cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Public Policy and Management Review
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Administrasi Publik diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Arjuna Subject : -
Articles 45 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol 11, No 3: Juli 2022" : 45 Documents clear
Manajemen Pariwisata Hutan Wisata Tinjomoyo Kota Semarang Rian Guntoro Adi; Hesti Lestari; Dewi Rostyaningsih
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 3: Juli 2022
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i3.34100

Abstract

The background of this research is the problems of tourism management of the Tinjomoyo Tourism Forest. The purpose of this study is to analyze tourism management in the Tinjomoyo Tourism Forest and its driving and inhibiting factors. The theory used is the theory of public management functions by Garson and Overman and the theory of tourism management functions by Damanik and Teguh. This study uses a qualitative descriptive method with snowball sampling technique. The results showed that tourism management in the Tinjomoyo Tourism Forest had not been running well. There are management functions that have not been implemented well, namely planning functions, finance functions, organizing functions, and implementation functions. The functions that have been implemented quite well are the relationship function, information function, and control function. Factors that drive the success of the management function are collaboration with other agencies, disciplined employees in collecting data, and firm leadership. There are also inhibiting factors, namely the lack of involvement of UPTD Tinjomoyo and the community in planning, refocusing the budget due to COVID-19, lack of investor interest, poor communication, lack of human resources, budget constraints, and unstable land conditions. Suggestions that can be given by researchers are that the management of the Tinjomoyo Tourism Forest must empower the surrounding community, find investors for resources, improve communication between UPTD Tinjomoyo and the Semarang City Culture and Tourism Office, and avoid development on slopes.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGUKURAN PROFESIONALITAS ASN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DI BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG Muhammad Fakhri Rizqyanto; Slamet Santoso; Retna Hanani; Maesaroh Maesaroh
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 3: Juli 2022
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i3.34574

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kebijakan pengukuran profesionalitas ASN di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Semarang dan menganalisisnya berdasarkan teori implementasi kebijakan dari Grindle. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengukuran profesionalitas ASN di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Semarang sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dalam dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Adapun implementasi pengukuran indeks profesionalitas ASN di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Semarang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi menurut Teori Grindle diketemukan bahwa keberhasilan implementasi yang terdiri atas Content of Policy dan Context of Policy dalam tiaptiap indikatornya berpengaruh positif
Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) Semarang Timur Nur Rifa Aprilia; Augustin Rina Herawati; Dyah Hariani
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 3: Juli 2022
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i3.34840

Abstract

Angka kekerasan anak di Kecamatan Semarang Timur menunjukan angka tertinggi di Kota Semarang dari tahun 2018-2021 dan keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan Semarang Timur sebagai lembaga yang melaksanakan upaya perlindungan anak dari tindak kekerasan menjadi latar belakang dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan Semarang Timur, dan melihat faktor pendorong dan penghambat dalam implementasinya. Metode penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan di lapangan terkait kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan Semarang Timur masih belum optimal dikarenakan masih ditemukannya hambatan yaitu masih terdapat beberapa personil yang belum aktif dan hal ini disebabkan karena kesadaran yang kurang maupun karena mutasi tugas dan tidak ada arahan dari nol kepada petugas baru, ketersediaan fulltimer yang masih kurang, sumberdaya anggaran untuk operasional fulltimer dalam penanganan kasus yang masih terbatas, serta lamanya proses pencairan dana dan sarpras yang kurang, belum adanya intensif untuk pelaksana, belum diperbaharuinya SOP Pusat Pelayanaan Terpadu Kecamatan Semarang Timur, dan penyebaran tanggungjawab belum maksimal. Saran yang diberikan peneliti yaitu perlu diberikannya pembekalan bagi pengurus baru, penambahan personil, biaya operasional, serta sarpras, penganggaran intensif, dan pembaharuan SOP.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI DESA WISATA DI DESA BANJAREJO KECAMATAN GABUS KABUPATEN GROBOGAN Faridatul Mubarokah; Maesaroh Maesaroh; Nina Widowati
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 3: Juli 2022
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i3.34449

Abstract

Pemberdayaan masyarakat di Desa Banjarejo melalui pengelolaan desa wisata merupakan upaya pemerintah Desa Banjarejo dalam melestarikan peninggalan sejarah dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata di Desa Banjarejo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan purposive sampling.. Pemberdayaan ini dilihat dari indikator keberhasilan pemberdayaan yaitu akses, partisipasi dan kesejahteraan pada aspek pendidikan. Aspek yang belum sesuai dengan harapan yaitu kontrol dan kesejahteraan pada aspek pendapatan dan ketenagakerjaan. Kontrol yang dilakukan pengelola desa wisata dan pemerintah desa hanya sebatas pendampingan pelatihan dan evaluasi kegiatan kegiatan, belum adanya monitoring terkait kelanjutan pelatihan. Permasalahan kurang personal branding terhadap desa wisata ini berimbas pada kesejahteraan yaitu aspek pendapatan dan aspek ketenagakerjaan. Faktor pendorong pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata di Desa Banjarejo yaitu sumber daya alam, sarana dan prasarana serta adanya kebijakan yang mendorong. Sementara itu, faktor penghambat pemberdayaan yaitu keterbatasan kemampuan manajerial, tidak adanya kemampuan mengelola peluang pasar yang ada dan terbatasnya modal usaha yang dimiliki. Saran yang diberikan adalah meningkatkan monitoring dan kontrol dari pihak pengelola desa wisata dan pemerintah desa untuk pasca kegiatan pelatihan, meningkatkan personal branding desa wisata, melakukan studi banding untuk meningkatkan manajerial pengelola desa wisata, serta melakukan kerjasama dengan pihak swasta sebagai penambah anggaran dan dana pemberdayaan masyarakat.
EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS PARIWISATA DESA PUNJULHARJO KECAMATAN REMBAN Indarti Dewi Jayanti; Hardi Warsono; Herbasuki Nurcahyanto
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 3: Juli 2022
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i3.34745

Abstract

Kabupaten Rembang merupakan kabupaten dengan persentase jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi. Namun, memiliki aset wisata yang bisa dikelola untuk menungkatkan kehidupan masyarakat. Salah satunya yang dilakukan oleh Desa Punjulharjo dengan program pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata yang berlokasi di Pantai Karang Jahe. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program pemberdayaan masyarakat di Desa Punjulharjo dan faktor-faktor yang mendukung serta mengambat program tersebut. Penelitian dilakukan dengan mengugunakan mixed methods (kuantitatif-kualitatif). Penelitian ini menggunakan empat indikator untuk mengukur efektivitas program pemberdayaan, yang meliputi pemahaman program, ketepatan waktu, ketepatan sasaran, dan tercapainya tujuan. Sedangkan, untuk mengidentifikasi faktor-faktor pemberdayaan digunakan aspek keadaan sumber daya alam, keadaan sumber daya manusia, keadaan kelembagaan, keadaan sarana dan prasarana, kebijakan pembangunan, potensi ekonomi dan keunggulan lokal, serta organisasi dan administrasi pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan masyarakat di Desa Punjulharjo telah berjalan efektif dengan perolehan nilai skala rata-rata sebesar 2.72. Program pemberdayaan masyarakat di Desa Punjulaharjo didukung oleh keadaan sumber daya alam, keadaan kelembagaan, keadaan sarana dan prasarana, kebijakan pembangunan, potensi ekonomi dan keunggulan lokal, serta organisasi dan administrasi. Namun, terhambat pula oleh keadaan sumber daya alam dan sumber daya manusia.
EFEKTIVITAS PROGRAM KAMPUNG TEMATIK DI KAMPUNG ALAM MALON KELURAHAN GUNUNGPATI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG Ida Nur Faizah; Nina Widowati; Amni Zarkasyi
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 3: Juli 2022
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i3.34970

Abstract

Program kampung tematik merupakan salah satu program pemerintah kota semarang untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan yang dilakukan melalui peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan potensi lokal untuk mendorong perekonomian masyarakat. Kampung Alam Malon merupakan salah satu kampung tematik yang mampu mempertahankan keberlanjutannya sejak ditetapkan pada tahun 2016 hingga saat ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, serta dokumentasi. Indikator yang digunakan untuk mengetahui efektivitas program adalah pemahaman program, tepat sasaran, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Selain itu faktor pendorong dan penghambat program dilihat dari faktor kondisi lingkungan dan sumber daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program kampung tematik di Kampung Alam Malon belum sepenuhnya dapat dikatakan efektif karena masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui maksud dan tujuan program, peningkatan kualitas lingkungan dan partisipasi masyarakat yang belum optimal, serta belum adanya perubahan nyata di bidang ekonomi terkait pendapatan kelompok. Faktor penghambat program berasal dari kondisi lingkungan berkaitan dengan kondisi pendidikan masyarakat. Saran yang dapat diberikan penulis untuk mengoptimalkan efektivitas program yaitu diperlukan sosialisasi secara lebih intensif melalui para tokoh masyarakat dan menyebarluaskan informasi mengenai program melalui media online, menyelenggarakan gotong royong yang melibatkan seluruh masyarakat guna memelihara sarana yang telah dibangun, membuat kegiatan yang inovatif dan variatif untuk memaksimalkan partisipasi anggota kelompok, serta mengoptimalkan promosi secara online maupun offline untuk meningkatkan penjualan batik dan kunjungan wisata. Faktor penghambat berasal dari kondisi sosial terkait tingkat pendidikan masyarakat dapat diatasi dengan pemberian pemahaman secara informal melalui tatap muka langsung diluar pertemuan warga.
MANAJEMEN PARKIR UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG Hilda Happy Ekaryn; Augustin Rina Herawati; Dyah Hariani
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 3: Juli 2022
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i3.34287

Abstract

The receipt of parking retributions, which are still not constant and rather low when compared to the Semarang city's potential, demonstrates that parking regulation in the city of Semarang has not yet been implemented successfully. In terms of parking management, there are still inherent challenges including unauthorized parking and unreasonable fees. Thus, effective parking management will create a large number of parking retribution receipts, which will subsequently be used to increase Semarang City's local own-source revenue (PAD). The purpose of this research is to analyze the Semarang City Transportation Department's parking management in order to increase local own-source revenue (PAD), as well as to identify the challenges that Semarang City has in implementing parking management. In order to solve the problems and research objectives, the researcher applied George R. Terry's (2006: 342) theory of managerial functions such as planning, organizing, moving, and supervising. This research used a qualitative technique with a descriptive approach in order to provide more thorough information; furthermore, the data in this research were acquired from primary and secondary sources via interviews, observations, and literature documents. According to the findings of this research, parking management has completed all stages. The planning step is performed properly, with the transportation department planning the goals or targets to be achieved as well as the programs. Moreover, the organizing step was well-executed, with the department arranging the structure by developing a special division that managed the parking sector and assigned roles to each employee. The moving stage is already operational, however, it is not optimal. Movements in instructional programs to socialize the regulations applied, and information activities on parking spaces that can be used as parking spots, are still not ideal. Meanwhile, there has been an increase in the number of parking retribution operations, the creation of contractual arrangements or agreements, the contribution to supporting facilities, and the compiling and presenting reports. The final stage is the supervising stage. At this stage, supervision is still not operating at optimum performance. The Department of Transportation conducts two forms of supervision: direct and indirect supervision. Direct supervision is provided through monitoring directly in the field. Yet, indirect supervision is based only on income reports. However, in order to increase local own-source revenue (PAD), there are challenges in parking management in Semarang City, such as a shortage of workers at the Semarang City Transportation Department, a lack of public awareness, and many violations identified.
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PADA SAMSAT MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN KEBUMEN Muhammad Khozien Khabibi; Maesaroh Maesaroh; Nina Widowati
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 3: Juli 2022
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i3.34720

Abstract

Kualitas pelayanan pada pelayanan Samsat Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen masih belum optimal dengan ditemukan beberapa permasalahan yaitu terkait kondisi fisik lingkungan dan kecermatan pegawai. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana kualitas pelayanan pada Samsat Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen dan menganalisis aspek pendukung dan penghambat kualitas pelayanan pada Samsat Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen. Dimensi kualitas pelayanan yang digunakan untuk menganalisis kualitas pelayanan pada Samsat Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pada Samsat Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen dapat dikatakan belum baik. Hal ini disebabkan karena ada dua dimensi yang masih belum maksimal, yaitu dimensi tangible menunjukkan kondisi ruang tunggu yang tidak kondusif. Fasilitas yang ada pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen juga belum maksimal. Dimensi reliability menunjukkan kecermatan pegawai yang belum maksimal. Adapun aspek pendukung kualitas pelayanan pada Samsat Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen yaitu komitmen pegawai yang baik dan sarana dan prasarana pendukung proses pelayanan. Aspek penghambat pada pelayanan Samsat Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen yaitu kondisi ruang tunggu yang tidak kondusif, fasilitas yang belum maksimal, dan kecermatan pegawai yang kurang optimal.
PENINGKATAN RETRIBUSI PARKIR OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG Pratiwi Novie Zoelanda; Endang Larasati Setianingsih; Herbasuki Nurcahyanto
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 3: Juli 2022
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i3.34879

Abstract

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah, karena semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin banyak peluang daerah tersebut untuk dapat mengembangkan potensi daerahnya. Kota Semarang merupakan daerah yang memiliki potensi Pendapatan Asli Daerah yang besar, salah satu sumbernya berasal dari retribusi parkir. Penerimaan retribusi parkir Kota Semarang selama periode enam tahun terakhir belum mencapai target yang sudah ditetapkan. Hal tersebut terjadi karena banyaknya juru parkir liar, kurangnya pengawasan serta sumber daya yang kurang optimal. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang khususnya Dinas Perhubungan sebagai pihak yang mengelola retribusi parkir ialah dengan melakukan intensifikasi retribusi parkir dan ekstensifikasi retribusi parkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi parkir sudah terlaksana dengan cukup baik. Untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir tersebut, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaannya yaitu pengetahuan tentang azas-azas organisasi, pengawasan, jumlah pegawai, serta sarana dan prasarana. Saran yang diberikan ialah melakukan pengawasan rutin dan menjangkau keseluruh wilayah titik parkir di Kota Semarang dan penegasan sanksi dalam menindak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.
RESPON MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KOTA SEMARANG Marinda Trisna Mumu; Hartuti Purnaweni; Ari Subowo
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 3: Juli 2022
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i3.34568

Abstract

Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan upaya pemerintah untuk dapat memfasilitas dan membantu masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menmenganalisis respon masyarakat terhadap pelaksanaan program JKN dan menganalisis strategi Dinas Kesehatan dalam meningkatkan layana kesehatan dalam Program JKN di Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan purposive sampling. Respon masyarakat terhadap pelaksanaan Program JKN dilihat dari Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN dan diperoleh hasil yaitu respon masyarakat terhadap pelayanan promotive, tindakan medis non-spesialisistik, pemeriksaan laboratorium tingkat pertama, layanan rawat inap dan layanan transfuse darah cukup positif. Aspek administrasi pelayanan, pemeriksaan dan kosultasi medis, serta pelayanan obat masih mendapat respon negative dari masyarakat Kota Semarang. Strategi Dinas Kesehatan untuk meningkatkan layanan Program JKN berupa penyediaan dana bagi puskesmas dan sosialisasi terkait kegiatan yang wajid dilaksanakan. Saran yang dapat diberikan adalah sosialisasi kepada masyarakat terkait pemahaman sakit dan sehat guna menggunakan JKN dengan efektif tidak hanya di saat sakit berat dan melakukan penyediaan obat secara berkala di setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Page 1 of 5 | Total Record : 45

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 1: Januari 2025 Vol 13, No 4: Oktober, AP Rembang 2024 Vol 13, No 4: Oktober 2024 Vol 13, No 3: Juli, Administrasi Pubik Rembang 2024 Vol 13, No 3: Juli 2024 Vol 13, No 2: April 2024 Vol 13, No 1: Januari 2024 Vol 12, No 4: Oktober 2023 Vol 12, No 3: Juli 2023 Vol 12, No 2: April 2023 Vol 12, No 1: Januari 2023 Vol 11, No 4: Oktober 2022 Vol 11, No 3: Juli 2022 Vol 11, No 2: April 2022 Vol 10, No 4: Oktober 2021 Vol 10, No 3: Juli 2021 Vol 10, No 2: April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari Volume 9 Nomer 4 Tahun 2020 Volume 9 Nomer 3 Tahun 2020 Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020 Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020 Volume 8 Nomer 4 Tahun 2019 Volume 8, Nomer 3, Tahun 2019 Volume 8, Nomer 2, Tahun 2019 Volume 8, Nomer 1, Tahun 2019 Volume 7, Nomer 4, Tahun 2018 Volume 7, Nomer 3, Tahun 2018 Volume 7, Nomer 2, Tahun 2018 Volume 7, Nomer 1, Tahun 2018 Volume 6, Nomer 4, Tahun 2017 Volume 6, Nomer 3, Tahun 2017 Volume 6, Nomer 2, Tahun 2017 Volume 6, Nomer 1, Tahun 2017 Volume 5, Nomer 4, Tahun 2016 Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Volume 4, Nomor 3, Tahun 2015 Volume 4, Nomor 2, Tahun 2015 Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Volume 3, Nomor 4, Tahun 2014 Volume 3, Nomor 3, Tahun 2014 Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014 Volume 2, Nomor 4, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Volume 1, Nomor 3, Tahun 2012 Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012 Volume 1, Nomor 1, tahun 2012 Vol 11, No 1: Januari More Issue