cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 34 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023" : 34 Documents clear
Analisis Program Kampung Iklim di Kota Depok Menurut Peratauran Direktur Jenderal Perubahan Iklm No.P1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 Khanif Maulana Iman; Nunik Retno Herawati; Dewi - Erowati
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Kampung Iklim Kota Depok bertujuan mengatasi dampak perubahan iklim akibat pemanasan global. Meskipun ada 8 RW di 5 Kelurahan yang berpartisipasi, hanya 2 RW di Kelurahan Ratujaya yang meraih gelar nasional Proklim Utama. Namun, ketidakmerataan dalam pelaksanaan program terlihat dibandingkan dengan Kelurahan lainnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kota Depok dan mengidentifikasi hambatan yang memengaruhi ketidakmerataan antar Kelurahan. Penelitian menggunakan teori Peraturan Direktur Jenderal Perubahan Iklim No P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 dan teori kebijakan publik Charles O. Jones. Metodenya adalah penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, serta analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kota Depok sudah cukup baik, meskipun masih perlu perbaikan di beberapa wilayah. Contohnya, di Kelurahan Sukamaju di dalam tahap persiapan, kelompok kerja Program Kampung Iklim perlu meningkatkan kinerjanya sesuai pedoman yang ada. Di Kelurahan Abadijaya dan Sukamaju, masih ada kendala dalam pelaksanaan karena kurangnya lahan untuk fasilitas penunjang kegiatan adaptasi dan mitigasi Program Kampung Iklim. Dalam analisis kebijakan publik Charles O. Jones, pelaksanaan Program Kampung Iklim sudah cukup baik, meskipun masih ada kekurangan dalam tahap keputusan, terutama terkait ketidakmerataan kegiatan adaptasi dan mitigasi di berbagai Kampung Iklim
IMPLEMENTASI SELEKSI PERANGKAT DESA TAHUN 2021 DI DESA PLUMBON, KECAMATAN TAWANGMANGU, KABUPATEN KARANGANYAR Nosin Hafidah Klafikulana Sahid; supratiwi - -; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan seleksi perangkat desa tahun 2021 di Desa Plumbon, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar sempat menimbulkan ketidakpuasan publik terhadap hasil seleksi perangkat desa tahun 2021 Desa Plumbon yang diduga terdapat praktik nepotisme yang dilakukan oleh Kepala Desa Plumbon dengan mengangkat menantunya yang tidak peringkat 1 menjadi Kepala Seksi Pemerintahan. Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana transparansi dalam implementasi seleksi perangkat desa tahun 2021 di Desa Plumbon, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Van Metter dan Van Horn yang meliputi 6 indikator yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksana, komunikasi, sikap pelaksana, dan kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 6 indikator teori Van Metter dan Van Horn telah tercapai, namun terdapat permasalahan pada rekomendasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Plumbon yaitu memilih peserta bukan berdasarkan nilai tertinggi namun berdasarkan kerabat (nepotisme) sehingga membuat publik merasa diciderai. Sikap yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut adalah mengubah Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2021 menjadi Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 81 Tahun 2022. Selain itu, diharapkan pada pelaksanaan seleksi perangkat desa selanjutnya, Dispermades Kabupaten Karanganyar betul-betul memberikan sosialisasi dengan memberitahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku
ANALISIS KINERJA UNIT PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF (UPKSAI) KOTA SEMARANG Nella - Elvatisha; Puji - Astuti; Dzunuwanus Ghulam Manar
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Unit Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (UPKSAI) Kota Semarang adalah sebuah unit bentukan Pemerintah Semarang yang diciptakan guna memenuhi hak-hak anak yang terintegrasi dengan memaksimalkan layanan pencegahan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak. Namun penyelenggaraannya dirasa belum optimal karena keberadaan layanan tidak dapat mengangani seluruh kasus terkait kesejahteraan sosial yang ada di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja UPKSAI dalam mewujudkan layanan anak integratif serta meminimalisir Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) anak, sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang. Penelitian dilakukan dengan metode kualiatif deskriptif untuk menghasilkan analisis yang sistematis. Data pada penelitian ini didapatkan dari proses wawancara dan dokumentasi. Kemudian untuk menganalisis kinerja digunakan teori kinerja Dwiyanto (2002) dengan melihat kinerja dari indikator produktivitas, responsivitas, dan akuntabiltas. Hasill penelitian ditemukan bahwa kinerja UPKSAI Kota Semarang untuk menangani kasus atau aduan masuk telah tertangani secara cukup baik. Namun bila melihat indikator produktiviktas, khususnya dari segi sumber daya manusia serta anggaran masih memerlukan perhatian lebih dari pemerintah setempat. Dari indikator responsivitas dan akuntabilitas telah dilakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas layanan. Hanya saja tindakan pencegahan yang seharusnya menjadi tujuan utama didirikannya unit perlu diciptakan kembali
Impelementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Majapahit Rendy - Syachrezi; Rina - Martini; Neny - Marlina
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hadirnya program BPJS Ketenagakerjaan sebagai program jaminan sosial ketenakerjaan merupakan bentuk pelayanan publik dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakatnya dalam rangka memberikan perlindungan bagi para tenaga kerja baik itu tenaga kerja formal maupun tenaga kerja informal. Tentu sudah seharusnya program tersebut memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat serta manfaatnya tersebut dapat dirasakan secara merata. Tetapi, pada implementasinya di lapangan yaitu di Kota Semarang ,manfaat terlakasananya program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan masih belum dapat dirasakan masyarakat secara merata. Pada prakteknya implementasi program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan di Kota Semarang sebagian besar masih terbatas pada pekerja sektor formal saja, padahal seharusnya pekerja sektor informal juga mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh manfaat dari adanya program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Semarang Majapahit, dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari George C. Edwards III dengan variabel Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan Semarang Majapahit, belum dapat dilaksanakan secara merata terutama bagi kepesertaan kategori pekerja informal, hal tersebut dapat dilihat masih belum tercapainya target kepesertaan kategori pekerja informal. Masih belum tercapainya target tersebut karena masih rendahnya tingkat kesadaran pekerja informal terkait pentingnya mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, Pemerintah telah menjalankan tanggung jawabnya dalam hal memberikan program jaminan sosial ketenagakerjaa, tetapi pada implementasinya belum merata, masih terdapatnya kendala pada komunikasi serta sumberdaya anggaran baik itu dari segi jumlah anggaran yang kurang serta masih kurang transparannya implementor kebijakan dalam hal anggaran membuat implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan masih belum berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini merekomendasikan agar implementor dapat lebih meningkatkan komunikasi berupa sosialisasi terkait pentingnya mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan, serta meningkatkan koordinasi antar BPJS Ketenagakerjaan dengan para stakeholder nya. Selain itu, tidak hanya intensitas sosialisasinya yang ditingkatkan tetapi juga diperlukan inovasi baru dalam melakukan sosialisasi masyarakat agar pola pikir masyarakat dapat berubah sehingga sadar akan pentingnya mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan. Perlu lebih transparannya implementor kebijakan terkait informasi soal anggaran. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal membuktikan terkait kurangnya sumberdaya anggaran karena peneliti tidak berhasil mendapatkan data detil kurangnya anggaran tersebut. Untuk penelitan kedepannya direkomendasikan untuk melakukan crosscheck terkait keterangan perihal kurangnya anggaran tersebut
KEPEMIMPINAN CAMAT PEREMPUAN (STUDI CAMAT NURUL HIDYATI KECAMATAN SEMARANG TIMUR TAHUN 2019-2022) Nungky Ardiyani Pratitasari; Fitriyah - -; Puji - Astuti
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemimpin Perempuan dalam birokrasi pemerintahan Indonesia masih sangat minim di mana jabatan-jabatan strategis birokrasi masih didominasi oleh laki-laki. Kelangkaan pemimpin perempuan juga terjadi di Kota Semarang terlebih untuk posisi camat. Penelitian ini membahas mengenai kepemimpinan Nurul Hidayati sebagai Camat Semarang Timur yang pada saat itu juga dibarengi dengan adanya pandemi Covid-19. Tujuan dari penelitain ini adalah untuk menganilis bagaimana kepemimpinan Camat Nurul Hidayati pada masa pandemi Covid-19 serta hambatan yang dihadapi selama masa kepemimpinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data yang diperoleh dinalisis menggunakan Teknik reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Camat Nurul Hidayati mampu menunjukkan dirinya sebagai seorang pemimpin perempuan terlebih dalam situasi sulit menghadapi pandemi Covid-19 yang diilihat dari kinerjanya, kemampuan berkomunikasi, kemampuan memotivasi, serta kemampuan mengoordinasi. Camat Nurul Hidayati juga mampu untuk mengatasi hambatan yang terjadi. Dengan demikian, juga menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara pemimpin perempuan dan laki-laki. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah untuk memperbesar kesempatan serta peluang kepada para perempuan menjadi pemimpin atau memiliki jabatan tinggi di birokrasi pemerintahan
Evaluasi Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi bagi Putra Daerah Papua dan Papua Barat : Studi Kasus Pembimbingan Mahasiswa Afirmasi pada Kampus Undip, Unnes, Polines Tahun 2023 Yosafat Hernantyo Pramudya; Dzunuwanus Ghulam Manar
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi bagi Putra Daerah Papua dan Papua Barat merupakan intervensi kebijakan pendidikan dalam bentuk Bantuan Pemerintah yang bersifat afirmasi. Afirmasi sendiri mengandung makna kebijakan/program yang dirancang untuk menciptakan lingkungan yang membuka akses dimana kondisi ekonomi, sosial, dan budaya bukan lagi menjadi aspek yang menghalangi kemampuan seseorang untuk berkembang. Didalam konteks pelaksanaan Program ADik, afirmasi memiliki makna praktis yaitu pemberian akses seluasluasnya (Sistem admisi), penciptaan lingkungan belajar (Pembimbingan), dan peningkatan kualitas SDM (Output). Berdasarkan literature review yang penulis peroleh pada pra-penelitian, terdapat indikasi kualitas Output yang rendah dan kemangkiran studi/tidak lulus pada berbagai Perguruan Tinggi. Penulis melihat permasalahan ini terus terjadi (trend), beberapa peneliti pun membahas trend ini dengan menitikberatkan akar masalah pada kualitas input mahasiswa afirmasi. Menurut penulis, hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip afirmasi, sehingga pada penelitian ini penulis menitikberatkan terjadinya trend tersebut sebagai tanggung jawab penuh Pelaksana Program ADik. Asumsinya trend tersebut tidak perlu terjadi bila pembimbingan dilaksanakan secara maksimal. Berdasarkan hal tersebut penulis hendak meneliti lebih lanjut terkait pelaksanaan pembimbingan dalam Program ADik. Penelitian ini menggunakan teori Evaluasi dari Torsten O. Salge yang menitikberatkan pada performance evaluation, atau didalam konteks pembimbingan disebut performa pelaksanaan pembimbingan. Penulis menggunakan 7 (tujuh) aspiration level dari best practice program afirmasi lain sebagai alat analisis pelaksanaan pembimbingan dalam Program ADik. Adapun 7 (tujuh) aspiration level tersebut antara lain : Policy, Student Conference-Gatherings-Activity, Integration, Assessment, Facilitation, Support, dan Conciousness. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui in-depth interview dan pengumpulan dokumen. Penulis menetapkan narasumber dari pihak Penanggung Jawab Program (Kementerian), Pengelola Program (Perguruan Tinggi), Dosen Wali, dan Penerima Beasiswa (Mahasiswa afirmasi) guna mendalami pelaksanaan pembimbingan yang sebenarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi bagi Putra Daerah Papua dan Papua Barat hanya mencapai target secara administratif (pemberian dana beasiswa dan ketercapaian akses saja), tetapi dalam rangka praktikal (pembimbingan) tidak mencapai tujuan. Hal ini dibuktikan dari tidak ditemukannya skenario afirmasi didalam praktik pembelajaran di Perguruan Tinggi yang penulis wawancarai. Bukti tersebut menunjukkan bahwa praktik pembimbingan belum teradopsi sebagai bagian menyeluruh dari tindakan afirmasi di pelaksanaan Program ADik
Efektifitas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya (Studi tentang Bangunan Tjong A FIE) Juandi - Silaen; Kushandajani - -; Hendra Try Ardianto
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya bangunan bersejarah yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Medan sebagai bangunan cagar budaya. Status penetapan sebagai cagar budaya berkaitan langsung dengan tindakan pelestarian dan perlindungan cagar budaya. Salah satu bangunan yang telah lama ditetapkan oleh pemerintah Kota Medan dan telah masuk dalam daftar cagar budaya sejak tahun 1989 oleh Pemerintah Kota Medan ialah Bangunan Cagar Budaya Tjong A Fie. Penetapan ini sejalan dengan kebijakan pelestarian bangunan dan perlindungan cagar budaya pada tahun itu. Seiring perkembangan zaman dan perubahan waktu, tentunya Bangunan Cagar Budaya Tjong A Fie mengalami penuaan dan kerusakan terlebih lagi bangunan ini sudah berdiri selama 123 tahun. Pada tahun 2012 pemerintah Kota Medan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pelestarian Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya yang bertujuan untuk melestarikan segala aspek dari cagar budaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah terhadap bangunan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif desrkiptif dengan mengkaji fenomena aktual yang terjadi di lapangan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis efektivitas dari peraturan daerah Kota Medan terkait pelestarian cagar budaya pada Bangunan Cagar Budaya Tjong A Fie. Teori yang digunakan untuk menganalisisnya ialah teori efektivitas dari Nakamura dan Smallwood (1980). Hasil dari penelitian ini menujukkan secara garis besar, kebijakan ini kurang efektif dilaksanakan pada bangunan cagar budaya Tjong A Fie. Kurang tercapainya tujuan yang diinginkan dari kebijakan ini diakibatkan adanya hambatan dalam proses perencanaan yang tidak pernah dilakukan. Hal tersebut berimplikasi pada perencanaan pelestarian pada bangunan cagar budaya tidak pernah berjalan efisien walaupun sudah terdapat sumberdaya pendukung yang cukup memadai. Terdapat juga ketidaktaatan tindakan pelestarian yang diberikan oleh para stakeholder dalam melestarikan Bangunan Cagar Budaya Tjong A Fie jika dilihat dari penggunaan bahan baku. Kebijakan pelestarian cagar budaya tidak memiliki check and balance dilihat dari kurangnya tindakan monitoring dan evaluasi kebijakan cagar budaya
Peran antar Stakeholders dalam Sistem Pengelolaan Sampah di Pasar Ciputat Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 Mohammad Emir Aldrian; Fitriyah - -; Rina - Martini
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasar sebagai fasilitas umum tempat berkumpulnya manusia setiap harinya, tentu menjadi salah satu sumber produksi sampah terbesar di perkotaan. Untuk itu, diperlukan sistem pengelolaan sampah yang melibatkan berbagai pihak agar pengelolaanya menjadi efektif. Pengelolaan sampah di pasar yang baik itu memerlukan keterlibatan berbagai pihak yang saling mengisi satu sama lain. Pemerintah sebagai penyedia pelayanan barang dan jasa sekaligus yang membuat aturan dan mengawasi di ruang publik tersebut melalui berbagai suku dinas hingga pengelola pasarnya. Kemudian pedagang, sebagai pihak yang memakai ruang publik/layanan yang disediakan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) bagaimana sistem pengelolaan sampah di Pasar Ciputat dan (2) bagaimana peran antar stakeholders dalam sistem pengelolaan sampah di Pasar Ciputat. Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori peran dari biddle, serta untuk menilai peran pemerintah digunakan indikator regulator, fasilitator dan katalisator. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur dan studi dokumentasi/ adapun teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran Pemerintah Kota dalam sistem pengelolaan sampah di Pasar Ciputat masih kurang optimal. Hal ini ditunjukan melalui (1) ketiadaan regulasi khusus yang membahas mengenai sistem pengelolaan sampah di pasar, (2) masih lemah dalam menjalankan pengawasan yang mengakibatkan terjadi banyak pelanggaran. Hasil temuan lain adalah (3) mengenai anggaran yang sudah cukup besar, namun pengembangan fasilitas pengelolaan sampah masih belum memadai. Oleh karena itu, peneliti memberikan rekomendasi agar Pemkot Tangerang Selatan memperkuat peran pengawasan yang menjadi tumpuan dalam penegakan hukum yang berlaku, mengadakan evaluasi terhadap rancangan anggaran belanja terkait pengelolaan sampah, serta menerbitkan suatu peraturan khusus yang membahas mengenai sistem pengelolaan sampah di pasar secara khusus
PELAYANAN ADMINISTRASI KARTU JOMBANG SEHAT DI DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020-2021 Marcella Nais Thessha Chonica; Nunik Retno Herawati; Puji - Astuti
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pelayanan administrasi Kartu Jombang Sehat yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang pada tahun 2020 hingga 2021. Lingkup pelayanan administasi dalam hal ini terbagi dalam pelayanan pendaftaran produk Kartu Jombang Sehat yakni pendaftaran untuk produk kartu dan pendaftaran untuk produk surat rekomendasi. Tujuan dilakukannya penelitian ini sendiri adalah untuk menganalisis praktik proses pelayanan administrasi Kartu Jombang Sehat yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang pada tahun 2020 hingga 2021 serta upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang untuk mengatasi hambatan yang sempat ditemui saat kegiatan pelayanan adminitrasi Kartu Jombang Sehat pada masa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed method) dengan pendekatan deskriptif. Terdapat dua jenis data dalam penelitian ini antara lain data kuantitatif dan data kualitatif. Pengumpulan data kuantitatif menggunakan kuesioner dengan teknik pengambilan responden menggunakan accidental sampling. Sementara pengumpulan data kualitatif menggunakan wawancara semi terstruktur dengan teknik pengambilan informan menggunakan purposive sampling. Sebagai pendukung data kualitatif, dalam penelitian ini juga melakukan observasi dan menggunakan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi Kartu Jombang Sehat yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang pada tahun 2020 hingga 2021 telah berjalan dengan baik namun belum sepenuhnya optimal. Ini diketahui dari hasil analisis data kuantitatif penelitian ini terhadap 13 responden pengguna layanan Kartu Jombang Sehat terkait pelayanan administrasi di Dinas Sosial Kabupaten Jombang menunjukkan bahwa 5 dari 8 item pertanyaan kuesioner memperoleh nilai mean yang masuk dalam kategori ‘baik’. Sementara dari hasil analisis data kualitatif penelitian ini sendiri menemukan bahwa masih adanya beberapa kondisi yang menjadi penghambat saat kegiatan pelayanan administrasi Kartu Jombang Sehat yang berlangsung pada kala itu dan dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Jombang realitasnya telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasinya namun dalam praktiknya masih ditemukan adanya hambatan yang belum ditangani. Seperti masih belum disediakannya pelayanan secara online, belum adanya perbaikan dari segi posisi penempatan kotak saran, dan sistem antrian yang masih kurang jelas
Partisipasi Politik Generasi Z Pada Aksi Kamisan Semarang Diah - Wulansari; Fitriyah - -; Wijayanto - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Generasi Z yang tumbuh dalam era digital, menghadapi tantangan dan peluang unik dalam hal partisipasi politik. Penelitian ini bertujuan untuk memahami partisipasi politik generasi Z dalam konteks Aksi Kamisan Semarang, sebuah gerakan sosial yang menyuarakan isu-isu penting melalui demonstrasi damai setiap Kamis di Semarang. Penelitian ini menggali bagaimana generasi Z menggunakan teknologi digital, khususnya media sosial, untuk mengorganisir, mempromosikan, dan berpartisipasi dalam gerakan ini. Metode penelitian yang digunakan melibatkan wawancara, dan analisis konten media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa generasi Z memiliki tingkat partisipasi politik yang tinggi dalam Aksi Kamisan Semarang melalui media sosial. Mereka menggunakan platform ini untuk berbagi informasi, memobilisasi teman sebaya, dan menyuarakan pendapat mereka tentang isu-isu sosial dan politik.. Penelitian ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana teknologi digital memengaruhi partisipasi politik generasi Z dan kontribusi mereka dalam gerakan sosial seperti Aksi Kamisan Semarang. Hasil penelitian ini dapat memberikan panduan untuk lebih memahami dan mendorong partisipasi politik generasi Z dalam era digital yang terus berkembang

Page 3 of 4 | Total Record : 34

 1   2   3   4 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue