya dengan pengadaan bus BRT Semarang melalui Dinas Perhubungan Kota Semarang yang dinilai cukup bagus oleh masyarakat dengan ditandai adanya peningkatan jumlah pengguna tiap tahunnya. Hal ini menarik minat peneliti untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BRT yang diberikan pemerintah Kota Semarang. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menunjukkan angka dan tabel sebagai hasil ukur penelitian yang kemudian dijelaskan secara lebih rinci dalam bentuk paragraf. Teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan wawancara tertutup menggunakan instrumen kuesioner yang dibagikan kepada 100 orang responden pengguna BRT Trans Semarang. Kuesioner pertanyaan terdiri atas 20 butil pertanyaan dengan masing-masing pertanyaan memiliki lima opsi jawaban. Responden perlu memilih salah satu dari lima opsi yang telah disediakan oleh peneliti yang kemudian dari hasil jawaban responden akan dihitung skor masing-masing pertanyaan. Untuk opsi jawaban ‘sangat puas’ diberi skor 5, opsi jawaban ‘puas’ diberi skor 4, opsi jawaban ‘cukup puas’ diberi skor 3, opsi jawaban ‘tidak puas’ diberi skor 2, dan untuk opsi jawaban ‘sangat tidak puas’ diberi skor 1. Menurut PERMENPAN-RB Nomor 16 Tahun 2014, pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BRT mengacu pada 9 indikator yaitu: prosedur, persyaratan, waktu pelayanan, biaya/tarif, kompetensi pelaksanan, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan, serta penanganan layanan pengaduan, kritik dan saran. Indikator-indikator tersebut kemudian dihitung menggunakan tabulasi silang dengan data usia, pekerjaan dan pendidikan terakhir responden yang menghasilkan hasil penelitian. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bahwa hasil tabulasi silang antara indikator penelitian dengan kelompok responden menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat merasa cukup dengan pelayanan transportasi BRT Semarang
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Mangrove oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam Menangani Permasalahan Kerusakan Hutan Mangrove Delta Mahakam Rimadhana Desyana Putri; supratiwi - -; Hendra Try Ardianto
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi kebijakan pengelolaan hutan mangrove yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka menangani permasalahan kerusakan hutan mangrove Delta Mahakam merupakan sebuah upaya yang dilakukan demi terciptanya kembali kelestarian lingkungan terutama pada kawasan hutan mangrove Delta Mahakam. Penelitian ini dilakukan karena adanya permasalahan yang terjadi di kawasan hutan mangrove Delta Mahakam secara terus menerus. Permasalahan yang terjadi memang sudah cukup lama, hal ini disebakan oleh ketidaktepatan kebijakan sebelumnya serta adanya tumpang tindih kewenangan dan keegoisan dari para pemangku kepentingan. Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan saat ini yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menangani permasalahan kerusakan hutan mangrove Delta Mahakam dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn dengan variabel standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan, serta kondisi sosial, ekonomi dan politik. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur saat ini sudah dapat dikatakan berhasil, meskipun masih terdapat indikator yang butuh ditingkatkan lagi, seperti pada variabel sumber daya. Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu untuk ditingkatkan untuk mendapatkan kualitas yang baik dalam pelaksanaan program kebijakan dan sumber daya waktu yang membutuhkan evaluasi yang matang agar waktu yang telah dibuat sebelumnya dapat terlaksana sesuai dengan yang diinginkan. Selain itu, dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa masih terdapat permasalahan yang terjadi pada pihak swasta. Adapun rekomendasi dari hasil penelitian ini yakni melakukan seleksi penerimaan SDM dengan tepat untuk mendapatkan SDM yang berkualitas, melakukan evaluasi bersama Pemerintah Pusat terkait sumber dana dan waktu, harus dilakukannya evaluasi program kegiatan kebijakan terkait penanaman pohon mangrove, kebijakan ini juga harus tegas dalam menindak pihak swasta, harus adanya pegawasan setelah penanaman
Realitas Pengaduan Masyarakat dalam Grup Facebook Lapor Lumajang Anisa - Azriana; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaduan masyarakat merupakan jalan komunikasi yang dibuka untuk menampung aspirasi, pengaduan, dan protes dari masyarakat kepada pemerintah. Pemerintah Kabupaten Lumajang membuka pengaduan masyarakat melalui Grup Facebook Lapor Lumajang sehingga ada kemungkinan menciptakan ruang publik virtual alih-alih sebatas praktik pengaduan masyarakat semata. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Grup Facebook Lapor Lumajang merupakan representasi pengaduan masyarakat melalui media sosial. Sebagai representasi ruang publik virtual Habermas, Grup Facebook Lapor Lumajang belum menunjukkan kesesuaiannya terhadap kriteria ruang publik virtual. Aspek publik dan deliberasi tidak nampak dalam praktik yang diajalankan dalam Grup Facebook Lapor Lumajang. Dalam penelitian ini, saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah perlunya komitmen bersama dalam mendukung praktik demokrasi deliberatif dalam Grup Facebook Lapor Lumajang. Respons pemerintah masih berkisar pada keluhan tentang layanan OPD dan informasi publik lainnya.
FENOMENA GOLONGAN PUTIH PEMILIH DISABILITAS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN KLATEN Muhammad Gayuh Gumelar; Wijayanto - -; Nur Hidayat - Sardini
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyandang disabilitas memiliki hak politik yang sama seperti masyarakat pada umumnya, salah satunya yaitu hak untuk memilih dalam Pemilu. Namun, keikutsertaan penyandang disabilitas masih mengalami hambatan maupun diskriminasi dalam pemenuhan hak-haknya pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mendasari pemilih disabilitas menjadi Golput pada Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Klaten yang memiliki tingkat partisipasi pemilih disabilitas yang tergolong rendah yaitu pada Pilpres hanya 28,43%, Pileg DPD 28,23%, Pileg DPR RI 28,43%, DPRD Provinsi 28,67%, dan DPRD Kabupaten 28,58%. Selain itu, penelitian ini juga mengupas faktor-faktor yang memudahkan dan menghambat pemilih disabilitas untuk berpartisipasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif dengan melibatkan narasumber riset yang terdiri dari penyelenggara Pemilu, organisasi penyandang disabilitas, dan penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya angka Golput pemilih disabilitas pada Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Klaten didasari oleh faktor internal pemilih dan faktor eksternal pemilih sehingga mereka absen pada pemungutan suara. Dalam penyelenggaraannya, masih terdapat berbagai permasalahan yang menjadi faktor penghambat pemilih disabilitas untuk berpartisipasi, antara lain: pendataan pemilih, sosialisasi yang kurang optimal, dukungan keluarga, aksesibilitas, dan pelayanan penyelenggara ad hoc Pemilu. Faktor yang memudahkan pemilih disabilitas untuk berpartisipasi yaitu adanya peran induk organisasi penyandang disabilitas yang aktif mengawal sekaligus terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan terus berupaya mendorong terwujudnya Pemilu akses di Kabupaten Klaten
ANALISIS EFEKTIVITAS RESES DPRD PROVINSI JAWA TENGAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020 – 2022 (Studi Pada Fraksi PDIP DPRD Provinsi Jawa Tengah) Pricilia Naomi Agnes; Rina - Martini; Fitriyah - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemi Covid-19 menyebabkan adanya perubahan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Segala kegiatan mengalami perubahan dan pemerintah harus bersikap adaptif dalam menangani kondisi tersebut. Termasuk kegiatan reses DPRD Provinsi Jawa Tengah yang tetap dilaksanakan secara tatap muka untuk bertemu dengan masyarakat dan/atau melakukan kunjungan lapangan. Dalam kondisi Pandemi Covid-19, anggota dewan tetap memiliki kewajiban untuk menjaring dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sebagai pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan masingmasing. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif, peneliti menggunakan teknik wawancara kepada Anggota Dewan dan Tenaga Administratif pada Daerah Pemilihan 1 (Kota Semarang), Daerah Pemilihan V (Grobogan dan Blora), serta Daerah Pemilihan VI (Wonogiri, Karanganyar, dan Sragen) Fraksi PDI-Perjuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan reses DPRD Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada tahun 2020 – 2022 selama Pandemi Covid-19 berjalan cukup efektif, pelaksanaannya dilakukan sebanyak 3 kali dalam satu tahun di 8 titik per masa reses. Lalu indikator kinerja melalui laporan reses atau penyerapan aspirasi mencapai target hingga 100% dan menindaklanjuti audiensi masyarakat. Terdapat beberapa perubahan yang dilakukan seperti pengurangan peserta reses menjadi 50 orang dari 100 orang. Ditemukan juga bahwa adanya budaya uang saku dalam pelaksanaan reses dan anggota dewan “menombok” biaya yang tidak termasuk dalam anggaran reses di APBD. Pelaksanaan reses telah memenuhi indikator efektivitas yaitu ketepatan sasaran program, tujuan program, dan pemantauan program. Tetapi, sosialisasi program reses tidak memenuhi indikator tersebut. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pelaksanaan reses, antara lain: faktor hukum, faktor penyelenggara, faktor sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat dan kebudayaan
IMPLEMENTASI SMART CITY DI KOTA BANDUNG DALAM MEWUJUDKAN KONSEP SMART GOVERNANCE Rahdeana Almeyna Kurnia; Kushandajani - -; Laila Kholid Alfirdaus
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research was conducted to explain the implementation of smart city in Bandung the capital city of West Java, more specifically about the the dimension of smart governance. This study uses a qualitative research methodology with descriptive results and using a data collection techniques through the depth interview with several subjects informant from Bandung City Communication and Information Service as the primary subjects and for the secondary subjects by researched another data to strengthen this research. The theory used in this research is Boyd Cohen’s Smart City concept, which specifically refers to indicators of Smart Governance implementation to measure the successness of Bandung how implemented it. The results of this study indicate that the implementation of Smart Governance in Bandung City is in accordance with some existing indicators, such online service, community participation, infrastructure, and open government. Overall, Bandung has implemented these four indicators and those all have been realized due to supported by Bandung City Government and the cooperation of the local public organizations. Beside, the result also explained how is the impact can be felt for the public
ANALISIS KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG 2020 Rifqi Zayyaan Prasetio; Puji - Astuti; Fitriyah - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peneliti mengkaji kinerja yang digunakan oleh KPU Kota Semarang untuk menyelenggarakan pemilihan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020. Dalam Pemilihan ini, KPU Kota Semarang menghadapi tantangan baru karena pandemi Covid-19. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena pada pemilihan-pemilihan sebelumnya, belum ada pemilihan umum yang diselenggarakan di tengah bencana nonalam.  Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, penulis ingin menggambarkan keadaan yang sebenarnya, kemudian melakukan analisis secara mendalam dengan tujuan untuk mengetahui secara detail yang berkaitan dengan Kinerja KPU Kota Semarang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan Komisioner KPU Kota Semarang dan juga melalui dokumen pendukung yang dapat diperoleh serta diolah dari jurnal, internet, dan buku. Kinerja KPU Kota Semarang dinilai dengan lima kriteria, yakni Produktivitas, Orientasi Kualitas Pelayanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Di masa pandemi, lima unsur tersebut sangatlah berperan dalam Pemilihan

Page 2 of 6 | Total Record : 51

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue